<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/agar-tak-gaduh-lagi-dpd-minta-kpu-cabut-pkpu-nomor-26-tahun-2018_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPD Nono Sampono dalam jumpa pers di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (19/9) malam meinta agar KPU mematuhi putusan MK soal pencalegan DPD yang sempat berpolemik." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPD Nono Sampono dalam jumpa pers di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (19/9) malam meinta agar KPU mematuhi putusan MK soal pencalegan DPD yang sempat berpolemik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peneliti Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mensinyalir, ada transaksi tertentu antara Mirati Dewaningsih dan Nono Sampono terkait hasil pemilihan DPD RI periode 2024-2029. Atas itu, Lucius mendesak, Bawaslu dan KPU memeriksa keduanya. Kecurigaan Lucius pada kedua sosok tersebut dikaitkan langkah Nono yang mencabut sendiri gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa pekan lalu. Sementara Mirati yang mendapat perolehan satu kursi DPD Provinsi Maluku sebagai pihak terkait sengketa Nono, tetiba mengundurkan diri. "Ini sih aneh banget. Miranti yang sudah pasti mendapatkan kursi DPD memilih mundur setelah Nono yang semula ingin menggusurnya melalui PHPU batal melanjutkankan proses di MK. Saya kira KPU atau Bawaslu mesti mengecek apa yang terjadi di balik keputusan dua orang ini sebelum menetapkan salah satu di antara keduanya sebagai anggota DPD terpilih," kata Lucius, Rabu (19/6). "Atau mungkin saja ada transaksi tertentu antara Miranti dan Nono yang memungkinkan proses pengunduran diri Miranti dilakukan setelah Nono dipastikan gagal melenggang ke Senayan sebagai anggota DPD? Ini pasti bukan sebuah kebetulan," sambungnya. Menurut Lucius, pemenang Pemilu pasti ingin menikmati hasil jerih payahnya bukan justru memilih mundur. Sebagaimana seperti Mirati yang sudah berjuang sejak awal hingga pemilu selesai dengan hasil positif. "Kan ngga bisa dong seseorang terpilih dengan mempengaruhi calon lain melalui cara-cara diluar mekanisme pemilu kecuali melalui sengketa MK? Jadi buat saya sebelum dipastikan sebagai anggota DPD terpilih, ada baiknya proses pascapemilu yang memengaruhi calon terpilih harus dicek secara seksama sebelum pelantikan nanti," ujarnya. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dilaporkan telah menerima surat pengunduran diri Mirati Dewaningsih sebagai Anggota DPD RI. Meski begitu, KPU belum dapat memutuskan status Mirati sebelum menerima klarifikasi resmi dari KPU Provinsi Maluku. Berdasarkan hasil, Mirati terpilih dari daerah perwakilan Maluku dengan memperoleh dukungan sebanyak 85.690 suara. Dengan perolehan jumlah suara sebanyak itu menempatkannya di posisi keempat. Beredar kabar, Mirati berencana akan mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai calon bupati Maluku Tengah. Karena itu, sesuai ketentuan harus merelakan kemenangannya sebagai senator atau melepas jabatan DPD. Jika telah resmi mengundurkan diri maka Mirati akan digantikan Nono Sampono. Nono yang kini menjabat pimpinan DPD RI, berada di posisi kelima dalam pemilihan anggota DPD perwakilan Maluku. "Dukungan pemilih didapat Nono sebanyak 84.660 suara. Informasi yang kami terima Mirati melaksanakan ibadah haji, rencananya tanggal 20 Juni 2024 tiba di tanah air," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Halim, Selasa (18/6/2024) Idham mengatakan, sudah mengirimkan surat ke KPU Provinsi Maluku untuk meminta klarifikasi Mirati soal pengunduran dirinya. "Selanjutnya KPU Provinsi Maluku melaporkan hasil klarifikasi dan menyampaikan dalam berita acara," ucapnya. Dikatakan, setelah menerima klarifikasi dari Miranti, KPU mempunyai waktu tiga hari untuk menyampaikan berita acara. "KPU paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan klarifikasi," katanya. Karena itu, Idham menjelaskan, sebelum ada surat klarifikasi dari Mirati, belum bisa dilakukan penetapan penggantinya. "Harus menunggu klarifikasi terlebih dahulu dari KPU Maluku," ucapnya. Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Maluku Almudatsir Zain Sangadji membenarkan, belum menerima klarifikasi Mirati. "Yang bersangkutan sedang melaksanakan ibadah haji, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan sebagai Anggota DPD," katanya saat dikonfirmasi terpisah. Zain juga mengatakan, hanya menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang soal pengunduran Mirati. "Kita hanya menjalankan tugas, setelah nanti mendapat klarifikasi akan kami laporkan ke pusat," ucapnya.

