<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Mendikbud-Nadiem-Makarim-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi tersebut membahas percepatan pencapaian" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi tersebut membahas percepatan pencapaian</figcaption>
</figure>JawaPos,com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengapresiasi upaya sekolah dalam mempersiapkan pembelajaran di masa tatanan baru sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Empat Kementerian, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  "Ini merupakan contoh yang baik. Terima kasih atas kedisiplinan, gotong royong, dan solidaritas semua pihak," ujar Nadiem dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/7), seperti dilansir dari Antara.  Pada hari yang sama, Nadiem menemani Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meninjau persiapan sekolah menuju tatanan kebiasaan baru. Peninjauan tersebut dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Kota Sukabumi, Jawa Barat.  Sinergi dan gotong royong lintassektor, kata Mendikbud, menjadi faktor utama memastikan pembelajaran di masa pandemi berjalan sesuai protokol kesehatan. "Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarganya dan masyarakat secara umum merupakan prioritas utama pemerintah," kata dia.  Mendikbud mengingatkan masa transisi itu menjadi periode penting untuk menetapkan kebiasaan baru, yakni perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang membutuhkan karakter disiplin, mandiri, dan tenggang rasa. "Saya melihat ada berbagai macam tindakan proaktif, bukan hanya pakai masker dan sanitizer, tetapi bereksperimentasi menciptakan protokol-protokol kesehatan agar lebih aman di masa transisi ini," kata dia.  Pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik dalam menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, urutan pertama yang diperbolehkan pembelajaran tatap muka adalah pendidikan tingkat atas dan sederajat, tahap kedua pendidikan tingkat menengah dan sederajat, lalu tahap ketiga tingkat dasar dan sederajat. Itu pun harus dilakukan sesuai dengan tahapan waktu yang telah ditentukan.  "Namun, begitu ada penambahan kasus atau level risiko daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali," kata dia.  Kemendikbud juga telah melakukan pelonggaran atau relaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama masa pandemi Covid-19. "Jadi, dana BOS itu bisa digunakan untuk semua protokol kesehatan, membeli peralatan untuk kebutuhan sekolah di zona hijau agar siap menyelenggarakan pembelajaran tatap muka,” katanya.  Bagi sekolah yang belum kembali ke sekolah bisa digunakan untuk pembelian kuota data, pulsa, atau kelengkapan pembelajaran jarak jauh lainnya. Bukan hanya untuk gurunya, tetapi juga muridnya.  Dana BOS juga dapat digunakan kepala sekolah untuk membayar honor para guru non-aparatur sipil negara (ASN) atau guru honorer selama diharuskan mengajar dari rumah. Mengenai persentase penggunaannya, ketentuan pembayaran honor dilonggarkan menjadi tanpa batas. (*)

Nadiem Apresiasi Sekolah Siapkan Pembelajaran di Era Normal Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembopong-anak-teroris-jabat-kapolres-kediri_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Polri" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Polri</figcaption>
</figure>SEBELUMNYA perkenankan saya mengucapkan Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia yang ke-74. Yang patut kita dalam momen kali ini adalah tantangan di era normal baru.  Belum sdelesai perubahan zaman yang pesat ditandai dengan era 4.0, dan disrupsi, kita dihantam badai pandemi. Ini jelas butuh pendekatan-pendekatan yang berbeda.  Meski secara substansi, kejujuran, sikap hormat, disiplin, dan profesional harus terus terjaga. Pendekatan penanganan penegakan hukum, menjaga keamanan dsn ketertiban, melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat tentunya akan jauh berbeda.  Era media sosial memungkinkan kontrol masyarakat makin kuat dan itu butuh penyaluran. Di sisi lain kontrol kelembagaan pada organisasi kepolisian belum terbangun dengan efektif dan efisien.  Tanpa ada saluran yang efektif dan efisien, sementara harapan masyarakat kepada kepolisian makin besar, tak menutup terjadinya penurunan kepercayaan. Bila ini diteruskan tak menutup munculnya pembangkangan sosial.  