<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/02/Jukir-559704661.jpg" alt="Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya membagikan kode QRIS kepada jukir di Jalan Tunjungan, Surabaya, Kamis (1/2). (FOTO: SURYANTO/RADAR SURABAYA)" width="100%">
<figcaption>Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya membagikan kode QRIS kepada jukir di Jalan Tunjungan, Surabaya, Kamis (1/2). (FOTO: SURYANTO/RADAR SURABAYA)</figcaption>
</figure> <div id=":2cb" class="ii gt"> <div id=":2cc" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya baru saja menerapkan pembayaran parkir nontunai di sejumlah wilayah di Surabaya, pada&nbsp;Kamis&nbsp;(1/2) atau kemarin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan pembayaran parkir nontunai menggunakan QRIS tersebut, dilakukan secara bertahap, dari total 1.370 titik parkir di tepi jalan umum (TJU), hanya ratusan saja yang memberlakukan pembayaran nontunai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan pembayaran parkir nontunai ini ditandai dengan dikalungkannya barcode QRIS kepada salah seorang juru parkir (jukir) oleh Tundjung Iswandaru, selaku Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, dari semua titik parkir tepi jalan umum (TJU), belum semuanya diberlakukan aturan yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini pembayaran parkir via QRIS di 10 kawasan," ujar Tundjung Iswandaru, seperti dikutip dari Radar Surabaya (Jawa Pos Group) pada Jumat (2/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jumlah tersebut terbilang cukup jauh dari target awal. Hal itu dikarenakan 10 kawasan tersebut terdiri dari 36 ruas jalan. Artinya, masih sekitar 322 titik saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ruas jalan ini, di antaranya, Jalan Tunjungan, Embong Malang, Bubutan, Semarang, Genteng, Blauran, Tanjunganom, Kedungdoro, Tidar, dan tempat lainnya," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014077043/hari-pertama-parkir-qris-di-surabaya-masih-banyak-evaluasi-yang-dilakukan-pihak-dishub">Hari Pertama Parkir QRIS di Surabaya Masih Banyak Evaluasi yang Dilakukan Pihak Dishub</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tundjung Iswandaru menegaskan bahwa target awal akan tetap berjalan, namun pihaknya mengaku penerapan kebijakan tersebut akan bertahap. Dengan total 1.370 titik akan bertransformasi ke pembayaran nontunai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, sekarang masih kita berlakukan di 36 ruas jalan. Sambil ini bertahap dan kita evaluasi terus. Targetnya seluruh jalan se Surabaya pakai QRIS," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tundjung mengatakan bahwa saat ini baru ada 378 jukir yang menerapkan pembayaran nontunai. Mereka merupakan jukir yang sudah melengkapi administrasi dalam pengurusan barcode QRIS. Totalnya ada 2.300 jukir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semuanya ini bertahap. Mereka tinggal melengkapi administrasinya lalu bisa menerapkan ini," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait pengguna yang masih belum paham tentang aturan baru tersebut, Tundjung juga membenarkan hal itu sehingga pihaknya telah menyiapkan langkah transisi dengan memfasilitasi warga untuk melakukan pembayaran tunai tapi harus dengan karcis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, di masa transisi ini masih bisa bayar tunai dan ada karcisnya. Tetapi selanjutnya sambil kita lakukan evaluasi untuk menggunakan QRIS ini," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014077006/dari-total-1370-tju-di-surabaya-baru-segini-yang-sudah-menerapkan-aturan-parkir-non-tunai">Dari Total 1.370 TJU di Surabaya, Baru Segini yang Sudah Menerapkan Aturan Parkir Non Tunai</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia memastikan bahwa program pembayaran parkir via QRIS ini sudah didukung oleh semua jukir se-Surabaya. Pasalnya, upaya tersebut dilakukan untuk menyejahterakan mereka, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini juga menjawab permintaan warga yang mendukung transformasi skema pembayaran parkir nontunai," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ketua Umum Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS), Izul Fiqri memastikan bahwa seluruh jukir se-Surabaya sudah menyetujui parkir menggunakan QRIS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski persetujuan tersebut dilakukan dengan sejumlah catatan, salah satunya terkait kesejahteraan dari para juru parkir itu sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Catatan yang paling utama adalah kesejahteraan juru parkir Surabaya," kata Izul saat mengikuti peresmian di Jalan Tunjungan Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Izul juga memastikan bahwa paguyuban juru parkir sudah berkomitmen untuk mendukung program tersebut, bahkan dirinya mengaku sudah memberikan arahan kepada seluruh jukir untuk terus berkalung barcode QRIS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seluruh jukir kami pastikan berkalungkan QRIS. Jadi, masyarakat diberikan pilihan. Yang mau scan silakan dan yang tidak siap dengan ini (QRIS, Red) silakan pakai tunai dengan karcis. Ini tentu akan menjadi evaluasi kita ke depannya," pungkasnya.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;***</div> </div> </div> <div id=":22g" class="hq gt">&nbsp;</div>

Kebijakan pembayaran parkir nontunai menggunakan QRIS tersebut, dilakukan secara bertahap, dari total 1.370 titik parkir di tepi jalan umum.