Kecurigaan Lucius pada kedua sosok tersebut dikaitkan langkah Nono yang mencabut sendiri gugatan PHPU di Mahakamah Konstitusi.

Formappi Desak Bawaslu dan KPU Periksa Mirati Dewaningsih dan Nono Sampono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/15/OSO-dan-NONO-2793645086.jpeg" alt="etua Dewan Pembina Pengurus Pusat Khusyin Ryu M Karate-Do Indonesia (PP KKI) Oesman Sapta, melantik PP KKI periode 2021-2026, Selasa (15/8)." width="100%">
<figcaption>etua Dewan Pembina Pengurus Pusat Khusyin Ryu M Karate-Do Indonesia (PP KKI) Oesman Sapta, melantik PP KKI periode 2021-2026, Selasa (15/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat&nbsp;Kushin&nbsp;Ryu M Karate-Do Indonesia (PP KKI)&nbsp;Oesman Sapta, melantik PP KKI periode 2021-2026, Selasa (15/8). Pelantikan yang digelar di Hotel Kartika Chandra, Jakarta ini, dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman, dan Ketua Umum FORKI Hadi Tjahjanto. "Apakah saudara-saudara bersedia mengabdikan diri sebagai pengurus serta bersedia bertanggung jawab atas kepercayaan dan kehormatan ini?" tanya OSO, sapaan Oesman Sapta, kepada para pengurus yang dilantik. "Siap bersedia!" jawab pengurus.&nbsp; PP KKI periode 2021-2026, dipimpin Ketua Umum Letjen (Purn) Mar. Nono Sampono. Sementara OSO yang sebelumnya menjabat Ketum, kini didapuk menjadi Ketua Dewan Pembina.&nbsp; Sejumlah tokoh lainnya juga masuk dalam jajaran Dewan Pembina, Penasihat, Pengurus Pusat maupun lainnya. Di antaranya, pengusaha yang juga mantan ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen Agus Subiyanto, Komjen (Purn) Gories Mere, hingga Raja Sapta Ervian selaku Ketua Harian.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/01432397/kompol-muhammad-soleh-dan-rasa-cintanya-pada-karate">Kompol Muhammad Soleh dan Rasa Cintanya pada Karate</a> Nono mengatakan, sebanyak 80 persen pengurus KKI saat ini ialah para karateka. Sisanya, dari pihak luar karateka, untuk melengkapi manajemen organisasi.&nbsp; "Yang lama masih hadir sekitar 75 persen, wajah baru 25 persen," imbuhnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/01402085/forki-banten-pastikan-kesiapan-sebagai-tuan-rumah-prapon-2023">FORKI Banten Pastikan Kesiapan Sebagai Tuan Rumah Pra-PON 2023</a> Saat ini, kata dia, KKI telah tersebar di seluruh Indonesia dengan memiliki kepengurusan 28 provinsi. Nono bertekad, di bawah kepemimpinannya, KKI dapat memiliki kepengurusan di 38 provinsi.&nbsp; "Saya mohon dukungan, bimbingan dan arahan selalu yang pertama dari Ketua Dewan Pembina dan juga Guru Besar kita, Menpora, Ketua Umum KONI Pusat dan PB FORKI," tandasnya. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo berharap, KKI terus melahirkan atlet-atlet karate, dan berprestasi dalam berbagai kejuaraan. "Yang tidak kalah penting adalah ajaran dalam karate ini, juga membentuk karakter berbangsa anak muda kita," ujarnya.&nbsp; KKI, lanjut dia, merupakan perguruan karate yang sangat besar di Indonesia. Kerenanya, kontribusinya secara prestasi maupun budaya di Tanah Air, sudah sangat banyak.&nbsp; "Dari kecil, saya sudah mengikuti KKI. Kebetulan Guru Shoke ini saya sering baca di artikel karena banyak murid-murid beliau ini jadi orang sukses, ada Pak Oesman Sapta Odang, Pak Aburizal Bakrie, almarhum Arifin Panigoro dan juga senior saya di partai Bapak Ginandjar Kartasasmita. Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya, hadir di pelantikan KKI," jelas dia.

PP KKI periode 2021-2026, dipimpin Ketua Umum Letjen (Purn) Mar. Nono Sampono. Sementara OSO kini didapuk menjadi Ketua Dewan Pembina.