Kasus George Floyd dan Minnesota Police Departement di Amerika Serikat harus menjadi pelajaran bagi kepolisian kita. Kita merindukan sosok polisi pejuang seperti M Jasin yang memproklamasikan Pasukan Polisi Istimewa di Surabaya pada 21 Agustus 1945. Dan, bersama rakyat Surabaya melakukan perlawanan 10 November 1945 yang fenomenal.  Tak lupa pula R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo, bapak Polri. Pimpinan Djawatan Kepolisian Negara pertama yang ditetapkan tanggal 1 Juli 1946 dan kita peringati sebagai HUT Bhayangkara. Sosok inj pernah menolak instruksi Bung Karno yang akan memasukan Polri menjadi bagian ABRI di tahun 1959 dan memilih mengundurkan diri. Alasannya, masuknya Polri menjadi bagian ABRI akan mengganggu profesionalisme Polri.  Dan, tak bisa diabaikan adalah sosok kapolri jujur, Hoegeng Iman Santoso. Sampai--sampai presiden ke-4 Gus Dur menyebutnya sebagai satu-satunya polisi jujur di negeri ini. Sebab, dua yang lainnya adalah patung dan polisi tidur.  Mereka adalah sosok-sosok polisi pejuang yang tak berjarak dengan masyarakat. Tapi, selalu menjaga jarak dengan kekuasaan.  Di usia ke-74 tahun saat ini, idealisme sosok polisi semacam ini semakin pudar. Digantikan sosok polisi yg pragmatis di mata masyarakat.  Keberhasilan penegakan hukum masih sebatas angka dan penerapan pasal-pasal aturan yg terkadang tak menyentuh rasa keadilan. Anggaran yg sangat besar dan dukungan politik presiden bagi kepolisian tak membuat polri makin berbenah membangun organisasi yang profesional, modern, dan terpercaya.  Promoter masih sebatas jargon. Pengembangan organisasi kepolisian yang tampak tak lebih dari perubahan tipe satuan wilayah, dari B ke A, maupun peningkatan satuan yang dipimpin bintang 2 menjadi bintang 3.  Sebagai organisasi, belum bisa dikatakan profesional ketika tidak fokus pada tupoksinya. Banyak anggota polri yang menjabat di lembaga lain. Ini menunjukan manejemen sumber daya manusia di tubuh polri yang kedodoran sehingga perlu menugaskan anggotanya di luar institusi.  Akibatnya tak menutup adanya konflik kepentingan antara penegakan hukum sesuai tupoksi polri dengan kepentingan lembaga di luar polri. Polri seolah menjadi sosok polisi yg gendut, hedon, dan menyebalkan. Bukan menjadi sosok yg makin bijak, sigap, dan dewasa.  Era reformasi yang diharapkan membuka peluang Polri menjadi lebih profesional malah berubah makin pragmatis. Pembangunan organisasi Polri dengan postur anggaran yang sangat besar seolah hanya membuat organisasi jadi kian gendut dan makin tak lincah. Padahal, tantangan di era disrupsi dan pandemi saat ini sangat berat.  Visi founding father yang tercermin dalam motto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa tentunya tak lekang oleh zaman. Dan, jangan sampai direduksi menjadi abdi utama penguasa.  Rezim boleh berubah, tetapi kebutuhan akan sosok Polri yang yang tak berjarak dengan masyarakat harus tetap ada. Selamanya. (*)  <hr />  *) Pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=djlCZv8xfbo  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=WUIldi51AVA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=32DSDLb5Y4k

Mencari Sosok Polisi Pejuang di Era Normal Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengibaran-bendera-tiongkok-di-closing-ceremony-jangan-dipolitisasi_m_1535905027_239970.jpg" alt="Ilustrasi bendera Tiongkok. (Dok/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bendera Tiongkok. (Dok/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerja sama ekonomi antara Tiongkok dan Indonesia memasuki tahap "normal baru" saat kedua negara berinovasi dan mengeksplorasi cara-cara untuk menjaga bisnis tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19, ungkap seorang pejabat dari Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia pada Rabu (24/6), seperti dikutip Antara dari Xinhua. Melalui konferensi pers virtual yang diadakan kedutaan tersebut, Konselor Bidang Ekonomi dan Perdagangan Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Liping mengatakan, bahwa baik pemerintah maupun pelaku bisnis dari Tiongkok dan Indonesia telah berupaya mengatasi tekanan pandemi ini melalui eksplorasi dan inovasi demi menjaga hubungan bilateral pragmatis kedua negara tetap berjalan di era "normal baru." Wang menuturkan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia telah secara aktif menyesuaikan diri dengan perubahan pasar di era "normal baru" dengan memindahkan layanan mereka ke internet bahkan langsung ke rumah-rumah. "Sebagai contoh, produsen mobil DFSK Sokonindo sudah menyediakan layanan dari