<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Normalisasi-Kali-Ciliwung-Di-Kawasan-Rawajati-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Foto dari udara menunjukkan kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk melanjutkan proses normalisasi. Proses pembebasan lahan u" width="100%">
<figcaption>Foto dari udara menunjukkan kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk melanjutkan proses normalisasi. Proses pembebasan lahan u</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta akan membebaskan lahan sebanyak kurang lebih 6,45 hektare tahun 2023-2024. Hal itu dalam rangka untuk melaksanakan normalisasi Ciliwung yang tengah digencarkan kembali oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.  "Sekarang progresnya lagi perpanjangan penetapan lokasi (penlok)," ujar Kepala UP Tanah Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Roedito saat dihubungi wartawan, Selasa (21/2).  Adapun lokasi pembebasan lahan tersebut ada di empat lokasi, yaitu di Cililitan dengan panjang penanganan 0,5 km dan kebutuhan pembebasan lahan 0,8 hektare. Kemudian di Rawajati dengan panjang penanganan 1 km dan kebutuhan pembebasan lahan 1,5 hektare.  Selain itu, ada juga di Cawang dengan panjang penanganan 1,5 km dan kebutuhan pembebasan lahan 2,25 hektare. Terakhir, adalah di Kampung Melayu dengan panjang penanganan 1,3 km dan kebutuhan pembebasan lahan 1,95 hektare.  Adapun anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk pembebasan lahan itu, kata Roedito adalah sebesar Rp 469 miliar.  "DPA kita untuk kali Rp 469 M. Ini tahun 2023. DPA-nya untuk 2024 kan belum," tandasnya.  Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan normalisasi kali Ciliwung akan dilanjutkan. Hal ini merupakan hasil pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Senin (17/10/2022) lalu.  "Kaitannya dengan normalisasi sodetan Kali Ciliwung, Cimahi dan seterusnya, dan master plan penanggulangan banjir yang nanti kita sinergikan (dengan pemerintah pusat)," katanya saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Rabu (19/10/2022).  Untuk diketahui, rencana normalisasi Kali Ciliwung dalam rangka mengatasi banjir di Jakarta sudah dilakukan sejak era kepemimpinan Joko Widodo, kemudian berlanjut di era Basuki Tjahaja Purnama.  Namun begitu, rencana tersebut terhenti di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, permasalahan pembebasan lahan untuk normalisasi selalu berbentrokan dengan penolakan banyak warga sekitar.

DKI Gelontorkan Rp 469 M untuk Normalisasi Kali Ciliwung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Normalisasi-Kali-Ciliwung-Di-Kawasan-Rawajati-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Foto dari udara menunjukkan kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk melanjutkan proses normalisasi. Proses pembebasan lahan u" width="100%">
<figcaption>Foto dari udara menunjukkan kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk melanjutkan proses normalisasi. Proses pembebasan lahan u</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Normalisasi sungai sebagai salah satu solusi mengatasi banjir di Ibu Kota selalu menemui kendala pembebasan lahan warga yang bermukim di bibir sungai. Lebih lagi, masih banyak warga yang bermukim itu tak memiliki alas hak kepemilikan lahan yang sah.  Atas hal itu, DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air (SDA) berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dengan begitu, pembebasan lahan bisa lebih mudah dilakukan dengan berbagai rekomendasi dari pemerintah pusat.  "Kita berharap peran Pemerintaah Pusat berkenaan dengan pembebasan lahan di bibir sungai. Sampai di 2023 bisa selesai apabila Pemerintah Pusat ikut berperan aktif dalam hal rekomendasi atas lahan tersebut,” ujar Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Panji Virgianto, Minggu (5/2).  