<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/noriyu-jelaskan-proses-pembahasan-anggaran-kemenakertrans-ke-penyidik-kpk_m_111356.jpeg" alt="Mantan Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan legislator Partai Demokrat, dokter Nova Riyanti Yusuf SpKJ berhasil lolos seleksi terbuka menjadi Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi (PKJN RSMM).&nbsp; Dokter yang akrab disapa Noriyu itu lolos lelang jabatan, meski bukan sebagai aparatur sipil negara (ASN).&nbsp;Ia mengaku tidak menyangka bahwa dirinya yang non-ASN, akhirnya dapat ikut serta dalam proses seleksi terbuka Jabatan di Kemenkes.&nbsp; "Dengan pemberian amanah kepada saya sebagai Direktur Utama PKJN RSMM, saya berharap bisa mengembangkan layanan kesehatan jiwa Indonesia sesuai dengan Transformasi Kesehatan Kemenkes," kata Noriyu kepada wartawan Jumat (19/5). Noriyu juga menceritakan, dirinya sudah menyusun rencana kerja untuk mengembangkan Pusat Kesehatan Jiwa Nasional. Terutama proses pengampuan layanan kesehatan jiwa di seluruh Indonesia. Selain itu dia juga fokus pada pengembangan layanan kesehatan jiwa sesuai dengan 6 Pilar Transformasi Kesehatan. Meliputi transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Selain itu, dia mengatakan perlu kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kesehatan jiwa nasional. "Perlunya MoU dengan universitas-universitas untuk penelitian kesehatan jiwa. Juga MoU dengan instansi terkait untuk pengembangan potensi unit rehabilitasi (mengembalikan fungsi okupasi dari Orang Dengan Gangguan Jiwa)," ujar Noriyu yang juga seorang penulis buku itu. Untuk jangka panjang, Noriyu tertarik dengan beberapa model di luar negeri yang sudah pernah ia kunjungi. Ke depan bisa menjadi contoh dalam mengembangkan layanan kesehatan jiwa di Indonesia. Dia mencontohkan pengalaman di Al Amal Psychiatric Hospital Dubai, dengan konsep layanan humanis bebas pelanggaran hak asasi manusia (sesuai dengan WHO Quality Rights).&nbsp; "Termasuk juga dengan memanfaatkan teknologi untuk layanan yang cepat, berakreditasi, serta mengutamakan kepuasan pelanggan, dan memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan di rumah sakit," pungkasnya. Seperti diketahui pelantikan Noriyu sebagai Dirut PKJN RSMM dipimpin langsung Menkes Budi Gunadi Sadikin pada Rabu (17/5) lalu. Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi (RSMM) adalah rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan yang ditetapkan sebagai Pusat Kesehatan Jiwa Nasional (PKJN) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/741/2022. Noriyu sendiri memiliki banyak pengalaman di bidang kesehatan jiwa. Ia pernah menjadi anggota Komisi IX DPR RI periode 2009-2014 dan 2018-2019. Semasa di DPR, Noriyu pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang mitra kerjanya adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BKKBN, BPOM, dan BNP2TKI. Noriyu juga merupakan inisiator Rancangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa pada 2009 sekaligus sebagai Ketua Panja RUU Kesehatan Jiwa. Akhirnya RUU Kesehatan Jiwa ini disahkan menjadi UU No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Dia mengikuti ujian seleksi terbuka pada November 2022 hingga akhirnya dia lulus dan dilantik oleh Menkes untuk menjadi Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi.

Noriyu mengaku tidak menyangka bahwa dirinya yang non-ASN, akhirnya dapat ikut serta dalam proses seleksi terbuka Jabatan di Kemenkes.