pintu ke pintu, seperti pengambilan dan pengiriman hingga pemeliharaan dan perbaikan kendaraan," paparnya, seraya menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan teknik juga berupaya mengatasi beragam kesulitan dengan melakukan segala upaya demi memastikan pengembangan proyek terus berlanjut. "Sejak penerapan 'normal baru,' sebagian besar dari 24 perusahaan Tiongkok di Indonesia yang sebelumnya terhenti (akibat wabah) kini sudah kembali melanjutkan operasi mereka," tutur Wang. Dia juga menyoroti pentingnya perdagangan melalui daring dan luring yang telah menciptakan peluang baru bagi pelaku bisnis dari kedua negara selama penerapan "normal baru." Pameran luring berskala besar seperti Tiongkok International Import Expo masih terus diadakan sesuai jadwal, dan metode "Promosi Daring" diambil sebagai langkah inovatif untuk meningkatkan kepercayaan bisnis. Selain itu, pameran daring seperti Canton Fair juga telah menghasilkan keuntungan luar biasa yang membangun "jembatan daring" bagi bisnis Indonesia untuk mengakses pasar Tiongkok. Lebih lanjut, Wang menekankan bahwa para pelaku bisnis dari kedua negara kini melanjutkan kerja sama investasi mereka melalui negosiasi daring, konferensi virtual, dan penandatanganan kontrak secara daring. Dari Januari hingga April tahun ini, volume perdagangan bilateral antara Tiongkok dan Indonesia telah mencapai 24,1 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp14.160), turun hanya 0,5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sementara itu, investasi Tiongkok di Indonesia mencapai 1,3 miliar dolar AS pada kuartal pertama tahun ini, naik 12 persen secara tahunan (year on year), menjadikan Tiongkok sumber investasi terbesar kedua bagi Indonesia. (*)

Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Tiongkok Masuki Masa Normal Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/24TKL-31.jpg" alt="Pintu masuk salah satu wahana wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang. Pemkot Magelang/Antara" width="100%">
<figcaption>Pintu masuk salah satu wahana wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang. Pemkot Magelang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengelola Taman Kyai Langgeng Kota Magelang menyatakan kesiapan objek wisata milik pemerintah daerah itu menyambut kunjungan wisatawan. Berbagai fasilias dan prosedur terkait dengan protokol kesehatan pencegahan persebaran Covid-19 disiapkan untuk menyambut wisatawan di tengah pandemi virus korona jenis baru itu.  Direktur Perusahaan Daerah Objek Wisata (PDOW) <a href="https://wisatamilenial.com/taman-kyai-langgeng-magelang-lokasi-dan-harga-tiket/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Taman Kyai Langgeng</a> (TKL) Kota Magelang Edy Susanto seperti dilansir Antara di Magelang mengatakan, hingga saat ini, masih ada beberapa kekurangan yang harus segera dilengkapi. Seperti pemasangan wastafel yang belum rampung dan penambahan banner petunjuk atau imbauan kepada pengunjung. Setelah semua lengkap, objek wisata andalan Kota Magelang itu bisa dibuka awal Juli.  ”Penerapan protokol kesehatan dimulai sejak wisatawan tiba di halaman parkir, di mana petugas akan mengingatkan pengunjung untuk saling menjaga jarak dan ketentuan-ketentuan lain yang harus disiapkan saat masuk ke kawasan TKL,” ujar Edy Susanto pada Rabu (24/6).  Di gerbang utama, lanjut dia, petugas akan memeriksa penggunaan masker oleh seluruh wisatawan. Jika wisatawan tidak memakai masker, dalam keterangan tertulis bagian protokol dan komunikasi pimpinan Pemkot Magelang, tidak boleh masuk TKL.  ”Wisatawan wajib pakai masker, kalau tidak pakai tidak boleh masuk, atau disilakan untuk beli di koperasi,” kata Edy Susanto.  Selanjutnya, mereka akan dicek suhu tubuh oleh petugas. Pengunjung dengan suhu tubuh di atas 37,5 derajat celsius tidak boleh masuk taman rekreasi itu. Seluruh petugas dan pedagang juga wajib memakai masker dan pelindung wajah serta sarung tangan untuk mencegah penularan virus korona.  ”Wisatawan wajib cuci tangan di fasilitas yang sudah disediakan di depan loket. Kami sediakan wastafel 50 unit plus sabunnya, yang kita sebar di seluruh area TKL,” tutur Edy Susanto.  Pihaknya menyarankan calon wisatawan melakukan pembelian tiket masuk objek wisata menggunakan nontunai, baik melalui bank maupun layanan transaksi nontunai lainnya. ”Meski demikian, pembelian tiket tunai tetap dilayani. Kami juga membuat tanda jarak untuk menjaga jarak pengunjung, termasuk tempat duduk di area TKL. Pembersihan filter di ruangan yang ber-AC secara berkala,” terang Edy Susanto.  