Ini Penyebab Penerapan Parkir Nontunai Menggunakan QRIS di Surabaya Belum Bisa Dilakukan Serentak 

<div> <div><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/02/parkir-1-935297975-1-3656883023.jpg" alt="Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya membagikan kode QRIS kepada jukir di Jalan Tunjungan, Surabaya, Kamis (1/2). (FOTO: SURYANTO/RADAR SURABAYA)" width="100%">
<figcaption>Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya membagikan kode QRIS kepada jukir di Jalan Tunjungan, Surabaya, Kamis (1/2). (FOTO: SURYANTO/RADAR SURABAYA)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>&nbsp;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi menerapkan metode pembayaran parkir non tunai di wilayahnya, mulai dari hari Kamis (1/2) kemarin.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kendati demikian, dilansir Radar Kediri (JawaPos Grup), pada Jumat (2/2), metode pembayaran parkir tersebut belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan rencana.&nbsp;</div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>Sebab, dari total 1.370 titik parkir tepi jalan umum (TJU) yang ditetapkan, hanya ratusan titik saja yang telah menerapkan pembayaran parkir non tunai tersebut. Artinya, belum semua titik parkir TJU berlaku aturan yang sama.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014076978/penerapan-metode-qris-pada-parkir-daerah-surabaya-belum-optimal-yuk-simak-penjelasan-dishub">Penerapan Metode QRIS Pada Parkir Daerah Surabaya Belum Optimal, Yuk Simak Penjelasan Dishub</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Hal itu turut dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Tundjung Iswandaru. "Saat ini pembayaran parkir via QRIS di 10 kawasan," ujar Tundjung Iswandaru, Kamis (2/1).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menurutnya, jumlah itu jauh dari target awalnya yakni sekitar 1.370 titik TJU. Sebab, 10 kawasan itu hanya terdiri dari 36 ruas jalan. Artinya, masih sekitar 322 titik saja yang sudah menerapkan aturan parkir digital ini.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Ruas jalan ini, di antaranya, Jalan Tunjungan, Embong Malang, Bubutan, Semarang, Genteng, Blauran, Tanjunganom, Kedungdoro, Tidar, dan tempat lainnya," paparnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014076976/pelaku-pencurian-dompet-mewah-di-tunjungan-plaza-surabaya-bukan-komplotan-beraksi-sendiri-residivis-dan-sudah-berumur-50-tahun">Pelaku Pencurian Dompet Mewah di Tunjungan Plaza Surabaya Bukan Komplotan, Beraksi Sendiri, Residivis, dan Sudah Berumur 50 Tahun</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Kendati demikian, ia menegaskan bahwa, target awal akan tetap berjalan. Namun, ia mengaku penerapan kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Sehingga harapan kedepannya, total 1.370 titik akan bertransformasi ke pembayaran non tunai.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Jadi, sekarang masih kita berlakukan di 36 ruas jalan. Sambil ini bertahap dan kita evaluasi terus. Targetnya seluruh jalan se Surabaya pakai QRIS,&rdquo; kata Tundjung.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sementara itu, saat ini baru 378 jukir yang menerapkan pembayaran via QRIS. Mereka adalah jukir-jukir yang sudah melengkapi administrasinya dalam pengurusan barcode.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014076831/buruknya-rekor-cetak-gol-persebaya-surabaya-musim-ini">Buruknya Rekor Cetak Gol Persebaya Surabaya Musim Ini</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Menurutnya, jumlah jukir ini juga akan bertambah seiring berjalannya waktu, dan diharapkan dari total 2.300 jukir, semuanya bisa menerapkan. &ldquo;Semuanya ini bertahap. Mereka tinggal melengkapi administrasinya lalu bisa menerapkan ini,&rdquo; ucapnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Terkait warga yang belum paham tentang aturan baru tersebut, Tunjung menyebut tak usah khawatir, karena pihaknya pun telah menyiapkan langkah transisi. Yaitu memfasilitasi warga dengan pembayaran tunai dan harus dengan karcis.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Jadi, di masa transisi ini masih bisa bayar tunai dan ada karcisnya. Tetapi selanjutnya sambil kita lakukan evaluasi untuk menggunakan QRIS ini,&rdquo; terangnya.</div>

Dari total 1.370 titik parkir tepi jalan umum (TJU) yang ditetapkan, hanya ratusan titik saja yang telah menerapkan pembayaran non tunai.

Dari Total 1.370 TJU di Surabaya, Baru Segini yang Sudah Menerapkan Aturan Parkir Non Tunai