Dia mengatakan, masalahnya, jika normalisasi terus menghadapi situasi tersebut, maka itu akan berpotensi tidak terserapnya anggaran pembebasan lahan yang telah dialokasikan Dinas Sumber Daya Air (SDA). Untuk itu, perlu langkah konkret yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar rencana kegiatan anggaran di tahun 2023 berjalan efektif.  Selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Panji juga menyatakan bahwa komunikasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu dilakukan. Dengan terlibatnya BPN, ia yakin masalah kepemilikan sertifikat hak milik warga dapat diselesaikan. Sehingga, normalisasi bisa berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan.  "Kita harapkan BPN bisa bekerja sama dan membantu kita Pemprov DKI agar ini bisa terselesaikan. Mudah-mudahan tidak ada terdengar lagi pembebasan lahan yang bermasalah selama prosedurnya diikuti secara tertib dan benar," tegasnya.  Senada dengan Panji, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi juga berharap dengan kepemilikan sertifikat yang sah, warga tidak merasa dirugikan dengan program kerja pemerintah. Sebab, warga dalam hal ini bisa mendapatkan ganti untung dari transaksi pembebasan lahan untuk normalisasi sungai.  "Kita optimis, mudah-mudahan koordinasi dari dinas terkait dengan kementerian bisa berjalan dengan baik dan bisa sesegara mungkin selesai," ucapnya.  "Kami pikir setiap tiga bulan sekali kita harus berkoordinasi untuk melihat progresnya seperti apa," tandasnya.  Untuk diketahui, di tahun ini, Dinas SDA DKI menganggarkan alokasi pembebasan lahan di bantaran sungai untuk normalisasi sebesar Rp 469,2 miliar. Besaran itu diproyeksikan dapat membebaskan lahan dengan luas 4,6 hektare di tiga lokasi, yaitu normalisasi Ciliwung, KSD Saringan Sampah di Ciliwung, dan normalisasi Pesanggrahan.

Normalisasi Kali, DPRD DKI Minta Pemprov Koordinasi dengan Pusat-BPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Kepala-Sekretariat-Presiden-Kasetpres-Heru-Budi-Hartono.jpg" alt="Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Foto: Handout Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Foto: Handout Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terus menggencarkan proyek normalisasi Kali Ciliwung yang mangkrak di era kepemimpinan Anies Baswedan. Ia mengatakan bahwa hal itu sudah dilakukan oleh gubernur sebelumnya.  "Jadi itu kan bagian dari program yang berkelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, jadi setiap gubernur pun itu melakukan kegiatan penanggulangan bencana, antara lain normalisasi Kali Ciliwung," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (14/1).  Saat ini, Heru mengatakan bahwa proyek normalisasi sungai di Jakarta Timur akan mulai gencar dilakukan di kecamatan-kecamatan yang sudah ditentukan.  "Mungkin ada kecamatan Kramat Jati, terus Jatinegara dan sebagian sudah berlangsung," terangnya.  "Ini demi warga Jakarta untuk 50 tahun dan 100 tahun ke depan. Kira-kira seperti itu," sambung Heru.  Terkait dengan warga terdampak pembebasan lahan untuk normalisasi itu, eks Wali Kota Jakarta Utara itu mengatakan sudah menyiapkan relokasinya.  "Kan ada rumah susun dan lain-lain, ada yang kalau memang kepemilikannya sertifikat kita berikan ganti," tandasnya.  Sebelumnya, Heru memastikan normalisasi kali Ciliwung akan dilanjutkan. Hal ini merupakan hasil pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Senin (17/10).  "Kaitannya dengan normalisasi sodetan Kali Ciliwung, Cimahi dan seterusnya, dan master plan penanggulangan banjir yang nanti kita sinergikan (dengan pemerintah pusat)," katanya saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Rabu (19/10).  Untuk diketahui, rencana normalisasi Kali Ciliwung dalam rangka mengatasi banjir di Jakarta sudah dilakukan sejak era kepemimpinan Joko Widodo, kemudian berlanjut di era Basuki Tjahaja Purnama.  Namun begitu, rencana tersebut terhenti di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, permasalahan pembebasan lahan untuk normalisasi selalu berbentrokan dengan penolakan banyak warga sekitar.