Eks Legislator Partai Demokrat Noriyu Lolos Lelang Jabatan Dirut RSJ Marzoeki Mahdi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/nova-asyik-gabung.jpg" alt="SEGUDANG AKTIVITAS: Nova Riyanti Yusuf nyebur ke kolam di kompleks MPR/DPR yang dia perjuangkan disahkan pada 2014 silam. Kini, setelah tidak di DPR, perempuan yang akrab disapa Noriyu itu aktif menjadi pembicara tentang kesehatan jiwa, menulis skenario f" width="100%">
<figcaption>SEGUDANG AKTIVITAS: Nova Riyanti Yusuf nyebur ke kolam di kompleks MPR/DPR yang dia perjuangkan disahkan pada 2014 silam. Kini, setelah tidak di DPR, perempuan yang akrab disapa Noriyu itu aktif menjadi pembicara tentang kesehatan jiwa, menulis skenario f</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia saat ini memiliki 1.120 orang psikiater. Dengan jumlah sebanyak itu mereka melayani 270 juta jiwa penduduk.  Menurut Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa DKI Jakarta (PDSKJI DKI Jakarta) Nova Riyanti Yusuf SpKJ, jumlah psikiater di Indonesia tergolong rendah. Sebab, perbandingan psikiater dengan penduduk begitu besar. Satu orang psikiater saat ini melayani 241 ribu orang. "Perbandingan yang begitu luar biasa," ujar Nova Riyanti Yusuf dalam keterangannya Kamis (16/2) malam.  Beberapa waktu lalu, dokter yang akrab disapa Noriyu itu memimpin rombongan berkunjung ke Uni Emirat Arab (UEA). Dalam kunjungan tersebut, Noriyu dan koleganya meninjau langsung layanan kesehatan jiwa di sana.  Dia mengungkapkan bahwa di UEA terdapat 414 orang psikiater dengan jumlah populasi 9,8 juta penduduk. Artinya satu orang psikiater melayani 23.671 orang. Atau dalam 100 ribu penduduk ada empat orang lebih psikiater.  "Keterbatasan SDM kesehatan jiwa dan sumber-sumber daya lainnya juga masih menjadi tantangan di Indonesia," kata Noriyu.  Dia mengatakan, di dalam Undang-Undang 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa menyatakan, layanan kesehatan jiwa dilakukan dalam dua jenis. Yaitu, pelayanan berbasis rumah sakit dan komunitas.  Noriyu mengatakan layanan kesehatan jiwa harus mudah diakses. Untuk itu, perlu dukungan SDM dan fasilitas kesehatan jiwa yang memadai. Kemudian layanan kesehatan jiwa juga haru mengikuti perkembangan teknologi.  Dia mengatakan, UEA tidak hanya menjadi pusat bisnis dunia. Tetapi juga menjadi pusat kesehatan, khususnya kesehatan jiwa yang cukup baik.  Dia berharap dengan adanya contoh baik diterapkan di UEA, khususnya di Dubai, bisa menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia. Khususnya masukan bagaimana membangun layanan kesehatan jiwa vertikal Kementerian Kesehatan yang paripurna. Serta mampu melayani semua kalangan dan usia dan mudah diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

SDM Kesehatan Jiwa Terbatas, Indonesia Hanya Punya 1.120 Psikiater

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12847_30631_Noriyu.jpg" alt="Nova Riyanti Yusuf." width="100%">
<figcaption>Nova Riyanti Yusuf.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR Soepriyatno yang merupakan suami dari Nova Riyanti Yusuf (Noriyu) diduga pernah melakukan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada istri pertamanya yakni Karlina Mars. Menanggapi hal ini Polda Metro Jaya akan mengecek laporan tersebut ke Polres Depok terkait dugaan KDRT yang pernah dilakukan oleh Soepriatno. Sebab Soepriyatno juga dilaporkan atas kasus yang sama oleh istrinya saat ini yakni Noriyu atas dugaan yang sama. &quot;Untuk memastikan, akan kami cek nanti,&quot; kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol M Iqbal saat dikonfirmasi, Senin (7/12). Meski begitu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krishna Murti enggan menanggapi adanya kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh Soepriyatno sebelumnya. &quot;Saya tidak tau, saya tidak mau berkomentar,&quot; terang Krishna. Berdasarkan data yang dihimpun, Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Soepriyatno diduga pernah melakukan KDRT terhadap istri pertamanya yakni Karlina Mars. Atas dugaan tersebut Soepriyatno digugat cerai oleh Karlina dan dilaporkan ke polisi pada tahun 2013 lalu. Tak hanya itu Soepriyatno juga pernah diduga terlibat perkelahian dengan salah seorang teman Karlina Mars yakni Rudi Ginting. Atas kasus itu Soepriyatno melaporkan Rudi atas dugaan penganiayaan ke polisi yang berakhir dipenjarakannya Rudi pada tahun 2014 lalu. (elf/JPG)