<p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/02/bacrode-2524900305-259096945.jpg" alt="Foto Barcode QRIS dalam metode pembayaran parkir nontunai di Kota Surabaya. (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Foto Barcode QRIS dalam metode pembayaran parkir nontunai di Kota Surabaya. (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Pemerintah Kota Surabaya mulai beralih ke arah yang lebih modern. Pihak pemkot mulai merubah metode pembayaran parkir menjadi nontunai atau menggunakan QRIS.</p> <p dir="ltr">Kepastian penggunaan metode tersebut telah berlangsung dari tanggal 31 Januari 2024. Kebijakan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dari total 1.370 titik parkir tepi jalan umum (TJU) di Kota Surabaya, hanya ratusan saja yang akan menggunakan metode pembayaran nontunai (QRIS).</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014076829/pembayaran-parkir-nontunai-di-surabaya-dilakukan-secara-bertahap-ini-alasannya">Pembayaran Parkir Nontunai di Surabaya Dilakukan Secara Bertahap, Ini Alasannya</a></strong></p> <p dir="ltr">Akan tetapi program tersebut masih belum berjalan secara optimal. Dilansir dari radar surabaya (JawaPos Grup), kepala dinas perhubungan Kota Surabaya Tundjung Iswandaru menyatakan bahwa baru 10 kawasan yang telah menggunakan metode pembayaran nontunai (QRIS).</p> <p dir="ltr">&ldquo;Saat ini pembayaran parkir via QRIS di 10 kawasan," ujar Tundjung Iswandaru.</p> <p dir="ltr">"Ruas jalan ini, diantaranya, Jalan Tunjungan, Embong Malang, Bubutan, Semarang, Genteng, Blauran, Tanjunganom, Kedungdoro, Tidar, dan tempat lainnya," tambahnya.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014076413/pembayaran-parkir-nontunai-mulai-diterapkan-di-surabaya-berikut-kelebihan-dan-kekurangannya">Pembayaran Parkir Nontunai Mulai Diterapkan di Surabaya, Berikut Kelebihan dan Kekurangannya</a></strong></p> <p dir="ltr">Jumlah tersebut jauh dari target awal. Sebab, 10 kawasan itu terdiri dari 36 ruas jalan atau masih sekitar 322 titik saja yang menggunakan metode nontunai (QRIS).</p> <p dir="ltr">Tundjung menegaskan, target awal akan tetap berjalan. Namun, Dinas Perhubungan mengaku penerapan kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Targetnya 1.370 titik akan bertransformasi ke pembayaran nontunai (QRIS).</p> <p dir="ltr">&ldquo;Jadi, sekarang masih kita berlakukan di 36 ruas jalan. Sambil ini bertahap dan kita evaluasi terus. Targetnya seluruh jalan se Surabaya pakai QRIS,&rdquo; kata Tundjung</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014076168/parkir-nontunai-di-surabaya-resmi-diberlakukan-di-sini-lokasinya">Parkir Nontunai di Surabaya Resmi Diberlakukan, Di sini Lokasinya</a></strong></p> <p dir="ltr">Dia pun menjelaskan, saat ini baru 378 juru parkir yang sudah menerapkan pembayaran menggunakan metode nontunai (QRIS). Mereka adalah juru parkir yang sudah melengkapi administrasinya dalam pengurusan barcode. Totalnya sudah ada 2.300 juru parkir.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">&ldquo;Semuanya ini bertahap. Mereka tinggal melengkapi administrasinya lalu bisa menerapkan ini,&rdquo; tuturnya.</p> <p dir="ltr">Tundjung menjelaskan bahwa pada masa transisi, masyarakat masih bisa melakukan pembayaran tunai.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Jadi, di masa transisi ini masih bisa bayar tunai dan ada karcisnya. Tetapi selanjutnya sambil kita lakukan evaluasi untuk menggunakan QRIS ini,&rdquo; ujar Tundjung.</p> <p dir="ltr">Metode pembayaran parkir nontunai (QRIS) diharapkan mampu menjawab permintaan masyarakat.</p> <p dir="ltr">"Ini juga menjawab permintaan warga yang mendukung transformasi skema pembayaran parkir nontunai," jelas Tundjung.</p>

Dari total 1.370 titik parkir tepi jalan umum (TJU) di Kota Surabaya, hanya ratusan saja yang akan menggunakan metode pembayaran nontunai.

Penerapan Metode QRIS Pada Parkir Daerah Surabaya Belum Optimal, Yuk Simak Penjelasan Dishub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/jukir-3450606748.jpg" alt="SCAN BARCODE: Muhammad Farid Zuriyansah, petugas parkir Dishub Surabaya di Alun-Alun Balai Pemuda, membantu warga membayar parkir dengan QRIS kemarin (10/1)." width="100%">
<figcaption>SCAN BARCODE: Muhammad Farid Zuriyansah, petugas parkir Dishub Surabaya di Alun-Alun Balai Pemuda, membantu warga membayar parkir dengan QRIS kemarin (10/1).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Banyak manfaat yang diperoleh pemkot apabila menerapkan parkir nontunai. Salah satunya mencegah praktik jukir nakal. Sebab, di lapangan masih kerap ditemukan jukir yang menarik biaya parkir di luar ketentuan, bahkan tidak memberikan karcis parkir.</p> <p>Di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel misalnya. Para jukir menarik biaya parkir motor Rp 5.000. Padahal, pada papan informasi tarif parkir yang dipasang dishub di tempat itu tertera jelas bahwa tarif parkir motor Rp 2.000.</p> <p>Oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, arah papan itu sengaja dibengkokkan tidak menghadap ke arah jalan. Selain itu, para jukir juga menyediakan sendiri papan tarif parkir. Dengan begitu, warga yang hendak parkir mau tidak mau membayar tarif sesuai yang ditulis jukir. Kondisi tersebut sudah terjadi bertahun-tahun.</p> <p>Achmad, salah seorang jukir motor di kawasan Sunan Ampel, mengatakan bahwa tarif parkir ditentukan sesuai kesepakatan bersama antaranggota. Setiap hari uang parkir itu disetorkan kepada petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya yang menjabat koordinator parkir.</p> <p>&rdquo;Kalau dari dishub, ada nominal setoran parkir. Kalau hari biasa Rp 90 ribu, sedangkan Sabtu-Minggu atau Kamis Malam bisa mencapai Rp 120 ribu. Kalau kurang, kami yang menambahi,&rdquo; ucapnya saat ditemui kemarin.</p> <p>Koordinator Jukir Jalan Tanjung Anom Saiful Bahri menyatakan, pihaknya mendukung penerapan sistem pembayaran parkir nontunai. Namun, dia menilai, persentase pembagian penerimaan parkir tidak adil.</p> <p>Sebab, jukir hanya mendapatkan 35 persen. Para jukir berharap pemkot mengkaji ulang besaran persentase tersebut. Setidaknya seimbang, 50 persen untuk jukir dan 50 persen untuk pemkot. &rdquo;Kalau cuma 35 persen ya terlalu kecil, buat hidup aja rasanya enggak bisa,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Menurut Saiful, dishub belum pernah menyosialisasikan parkir cashless kepada para jukir di Tanjung Anom. Hanya pemberitahuan akan ada penerapan sistem digital untuk mencegah kebocoran PAD.</p> <p>Padahal, dia rutin menyetorkan penerimaan parkir minimal Rp 2 juta setiap pekan. Namun, mereka tak mendapatkan bukti kuitansi seusai pembayaran tersebut. &rdquo;Bisa saja kan bocornya dari sana. Kami bayarnya sesuai, sampai kantor enggak sesuai,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Sementara itu, Kepala UPT Parkir Dishub Jeanne Mariane Taroreh mengatakan, kebocoran parkir memang masih terjadi. Lokasinya hampir merata di semua titik parkir. Kebocoran tersebut disebabkan jukir tidak mau menambah karcis parkir saat pengguna parkir bertambah.</p> <p>Sehingga, kelebihan uang parkir itu tidak disetorkan ke dishub. &rdquo;Ini menjadi alasan kami kenapa harus bayar dengan nontunai,&rdquo; ucapnya.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/013720267/aktor-choi-woo-shik-dan-son-suk-ku-bertemu-dalam-drama-bergenre-thriller-komedi-berjudul-a-killer-paradox">Aktor Choi Woo Shik dan Son Suk Ku Bertemu dalam Drama Bergenre Thriller Komedi Berjudul A Killer Paradox</a></strong></p> <p>Selain itu, banyak warga yang melaporkan jukir tidak memberikan karcis parkir. Jeanne menuturkan, pihaknya sering memberikan pembinaan kepada para jukir. Bahkan, ada jukir yang dipecat karena terbukti melanggar aturan. &rdquo;Karena keterbatasan petugas, kami tidak bisa mengontrol setiap waktu,&rdquo; terangnya.</p> <p>Jeanne menambahkan, penerapan pembayaran parkir nontunai menunggu kajian lebih lanjut. Untuk warga yang tidak bisa membayar parkir secara cashless, dishub menyiapkan voucher.</p> <p>Pada tahap awal, voucher itu akan dijual di Taman Bungkul dan balai kota. Voucher tersebut bisa digunakan untuk membayar parkir di lokasi yang sudah ditentukan. &rdquo;Kami menargetkan seluruh titik parkir bisa menerapkan pembayaran nontunai,&rdquo; jelasnya.&nbsp;<strong>(omy/ian/c6/aph)</strong></p>

