<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/Nopi-dirawat-2-2880404459.jpg" alt="Nopi Karyadi, 29, saat dirawat di sebuah rumah sakit di Turki dan dibesuk sejumlah petugas KJRI Istanbul. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Nopi Karyadi, 29, saat dirawat di sebuah rumah sakit di Turki dan dibesuk sejumlah petugas KJRI Istanbul. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi perhatian pemerintah untuk selalu diantisipasi. Sebab, hal ini kerap kali dialami oleh masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Peristiwa itu seperti dialami oleh Nopi Karyadi, 29, perempuan muda asal Pemalang, Jawa Tengah (Jateng) yang harus menelan pil pahit, lantaran diiming-imingi gaji tinggi di luar negeri. Nopi yang memutuskan pergi ke Turki menaruh harapan besar, tetapi tidak sadar dirinya menjadi praktik TPPO oleh pria asal Afrika. Tindak pidana perdagangan orang turut menjadi perhatian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebab, lembaga transaksi keuangan itu mengamini TPPO akan menghasilkan keuntungan jangka panjang bagi pelaku. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan, pihaknya kerap kali menemukan kasus yang dialami oleh Nopi. Sebab, Nopi yang awalnya tergiur diming-imingi gaji tinggi bekerja di luar negeri, tetapi justru dimanfaatkan untuk tindak kejahatan. "Dalam tahun ini, PPATK belum menemukan kasus yang secara persis sama dengan kasus tersebut. Namun modus yg mirip sudah ditemukan di beberapa kasus di tahun-tahun sebelumnya," kata Ivan kepada JawaPos.com, Kamis (18/9). Menurut Ivan, jaringan TPPO yang melibatkan lintas negara sering kali menggunakan jalur keuangan yang kompleks untuk menyamarkan aliran dana. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai instrumen keuangan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga sulit dideteksi tanpa analisis mendalam. PPATK sendiri terus memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga keuangan untuk menutup ruang gerak para pelaku. Hal itu semata dilakukan untuk menutup celah terjadinya TPPO. Ivan menekankan, sampai dengan saat ini hasil analisis PPATK terkait dengan TPPO sebanyak 143 laporan yang melibatkan perputaran dana senilai Rp 3.101.848.062.685. Sedangkan nominal yang terkait TPPO itu sendiri diperkirakan sebesar Rp 1.341.233.137.539. "Hasil analisis tersebut telah disampaikan ke aparat penegak hukum," ucap Ivan. Terpisah, Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Rahayu Saraswati, menyoroti tren peningkatan kasus perdagangan orang yang kian mengkhawatirkan. Menurutnya, fenomena ini tidak hanya terbatas pada maraknya kasus online scam, tetapi juga merambah pada praktik sex trafficking hingga perdagangan bayi sejak masih di dalam kandungan. &ldquo;Ini fenomena gunung es. Banyak yang tidak kelihatan dan itu luar biasa banyaknya,&rdquo; ungkap Sara. Ia menjelaskan, modus kejahatan perdagangan orang terus berevolusi setiap tahun. Berdasarkan laporan yang dihimpun sebuah organisasi internasional dari data media sosial, Indonesia bahkan menempati peringkat ketiga di Asia untuk kasus child abuse material. Kekerasan terhadap anak dalam bentuk foto maupun video yang diunggah ke media sosial disebutnya terus meningkat signifikan. &ldquo;Ini merupakan catatan yang sangat buruk dan itu jumlahnya jutaan per tahun,&rdquo; tegasnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/Mr-Emeka-Paul-1-2870813693.jpg" alt="Mr. Emeka Paul berpose di kantor bodong miliknya. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Mr. Emeka Paul berpose di kantor bodong miliknya. (Istimewa).</figcaption>
</figure> Atas kondisi tersebut, Sara mendesak agar dilakukan revisi terhadap aturan hukum yang ada, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Menurutnya, regulasi yang sudah berjalan lebih dari 15 tahun itu perlu diperbarui agar sejalan dengan perkembangan zaman, serta mampu menjawab tantangan kejahatan perdagangan orang yang semakin kompleks. Sara menambahkan, pihaknya juga telah bertemu dengan Kabareskrim Polri dan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) untuk menyampaikan usulan revisi tersebut. Tak hanya soal regulasi, ia juga menekankan pentingnya penanganan korban TPPO yang harus dipisahkan dari korban kejahatan lainnya. &ldquo;Karena undang-undang tersebut sudah ada sejak tahun 2007 dan itu perlu untuk diperbaiki dengan kemajuan zaman,&rdquo; pungkasnya.

Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi perhatian pemerintah untuk selalu diantisipasi.