Nono Sampono Ditunjuk Jadi Ketum, Pengurus Pusat Kushin Ryu M Karate-Do Indonesia Resmi Dilantik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/28/nono-sampono-2899061523.jpg" alt="Nono Sampono" width="100%">
<figcaption>Nono Sampono</figcaption>
</figure> MANTAN Kepala Basarnas sekaligus Dirut PT Kukuh Mandiri Lestari Nono Sampono memiliki pengalaman kurang enak saat kuliah. Dia sempat putus kuliah ketika semester II di Universitas Pattimura. &rdquo;Penyebabnya adalah faktor ekonomi,&rdquo; kata Nono Sampono setelah penandatanganan kerja sama dengan Universitas Terbuka (UT) pekan lalu. Nono kemudian banting setir dengan masuk akademi militer (akmil) pada 1973 karena gratis dan langsung bekerja. Setelah selesai menjalani pendidikan di akmil, dia sempat berkuliah di UT. Namun, Nono kembali putus kuliah. &rdquo;Karena waktu itu kerap operasi di Timor Timur, jadi stop kuliah lagi,&rdquo; kenang wakil ketua DPD tersebut. Dia lantas berhasil menamatkan sarjana di kampus Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya. Juga, menuntaskan S-2 dan S-3 di IPB. Menurut Nono, kolaborasi perguruan tinggi dengan swasta masih sangat diperlukan. Keduanya saling membutuhkan. Kampus butuh wahana untuk pengabdian masyarakat. Swasta perlu kolaborasi untuk memanfaatkan hasil riset atau inovasi kampus. (wan/c14/fal)

MANTAN Kepala Basarnas sekaligus Dirut PT Kukuh Mandiri Lestari Nono Sampono memiliki pengalaman kurang enak saat kuliah.

Nono Sampono Dua Kali Putus Kuliah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/DPD2B.jpg" alt="Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat menerima kunjungan Wakil Putri Provinsi Maluku Yoan Clara di Gedung DPD RI Jakarta, Senin (27/1). (DPD for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat menerima kunjungan Wakil Putri Provinsi Maluku Yoan Clara di Gedung DPD RI Jakarta, Senin (27/1). (DPD for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono memberikan dukungan kepada Puteri Maluku Yoan Clara Teken, dalam ajang pemilihan Puteri Indonesia yang ke-24 yang akan diselenggarakan pada 6 Maret 2020 nanti, di Jakarta.   Dukungan diberikan saat menerima Audiensi Putri Maluku 2019 tersebut, di ruang kerja Wakil Ketua DPD RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/1).  Senator asal Maluku itu berharap semakin banyak muncul putera-puteri daerah yang tampil mempunyai prestasi di semua lini. Salah satunya Puteri Maluku Yoan Claran Teken yang akan bertanding di ajang Puteri Indonesia 2020.   “Sebagai sesama anak daerah, saya mendukung anak-anak muda ini muncul berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Apalagi Yoan punya latar belakang lulusan dokter dari Rusia, dan dia menaruh perhatian pada persoalan kesehatan serta layanan kesehatan di daerah. Saya dorong dia untuk terus berjuang, berprestasi dan bekerja keras meraih tujuan. Tapi kalau sudah sukses jangan sampai silau dan jatuh ke dunia glamor, karena jalannya masih panjang,” ujar Senator asal Maluku tesebut.  Lanjutnya, ia berpesan agar dalam ajang Puteri Indonesia 2020 nanti, Yoan turut menyuarakan RUU Tentang Daerah Kepulauan yang saat ini sudah masuk Prolegnas 2020 dan diperjuangkan DPD RI menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut diharapkan mengurai permasalahan di daerah 3T yaitu, daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia. Daerah-daerah tersebut letaknya berada jauh dari ibu kota provinsi sehingga menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat dan menyebabkan pembangunan infrastruktur juga kesehatan belum merata.  “Kami berharap anak-anak muda bisa mendorong menyuarakan Undang-Undang ini. Bila bisa disuarakan akan membantu aspirasi 8 provinsi daerah kepulauan mendapat manfaat dari Undang-Undang itu salah satunya seperti Maluku. DPD RI melihat, masalah kemiskinan, ketertinggalan dan kesehatan adalah isu penting. Kita berharap pelayanan kesehatan akan jauh lebih baik lagi dengan naiknya anggaran kepulauan, jangan sampai daerah tertinggal, terdepan dan terluar T nya tambah satu T lagi yaitu terlupakan,” ungkap Nono.  