Banyak manfaat yang diperoleh pemkot apabila menerapkan parkir nontunai. Salah satunya mencegah praktik jukir nakal.

Jukir Nakal di Kawasan Ampel Surabaya: Tarif Parkir Rp 2 Ribu, Warga Ditarik Rp 5 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/02/mrt-jakarta-belum-stabil_m_-1714376733.jpg" alt="Ilustrasi: MRT (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: MRT (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com &ndash;</strong> PT MRT Jakarta, operator fasilitas dan infrastruktur MRT Jakarta menjalin kemitraan dengan Mastercard dalam layanan transportasi secara nontunai. Kolaborasi signifikan ini diumumkan pada acara peresmian Stasiun Senayan Mastercard, yang sebelumnya dikenal sebagai Stasiun Senayan.</p> <p>Tuhiyat, Direktur Utama PT MRT Jakarta mengatakan bahwa MRT Jakarta terus mendorong kerja sama dan kolaborasi dalam memajukan sistem transportasi publik untuk mendukung gaya hidup masyarakat di berbagai bidang.</p> <p>&ldquo;Kemitraan antara MRT Jakarta dan Mastercard ini melengkapi dan menunjukkan bahwa MRT Jakarta merangkul dan terbuka dengan siapa saja dalam hal mengembangkan Jakarta sebagai episentrum ekonomi dan bisnis nasional. Ke depannya, kami berharap lebih banyak lagi kerja sama dan inovasi yang dapat dikolaborasikan dengan Mastercard untuk meningkatkan pengalaman penumpang MRT Jakarta,&rdquo; ujar Tuhiyat.</p> <p>Sebagai mitra strategis MRT Jakarta, Mastercard menghadirkan opsi yang nyaman untuk mengisi (top-up) dan membeli kartu MRT secara nontunai bagi para pengguna MRT Jakarta.</p> <p>Kini, penumpang dapat mengisi kartu MRT di semua loket MRT menggunakan kartu debit Mastercard. Penumpang juga memiliki opsi untuk membeli tiket lewat aplikasi MyMRTJ menggunakan kartu kredit Mastercard, yang menandai penerimaan kartu kredit untuk pertama kalinya di aplikasi ini. Selain itu, semua kartu Mastercard dapat digunakan untuk membeli kartu MRT di semua loket stasiun.</p> <p>Aileen Goh, President Director, PT Mastercard Indonesia, menyatakan, &ldquo;Di Mastercard, kami memanfaatkan jaringan dan teknologi global kami untuk membantu menjawab tantangan di sektor publik, seperti lewat digitalisasi layanan publik yang vital.</p> <p>Salah satunya adalah transformasi dalam sektor transportasi, di mana Mastercard bekerja sama dengan banyak mitra di seluruh dunia untuk memberikan pengalaman bertransportasi yang mudah dijangkau sehingga memacu peningkatan jumlah penumpang, serta meningkatkan efisiensi dan inovasi.</p> <p>"Kolaborasi ini bertujuan memastikan akses transportasi yang lebih baik dan lebih mudah bagi penduduk dan wisatawan di Jakarta, dimulai dengan pembayaran nontunai yang nyaman dan aman. Karena mobilitas merupakan bagian penting dari sebagian besar penduduk, inisiatif ini dapat mengubah perilaku konsumen ke pembayaran nontunai secara lebih masif.&rdquo;</p> <p>MRT Jakarta mengalami pertumbuhan jumlah penumpang yang signifikan sejak pertama kali diluncurkan pada 2019. Hingga November 2023, jumlah penumpang rata-rata harian MRT Jakarta telah melonjak hingga menjadi 100.000 penumpang, melampaui target 70.000 penumpang per hari.</p> <p>Dengan pembangunan fase 2 proyek konstruksi MRT Jakarta yang sedang berlangsung, jumlah penumpang dari Lebak Bulus sampai dengan Ancol diperkirakan mencapai 290.000 per hari.</p> <p>&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Kolaborasi ini bertujuan memastikan akses transportasi yang lebih baik dan lebih mudah bagi penduduk dan wisatawan di Jakarta