Noriyu Bukan Korban Pertama KDRT Suaminya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12482_30245_Noriyu.jpg" alt="Nova Riyanti Yusuf" width="100%">
<figcaption>Nova Riyanti Yusuf</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nova Riyanti Yusuf yang biasa dikenal dengan Noriyu (38) mengaku menyesal telah melaporkan suaminya atas dugaan penganiayaan ke Polda Metro Jaya. Ini dibenarkan olehnya setelah dipertemukan dengan suaminya Soepriyanto anggota DPR RI oleh polisi untuk mengambil jalan tengah. &quot;Kami sangat menyesal telah melakukan ini dan akhirnya menjadi konsumsi untuk publik,&quot; kata Noriyu di Polda Metro Jaya, Kamis (3/12). Dalam kesempatan itu juga Noriyu mengungkapkan penyesalannya karena telah melaporkan suaminya. &quot;Saya menyesal, tidak mudah sebenarnya untuk melaporkan suami,&quot; tegas Noriyu. &quot;Hal tersebut selain memalukan bagi saya, hal tersebut juga sangat memalukan khususnya untuk keluarga kami,&quot; tambahnya. Saat ini, Noriyu dan Soepriyanto telah sepakat untuk menunda masing-masing laporannya di Polda Metro Jaya. Sebelumnya diberitakan, mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nova Riyanti Yusuf atau Noriyu (38) melaporkan suaminya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya. Sang suami yang merupakan politisi Partai Gerindra berinisial SP diduga melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tak lama berselang, Soepriyanto pun mengklarifikasi prihal laporan istrinya, kemudian melaporkan balik kakak kandung dari Noriyu yang berinisial RS atas dugaan penganiayaan ke Polda Metro Jaya, Rabu (2/12). (elf/JPG)

Hiks Hiks, Noriyu Menyesal Laporkan Suaminya ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12474_30237_Noriyu-jawapos.jpg" alt="Nova Riyanti Yusuf" width="100%">
<figcaption>Nova Riyanti Yusuf</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Laporan yang dilayangkan oleh mantan anggota DPR Nova Riyanti Yusuf atau Noriyu ke Polda Metro Jaya terkait dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya Soepriyanto ditangguhkan sementara waktu. Keputusan penangguhan itu dilakukan setelah Noriyu dan terlapor dipertemukan. "Kami dipertemukan tadi untuk membicarakan bagaimana kelanjutan ke depannya, saat ini kami akan melakukan cooling down dulu dan 'memending' laporan tersebut," kata Noriyu kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (3/12). Selain menangguhkan laporan yang dilayangkan oleh Noriyu, Soepriyanto pun telah menghentikan sejenak laporan yang menyeret kakak kandung dari istrinya yang berinisial RS atas dugaan penganiayaan. "Kita pending dulu supaya kita dapat berpikir dulu sejenak, ini bukan laporan dari saya saja, tetapi laporan dari bapak Soepriyanto juga yang membawa nama kakak kandung saya," jelas Noriyu. Noriyu berharap ke depannya, masalah yang dialami dirinya dan keluarganya segera berakhir. "Setelah emosi reda supaya mikirnya bisa lebih jernih saya dan dia," ucapnya. Diketahui sebelumnya, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krishna Murti mengatakan pihaknya akan mempertemukan kedua pihak yang bersengketa untuk mencari jalan tengah. "Kami ingin tahu pokok permasalahannya, sehingga kami akan pertemukan keduanya," kata Krishna Kamis (3/12). Wanita yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua Komisi IX DPR melaporkan suaminya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya. Sang suami yang merupakan politikus Partai Gerindra berinisial SP diduga melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. (elf/JPG)