Sebagai info, Yoan Clara Teken adalah Dokter muda lulusan Universitas Sechenov Rusia, mewakili Provinsi Maluku di ajang kecantikan bergengsi di Indonesia, Puteri Indonesia 2020. Hal itu diumumkan oleh Yayasan Puteri Indonesia (YPI) melalui akun media sosialnya pada Rabu 22 Januari 2020. YPI mengumumkan nama-nama peserta Puteri Indonesia 2020, salah satunya Jujaro Ambon 2019 itu.  “Ajang ini bukan hanya menampilkan kecantikan dan fisik saja, tetapi juga harus menampilkan kecerdasan, bakat, dan juga mempunyai perhatian kepada sosial. Saat ini, saya menaruh perhatian terhadap masalah stunting anak terutama di Maluku. Saya sedang membuat proyek kerja sama dengan beberapa lembaga, dan komunitas di Maluku sebagai sukarelawan bahkan berkolaborasi dengan Ibu Gubernur Maluku Widya Pratiwi Murad Ismail yang saat ini sebagai Ambassador Parenting Maluku. Kehadiran saya ke sini untuk mendapatkan dukungan dan doa restu dari Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono juga seluruh rakyat Maluku dalam mengarungi ajang Puteri Indonesia 2020, Maret nanti,” imbuh Yoan.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono Beri Dukung Kepada Yoan Clara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Nono-Sampono-Yess.jpg" alt="dok DPD" width="100%">
<figcaption>dok DPD</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang paripurna DPD RI untuk menentukan Ketua DPD periode lima tahun kedepan digelar. Wakil Ketua DPD periode 2014-2019 Nono Sampono terpilih aklamasi oleh anggota DPD dari subwilayah timur II.  Namun, untuk bisa menjadi ketua DPD RI menggantikan Oesman Sapta Odang (OSO), Nono harus bisa mengalahkan tiga kandidat lainnya. Ketiganya yakni, wakil subwilayah Timur I Mahyudin, wakil subwilayah Barat I Sultan Bachtiar, dan wakil subwilayah Barat II, La Nyalla Mattalitti.  Dalam sidang tersebut, tercatat 113 anggota Dewan Perwakilan Daerah hadir dan menyetujui tata tertib dan jadwal yang ditetapkan untuk pemilihan ketua DPD dalam masa sidang paripurna ke-2 DPD Republik Indonesia.  "Sudah memenuhi kuorum 264 ayat 2 peraturan DPD tentang tata tertib DPD nomor 2 tahun 2019, maka sidang DPD dibuka dan terbuka untuk umum," ujar Pimpinan sementara DPD Jialyka Maharani di Ruang Rapat Paripurna DPD, Nusantara V, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).  Suasana sidang sempat diwarnai hujan interupsi dan silang pendapat dari sejumlah anggota DPD kepada pimpinan sementara DPD. Situasi sidang semakin diperparah saat pimpinan DPD sementara dari anggota tertua, Sabam Sirait undur diri dari ruang sidang Nusantara V tanpa pemberitahuan.  Pimpinan DPD sementara lainnya, Jialyka mengambil alih prosesi sidang paripurna untuk mengesahkan tata tertib dan jadwal acara pemilihan ketua DPD tersebut.  Sidang kemudian sampai pada keputusan akan membagi prosesi pemilihan ketua DPD ke dalam empat subwilayah. Subwilayah pertama adalah subwilayah Barat I yang diikuti perwakilan DPD dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Pimpinan rapatnya adalah Abdullah Puteh dari Aceh dan Jilayka Maharani dari Sumatera Selatan.  Subwilayah Barat II diikuti perwakilan DPD dari Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali. Pimpinan rapatnya adalah Sabam Sirait dari DKI Jakarta dan Ali Ridho.  Subwilayah ketiga yang meliputi subwilayah Timur I diikuti perwakilan DPD dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Pimpinan rapat itu adalah Andri Prayoga Putra Singkarru dari Sulawesi Barat dan Habib Hamid Abdullah.  Subwilayah keempat, yang mencakup subwilayah Timur II yang diikuti perwakilan DPD dari Sulawesi Utara, Maluku, Malut Provinsi, Papua, dan Papua Barat. Pimpinan rapat itu adalah Yorrys Raweyai dari Papua dan Cherish Hariette dari Sulawesi Utara. Kemudian Timur II sepakat mendukung penuh Nono Sampono.  Diketahui, rapat masing-masing subwilayah dipimpin anggota DPD tertua dan termuda dari subwilayah tersebut. Hasil rapat tersebut akan disampaikan masing-masing pimpinan rapat subwilayah pada rapat paripurna yang akan kembali digelar untuk mencari ketua DPD RI.