Kolaborasi MRT Jakarta dan Mastercard Mudahkan Penumpang Akses Transportasi Secara Non Tunai  

<p>&nbsp;</p> <p><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/05/cashless-226379796.jpg" alt="TANPA UANG TUNAI: Pemilik kendaraan yang parkir di Terminal 1 Bandara Juanda Selasa (4/4) harus membayar dengan uang elektronik atau e-money. Kebijakan itu berlaku sejak 1 April 2023." width="100%">
<figcaption>TANPA UANG TUNAI: Pemilik kendaraan yang parkir di Terminal 1 Bandara Juanda Selasa (4/4) harus membayar dengan uang elektronik atau e-money. Kebijakan itu berlaku sejak 1 April 2023.</figcaption>
</figure> </strong><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Sistem pembayaran parkir di Bandara Internasional <a href="https://www.jawapos.com/tag/bandara-juanda-surabaya/">Juanda </a>kini berubah. Tak lagi menggunakan pembayaran manual. Pengendara yang memarkirkan kendaraan harus membayar dengan sistem nontunai atau cashless.</p> <p>Langkah itu dilakukan PT <a href="https://www.jawapos.com/tag/angkasa-pura-1-juanda/">Angkasa Pura I</a> (AP I) untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan. Pemberlakuan cashless dimulai pada Sabtu (1/4). Berlaku di terminal 1 (T1) dan terminal kargo. Untuk terminal 2 (T2), penerapannya masih disiapkan.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Tahap berikutnya akan diupayakan dilaksanakan di T2,&rsquo;&rsquo; terang General Manager Bandara Internasional Juanda Sisyani Jaffar, Selasa (4/4).</p> <p>Meski telah berlaku sejak awal April, hingga kemarin ada beberapa pengendara yang belum tahu aturan baru itu. Terutama pengendara roda dua. Mereka belum membawa <a href="https://www.jawapos.com/tag/cashless/">e-money</a> untuk membayar parkir.</p> <p>Beberapa solusi pun diberikan pihak AP I untuk mengatasinya. Selain menyediakan lokasi top up di lokasi, petugas membantu pengendara yang belum memiliki kartu e-money. Kartu itu bisa dibeli di beberapa lokasi di bandara. Seperti minimarket area T1 dan pintu tol gate utara.</p> <p>Sisyani mengatakan, migrasi ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/nontunai/">cashless </a>dilakukan untuk percepatan perkembangan digitalisasi di bandara. Pembayaran nontunai sebetulnya sudah berjalan beberapa tahun terakhir. Hanya, pihaknya masih juga memberlakukan pembayaran tunai.</p> <p>Tak dimungkiri, kebijakan baru itu membuat pengendara bingung. Terutama pengguna sepeda motor yang kebanyakan dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/ojek-online/">ojek online</a> (ojol). Sebab, ada dari mereka yang tidak punya e-money dan saldonya kurang. &rsquo;&rsquo;Sekarang kami imbau untuk menyiapkan kartu pembayaran nontunai,&rsquo;&rsquo; jelas Sisyani.</p> <p>Menurut dia, sebagian besar pengendara mobil sudah memiliki kartu e-money. Jika saldo mereka kurang, pengelola parkir sudah menyediakan fasilitas top up di lokasi.</p> <p>Masih adanya pengendara yang tidak membawa e-money masih dimaklumi. Mengingat baru diberlakukan empat hari. Yang jelas, pihak bandara telah melakukan sosialisasi sejak awal Maret. Beberapa imbauan juga terpasang di beberapa area bandara.</p> <p>Dengan begitu, penerapan aturan baru itu dipahami semua pengendara. &rsquo;&rsquo;Sistem cashless ini membuat pelayanan lebih cepat. Sehingga tidak ada antrean lagi di gate parkir,&rsquo;&rsquo; ucap Sisyani.&nbsp;<strong>(omy/c18/may)</strong></p> <p><strong>TENTANG PENERAPAN PARKIR CASHLESS</strong></p> <p>- Memudahkan petugas kasir parkir.</p> <p>-&nbsp;Mencegah antrean kendaraan di gate parkir.</p> <p>-&nbsp;Tidak lagi melakukan pembayaran parkir konvensional yang butuh waktu lama.</p> <p>-&nbsp;Rekap pembayaran bisa lebih cepat.</p> <p>-&nbsp;AP I menyediakan top up di gate 10.</p> <p>-&nbsp;Sebelum diberlakukan, aturan disosialisasikan.</p> <p>-&nbsp;Diimbau menyiapkan e-money agar tidak menimbulkan antrean.</p> <p>-&nbsp;Tidak ada kenaikan tarif parkir.</p>

Sistem pembayaran parkir di Bandara Internasional Juanda kini berubah. Tak lagi menggunakan pembayaran manual. Tapi, kini wajib cashless.