Nestapa Nopi jadi Korban TPPO di Turki, PPATK Temukan Ratusan Kasus Serupa dengan Nilai Transaksi Rp 1,3 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/34-3718481370.jpg" alt="Nopi Karyadi,29, saat dirawat di rumah sakit di Turki, usai terjatuh dari lantai 5 saat hendak kabur keluar dari apartemen Mr. Emeka Paul. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Nopi Karyadi,29, saat dirawat di rumah sakit di Turki, usai terjatuh dari lantai 5 saat hendak kabur keluar dari apartemen Mr. Emeka Paul. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Harapan Nopi Karyadi, 29, pekerja migran asal Pemalang, Jawa Tengah, untuk memperbaiki nasib di luar negeri berakhir tragis. Alih-alih mendapat pekerjaan layak, ia justru terjebak dalam jeratan perdagangan orang (TPPO) dan pelecehan seksual di Turki. Awalnya, Nopi ditawari pekerjaan sebagai pegawai akuntan di perusahaan kargo milik pria Afrika bernama Mr. Emeka Paul. Lewat rayuan istrinya, Diah Hanifarani alias Rani yang berkebangsaan Indonesia, Nopi dijanjikan gaji besar dengan segala biaya ditanggung. Namun kenyataan jauh berbeda. Bukannya bekerja di kantor, Nopi malah dipaksa membuka rekening atas namanya, lalu rutin mengambil uang dalam jumlah fantastis dari bank sesuai perintah bosnya. Bahkan, profil dirinya direkayasa menjadi pemilik perusahaan bodong. "Setiap menarik uang jumlahnya bervariasi dari yang paling kecil Rp 13 juta&ndash;Rp 300 juta. Pernah ada sampai hampir Rp 1 miliar, tapi diblokir bank-nya,&rdquo; ungkap Nopi kepada JawaPos.com. Tak hanya dijadikan &ldquo;alat&rdquo; pencairan uang, Nopi juga mengalami pelecehan seksual dari Mr. Emeka. Hal itu juga dialami oleh para pekerja migran illegal yang berasal dari Indonesia. Bosnya itu bahkan kerap menganiaya jika keinginannya tak dipenuhi. Trauma itu membuat Nopi nekat kabur dari apartemen tempat ia dikurung. Pada malam nahas itu, ia melompat dari balkon lantai lima tanpa sempat mengikat sprei sebagai tali. Tubuhnya terjun bebas dan menghantam kap mobil. "Sekitar jam sebelas malam, saya diam-diam kabur lewat jendela kamar di lantai lima. Karena buru-buru sprei lupa saya ikat menjadi tali. Saya jatuh ke bawah di atas kap mobil," kenangnya. Nopi selamat, tapi harus dirawat di ICU selama tujuh hari akibat tulang punggungnya patah. Kini ia masih kesulitan berjalan normal dan sering membutuhkan kursi roda untuk beraktivitas. Kisah Nopi hanya satu dari ribuan derita pekerja migran Indonesia. Data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mencatat hingga Agustus 2025 ada 1.739 aduan terkait pekerja migran. Malaysia menempati urutan pertama dengan 502 kasus, disusul Arab Saudi 229 kasus, dan Kamboja 223 kasus. Sementara Turki, tempat Nopi menjadi korban, berada di posisi ke-11 dengan 31 pengaduan. Jenis kasus yang paling banyak dilaporkan antara lain 523 permintaan pemulangan, 91 kasus gaji tak dibayar, 51 penipuan peluang kerja, hingga 5 kasus pelecehan seksual. Direktur Pengawasan Pencegahan Penindakan KP2MI, Eko Iswantono menegaskan pihaknya terus bersinergi dengan aparat penegak hukum (APH) dalam menangani kasus TPPO. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/Mr-Emeka-Paul-2-1492791321.png" alt="Mr. Emeka Paul, saat berpose di depan meja kerja kantor bodongnya di Turki. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Mr. Emeka Paul, saat berpose di depan meja kerja kantor bodongnya di Turki. (Istimewa).</figcaption>
</figure> "Kalau ke TPPO kasusnya kami limpahkan ke APH (Aparat penegak hukum)," ujarnya. Eko menyebut, pencegahan dilakukan lewat pengawasan ketat, penguatan koordinasi penegakan hukum, hingga deteksi dini informasi penipuan kerja. "Untuk penipuan peluang kerja bisa berdasarkan laporan dan temuan, ada direktorat khusus namanya Direktorat Siber Pelindungan PMI, dimana melakukan rekomendasi takedown informasi peluang kerja," jelasnya. Selain itu, KP2MI juga menyediakan layanan pengaduan, konsultasi, pendampingan hukum, hingga program rehabilitasi bagi PMI yang mendapat perlakuan tidak wajar. Termasuk Nopi yang kini menjalani pemulihan. "Untuk di kami ada program rehabilitasi, ada di Ditjen Pemberdayaan khususnya direktorat kepulangan dan rehabilitasi," ungkap Eko.