Noriyu dan Soepriyanto Sepakat Tangguhkan Laporan KDRT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12324_30078_Noriyu.jpg" alt="Nova Riyanti Yusuf" width="100%">
<figcaption>Nova Riyanti Yusuf</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kekesalan mantan anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Nova Riyanti Yusuf yang akrab disapa Noriyu, nampaknya sudah sampai puncak. Hingga akhirnya dia mempolisikan suaminya yang juga anggota DPR RI ke Polda Metro Jaya atas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ini diungkapkan oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krishna Murti setelah meneliti berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap pelapor. &quot;Kalau kami lihat dari berita acara ini adalah rangkaian kegiatan (kekerasan) yang puncaknya beberapa hari lalu,&quot; katanya di Polda Metro Jaya Rabu (2/12). Meski sudah membaca BAP, Krishna menyebut bahwa pihaknya masih mendalami laporan itu. Keterangan dari pelapor akan dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna membuktikan benar atau tidaknya laporan itu. Perwira berpangkat tiga melati di pundak ini memastikan pihaknya akan menindak lanjuti laporan itu dengan mengumpulkan keterangan dan bukti guna layaknya kasus itu naik sidik. Sementara saat ditanya apakah siap untuk melakukan pemanggilan terhadap terlapor dalam kasus ini yakni anggota DPR dari Gerindra Soepriyatno, Krishna mengatakan ada prosedur yang mesti dilewati. &quot;Suratnya (panggilan) dari Kapolda kepada Kapolri, nanti dari Kapolri meneruskan ke Presiden,&quot; ucapnya. Tapi sebelum sampai surat panggilan di Presiden Joko Widodo, Krishna menyebut akan ada gelar perkara dulu bersama Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Sementara itu diketahui sebelumnya, anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Nova Riyanti Yusuf melaporkan suaminya yang juga anggota DPR dari Gerindra Soepriyatno ke polisi. Polda Metro Jaya yang menerima laporan ini mulai mempelajari laporan itu apakah layak dilanjutkan penyidikan atau dihentikan. (elf/JPG)

Puncak Rasa Kesal, Jadi Alasan Noriyu Laporkan Suami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12319_30073_Noriyu.jpg" alt="Nova Riyanti Yusuf" width="100%">
<figcaption>Nova Riyanti Yusuf</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, mantan anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Nova Riyanti Yusuf alias Noriyu melaporkan suaminya yang juga anggota DPR dari Gerindra Soepriyatno ke polisi. Polda Metro Jaya yang menerima laporan ini mulai mempelajari laporan itu apakah layak dilanjutkan penyidikan atau dihentikan. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krishna Murti membenarkan laporan itu telah diterima. &quot;Kami sudah lakukan visum dan mendalami peristiwa (KDRT) tersebut,&quot; katanya di Polda Metro Jaya, Rabu (2/12). Krishna juga menambahkan, pihaknya tidak menerima mentah-mentah laporan itu, melainkan akan mendalami dahulu apa benar telah terjadi penganiayaan atau tidak. Untuk itu jajarannya juga segera memeriksa sejumlah saksi. &quot;Kemudian dilakukan gelar perkara, dari situ akan ditentukan apakah naik penyidikan atau tidak,&quot; sambungnya. Visum pun sudah keluar, Krishna menyebut itu bisa dijadikan bukti awal pihaknya mempelajari kasus yang melibatkan wakil rakyat ini. Krishna mengungkapkan, pihaknya masih belum menjadikan orang yang dilaporkan menjadi terlapor, karena belum adanya bukti kuat yang mengarah. &quot;Apalagi terlapor inikan anggota DPR, jadi harus izin Pak Presiden dulu untuk bisa melakukan pemeriksaan,&quot; tambah perwira berpangkat tiga melati di pundak ini. (elf/JPG)

Periksa Suami Noriyu, Polisi Butuh Izin Presiden

noriyu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#noriyu

Berita Terkini