Catat! Bayar Parkir di T1 dan Terminal Kargo Bandara Internasional Juanda Wajib Nontunai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ajak-sisi-lain.jpg" alt="Andhika Diskartes - SHOPEE INDONESIA UNTUK JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Andhika Diskartes - SHOPEE INDONESIA UNTUK JAWA POS</figcaption>
</figure><strong>KEMAJUAN</strong> industri pembayaran digital saat ini membawa berbagai manfaat dan kemudahan sehingga mendorong terbentuknya masyarakat nontunai atau <em>cashless society</em>. Pakar finansial Andhika Diskartes mengatakan, dibutuhkan cara-cara efisien dalam mengatur keuangan sehari-hari, khususnya sebagai pribadi yang melek terhadap perkembangan teknologi.<br /> <br /> Tips pertama, menetapkan target finansial. "Ini adalah bagian termudah dari perencanaan keuangan pribadi, sedangkan kedisiplinan saat mengambil keputusan dalam pengeluaran sehari-hari adalah bagian yang sulit," ujarnya.<br /> <br /> Selanjutnya, memahami komponen yang berkaitan langsung dengan aktivitas keuangan. "Lakukan riset terhadap bermacam biaya yang terikat dengan berbagai jenis transaksi. Bisa biaya transfer, biaya admin, biaya pengiriman, atau bunga pinjaman," ucapnya.<br /> <br /> Terakhir, menggunakan layanan pembayaran digital yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan.

Andhika Diskartes Ajak Generasi Kekinian Cakap Finansial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/nontunai.jpg" alt="Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Jatim melakukan sosialisasi terkat transaksi nontunai di Pasar Kapasan. Alfian/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Jatim melakukan sosialisasi terkat transaksi nontunai di Pasar Kapasan. Alfian/Jawa Pos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pandemi Covid-19 mendorong masyarakat untuk mengubah pola pembayaran. Tren penerapan transaksi nontunai meningkat. Banyak pengunjung kafe dan restoran memilih memanfaatkan smartphone dan kartu ATM untuk transaksi dari pada mengeluarkan uang tunai.<br /> <br /> Naiknya pengguna transaksi nontunai dicatat Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Jawa Timur. Dari sekitar 100 pelaku usaha kafe dan restoran dengan lebih dari 200 brand di Jatim, Akrindo mencatat sekitar 70 persen-80 persennya sudah menerapkan pembayaran nontunai. Jumlahnya berpotensi bertambah.<br /> <br /> Ketua Apkrindo Jatim Tjahjono Haryono mengatakan bahwa transaksi nontunai telah mulai banyak diaplikasikan oleh pelaku usaha kafe dan restoran sejak beberapa tahun terakhir. Saat pandemi, penggunaan pembayaran nontunai meningkat tajam. “Naiknya memang saat pandemi,” kata Tjahjono.<br /> <br /> Menurut dia, Apkrindo Jatim akan bekerja sama dengan BRI untuk mendorong kinerja industri kuliner. Sebab sektor itu terbukti banyak menyerap tenaga kerja dan menjadi faktor penentu perputaran ekonomi masyarakat. “Sempat turun, omzetnya saat ini mengalami kenaikan,” kata Tjahjono.<br /> <br /> Regional CEO BRI RO Surabaya Triswahju Herlina menambahkan bahwa instansinya telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Apkrindo Jatim untuk penerapan EDC &amp; QRIS BRI di kafe dan restoran. Penerapan sistem pembayaran dengan EDC Android BRI akan memudahkan pengusaha dalam melakukan transaksi pembayaran.<br /> <br /> “Itu juga untuk meminimalisir kesalahan kasir dalam menginput nominal transaksi,” kata Triswahju.<br /> <br /> Kerja sama dengan para pengusaha food and beverage (FnB) di Jatim, kata Triswahju berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi masyarakat. Pengunjung usaha kuliner diharapkan meningkat. “Kami juga menggandeng instansi lainnya untuk mendorong pemanfaatan transaksi nontunai,” kata Triswahju.