Didukung Penuh Wilayah Timur II, Nono Yakin Terpilih Jadi Ketua DPD RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Nono-di-Rusia.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mewakili Indonesia dalam forum internasional bertajuk "The Second International Forum Development of Parlementism" yang diselenggarakan di Moskow, Rusia, (2/7).  Dalam forum yang diikuti delegasi dari 132 negara dengan 800 anggota parlemen ini, Indonesia mendapatkan kehormatan sebagai salah satu pembicara. Di atas mimbar, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyampaikan terima kasih atas undangan kepada rombongan DPD RI sebagai wakil dari Indonesia untuk menghadiri sekaligus dapat berbicara di forum tersebut.  "Pertemuan ini sangat penting bagi perlemen berbagai negara dari di belahan dunia khususnya parlemen Asia, Eropa dan Afrika dalam membahas berbagai isu-isu strategis dan berbagai tantangan global," papar Nono.  Dunia saat ini, kata Nono, sedang dihadapkan dengan berbagai tantangan yaitu, ketegangan politik, konflik sipil bahkan militer, kekerasan dalam demokrasi, pelanggaran hak azasi manusia, krisis ekonomi dan keuangan, ancaman katahanan pangan dan energi, bencana alam dan kerusakan lingkungan hidup, kesenjangan dan kemiskinan masih merajalela sampai dengan ancaman terorisme.  "Adalah tepat bila parlemen negara-negara dunia untuk ikut andil dalam menyelesaikan sekaligus mencari solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut diatas," ujarnya.  Menurut Nono, parlemen bukan hanya representasi dari masyarakat sebuah negara semata tetapi juga representasi masyarakat dunia. Hubungan antar perlemen dapat memberi kontribusi antar negara dengan membuat saluran dialog yang dipandu oleh prinsip kesetaraan, keterbukaan, solidaritas, saling membantu dan saling menguntungkan kerjasama dalam dialog internasional.  "Secara kelembagaan parlemen adalah kekuatan untuk memberikan dukungan politik serta menciptakan payung-payung hukum terhadap implementasi baik untuk kepentingan sebuah negara maupun kepentingan dunia," jelasnya.  Khususnya untuk ancaman terorisme yang awalnya hanya bersifat lokal dan memeperjuangkan ideologi semata kemudian berkembang meningkat menjadi ingin merebut serta mengambil alih kekuasaan dari sebuah negara bahkan mengancam kehidupan manusia secara universal.  Deklarasi PBB No. 1368 dan 1373 sebagai landasan hukum mewajibkan 189 negara anggota untuk memerangi dan mengakhiri aksi teroris, pihak yang membantu serta membawa para pelaku untuk diadili.  "Dengan demikian, kita dapat saling membangun kerjasama global untuk mengatasi ancaman terorisme tersebut," jelasnya.  Namun, hubungan internasional hendaknya harus didasarkan pada prinsip dialog, kerjasama, menghormati hukum internasional itu sendiri, menghormati kedaulatan negara dan non interfensi dalam urusan internasional serta memenuhi kepentingan pembangunan berkelanjutan untuk masyarakatnya.  Di samping itu, kata Nono, perlu adanya kebijakan imbang dalam penciptaan stabilitas keamanan (security) disatu sisi, dan kesejahteraan di sisi lain termasuk penghormatan kepada HAM.  "Sebagai penutup, saya ingin meyakinkan bahwa Indonesia akan tidak pernah lelah dan berhenti mengembangkan kohesi yang lebih kuat atas dasar kepentingan bersama untuk menghadapi berbagai isu dan tantangan global yang kita hadapi bersama," pungkasnya.

