<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dianggap-sukses-transjakarta-ingin-berlakukan-etle-di-busway_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sitem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terus dikembangkan oleh Polda Metro Jaya guna menertibkan pelanggaran lalu lintas. Meski begitu, sistem ini masih memiliki celah. Karena, kamera ETLE belum bisa mendeteksi plat nomor palsu secara otomatis.  Padahal pelanggaran macam ini kerap terjadi selama sistem ganjil genap berlangsung. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusuf mengatakan, penindakan terhadap pengguna plat nomor palsu masih dilakukan secara manual petugas. Caranya dengan menyamakan alamat kendaraan di data base registrasi.  "Jadi nanti dicapture kemudian kita sinkronkan dengan data Regident Ranmor. Kalau nomor polisi dia enggak sesuai atau nomor polisinya bodong itu akan di-list dan diserahkan kepada tim Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk dilakukan penindakan di jalan," kata Yusuf melalui keterangannya, Rabu (3/7).  Pada prinsipnya, penindakan plat bodong tetap dibantu dengan teknologi ETLE. Kendaraan yang melintas akan dipotret menggunakan kamera yang terpasang. Kemudian petugas di Traffic Management Center (TMC).  "Semua mobil yang terekam kamera itu bisa dicek nopolnya sama petugas TMC, bisa dianalisis semua nopolnya," sambung Yusuf.  Setelah dianalisa dan ditemukan ada pelanggaran penggunaan plat palsu, petugas TMC kemudian berkomunikasi dengan petugas lapangan, untuk menghentikan kendaraan tersebut. Serta diputuskan jenis pelanggarannya, apakah menyalahi aturan lalu lintas, atau masuk ranah pidana umum.  "Di TMC itu ada HT (handy talkie) bisa komunikasikan ke petugas di lapangan jika ada nomor polisi terditeksi tidak sesuai, dugaan nomor polisi palsu," papar Yusuf.  "Penindakannya di jalan karena nopolnya kan bodong, kan otomatis kita list nopol itu nanti di jalan kita tindak. Kalau mengarah ke tindak pidana kita arahkan ke reserse umum kalau pelanggar lalin ya kita (tindak)," tutupnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/polisi-klaim-pelanggar-lalin-turun-70-persen-setelah-diberlakukan-etle_m_.jpg" alt="Program ETLE di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Program ETLE di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Program ETLE di Jakarta  Sebelumnya, Polda Metro Jaya menambah fitur ETLE berupa deteksi kegiatan pengemudi roda empat di dalam kendaraannya. Dengan fitur ini, apabila ada pengemudi yang menggunakan telepon maupun tidak mengenakan sabuk pengaman selama berkendaraan bisa diketahui.  "Yang baru fitur tambahannya adalah pemakaian shift bell (sabuk pengaman), penggunaan telepon genggam oleh pengemudi, nomor plat ganjil genap, dan batas kecepatan pengemudi," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Komisiaris Polisi M. Nasir, kepada wartawan, Senin (1/7).  Ada 10 kamera ETLE yang dilengkapi dengan fitur tambahan tersebut. Kamera ini akam ditempatkan di 10 titik sepanjang Jalan Sudirman sampa dengan MH Thamrin Jakarta.  Berikut titik-titik penempatan kamera ETLE fitur terbaru:  1. Jembatan penyeberangan orang (JPO) MRT Bundaran Senayan  2. JPO MRT Polda Semanggi  3. JPO depan Kementerian Pariwisata  4. Jembatan penyeberangan MRT dekat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  5. Flyover Jalan Layang Non Tol Sudirman ke Thamrin  6. Flyover Jalan Layang Non Tol Thamrin ke Sudirman  7. Simpang bundaran Patung Kuda  8. Simpang TL Sarinah Bawaslu  9. Simpang TL Sarinah Starbucks  10. JPO Plaza Gajah Mada

