<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/03/jemaah-haji-gagal-1967105318.jpg" alt="Sejumlah calon jemaah haji tidak sesuai prosedur diamankan sebelum meninggalkan tanah air. (Dokumentasi Kementerian Imigrasi)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Sejumlah calon jemaah haji tidak sesuai prosedur diamankan sebelum meninggalkan tanah air. (Dokumentasi Kementerian Imigrasi)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Imbauan Pemerintah bahwa Arab Saudi memperketat penyelenggaraan haji dari sisi dokumen keberangkatan, masih jebol. Buktinya, adanya seribu lebih calon jemaah haji yang nekat berangkat tidak sesuai prosedur. Mereka ditunda keberangkatannya oleh petugas Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) sebelum meninggalkan tanah air.&nbsp; Catatan dari petugas Imigrasi di seluruh Indonesia, jajaran Keimigrasian berhasil menunda atau mencegah keberangkatan 1.243 orang terindikasi akan berangkat haji. Mereka diamankan dari 23 April sampai 1 Juni. Mereka diamankan sebelum terbang, karena ada indikasi kuat sebagai calon jemaah haji (CJH) non prosedural alias tidak resmi.&nbsp; Berdasarkan lokasi pengamanan, bandara Soekarno-Hatta menjadi yang terbanyak dengan 719 orang. Posisi kedua ada Bandara Juanda Surabaya ( 187 orang), Bandara Ngurah Rai Denpasar (52 orang).&nbsp; Penanganan CJH nonprosedural juga dilakukan di bandara Sultan Hasanuddin Makassar sebanyak 46 orang. Lalu di Bandara Internasional Yogyakarta ada 42 orang, Bandara Kualanamu Medan ada 18 orang, dan Bandara Minangkabau (Sumbar) ada 12 orang. Terakhir di Bandara Internasional Sultan Haji Sulaiman dengan 4 orang yang ditunda keberangkatannya.&nbsp; &nbsp; Selain itu, penundaan keberangkatan JCH nonprosedural juga dilakukan di beberapa pelabuhan internasional di Batam, Kepulauan Riau. Di Pelabuhan Citra Tri Tunas sebanyak 82 orang ditunda keberangkatannya. Selanjutnya di Pelabuhan Batam Center 54 orang dan Pelabuhan Bengkong 27 orang. Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kementerian Imipas Suhendra mengatakan, alasan utama penundaan keberangkatan adalah karena para WNI tersebut tidak memiliki visa haji atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan untuk ibadah haji. Dia mengatakan penundaan atau pencegahan itu bukan berarti WNI itu sama sekali tidak bisa bepergian ke Saudi. "Karena mereka sudah memiliki visa Arab Saudi yang artinya mereka dapat melintas masuk ke negara tersebut," kata Suhendra dalam keterangannya Senin (2/6) malam. Masyarakat perlu memahami pada musim haji seperti sekarang ini, petugas Imigrasi perlu menekan potensi penyalahgunaan visa dalam rangka melakukan ibadah haji. Dia menjelaskan setelah musim haji selesai, para WNI tersebut tetap bisa berangkat ke Arab Saudi. Sesuai dengan peruntukan visa yang mereka dapatkan.&nbsp; Contoh kasus di Jogjakarta, petugas Imigrasi menemukan kejanggalan dalam keterangan enam WNI berinisial HBS, DDA, K, MS, M, dan ER. Keenamnya berencana terbang menuju Kuala Lumpur, Malaysia menggunakan maskapai AirAsia AK349. Saat pemeriksaan awal, empat orang mengaku akan berlibur ke Kuala Lumpur dan berencana kembali pada 27 Mei 2025. Sementara dua lainnya menunjukkan visa kerja Arab Saudi. Dari temuan itu, petugas lantas menggelar pendalaman dan wawancara lebih lanjut. Upaya itu membuahkan pengakuan dari enam orang tersebut bahwa Kuala Lumpur hanyalah destinasi transit sebelum melanjutkan perjalanan ke Saudi. Tujuan utama mereka adalah untuk menunaikan ibadah haji. Contoh lainnya di Surabaya ada 171 JCH yang ditunda keberangkatannya kedapatan tidak menggunakan visa haji. Ratusan orang itu berencana menuju Saudi menggunakan visa kunjungan dengan bantuan jasa biro perjalanan wisata. Salah satu jemaah mengaku mereka bahkan harus mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah untuk berangkat. &nbsp; &ldquo;Sangat disayangkan niat baik masyarakat mau beribadah malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan membuat mereka berangkat melalui jalur nonprosedural,&rdquo; ujar Suhendra.&nbsp; Sementara itu, di embarkasi Makassar petugas imigrasi menunda keberangkatan 46 WNI dalam kurun &nbsp;23 April sampai 23 Mei. Upaya itu dilakukan karena mereka menyampaikan keterangan yang tidak konsisten pada saat pemeriksaan. Sebelas &nbsp;di antaranya mengaku berencana akan ke Medan untuk menghadiri acara lamaran keluarga. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh petugas terbukti bahwa yang bersangkutan dan rombongan lainnya akan melaksanakan ibadah haji secara nonprosedural. "Penundaan keberangkatan ini kami lakukan untuk menghindarkan WNI dari potensi masalah di kemudian hari, baik di dalam maupun luar negeri," sambungnya. Dia menegaskan jangan sampai niat ibadah malah jadi masalah karena pakai cara yang tidak benar. Masyarakat diimbau untuk bersabar dan mengikuti jalur resmi dalam melaksanakan ibadah haji. Sehingga lebih menjamin keamanan, kenyamanan, serta perlindungan hukum bagi para jemaah. (wan)&nbsp;

Lebih dari seribu calon jemaah haji ditunda keberangkatannya karena tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.