Pandemi Picu Kenaikan Penggunaan Transaksi Nontunai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/parkir.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com- </strong>Menambang pendapatan dari retribusi parkir kendaraan, tak ubahnya mengurai benang ruwet. Sejauh ini, banyak kabupaten/kota mengalami problem serupa. Potensi begitu jumbo. Namun, capaian yang masuk ke pendapatan asli daerah (PAD) kecil. Tidak sebanding.<br /> <br /> Berpotensi besar bocor. Tapi, kemana saja kebocoran hasil retribusi parkir itu mengalir, terasa gelap.<br /> <br /> Problem tersebut juga terjadi di Surabaya Raya. Untuk mengurai benang ruwet itu, setiap daerah pun memilih kebijakan berbeda. Di Surabaya ada parkir progresif. Di Sidoarjo melelang titik parkir ke pihak swasta. Lalu, di Gresik menerapkan pembayaran nontunai (cashless) per 1 Januari 2022.<br /> <br /> Di Kota Pudak Gresik, ada 116 titik diterapkan sistem pembayaran parkir nontunai itu. Pemilik kendaraan wajib mengunduh aplikasi. Pembayarannya dengan men-scan QRIS. Namun, penerapannya tidak semulus bayangan.<br /> <br /> Rabu siang (5/1), Jawa Pos menelusuri penerapan sistem itu di area parkir Jalan Samanhudi. Di lokasi itu terlihat cukup ramai. Belasan juru parkir (jukir) yang bertugas di 13 titik sepanjang jalan Pasar Gresik itu, terlihat sangat sibuk. Mereka terlihat saling membantu untuk dapat melaksanakan sistem itu.<br /> <br /> Begitu kendaraan datang, para jukir bergegas membantu memarkir pemilik kendaraan. Baik sepeda motor maupun mobil. Ketika ada kendaraan yang akan keluar selepas parkir, mereka pun keteteran. Maklum, jika mengkalkukasi waktu, penggunaan sistem cashless itu lebih lama beberapa menit.<br /> <br /> Jika sistem cash, pengguna jasa parkir biasanya langsung memberikan uang cash Rp 2.000 ke juru parkir ketika motor hendak berjalan. Jika dihitung, waktunya tidak sampai satu menit.<br /> <br /> Berbeda dengan sistem cashless? Jawa Pos mencoba penggunaan sistem itu. Ketika datang di Pasar Gresik, kendaraan langsung dihampiri jukir untuk dirapikan. Setelah rapi, jukir bergegas menuju kendaraan lain yang juga datang atau yang akan keluar.<br /> <br /> Setelah parkir selesai, Jawa Pos mengambil kendaraan. Jukir pun datang dengan menunjukan kertas seukuran smartphone. Lantas, dengan aplikasi pembayaran digital OVO, kertas itu pun di-scan QRIS. Aplikasi itu langsung membuka halaman merchant Dishub Gresik. Pengguna lantas memasukkan nominal uang yang harus dibayar. Tulis pada papan ketik layar smartphone angka Rp 2.000. Setelah itu, klik lanjutkan. Barulah pembayaran berhasil.<br /> <br /> Ketika pembayaran sudah berhasil, jukir mengeluarkan kendaraan. Jika ditotal waktu yang digunakan untuk pembayaran QRIS ini sekitar satu menit lebih. Itu pun kalau lancar. Pemilik kendaraan tidak gagap teknologi.<br /> <br /> Arif, salah seorang jukir di Pasar Gresik mengatakan, sejak Rabu (5/1) pagi, salah satu aplikasi pembayaran nontunai trouble. Pembayaran pun parkir tertunda melalui aplikasi tersebut. “Tulisannya gagal, tapi nanti bisa kalau sudah tidak trouble,” katanya.<br /> <br /> Jalan Samanhudi memang salah satu titik yang menggiurkan untuk menambang pundi-pundi pendapatan parkir. Ada ribuan kendaraan setiap hari. Namun, kategori pengguna, mayoritas usia 30 ke atas.<br /> <br /> Arif mengaku, di wilayahnya penerapan parkir nontunai itu kerap dijumpai kendala ketika membayar dengan QRIS. Terutama ibu-ibu yang harus mengoperasionalkan scan barcode. “Di sini banyak yang meminta bantuan bayar pakai HP jukir karena tidak bisa operasionalkan pembayaran sendiri. Ada juga yang tidak punya aplikasinya. Akhirnya, bayarnya tetap ke jukir juga dengan uang cash,” jelasnya.<br /> <br /> Tak ayal, kondisi itupun membuat para jukir keteteran di lapangan. Penggunaan QRIS itu memakan waktu lebih lama. “Barcode ini kalau bisa dibuat permanen. Jadi pengguna jasa scan sendiri. Kemudian, pembayaran itu langsung ada kategori motor atau mobil agar tidak perlu memasukan nominalnya,” usulnya.<br /> <br /> Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Gresik Edy Hadi Siswoyo menyampaikan, apabila sistem parkir nontunai ini masih tahap penyempurnaan. Pihaknya akan memperbaiki secara bertahap ke depan.<br /> <br /> Yang jelas, penerapan teknologi itu bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Selama ini, setoran sangat minim. Di Jalan Samanhudi Pasar Gresik, misalnya. Dengan sistem lama, hanya setor Rp 3 juta per hari. Padahal, saat uji coba cashless kemarin, hanya dua jam dikantongi Rp 3,5 juta.<br /> <br /> “Ini sistem baru. Jadi masih perlu banyak penyempurnaan dan itu kami lakukan terus,” ujarnya.<br /> <br /> Karena itu, Edy menyebut, saat ini pemkab terus mematangkan penerapan sistem cashless. Selain itu, memetakan untuk tempat parkir khusus (TPK). Untuk TPK ini biasanya pengelola langsung menyetor ke pemkab sebesar Rp 300-500 ribu per hari. Padahal, jika dihitung-hitung kembali, bisa dinaikkan sampai 100 persen.<br /> <br /> Ke depan, lanjut dia, 116 titik parkir itu akan dinaikkan target pendapatannya. Dia mencontohkan, Jalan Samanhudi dari Rp 3 juta per hari naik menjadi Rp 7,5 juta. Untuk titik lainnya, Edy menyebut akan menyesuaikan dengan potensi keramaian dari masing-masing titik. “Ini sedang kami petakan terus,” imbuhnya.<br /> <br /> Sementara itu, menurut Sekertaris Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi, dalam APBD 2022, target PAD dari parkir tepi jalan umum mencapai Rp 8 miliar. Selama bertahun-tahun hanya terealisasi sekitar Rp 1 miliar lebih. Padahal, dari kajian tim ahli perguruan tinggi bersama dishub, potensi di 116 titik bisa mencapai Rp 27 miliar per tahun.<br /> <br /> ‘’Dengan catatan retribusi parkir ini ditangani sendiri oleh dishub bekerja sama tim dan para juru parkir profesional serta didukung semua kebutuhan oleh pemerintah daerah," ujarnya.<br /> <br /> Hamdi menyebut, target rasional dari retribusi parkir tepi jalan seharusnya bisa Rp 20 miliar pada 2022. Namun, karena masih tahap awal, akhirnya legislatif ingin target Rp 8 miliar saja.<br /> <br /> ‘’Kami tetap mengapresiasi langkah pemkab dengan mau menaikan target parkir itu, serta terus mendorong untuk melaksanakan sistem cashless ini,’’ ungkapnya.