Ini Target Heru Jalankan Normalisasi Kali Ciliwung di Jakarta Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Normalisasi-Kali-Ciliwung-Di-Kawasan-Rawajati-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Foto dari udara menunjukkan kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk melanjutkan proses normalisasi. Proses pembebasan lahan u" width="100%">
<figcaption>Foto dari udara menunjukkan kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk melanjutkan proses normalisasi. Proses pembebasan lahan u</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menganggarkan dana sekitar Rp 700 Miliar untuk program normalisasi Kali Ciliwung demi mengatasi banjir di Jakarta. Anggaran tersebut masuk dalam Peraturan Daerah tentang APBD DKI Jakarta tahun 2023.  "Kurang lebih sekitar 700-an ya, Rp 700 Miliar, itu sudah termasuk pembebasan lahan," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/11).  Heru menjelaskan, uang tersebut ditargetkan untuk pembebasan lahan di empat kelurahan. Namun begitu, ia belum merincikan empat kelurahan yang dimaksud. "Kan ada beberapa part, 4 kelurahan. Kurang lebih segitu," tegasnya.  Sebelumnya, Heru memastikan normalisasi kali Ciliwung akan dilanjutkan. Hal ini merupakan hasil pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Senin (17/10).  "Kaitannya dengan normalisasi sodetan Kali Ciliwung, Cimahi dan seterusnya, dan master plan penanggulangan banjir yang nanti kita sinergikan (dengan pemerintah pusat)," katanya saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Rabu (19/10).  Untuk diketahui, rencana normalisasi Kali Ciliwung dalam rangka mengatasi banjir di Jakarta sudah dilakukan sejak era kepemimpinan Joko Widodo, kemudian berlanjut di era Basuki Tjahaja Purnama.  Namun begitu, rencana tersebut terhenti di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, permasalahan pembebasan lahan untuk normalisasi selalu terhalang dengan penolakan dari warga sekitar. (*)  &nbsp;

Atasi Banjir, Heru Anggarkan Rp 700 M untuk Normalisasi Ciliwung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/2perin20220825104441.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunaikan janji politiknya untuk membangun kampung susun bagi warga tak mampu dengan meresmikan bangunan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (25/8).(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunaikan janji politiknya untuk membangun kampung susun bagi warga tak mampu dengan meresmikan bangunan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (25/8).(Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunaikan janji politiknya untuk membangun kampung susun bagi warga tak mampu dengan meresmikan bangunan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (25/8).  Peresmian kampung susun tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Perumahan Nasional. Menurut Anies, pembangunan kampung susun merupakan bagian dari Jakhabitat yang menyediakan hunian berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Lebih khusus, ia mempersembahkan kampung susun ini bagi warga eks Bukit Duri yang terkena dampak program normalisasi Sungai Ciliwung.  "Saya masih ingat bertemu dengan ibu Saidah yang menitipkan selendangnya, bertemu dengan warga di tahun 2018, dan 2019, selalu komunikasi intensif. Secara khusus kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mendampingi proses ini," ujarnya saat meresmikan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, Kamis (25/8).  Ia menambahkan, pembangunan kampung susun ini direncanakan secara kolaboratif bersama warga melalui Community Action Plan (CAP). Oleh karena itu, bangunan sudah sesuai dengan Ketentuan Tata Ruang Kota Pemprov DKI Jakarta yang memenuhi kaidah teknis keandalan bangunan, berwawasan lingkungan, dan sudah memenuhi kebutuhan warga yang akan menghuninya.  "Proses pembangunan selama 10 bulan ini berjalan dengan baik. Serta desain yang ada di sini dirancang untuk bisa menjadi rumah produktif, dan ini pula yang menjadi penamaannya, Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung. Janji yang diungkapkan hari ini dituntaskan," tegasnya.  Orang nomor satu di DKI itu mengaku memahami bahwa momentum warga eks Bukit Duri untuk mendapatkan kembali tempat huniannnya sudah dirindukan sejak lama. Oleh karena itu, ia bersyukur dapat meresmikan kampung sususn itu hari ini.  "Sejak September 2016 telah menjadikan mereka kehilangan tempat tinggal. Alhamdulillah pada Hari Perumahan Nasional, mereka kembali memiliki huniannya," imbuhnya.  Selain itu, Anies juga tidak lupa mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada aktivis masyarakat, unsur warga, dan pakar yang sejak awal pembangunan kampung susun ini sudah ikut mengawal dan membantu hingga berdirinya kampung susun yang sudah siap dihuni oleh warga eks Bukit Duri.  "Karena proses pembangunan ini melibatkan kolaborasi, unsur warga, aktivis, pakar, pemerintah. Keempatnya bekerja bersama membuat apa yg kita lihat hari ini dan di tempat ini kita harapkan kampung yang tumbuh guyub, sehat, sebagaimana kampung yang kita idamkan," katanya.  Ia berharap, dengan pembangunan kampung susun yang dilakukan dengan cara gotong royong tersebut dapat menjadi pengingat warga yang menghuninya untuk dapat hidup berdampingan secara guyub dan saling menentramkan.  "Jadi di sini ada kebersihan, keteraturan, kerapihan, tapi juga ada kebersamaan, ada kegotongroyongan," pungkasnya.