Dia menambahkan, tentang pembatasan pengunjung TKL yang hanya sekitar 800 per hari, sedangkan jam operasional selama pukul 08.00–14.00 WIB.  Sekretaris Daerah Kota Magelang Joko Budiyono memastikan fasilitas dan prosedur terkait dengan protokol kesehatan di TKL tersedia secara lengkap untuk menjamin wisatawan aman dari virus itu. ”Kita sudah cek kesiapan TKL menyambut wisatawan, tapi masih ada yang kurang jadi kita minta pengelola untuk segera menyempurnakan. Misalnya, penambahan petugas kesehatan khusus yang mengenakan APD (alat pelindung diri), penataan pintu loket, dan banner,” ujar Joko.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gMplH6-4zCc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=kc_bKO7lcNk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ou4L5ixXSX0

Taman Kyai Langgeng Kota Magelang Siap Sambut Wisatawan Normal Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG_20200623_1634501.jpg" alt="Kepala Diskominfo Rony Primantoro (kiri) bersama Kepala Dinas Pariwisata Jogjakarta Singgih Raharjo menunjukkan aplikasi Cared+ Jogja. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Diskominfo Rony Primantoro (kiri) bersama Kepala Dinas Pariwisata Jogjakarta Singgih Raharjo menunjukkan aplikasi Cared+ Jogja. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Daerah Istimewa Jogjakarta membuat aplikasi Cared+ Jogja yang wajib dimiliki seluruh masyarakat yang hendak mengunjungi berbagai destinasi wisata di Jogjakarta saat penerapan normal baru. Platform digital yang masih dalam tahap uji coba itu bermanfaat untuk mempermudah penelusuran kontak apabila suatu saat muncul kasus pengunjung yang positif Covid-19.  ”Setiap masyarakat yang akan mengunjungi Jogjakarta harus mengunduh sebuah aplikasi di mana aplikasi tersebut akan menghasilkan sebuah paspor digital dalam bentuk QR code. Ini mungkin seperti yang dilakukan beberapa negara, mereka mewajibkan pengunjung untuk mengunduh  sesuatu, saat mengunjungi objek tertentu,” kata Kepala Diskominfo Jogjakarta Rony Primantoro seperti dilansir dari Antara di Kantor Dinas Pariwisata Jogjakarta pada Selasa (23/6).  Menurut Rony, saat ini pemilik gawai android dapat mengunduh aplikasi Cared+ Jogja dengan mengunjungi laman https://cared-diy.jogjaprov.go.id/. ”Aplikasi ini belum bisa kita upload di google play store maupun google app store,” kata Rony.  Setelah mengunduh aplikasi itu, pengguna diminta mengisi data pribadi serta melakukan identifikasi kondisi kesehatan terkait Covid-19 secara mandiri yang kemudian akan tersimpan ke dalam QR Code. Pengguna kemudian dapat memindai QR code itu kapan saja di seluruh destinasi di Jogjakarta yang hendak dikunjungi. ”Ketika dia mengunjungi tempat wisata, mal atau kafe, QR code itu ditunjukkan dan dibaca pengelola,” terang Rony.  Data tersebut nanti terintegrasi dengan sistem yang dimiliki seluruh pengelola destinasi serta pemerintah kabupaten setempat untuk mengetahui asal, riwayat perjalanan, termasuk riwayat kesehatan pengunjung. ”Dari segi pengelola akan bisa mendapat informasi atau data yang bisa digunakan untuk keperluan mereka. Dinas kabupaten juga bisa melihat pergerakan atau mobilitas pengunjung ke mana saja, misalnya dari Parangtritis ke mana, dari Pantai Samas ke mana,” kata Rony.  Rony mengatakan, data dalam aplikasi tersebut nanti terhubung dengan aplikasi Corona Monitoring System (CMS) milik Pemda Jogjakarta yang memuat daftar orang dalam pemantauan (ODP) serta pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19. ”Kami harapkan bisa menjaga supaya tidak ada orang yang sebenarnya sedang isolasi tapi jalan-jalan,” ujar Rony.  Selain Cared+ Jogja, Dinas Pariwisata (Dispar) Jogjakarta juga menyiapkan aplikasi Plesiran Jogja yang berfungsi sebagai sarana reservasi tiket objek wisata secara daring. Kepala Dispar Jogjakarta Singgih Raharjo mengatakan, dua platform digital itu bakal diujicoba di 10 destinasi wisata di Jogjakarta yakni Tebing Breksi (Sleman), Pantai Parangtritis, Puncak Becici, Pinus Pengger, Seribu Batu, Pinus Sari (Bantul), Pantai Kukup, Nglanggeran, Kalisuci, dan Pantai Baron (Gunung Kidul).  Menurut dia, reservasi secara daring akan meminimalisasi kontak fisik serta bermanfaat untuk membatasi jumlah pengunjung yang saat ini dibatasi 50 persen dari kapasitas normal destinasi wisata. ”Pembukaan objek wisata di Jogjakarta secara resmi masih belum. Nanti ada uji coba dulu secara terbatas,” kata Singgih.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=AGXEwgzZko0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=85JTplyr49c  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6sqKC-3tpig