Keruwetan Menambang Pendapatan dari Parkir Kendaraan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/PARKIR-.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com- </strong>Penerapan parkir nontunai di Gresik mulai dilaksanakan 1 Januari 2022. Sebelum mulai efektif, pemkab berencana melaksanakan uji coba itu minggu depan. Kini, pengguna jasa parkir tinggal scan QRIS dari smartphone masing-masing.<br /> <br /> Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkab Gresik Muhammad Amri menyampaikan, uji coba parkir nontunai itu dilakukan minggu depan di sejumlah titik. Salah satunya di sepanjang jalan utama kawasan Gresik Kota Baru (GKB). Mulai Jalan Sumatera, Jalan Jawa, hingga Jalan Kalimantan.<br /> <br /> Dari hasil uji coba tersebut, lanjut dia, pemkab akan melakukan evaluasi. Apabila ada kekurangan, maka pihaknya akan diperbaiki. Amri menyebutkan, penerapan cashless itu memang sebuah lompatan. Namun, belum sepenuhnya pengguna parkir tepi jalan memiliki saldo di aplikasi yang mendukung pembayaran QRIS tersebut.<br /> <br /> Karena itu, dishub akan menerapkan dua opsi pembayaran. Yakni, masyarakat bisa langsung melakukan scan QRIS setelah selesai parkir atau menggunakan smartphone juru parkir (jukir) yang nanti diganti masyarakat berupa uang cash. ’’Kan tidak semua warga menggunakan dompet digital itu, kemudian kalau saldonya pas kosong? Jadi, ada opsi pinjam scan jukir,’’ ujarnya.<br /> <br /> Amri menyatakan, tujuan penerapan sistem parkir nontunai tersebut, selain memudahkan masyarakat dalam hal pembayaran, sangat membantu Pemkab Gresik untuk memantau besaran pendapatan asli daerah (PAD). Hasil PAD  yang didapat tersebut juga dipergunakan untuk keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Gresik.<br /> <br /> Penerapan digitalisasi parkir, sambung dia, dipastikan tidak akan mengurangi lapangan kerja. Para juru parkir (jukir), jelas Amri, nanti tetap bekerja. ’’Jukirnya tetap ada untuk mengawasi parkiran dan membantu pembayaran,’’ imbuhnya.<br /> <br /> Selama ini, retribusi parkir tepi jalan kerap mengalami kebocoran yang cukup besar. Dengan adanya pembayaran nontunai itu, diharapkan mampu menekan angka kebocoran tersebut. ’’Sampai bulan ini, realisasi capaian retribusi parkir tepi jalan sekitar Rp 1,8 miliar dari target Rp 4 miliar. Memang, sistem ini diharapkan mampu menekan angka kebocoran itu,’’ ujar Amri.<br /> <br /> Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi menyampaikan, dalam APBD 2022, target PAD dari parkir di tepi jalan umum sebesar Rp 5 miliar. Selama bertahun-tahun, realisasi pendapatannya hanya sekitar Rp 1 miliar lebih.<br /> <br /> Sebelumnya, potensi parkir tepi jalan di Gresik pernah dikaji tim ahli dari perguruan tinggi yang bekerja sama dengan dishub. Tujuannya, menunjukkan 115 titik retribusi parkir di beberapa kawasan, terutama di daerah perkotaan.<br /> <br /> ’’Potensi pendapatannya bisa mencapai Rp 27 miliar per tahun dengan catatan retribusi parkir ini ditangani sendiri oleh dishub dengan mempekerjakan tim dan para juru parkir yang bekerja secara profesional serta didukung semua kebutuhan oleh pemerintah daerah,’’ terangnya.<br /> <br /> Karena itu, sambung Hamdi, target rasional dari retribusi parkir tepi jalan seharusnya bisa mencapai Rp 20 miliar pada 2022. Namun, karena dishub pesimistis, angka itu dianggap terlalu besar dan tidak mungkin dicapai.<strong> </strong><br /> <br /> ---<br /> <br /> <strong> </strong><strong>Teknis Pelaksanaan Parkir Nontunai di Gresik</strong><br /> <ul><br />  	<li>Pengguna jasa parkir tinggal melakukan scan QRIS di barcode area parkir dengan smartphone</li><br />  	<li>Apabila masyarakat tidak memiliki saldo, scan bisa dilakukan dengan smartphone juru parkir</li><br />  	<li>Pembayaran bisa melalui aplikasi yang mendukung QRIS: Dana, OVO, Gopay, ShopeePay, LinkAja</li><br />  	<li>Tahap awal penerapan dilakukan di Gresik Kota, Sidayu, Driyorejo, dan Dukun</li><br /> </ul><br /> <strong>Tarif Parkir</strong><br /> <ul><br />  	<li>Roda dua: Rp 2 ribu</li><br />  	<li>Sedan dan minibus: Rp 3 ribu</li><br />  	<li>Bus, truk, kereta tempel, dan gandeng: Rp 10 ribu</li><br /> </ul><br /> Sumber: Dinas Perhubungan Pemkab Gresik

Per 1 Januari, Bayar Parkir Tepi Jalan di Gresik Tidak Melayani Tunai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nontunai

Berita Terkini