Harapan Nopi Karyadi, 29, pekerja migran asal Pemalang, Jawa Tengah, untuk memperbaiki nasib di luar negeri berakhir tragis.

Turki Masuk 11 Besar Aduan PMI, Kisah Nopi Buktikan Bahaya TPPO dengan Modus Pekerjaan Bodong   

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/Nopi-Karyadi-saat-dipulangkan-ke-Indonesia-1016008362.jpg" alt="Nopi Karyadi, 29, saat dipulangkan ke tanah air oleh pihak KJRI Turki, usai terjatuh saat hendak kabur dari apartemen Mr. Emeka Paul. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Nopi Karyadi, 29, saat dipulangkan ke tanah air oleh pihak KJRI Turki, usai terjatuh saat hendak kabur dari apartemen Mr. Emeka Paul. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) seringkali berkelindan dengan kesulitan masyarakat di tengah himpitan keadaan. Utang menumpuk, tidak punya pekerjaan, tidak ada penghasilan, hingga dipaksa berhadapan dengan satu jalan: mencari peruntungan di luar negeri. Seperti Nopi Karyadi. Perempuan muda yang terjebak iming-iming gaji tinggi dari pekerjaan di Turki. Perempuan berusia 29 tahun asal Pemalang, Jawa Tengah (Jateng) itu harus menelan pil pahit atas keputusan yang dia ambil 2 tahun lalu. Saat itu, Nopi memutuskan pergi ke Turki dengan angan-angan dan harapan besar. Mendapat pekerjaan dan penghasilan untuk melanjutkan hidup. Dia tidak sadar tengah menjadi target pelaku TPPO. Di tengah jalan, Nopi mulai curiga. Pekerjaan dan penghasilan yang dijanjikan tidak sesuai tawaran awal. Ibarat peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga. Upaya keluar dari jebakan berujung petaka. Nopi mengalami kecelakaan, harus dirawat intensif, dan terpaksa pulang ke Indonesia dalam keadaan perlu pemulihan. Untungnya, dia tidak sampai kehilangan nyawa. Banyak korban TPPO lain yang pulang tinggal nama. Tentu saja kasus Nopi diketahui oleh otoritas setempat dan perwakilan Indonesia di Turki. Namun, pada institusi kepolisian dalam negeri kasusnya tidak termonitor. Meski sempat diadvokasi dan mendapat atensi dari Bareskrim Polri, saat dikonfirmasi mengenai kasus TPPO yang menimpa Nopi, Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri belum memonitor. &rdquo;Kami belum terinformasi dengan kasus tersebut,&rdquo; kata Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah. Namun, rangkaian peristiwa yang dialami oleh Nopi sebelum memutuskan berangkat ke Turki berkesesuaian dengan modus-modus TPPO yang kerap dilancarkan oleh pelaku kejahatan lintas batas negara tersebut. Yakni tawaran gaji tinggi tanpa perjanjian atau kontrak kerja yang jelas. Dan jebakan itu seringkali sukses menjadi perangkap bagi Warga Negara Indonesia (WNI) seperti Nopi. &rdquo;Modusnya bekerja sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke negara yang tidak memiliki perjanjian kerja sama dalam penempatan tenaga kerja, dijanjikan gaji dan fasilitas yang besar, bekerja tanpa ada perjanjian dan kontrak kerja,&rdquo; ungkap Nurul. Diakui oleh jenderal bintang satu Polri tersebut, Turki merupakan salah satu negara transit yang kerap kali dijadikan penghubung untuk WNI yang berniat menjadi PMI di Iraq dan Suriah. Meski ada, kasus TPPO yang diungkap oleh Polri dan terkait langsung dengan Turki tidak sebanyak kasus TPPO dari negara-negara lain di Asia atau Timur Tengah dan sekitarnya. Merujuk data dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) serta Kementerian Luar Negeri (Kemlu), kasus TPPO yang menjerat WNI sebagai korban masih tinggi. Khususnya TPPO di luar negeri. Sejak 2022-2024, angkanya terus naik dengan persentase kenaikan sebesar 33 persen. Total kasus TPPO di luar negeri pada periode tersebut mencapai 1.864 kasus. Untuk mencegah korban TPPO terus bertambah, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam Mohammad K. Koba menyampaikan, bahwa kebijakan pusat saja tidak cukup. Perlu kepekaan semua pihak. Termasuk petugas yang memiliki kewenangan untuk menangani TPPO. Sehingga korban tidak sampai masuk dalam jebakan dan jerat pelaku TPPO. &rdquo;Penanganan TPPO tidak cukup hanya dengan kebijakan pusat. Kuncinya ada pada kepekaan petugas dalam mengenali tanda-tanda