Pemprov Jogjakarta Buat Aplikasi yang Wajib Dimiliki Wisatawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/gn-bromo-1.jpg" alt="BERHARAP DIBUKA: Suasana di kawasan Gunung Bromo. Penutupan kawasan wisata andalan Jawa Timur itu selama tiga bulan terakhir akibat pandemi Covid-19 memukul pelaku wisata di sana. (ZAINAL ARIFIN/JAWA POS RADAR BROMO)" width="100%">
<figcaption>BERHARAP DIBUKA: Suasana di kawasan Gunung Bromo. Penutupan kawasan wisata andalan Jawa Timur itu selama tiga bulan terakhir akibat pandemi Covid-19 memukul pelaku wisata di sana. (ZAINAL ARIFIN/JAWA POS RADAR BROMO)</figcaption>
</figure>Protokol ketat, termasuk tim dan peranti pemantaunya di lapangan, mengiringi geliat berbagai destinasi wisata. Jumlah pengunjung dibatasi, diatur sejak di tempat parkir.  ---  MEMAKAI masker, face shield, dan membawa hand sanitizer memang merepotkan bagi Purwanto. Tapi, tidak bisa tidak, ketua Paguyuban Kusir Andong Jogjakarta itu harus melakukannya.  Begitu pula dengan aturan memasang tirai yang memisahkan kusir dengan penumpang andong, mesti dilakukan. Bahannya bisa dipilih, plastik, mika, atau akrilik.  Kusir andong, sebagaimana pelaku wisata lain di Jogjakarta, memang tak bisa menghindar dari beragam protokol kesehatan ketat. Itu ”harga” yang harus dibayar saat pariwisata di salah satu destinasi andalan Indonesia tersebut mulai menggeliat setelah habis-habisan dihajar pandemi Covid-19.  ”Meski bikin ribet, kusir bisa menerima semuanya,” kata Purwanto kepada Jawa Pos Radar Jogja.  Pemkot Jogja juga telah menerapkan QR code di kawasan Malioboro sejak Kamis pekan lalu (11/6). Itu untuk memudahkan pemantauan pengunjung.  Malioboro, salah satu tetenger Jogjakarta, dijadikan percontohan untuk penerapan QR code. Nantinya sistem itu juga diterapkan di seluruh sektor Kota Gudeg.  Sepelempar batu dari Jogja, di kompleks Candi Borobudur, Magelang, simulasi untuk menyiapkan normal baru telah dilakukan. Namun, di area taman saja. Di bangunan candi masih belum ada wacana untuk dibuka.  Tapi, toh, kata Direktur Utama PT Taman Wisata Candi (TWC) Edy Setijono, wisatawan tetap berdatangan. Sebab, mereka masih bisa menikmati candi peninggalan Wangsa Syailendra itu dari kejauhan.  Bagi Edy, itu edukasi juga. Menikmati candi tidak serta-merta harus memegang candi. ”Kami akan siapkan guide yang bisa menjelaskan,” terangnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/jogja-dulu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> HARUS PATUHI: Transportasi wisata andong menerapkan protokol kesehatan di kawasan Malioboro, Kota Jogja. (GUNTUR AGA TIRTANA/JAWA POS RADAR JOGJA)  Agar pengunjung menjaga jarak, pihaknya mengatur mulai masuk parkir, pembelian tiket, masuk di taman, sampai berhenti di depan candi. Semua markah pun telah disiapkan.  Ada pula pemandu yang akan mengingatkan para pengunjung jika melanggar protokol. ”Kami atur agar tidak terjadi kerumunan. Jangan sampai ini nanti berdampak tidak baik,” katanya.  Jakarta pun kemarin mulai membuka sejumlah taman hiburan, tentu dengan sederet prasyarat kesehatan ketat. Bali, destinasi ikonik Indonesia lainnya, tentu juga tak kalah ”ribet” dalam menerapkan protokol.  Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan, pihaknya memiliki tim khusus untuk mengontrol protokol kesehatan. ”Pemerintah Bali punya ketentuan apakah sudah layak atau belum,” tuturnya.  Bahkan, pemerintah Bali, melalui BPBD (badan penanggulangan bencana daerah), juga menyiapkan sertifikat kebencanaan. Bahkan, ada pula surat kesehatan.  ”Itu untuk tamu-tamu VIP yang terkadang menanyakan adanya sertifikat untuk menjamin,” katanya.  Kesiapan lainnya adalah menekan angka pasien positif dan meningkatkan jumlah pasien sembuh. Laboratorium bertaraf internasional disiapkan. Begitu juga layanan rumah sakitnya. ”Payung hukum cleanliness, health, and safety (CHS) disiapkan,” bebernya.  Bali sebagai destinasi wisata utama Indonesia termasuk yang paling terpukul dampak pandemi. Pada Januari lalu ada pertumbuhan 20 persen di pendapatan daerah.  Saat itu Tiongkok sudah pandemi Covid-19. Tapi, jumlah wisatawan Negeri Panda ke Bali masih sekitar 130 ribu.  Memasuki Februari, jumlah wisatawan Tiongkok ke Bali turun 30 persen. Namun, masih bisa tergantikan oleh turis luar Tiongkok.  