Kampung Susun Cakung, Janji Anies untuk Eks Warga Bukit Duri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/com-Sekolah-paska-banjir-haritsah-almudatsir-1.jpg" alt="Guru dan murid membersihkan meja dan kursi pascabanjir yang merendam SMA Negeri 8 Jakarta di Bukit Duri, Tebet, Jakarta, Sabtu (4/1/2020). Data Kemendikbud menyebutkan per 3 Januari 2020 terdapat 290 sekolah terdampak banjir di wilayah DKI Jakarta yang te" width="100%">
<figcaption>Guru dan murid membersihkan meja dan kursi pascabanjir yang merendam SMA Negeri 8 Jakarta di Bukit Duri, Tebet, Jakarta, Sabtu (4/1/2020). Data Kemendikbud menyebutkan per 3 Januari 2020 terdapat 290 sekolah terdampak banjir di wilayah DKI Jakarta yang te</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunaikan janji politiknya untuk membangun kampung susun bagi warga tak mampu dengan meresmikan bangunan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (25/8). Peresmian kampung susun tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Perumahan Nasional.  Menurut Anies, pembangunan kampung susun merupakan bagian dari Jakhabitat yang menyediakan hunian berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Lebih khusus, Anies mempersembahkan kampung susun ini bagi warga eks Bukit Duri yang terkena dampak program normalisasi Sungai Ciliwung.  "Saya masih ingat bertemu dengan Ibu Saidah yang menitipkan selendangnya, bertemu dengan warga di tahun 2018, dan 2019, selalu komunikasi intensif. Secara khusus kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mendampingi proses ini," ujarnya saat meresmikan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, Kamis (25/8).  Ia menambahkan, pembangunan kampung susun ini direncanakan secara kolaboratif bersama warga melalui Community Action Plan (CAP). Oleh karena itu, bangunan sudah sesuai dengan Ketentuan Tata Ruang Kota Pemprov DKI Jakarta yang memenuhi kaidah teknis keandalan bangunan, berwawasan lingkungan, dan sudah memenuhi kebutuhan warga yang akan menghuninya.  "Proses pembangunan selama 10 bulan ini berjalan dengan baik. Serta desain yang ada di sini dirancang untuk bisa menjadi rumah produktif, dan ini pula yang menjadi penamaannya, Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung. Janji yang diungkapkan hari ini dituntaskan," tegasnya.  Orang nomor satu di DKI itu mengaku memahami bahwa momentum warga eks Bukit Duri untuk mendapatkan kembali tempat huniannnya sudah dirindukan sejak lama. Oleh karena itu, ia bersyukur dapat meresmikan kampung sususn itu hari ini.  "Sejak September 2016 telah menjadikan mereka kehilangan tempat tinggal. Alhamdulillah pada Hari Perumahan Nasional, mereka kembali memiliki huniannya," imbuhnya.  Selain itu, Anies juga tidak lupa mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada aktivis masyarakat, unsur warga, dan pakar yang sejak awal pembangunan kampung susun ini sudah ikut mengawal dan membantu. "Karena proses pembangunan ini melibatkan kolaborasi, unsur warga, aktivis, pakar, pemerintah. Keempatnya bekerja bersama membuat apa yang kita lihat hari ini dan di tempat ini kita harapkan kampung yang tumbuh guyub, sehat, sebagaimana kampung yang kita idamkan," katanya.  Ia berharap, dengan pembangunan kampung susun yang dilakukan dengan cara gotong-royong tersebut dapat menjadi pengingat warga yang menghuninya untuk dapat hidup berdampingan secara guyub dan saling menentramkan. "Jadi di sini ada kebersihan, keteraturan, kerapihan, tapi juga ada kebersamaan, ada kegotongroyongan," pungkasnya.

Anies Resmikan Kampung Susun Cakung untuk Korban Normalisasi Ciliwung