korban, integritas menjalankan mandat negara, serta keberanian bertindak cepat,&rdquo; tegasnya. Selaras dengan data Kemenko Polkam dan Kemlu, Migrant Care sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang concern pada nasib dan kehidupan PMI mencatat kenaikan korban TPPO sejak pandemi Covid-19 melanda dunia dan masuk Indonesia pada 2020 lalu. Menurut Migrant Care, krisis yang berulang terjadi pasca pandemi menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut &lsquo;lapar kerja&rsquo;. Belum lagi Sepanjang 2023 sampai pertengahan 2025, Indonesia dilanda gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pada berbagai sektor usaha. Akibatnya banyak orang seperti Nopi. Tidak punya pekerjaan dan dihimpit keadaan. Kondisi itu menjadikan tipologi korban perdagangan orang meluas. Anak-anak muda di perkotaan bahkan orang-orang berpendidikan pun ikut terjerat. Catatan Migrant Care menunjukkan jika satu dekade terakhir ini kasus perdagangan orang&nbsp; didominasi para&nbsp; pekerja&nbsp; pada&nbsp; sektor&nbsp; pekerja&nbsp; rumah&nbsp; tangga,&nbsp; pekerja perkebunan sawit, dan pekerja di kapal penangkap ikan. Saat ini kasus TPPO meluas sampai pekerja muda yang terjebak dalam penyalahgunaan teknologi digital, untuk penipuan seperti scam online dan judi online. Maka tidak heran bila Pemerintah Indonesia saat ini memberi atensi cukup besar pada TPPO. Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri menjadi salah satu yang menjalankan upaya pencegahan dan penindakan TPPO. Pada Peringatan Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia 30 Juli lalu, Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menyampaikan bahwa pihaknya terus bekerja keras. &rdquo;Perdagangan orang merampas hak, martabat, dan masa depan para korban. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan,&rdquo; kata dia. Nurul mengakui bahwa TPPO merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisir, kompleks, dan memerlukan penanganan menyeluruh. Karena itu, penegakan hukumnya tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus dilaksanakan dengan kolaborasi lintas sektor, koordinasi yang solid antar lembaga, serta keterlibatan aktif masyarakat. &lrm;&rdquo;Polri terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, memperluas edukasi publik, serta meningkatkan kapasitas penyidik dan penyelidik, terutama di wilayah-wilayah yang rawan menjadi titik perdagangan orang,&rdquo; jelasnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/Mr-Emeka-Paul-2-437087267.png" alt="Mr. Emeka Paul, saat berpose di depan kantor bodong miliknya di Turki. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Mr. Emeka Paul, saat berpose di depan kantor bodong miliknya di Turki. (Istimewa).</figcaption>
</figure> Sejak awal 2025 sampai akhir Juli lalu, Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri sudah menangani 189 kasus TPPO. Jumlah total korban dari ratusan kasus itu mencapai 546 orang. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak. Untuk menjerat korban, para pelaku menggunakan berbagai modus. Mulai bujuk rayu pekerjaan di luar negeri, program magang palsu, pengantin pesanan, hingga penipuan melalui media sosial. Karena itu, Nurul mengajak masyarakat segera melapor bila melihat ada tanda-tanda terjadinya TPPO di sekitar mereka. &lrm;&rdquo;Laporkan jika melihat tanda-tanda atau indikasi perdagangan orang. Jangan ragu. Setiap laporan adalah bentuk penyelamatan,&rdquo; tandasnya.

Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) seringkali berkelindan dengan kesulitan masyarakat di tengah himpitan keadaan.

Berkaca dari Kasus Nopi, Iming-Iming Gaji Tinggi jadi Jebakan PMI di Luar Negeri   

Nopi Karyadi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Nopi Karyadi

Berita Terkini

Nestapa Nopi jadi Korban TPPO di Turki, PPATK Temukan Ratusan Kasus Serupa dengan Nilai Transaksi Rp 1,3 Triliun

Turki Masuk 11 Besar Aduan PMI, Kisah Nopi Buktikan Bahaya TPPO dengan Modus Pekerjaan Bodong

Berkaca dari Kasus Nopi, Iming-Iming Gaji Tinggi jadi Jebakan PMI di Luar Negeri

Download Aplikasi JawaPos.com