Begitu memasuki April, okupansi langsung menuju titik nol. ”Hanya tersisa 3.000-an wisatawan yang masih di sini,” ujarnya, lantas menambahkan bahwa pertumbuhan perekonomian Bali sekarang -14 persen.  Pelaku wisata di sekitar kawasan Gunung Bromo juga tak kalah terpukul. Untuk itu, BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Probolinggo mendesak pemerintah agar segera membuka wisata andalan Jawa Timur itu.  Desakan tersebut bukan tanpa alasan. Selama wisata Gunung Bromo ditutup, hampir semua hotel tutup karena tidak ada pengunjung.  Desakan membuka Bromo oleh BPC PHRI Kabupaten Probolinggo itu disampaikan secara berjenjang. Mulai bupati Probolinggo, gubernur Jatim, BB-TNBTS, hingga Kementerian Pariwisata (Kemenpar).  Dalam suratnya, BPC PHRI Kabupaten Probolinggo mendesak pemerintah supaya segera membuka kembali akses wisatawan berkunjung ke wisata Bromo. Mengingat, hampir tiga bulan aktivitas perekonomian mati di kawasan Bromo.  Digdoyo, ketua umum BPC PHRI Kabupaten Probolinggo, menyebutkan bahwa sebagian besar hotel dan restoran di kawasan Bromo juga harus merumahkan karyawan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Keputusan itu diambil karena beratnya beban dalam menghadapi situasi di tengah pandemi Covid-19.  ”Kami mendesak dibuka kembali wisata Bromo karena hotel dan restoran di sini sudah menyiapkan protokol kesehatan. Baik untuk karyawan maupun pengunjung,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bromo.  Di Jogja, pemerintah setempat juga tetap memilih berhati-hati meski pariwisata mulai menggeliat. Jalan Malioboro, misalnya, dibatasi untuk 2.500 orang selama masa new normal. Padahal, di saat normal, jalan terkenal itu bisa dibanjiri 5.000 hingga 10.000 pengunjung.  Di sepanjang jalan itu juga akan dibagi ke dalam lima zona yang merupakan titik berkumpul pengunjung. Setiap zona terbagi kapasitas sekitar 500 pengunjung.  ”Itu pun sebenarnya sudah terlalu padat. Nanti kami evaluasi terus,” ujar Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi.  Purwanto dan ratusan koleganya sesama penarik andong siap mematuhi apa pun aturan yang diterapkan pihak berwenang. Mulai pakai masker, bawa hand sanitizer, sampai pasang tirai.  Hanya satu yang agak sulit dia lakukan: meminta penumpang menjaga jarak. ”Lha penumpangnya kan biasanya dari satu keluarga bareng-bareng,” katanya, lantas tersenyum.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RQx3pl8jX24  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_pVgmyESp4M  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=4z4Nvx9O-9A

Geliat Berbagai Destinasi Ikonik di Masa Normal Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/risma-teleconference.jpg" alt="SEMANGAT: Tri Rismaharini telekonferensi dengan komite sekolah. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SEMANGAT: Tri Rismaharini telekonferensi dengan komite sekolah. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta pedagang Sentra Wisata Kuliner (SWK) se-Kota Surabaya, Jatim, mematuhi protokol kesehatan sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru.  "Bapak dan ibu, saya mohon kerjasamanya untuk menjaga kesehatan anda semua. Saya berharap ini jadi Sentra PKL Tangguh," kata Wali Kota Risma saat melakukan video conference dengan pedagang SWK di Balai Kota Surabaya, Rabu (17/6), seperti dilansir dari Antara.  Perempuan yang biasa disapa Risma itu mengatakan, protokol kesehatan tersebut wajib dilaksanakan semua pedagang tanpa terkecuali, di antaranya rajin mencuci tangan, jaga jarak dan mengenakan masker. Selain itu, wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini menambahkan alangkah lebih baik jika pedagang juga menggunakan face shield atau alat pelindung wajah. "Kalau bisa pakai face shield. Itu bisa bikin sendiri kalau beli pun harganya tidak mahal," ujarnya.  Tidak hanya itu, Risma mengatakan ketika saat berjualan lalu terdapat pembeli yang melanggar protokol, maka pedagang wajib menegur atau mengingatkan dengan cara yang sopan."Tidak perlu takut meskipun pembeli adalah raja kita wajib mengingatkan. Tapi dengan catatan dengan cara sopan dan halus. Jangan dibentak nanti lari orangnya," ujarnya.  Oleh karena itu, Risma meminta agar pedagang disiplin menerapkan protokol kesehatan. Bahkan ia pun juga meminta agar pedagang dapat benar-benar menjaga makanan yang dijual itu. Termasuk memberikan batas plastik antara pedagang dan pembeli. "Usahakan pembeli tidak menyentuh makanan yang bapak ibu jual. Jadi kita yang mengambilkan. Apalagi beberapa sentra PKL bayarnya sudah menggunakan single kasir," katanya.  Sementara itu salah satu PKL di Jalan Indrapura, Surabaya, M Choirul mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Risma yang selama ini selalu memberikan perhatian kepada pedagang. "Saya siap mematuhi protokol tersebut. Sebenarnya sudah diterapkan namun akan terus saya tingkatkan," katanya. (*)