Petugas Cegah Keberangkatan 1.200-an Calon Jemaah Haji Tidak Sesuai Prosedur, Gunakan Visa Kunjungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/10/Dua-Tersangka-Kasus-Tindak-Pidana-Perdagangan-Orang-Dery-Ridwansah-2-2412889308.jpg" alt="Dua orang tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berinisial A dan HCI ditunjukkkan kepada awak media saat rilis kasus di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (9/6/2023). Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan dan p" width="100%">
<figcaption>Dua orang tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berinisial A dan HCI ditunjukkkan kepada awak media saat rilis kasus di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (9/6/2023). Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan dan p</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Muncul kritikan terkait dengan banyaknya kasus TPPO yang terungkap. Pengungkapan kasus itu diharapkan tidak mencampuradukkan PMI unprocedural dengan TPPO. Wakil Ketua Komisi XI DPR Nihayatul Wafiroh menjelaskan, saat ini pemerintah berfokus memberantas TPPO. Namun, masyarakat dan penegak hukum perlu diedukasi dalam membedakan PMI unprocedural (nonprosedural) dengan TPPO. &rdquo;PMI unprocedural itu mengetahui akan bekerja di luar negeri walau tidak memiliki dokumen dan sebagainya,&rdquo; jelasnya. TPPO, kata dia, sama sekali tidak mengetahui akan dipekerjakan. Bahkan biasanya merupakan korban penipuan. Kondisi itu perlu disosialisasikan. &rdquo;Sekilas, kita memahami betul antara PMI unprocedural dan TPPO. Tapi, kalau klasifikasi salah, treatment juga bisa salah. Perlu pembelajaran semua pihak,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan menyatakan, pemerintah menyebut PMI yang berangkat ilegal atau unprocedural sebagai korban TPPO. &rdquo;Kajian kami, mencampurkan PMI unprocedural dengan TPPO itu menyesatkan,&rdquo; ujarnya. Menurut dia, PMI unprocedural dengan TPPO adalah dua hal yang berbeda. TPPO merupakan perbudakan. Kemerdekaan seseorang dirampas. &rdquo;Biasanya, korban didapatkan dari terlilit utang, tipu daya, dan akhirnya diperdagangkan. Pembelinya melakukan eksploitasi kerja paksa atau seks,&rdquo; urainya. Sementara itu, PMI unprocedural merupakan orang yang dengan kesadaran bekerja di luar negeri. Namun, mereka tidak mengikuti proses yang ditetapkan pemerintah. &rdquo;Perdagangan orang itu musuh dunia. Indonesia pun melarangnya. Pelaku TPPO itu tidak ada ruang kompromi, tapi PMI unprocedural itu masih ada ruang koreksi,&rdquo; paparnya. Pertanyaannya, kata dia, mengapa masih ada WNI yang berangkat bekerja ke luar negeri secara ilegal. Bahkan diprediksi mencapai 5 juta orang. &rdquo;Karena ada yang salah dalam sistem kita,&rdquo; ujarnya. Salah seorang pemilik perusahaan penempatan PMI mengungkapkan, kerja Satgas TPPO ngawur dan serampangan. Sebab, yang mereka tangkap bukan pelaku perdagangan orang. Misalnya, kasus penangkapan ibu rumah tangga di Cirebon. Ibu tersebut hanya calo PMI nonprosedural, bukan pelaku TPPO. Saat ini para pemilik perusahaan penempatan PMI cemas karena banyak teman mereka di daerah yang ditangkap polisi. Mereka khawatir menjadi sasaran penangkapan. &rdquo;Saya sampai jarang pulang karena takut jadi target polisi,&rdquo; jelas sumber yang tidak mau namanya disebutkan. Dia mengakui, pihaknya mengirim pekerja ke luar negeri secara nonprosedural, khususnya ke Timur Tengah. Namun, yang mereka lakukan bukan TPPO. Sebab, PMI yang dikirim betul-betul mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka diterima agen resmi di Timur Tengah. (idr/lum/syn/mia/edi/c14/c19/fal)

Muncul kritikan terkait dengan banyaknya kasus TPPO yang terungkap. Pengungkapan kasus itu diharapkan tidak mencampuradukkan PMI nonprosedur

Ada Kerancuan antara Pekerja Migran Nonprosedural dan TPPO

nonprosedural

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nonprosedural

Berita Terkini

Petugas Cegah Keberangkatan 1.200-an Calon Jemaah Haji Tidak Sesuai Prosedur, Gunakan Visa Kunjungan

Ada Kerancuan antara Pekerja Migran Nonprosedural dan TPPO

Download Aplikasi JawaPos.com