Tidak Terdeteksi ETLE, Begini Cara Polisi Tindak Pengguna Nopol Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/bekuk-sindikat-penadah-stnk-tak-bertuan_m_172929.jpeg" alt="SETAHUN BEROPERASI: Dua tersangka penadah dan pemalsuan STNK yang diringkus tim Antibandit Satreskrim Polrestabes Surabaya" width="100%">
<figcaption>SETAHUN BEROPERASI: Dua tersangka penadah dan pemalsuan STNK yang diringkus tim Antibandit Satreskrim Polrestabes Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tim Antibandit Satreskrim Polrestabes Surabaya membekuk dua orang sindikat penadah STNK online. Mereka membeli STNK tak bertuan melalui online. Selanjutnya, keduanya menjualnya lagi plus paket nopol palsu. Dua pelaku tersebut masing-masing berinisial HS, 37, warga Dukuh Bulu Lontar, Surabaya, dan AN, 25, warga Petemon Kali I, Surabaya. Mereka sudah beroperasi sekitar satu tahun. Wakasatreskrim Polrestabes Surabaya Kompol I Dewa Gede Juliana menjelaskan, dua tersangka mencari STNK yang dijual lewat online. STNK tersebut tidak bertuan alias ditemukan di tengah jalan. &rdquo;Jadi di sebuah grup facebook ini ada yang jual STNK tanpa pemilik. Nah, kedua tersangka ini membelinya,&rdquo; jelas Dewa di Mapolrestabes SurabayaRabu siang (6/12). Mereka membeli STNK tersebut seharga Rp 100 ribu. Setelah STNK ada di tangan, keduanya menjual lagi. Biasanya orang yang membeli adalah pelaku-pelaku curanmor yang membutuhkan STNK untuk menjual lagi motor bodong hasil curiannya. Kedua tersangka juga menyediakan plat nomor palsu. Disesuaikan dengan STNK yang mereka beli sebelumnya. Biasanya STNK dan plat nomor itu dijual senilai Rp 200 ribu. &rdquo;Keuntungan mereka sebulan antara Rp 500 ribu-Rp 1 juta,&rdquo; terang polisi dengan satu melati di pundak tersebut. Tidak hanya menjual paket STNK dan plat nomor, tersangka juga menyediakan paket plus motor bodong. Paket komplit itu dijual seharga Rp 2,5 juta. Saat ini polisi masih menyelidiki penyuplai STNK itu kepada kedua tersangka. &rdquo;Penyedianya masih kami buru. Masih kami lacak akun facebooknya,&rdquo; ujar mantan Kapolsek Krembangan Surabaya tersebut. Dari tangan pelaku, polisi menyita 13 plat nomor palsu dan 19 STNK tak bertuan. Kasus ini tergolong modus baru yang ditemukan oleh korps Bhayangkara. &rdquo;Kemungkinan mereka juga terhubung dengan beberapa jaringan curanmor. Itu masih kami dalami,&rdquo; sebut Dewa. Sementara itu, tersangka HS mengaku selama setahun beroperasi, tidak mudah baginya untuk menjual paket gelap tersebut. &rdquo;Nggak mesti laku pak. Satu bulan juga belum tentu ada yang beli,&rdquo; bebernya. HS dan AN juga punya catatan pembukuan yang rapi setiap mereka menjual STNK plus nopol palsu itu. Dari catatan tersebut, tercatat keuntungan total mereka selama ini adalah sebesar Rp 27,2 juta. Di catatan itu juga tertulis bahwa mereka sudah menjual tiga unit motor bodong. Kedua tersangka dijerat pasal 480 KUHP tentang tindak pidana pertolongan jahat atau tadah. &rdquo;Mereka tidak kami jerat pemalsuan dokumen, karena mereka cuma membeli. Yang dijual plat nomornya,&rdquo; kata Dewa.

Bekuk Sindikat Penadah STNK Tak Bertuan

nopol palsu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nopol palsu

Berita Terkini

Tidak Terdeteksi ETLE, Begini Cara Polisi Tindak Pengguna Nopol Palsu

Bekuk Sindikat Penadah STNK Tak Bertuan

Download Aplikasi JawaPos.com