Risma Minta Para PKL Terapkan Protokol Kesehatan Normal Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG-20200517-WA0040-1-1.jpg" alt="Aktivitas di Pasar Bintan Centre Tanjungpinang. Nikolas Panama/Antara" width="100%">
<figcaption>Aktivitas di Pasar Bintan Centre Tanjungpinang. Nikolas Panama/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau berpendapat enam kabupaten dan kota di wilayah itu memenuhi syarat untuk melaksanakan normal baru. Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, Karimun, dan Kabupaten Lingga saat ini bebas dari Covid-19. Empat kabupaten itu masuk dalam zona hijau. Sedangkan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan menuju zona hijau.  Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kepri Tjetjep Yudiana seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang mengatakan, ada beberapa hal di Tanjungpinang dan Bintan yang perlu diperbaiki untuk masuk dalam zona hijau.  ”Bintan, Tanjungpinang, Lingga, Kepulauan Anambas, Karimun dan Natuna kondisinya relatif terkendali sehingga layak melaksanakan normal baru. Di Tanjungpinang dan Bintan tidak menggunakan istilah new normal, namun pada prinsipnya kebijakan yang diberlakukan sama, aktivitas masyarakat dilaksanakan tetap seiring dengan protokol kesehatan,” ujar Tjetjep pada Minggu (14/6).  Tjetjep menegaskan, dari tujuh kabupaten dan kota di Kepri hanya Kota Batam yang belum memenuhi persyaratan melaksanakan normal baru. Di Batam pasien positif Covid-19 bertambah 10 orang hari ini (14/6) sehingga menjadi 179 orang. ”Sampai sekarang jumlah pasien positif Covid-19 di Batam terus bertambah,” kata Tjetjep.  Selain itu lanjut dia, jumlah pasien yang dirawat sebanyak 26 orang, sedangkan yang dikarantina 55 orang. Untuk pasien Covid-19 Batam yang sembuh sebanyak 87 orang dan yang meninggal dunia 11 orang. Pasien dalam pengawasan (PDP) Batam mencapai 609 orang, sebanyak 403 orang selesai diawasi. Sedangkan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) mencapai 5134 orang, sebanyak 2787 orang selesai dipantau. Jumlah orang tanpa gejala (OTG) di Batam mencapai 5247, sebagian besar sudah selesai dipantau.  Sementara itu, Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Riau berharap para ustad atau juru dakwah ikut menyosialisasikan protokol kesehatan kepada jamaah untuk menekan penyebaran virus korona. ”Sehingga ceramah di masjid, musala, maupun di pengajian bisa diselipkan tentang protokol kesehatan saat kita memulai tatanan normal baru di bidang ekonomi, sosial, budaya, keagamaan dan terakhir nanti di pendidikan,” kata Juru Bicara Covid-19 Riau Indra Yovi.  Dia mengatakan, pada pekan lalu Gugus Tugas COVID-19 sudah melakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada himpunan mubalig di Kota Pekanbaru. Peran alim ulama dalam penerapan protokol kesehatan sangat penting, karena rumah ibadah kini sudah dibuka kembali. ”Kita harapkan alim ulama dan mubalig ikut berperan agar kita bisa menjaga Riau seperti sekarang ini,” kata Indra Yovi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=i645nNylxEk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ur2hyw9TxsE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=yLzjAEohRHk

Enam Daerah di Kepri Penuhi Syarat Normal Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Screenshot_20200613_223952.jpg" alt="Galeri Nasional Indonesia mulai pekan depan kembali terbuka untuk kunjungan publik. (Dok./GNI for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Galeri Nasional Indonesia mulai pekan depan kembali terbuka untuk kunjungan publik. (Dok./GNI for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Masa transisi pandemi Covid-19 di Jakarta yang membolehkan beberapa sector mulai beraktivitas mulai mendapat respons. Salah satunya dari Galeri Nasional Indonesia. Setelah tutup untuk kunjungan publik sejak Maret lalu, Selasa (16/6) mendatang Galeri Nasional mulai dapat dikunjungi publik.  ’’Pembukaan ini diikuti dengan penerapan protocol Covid-19 yang harus diikuti oleh semua pihak,’’ terang Kepala Galeri Nasional Indonesia Pustanto.  