DPD RI Ajak 132 Parlemen Dunia Bahu Membahu Hadapi Ancaman Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Nono-Sampono-Yess.jpg" alt="dok DPD" width="100%">
<figcaption>dok DPD</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPD RI menyatakan penolakan terhadap adanya referendum di Aceh. Pasalnya, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati.  Pernyataan tegas itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta. Jum’at, 31 Mei 2019.  “Pandangan maupun wacana referendum ini harus kita luruskan karena tidak ada dasarnya," ujar Nono Sampono.  Menurut Nono, semua elemen bangsa boleh berjuang atas nama apa pun tapi jangan menyentuh atau mengganggu ranah kedaulatan negara, karena NKRI harga mati.  "Jangan ada lagi derita rakyat, air mata dan darah tumpah di bumi Indonesia!” tegasnya.  Senator asal Maluku itu menjelaskan, NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD RI 1945 bagi rakyat Aceh itu sudah final. Dia juga menyatakan, bersatunya wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai ke Pulau Rote adalah kesepakatan bersama melalui penderitaan perjuangan seluruh komponen bangsa.  “Dari sudut pandang hukum sudah jelas Tap MPR Nomor 8 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 mencabut masalah referendum, artinya jelas konstitusi di Indonesia tidak mengakui adanya referendum karena mencabut itu semua,” lanjutnya.  Nono yang juga merupakan purnawirawan TNI AL itu juga menjelaskan, negara kesatuan Indonesia yang baru berusia 73 tahun ini sedang berproses, dan 17 Agustus 1945 berdirinya negara Negara Indonesia adalah puncak dari perjuangan seluruh elemen bangsa.  “Bagi sebuah negara, usia 73 tahun, masih sangat belia. Karena itu, jangan pertaruhkan lagi kedaulatan dan keutuhan NKRI. Saya ajak seluruh elemen bangsa Indononesia berjuang pada koridor hukum melalui perwakilan berjenjang dari daerah sampai tingkat pusat gunakanlah itu termasuk kami DPD RI,” ujarnya.  Menurutnya, DPD RI sebagai representasi daerah akan melakukan pendekatan preventif sesuai tugas dan kewenangannya, dan berjuang untuk kesejahteraan daerah.  “Saya ingin mengajak seluruh elemen bangsa jangan terprovokasi, terlalu mahal harganya mempertaruhkan kedaulatan negara ini," pungkasnya.

NKRI Harga Mati, DPD RI Tolak Keras Referendum Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/minta-presiden-evaluasi-mk-nono-sampono-dilaporkan-ke-bk-dpd_m_.jpg" alt="Surat DPD minta MK dievaluasi." width="100%">
<figcaption>Surat DPD minta MK dievaluasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) oleh dua mantan senator. Mereka yakni, mantan anggota DPD RI masa jabatan 2009-2014, Bambang P Soeroso dan Muspani (2004-2009). Hal itu terkait surat pernyataan sikap politik DPD RI yang ditandatangani&nbsp;Nono&nbsp;terkait keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui surat tersebut, DPD meminta Presiden Joko Widodo untuk mengkaji ulang keberadaan MK. Muspani menilai surat DPD tersebut dirumuskan secara sepihak oleh pimpinan dalam hal ini Nono Sampono. Surat tersebut secara nyata melanggar Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib. "Demi menjaga marwah dan martabat lembaga DPD RI, kami melaporkan tindakan sepihak tersebut kepada Badan Kehormatan DPD RI,"&nbsp;ujar Muspani dikutip dari Indopos (Jawa Pos Group), Rabu (14/11). Menurutnya, sesuai mekanisme, sikap politik lembaga DPD seharusnya diketahui, dipahami dan dirumuskan secara bersama oleh anggota DPD. Selain itu, sikap politik kelembagaan juga harus diputuskan dalam sidang paripurna DPD. Ia menegaskan, penerbitan surat DPD juga bukan hak prerogatif pimpinan DPD. Atas dasar itu, tindakan Nono dinilai&nbsp;mencerminkan ketidakpahaman terhadap konstitusi, tata negara dan hubungan antara lembaga negara. "Kan tidak bisa diatasnamakan oleh pimpinan. Pimpinan itu kan speaker ya. Tidak punya kekuatan apa-apa. Nah,&nbsp;kami melihat semakin ke sini keputusan lembaga itu bisa diatasnamakan jabatan seperti itu. Ini kan memprihatinkan," kata Muspani. Menurutnya, surat tersebut juga berpotensi menimbulkan ketegangan antara DPD RI dengan MK. Apalagi dalam surat tersebut, Muspani mengatakan, secara tegas memposisikan DPD RI melakukan pembangkangan dan perlawanan terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi. Ditambahkan Bambang P Soeroso, sebagai lembaga tinggi negara, tidak elok bagi DPD RI menyatakan sikap tidak menerima putusan MK karena hal tersebut mencerminkan suatu sikap penolakan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "Kami sebagai orang yang pernah di&nbsp;situ prihatin juga. Cara kami merespons&nbsp;ya begitu. Kami harap Badan Kehormatan (BK) bisa bekerja dengan baik&nbsp;lah,"&nbsp;kata Bambang. Sebelumnya, beredar sepucuk surat bertanda tangan Wakil Ketua DPD Nono Sampono, tertanggal 21 September 2018. Dalam surat yang dilayangkan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut, DPD meminta agar keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) dievaluasi. Permintaan tersebut terkait dengan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018, yang menjadi dasar dikeluarkannya PKPU 26/2018. PKPU tersebut merupakan regulasi yang membuat Ketua DPD Oesman Sapta Odang terganjal mengikuti Pileg 2019. Saat dikonfirmasi, Nono Sampono membenarkan bahwa pihaknya meminta Presiden mengevaluasi MK.