Menurutnya, penerapan protokol tidak bisa dihindari mengingat hal itu menjadi bagian penting untuk tetap berjaga-jaga dari penyebaran Covid-19. Pustanto menyebut dalam waktu dekat pihaknya akan mengumumkan melalui laman dan media sosial Galeri Nasional Indonesia tentang apa saja yang harus dilakukan pengunjung di masa transisi. ’’Demi kepentingan bersama, protokol kesehatan juga berlaku untuk seluruh staff Galeri Nasional Indonesia yang bertugas,’’ katanya.  Sebelumnya, antisipasi normal baru di masa transisi Galeri Nasional Indonesia telah merancang sejumlah aturan anyar. Antara lain seperti pendaftaran kunjungan secara daring sebelum hadir ke Galeri Nasional, membatasi jumlah pengunjung di dalam ruang pameran, mewajibkan pengunjung mengenakan masker, menjaga jarak, mengatur alur keluar masuk pengunjung, dan menyiapkan cairan disinfektan seperti sabun di sejumlah titik.  Pada pembukaan kembali Galeri Nasional Indonesia nanti, pengunjung dapat melihat sejumlah koleksi tetap yang ada di sana. Sebagian besar di antaranya pernah dipamerkan secara daring melalui kanal Youtube Galeri Nasional Indonesia saat himbauan di rumah saja diberlakukan. ’’Secepatnya kami akan mengumumkan apa saja yang dapat diakses publik di Galeri Nasional beserta ketentuan-ketentuan seturut protokol kesehatan bagi pengunjung,’’ pungkas Pustanto. (tir)  &nbsp;  &nbsp;

Pekan Depan Galeri Nasional Buka Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Bromo-Tengger-Semeru-3-1.jpg" alt="Kawasan Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Vicki Febrianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Kawasan Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Vicki Febrianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) menyatakan masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait rencana membuka kembali destinasi wisata Gunung Bromo di Jawa Timur pada kondisi normal baru. Selain menunggu arahan dari pusat, pihak pengelola mengharapkan masukan berupa rekomendasi dari pemerintah daerah serta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk menyiapkan protokol kesehatan.  Kepala Sub Bagian Data Evaluasi Pelaporan dan Humas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Sarif Hidayat mengatakan, saat ini, masih melakukan koordinasi untuk menyiapkan berbagai skema yang akan diterapkan pada saat wisata Gunung Bromo kembali dibuka.  ”Kami melakukan koordinasi untuk mendapatkan arahan terkait pembukaan wisata dalam kondisi normal baru,” kata Sarif seperti dilansir dari Antara di Kota Malang, Jawa Timur, pada Kamis (11/6).  Sarif menambahkan, penerapan protokol kesehatan di kawasan wisata Bromo Tengger Semeru menjadi kunci menekan penyebaran Covid-19. Pada kondisi normal baru, pemerintah menginginkan masyarakat tetap produktif, namun juga tetap aman serta terhindar dari virus korona.  Selain itu, lanjut Sarif, pada 6–7 Juli masyarakat Suku Tengger di kawasan Gunung Bromo tetap menggelar ritual tahunan Yadnya Kasada di tengah pandemi virus korona. Bedanya, pada tahun ini ritual tersebut tidak akan dibuka untuk para wisatawan.  ”Kasada tetap dilaksanakan, mengingat itu ritual masyarakat Tengger yang dilakukan setiap tahun. Namun, untuk tahun ini dibatasi, hanya untuk masyarakat Tengger,” kata Sarif.  Kawasan Bromo Tengger Semeru merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur. Sepanjang 2019 jumlah kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencapai 690.831 orang. Dari jumlah total tersebut, sebanyak 669.422 orang merupakan wisatawan dalam negeri, sisanya 21.409 lainnya merupakan wisatawan mancanegara. Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kunjungan wisatawan itu mencapai Rp 22,86 miliar pada 2019.  Kawasan Bromo Tengger Semeru mulai ditutup akibat pandemi Covid-19 sejak 19 Maret. Penutupan tersebut merupakan salah satu langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus korona. Penutupan kawasan wisata Bromo tersebut dilakukan berdasar Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Surat Edaran Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, serta Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0B3YaKIPQZ0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RsW-wwi_NxY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ubXCKYerBGU

Pembukaan Destinasi Wisata Gunung Bromo Tunggu Arahan Pusat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Normal Baru

Berita Terkini