&nbsp;Bahkan dia mengklaim, keinginan agar MK dievaluasi tidak hanya datang dari DPD, melainkan juga datang dari DPR dan MPR. "Jadi, baru pernah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan, lembaga peradilan direspons oleh tiga lembaga," ujar Nono di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/8). Nono menjelaskan, alasan surat tersebut tidak ditandangani oleh OSO, lantaran Ketua DPD tersebut sedang menggugat PKPU 26/2018. "Oh, dia kan objeknya langsung. Jadi, nggak mungkin tanda tangan," katanya. Dalam surat tersebut, DPD menilai Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menjadi dasar PKPU 26/2018 inkonstitusional bertentangan dengan Pasal 28 i UUD45. Selain kepada Presiden Jokowi, surat itu juga ditujukan ke Ketua MPR, Ketua DPD, Ketua MK, Ketua MA, Ketua Komisi Yudisial, serta Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Minta Presiden Evaluasi MK, Nono Sampono Dilaporkan ke BK DPD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sebelum-ma-kabulkan-gugatan-oso-dpd-surati-presiden-agar-evaluasi-mk_m_.jpg" alt="Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan OSO yakni uji materi PKPU 28/2018 yang melarang fungsionaris partai menjadi anggota DPD." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan OSO yakni uji materi PKPU 28/2018 yang melarang fungsionaris partai menjadi anggota DPD.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) baru saja mengabulkan permohonan uji materi (judicial review) terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26/2018, tentang larangan fungsioaris partai menjadi anggota DPD. Gugatan uji materi tersebut dilayangkan oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Belakangan beredar sepucuk surat bertanda tangan Wakil Ketua DPD Nono Sampono, tertanggal 21 September 2018. Dalam surat yang dilayangkan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut, DPD meminta agar keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) dievaluasi. Permintaan tersebut terkait dengan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018, yang menjadi dasar dikeluarkannya PKPU 26/2018. Saat dikonfirmasi, Nono Sampono membenarkan bahwa pihaknya meminta Presiden mengevaluasi MK. Bahkan dia mengklaim, keinginan agar MK dievaluasi tidak hanya datang dari DPD, melainkan juga datang dari DPR dan MPR. "Jadi, baru pernah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan, lembaga peradilan direspons oleh tiga lembaga," ujar Nono di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/8). Nono menjelaskan, alasan surat tersebut tidak ditandangani oleh OSO, lantaran Ketua DPD tersebut sedang menggugat PKPU 26/2018. "Oh, dia kan objeknya langsung. Jadi, nggak mungkin tanda tangan," katanya. Dalam surat tersebut, DPD menilai Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menjadi dasar <a href="https://www.jawapos.com/politik/31/10/2018/pakar-sebut-putusan-mk-bersifat-self-executing-kpu-tak-perlu-gamang" target="_blank">PKPU 26/2018</a> inkonstitusional bertentangan dengan Pasal 28 i UUD45. Selain kepada Presiden Jokowi, surat itu juga ditujukan ke Ketua MPR, Ketua DPD, Ketua MK, Ketua MA, Ketua Komisi Yudisial, serta Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bersifat Self Executing, KPU Bisa Gunakan Putusan MK Pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin mengingatkan, dalam kasus OSO, KPU melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan itu sejak awal melarang calon anggota DPD merangkap sebagai pengurus parpol. Menurut Irman, setiap putusan MK memiliki keistimewaan dibandingkan dengan produk-produk hukum perundang-undangan yang lain. Khususnya dalam hal pelaksanaannya. "Putusan MK itu self executing (mengeksekusi dengan sendirinya). Itu bisa langsung diterapkan," terangnya saat dikonfirmasi, Selasa (30/10). Putusan MK, lanjut Irman, merupakan adik kandung dari konstitusi. Dengan posisi itu, kedudukan putusan MK bahkan bisa dikatakan lebih tinggi dari UU."Karena Undang-Undang sekalipun tidak boleh bertentangan dengan putusan MK," tutur Irman. Artinya, dengan atau tanpa dibuatkan peraturan teknis di bawahnya, putusan MK tetap berlaku dan bisa dieksekusi. Dalam kasus OSO, lanjutnya, menurut Irman KPU sebenarnya tidak wajib membuat aturan turunan. "Langsung saja pakai Putusan MK," ucapnya. KPU bisa langsung menjadikan putusan MK sebagai rujukan hukum, untuk menyatakan bakal calon anggota DPD memenuhi atau tidak memenuhi syarat. Sifat self executing membuat KPU tidak perlu menunggu aturan lain untuk melaksanakan putusan MK. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi KPU untuk memasukkan OSO dalam DCT anggota DPD. Sebab, putusan MK mensyaratkan calon senator asal parpol untuk mundur dari kepengurusan partainya bila masih ingin melanjutkan pencalonan.

Sebelum MA Kabulkan Gugatan OSO, DPD Surati Presiden Agar Evaluasi MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/agar-tak-gaduh-lagi-dpd-minta-kpu-cabut-pkpu-nomor-26-tahun-2018_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPD Nono Sampono dalam jumpa pers di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (19/9) malam meinta agar KPU mematuhi putusan MK soal pencalegan DPD yang sempat berpolemik." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPD Nono Sampono dalam jumpa pers di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (19/9) malam meinta agar KPU mematuhi putusan MK soal pencalegan DPD yang sempat berpolemik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mematuhi&nbsp;putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan tersebut melarang pencalonan anggota DPD dari unsur partai politik dan tidak berlaku surut. &nbsp; Sebelumnya diketahui, putusan MK itu juga dijadikan dasar KPU membuat Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018&nbsp;tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Syarat Pencalonan Anggota DPD.&nbsp; "MK menyatakan bahwa putusan MK Nomor 30 tersebut tidak berlaku surut. Artinya diberlaukan untuk ke depan dan baru berlaku di Pemilu 2024," kata Wakil Ketua DPD Nono Sampono dalam jumpa pers di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (19/9) malam.&nbsp; Menurut Nono, penegasan MK itu disampaikan saat pimpinan DPD melakukan rapat konsultasi dengan lembaga penjaga konstitusi itu, Rabu (19/9) sore hingga malam. Dalam pertemuan itu, hadir Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Wakil Ketua DPD Ahmad Muqawam, Ketua Komite I DPD Benny Rhamdani, didampingi kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra, Dodi S Abdul Kadir dan Herman Kadir. Sedangkan dari MK, kata Nono, ada Ketua MK Anwar Usman, dan jajarannya. Nono juga menyatakan penegasan MK bahwa putusan tidak berlaku surut mengandung konsekuensi bahwa &nbsp; KPU tidak dapat memberlakukannya untuk Pemilu 2019. "Karena itu KPU memiliki kewajiban untuk mencabut dan tidak memberlakukan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 dalam menentukan Daftar Caleg Tetap (DCT) di Pemilu 2019 yang rencananya besok, Kamis (20/9)," kata Nono.&nbsp; Dia menegaskan, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pelaksana aturan harusnya mematuhi hukum yang berlaku. "Jadi memang diperlukan penegasan. Tapi yang disampaikan kepada kami, berkali-kali disampaikan bahwa putusan MK tidak berlaku surut," ujar Nono.&nbsp; Lebih lanjut, Nono juga mengingatkan, KPU jangan membuat kegaduhan seperti sebelumnya. Seperti dalam polemik pelarangan caleg eks napi koruptor hingga akhirnya PKPU tersebut digagalkan Mahkamah Agung (MA). "Jangan buat seperti yang lalu. Mereka (KPU) yang membuat keputusan, MA yang menggagalkan. Mereka&nbsp; (KPU) tahu ini melanggar, jadi jangan buat kegaduhan dan menafsirkan sendiri," ungkap Nono.&nbsp; Sekali lagi, Nono meminta KPU taat asas. Apalagi sudah ada penegasan dari MK. KPU harus mematuhinya. "Kepatuhan terhadap putusan MK bersifat final dan mengikat, itu harus dihargai," jelasnya.&nbsp; Mantan Komandan Paspampres ini juga menegaskan, kalau KPU tidak patuh, artinya sebagai lembaga penyelenggara sudah tidak mematuhi asas hukum dan konstitusi. DPD pun akan mengambil langkah hukum. "Saya pikir itu pelanggaran&nbsp;konstitusi dan menciptakan kegaduhan. Jangan sampai terjadi kegaduhan politik," kata Nono.&nbsp;

Agar Tak Gaduh Lagi, DPD Minta KPU Cabut PKPU Nomor 26 Tahun 2018

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nono sampono

Berita Terkini