<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/21/SPBU-BP-Dery-Ridwansah-2-4108868920.jpg" alt="Pengendara sepeda motor melintas di SPBU BP, Jakarta, Kamis (18/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengendara sepeda motor melintas di SPBU BP, Jakarta, Kamis (18/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah mengklaim bahwa kekosongan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di seluruh SPBU swasta di tanah air akibat pergeseran atau shifting pola konsumsi BBM masyarakat, dari BBM subsidi ke non subsidi. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Todotua menyampaikan bahwa kondisi ini situasional. Terlebih baru terjadi pertama kali sejak puluhan tahun SPBU swasta ada di Indonesia. "Karena memang ini kan situasional. Situasional adanya shifting atau pertumbuhan demand yang shifting dari subsidi ke non-subsidi. Sehingga berimpact terhadap angka penjualannya mereka yang lain," kata Todotua Pasaribu dalam konferensi pers di Kantornya, Selasa (7/10). Lebih lanjut, Wamen Todotua juga membeberkan bahwa pergeseran konsumsi ini terjadi khususnya pada BBM dengan kadar oktan atau RON 92. Namun hal itu, kata dia masih bisa ditutupi oleh stok BBM impor PT Pertamina (persero) yang masih tersedia. "Selama ini kan sebenarnya bisnis ini (SPBU swasta) kan sudah dibuka dari tahun 2004 ya. Dan rata-rata seperti Shell sudah mulai dari tahun 2005 sebenarnya dalam bisnis ini. Tetapi memang tahun ini ada pergerakan shifting itu tadi," ujar Todotua. Meski ada dampak situasional, Todotua memastikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk selalu memberi kepastian kepada para pelaku usaha. Salah satunya dengan kebijakan kuota impor yang akan dimatangkan oleh Kementerian ESDM untuk realisasi pada tahun 2026. "Sehingga ini ada penyesuaian juga dalam kebijakan dari pemerintah. Tetapi kita bisa pastikan dan kami juga Kementerian Investasi juga melihat ini bahwa oke, ini ada suatu kepastian yang nanti akan kita bisa addres kepada para pelaku usaha," tutur Todotua. &ldquo;Situasionalnya tahun ini memang ada pergerakan dan tadi juga sudah diyakinkan dari Dirjen Migas bahwa memang ini lagi diramu sehingga strateginya di tahun 2026 itu dipastikan akan jauh lebih baik,&rdquo; tukasnya. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berpotensi menambah kuota impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk badan usaha pengelola SPBU swasta pada tahun 2026. Dirjen Minyak dan Gas Bumi ESDM Laode Sulaeman menyampaikan, penambahan kuota impor dilakukan sebagai salah satu antisipasi pemerintah agar kelangkaan BBM di SPBU tidak terjadi lagi pada masa mendatang. "Yang disiapkan ya kita sudah tahu kejadian hari ini jangan sampai terjadi lagi. Itu aja. Kan ada kejadian begini," kata Laode.

Kekosongan stok BBM di SPBU swasta akibat pergeseran konsumsi dari subsidi ke non-subsidi, pemerintah berkomitmen atasi masalah ini.

Pemerintah Sebut Kelangkaan BBM di SPBU Swasta Imbas Pergeseran Konsumsi dari BBM Subsidi ke Non Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/WhatsApp-Image-2024-08-23-at-100058-4101182284.jpeg" alt="BTN dan PT Artha Alam Prima Lestari menandatangani MoU kerjasama peluncuran perumahan D" width="100%">
<figcaption>BTN dan PT Artha Alam Prima Lestari menandatangani MoU kerjasama peluncuran perumahan D</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Saat ini, kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat mengalami peningkatan minat sebagai kawasan hunian karena berbagai faktor, termasuk pengembangan infrastruktur yang masif, seperti pembangunan jalan tol dan proyek LRT. Lokasi ini menawarkan keunggulan geografis dengan akses mudah ke Jakarta, namun tetap menyuguhkan suasana alam yang asri dan jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Pasar perumahan di wilayah Bogor, termasuk Sentul, meskipun menghadapi tantangan akibat perlambatan ekonomi, tetap menunjukkan daya tarik khususnya di segmen menengah hingga atas. Di tengah penurunan penjualan di beberapa segmen pasar lainnya, wilayah ini terus diminati berkat kualitas hidup yang lebih baik dan potensi investasi yang menjanjikan. &nbsp; Memanfaatkan hal tersebut, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperkuat posisinya di industri perbankan nasional dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan melalui visinya untuk menjadi bank terdepan dan terpercaya dalam mendukung sektor perumahan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015009990/sekjen-gerindra-tak-tegas-akan-batalkan-ruu-pilkada-untuk-anulir-putusan-mk-soal-pilkada">Sekjen Gerindra Tak Tegas Akan Batalkan RUU Pilkada untuk Anulir Putusan MK Soal Pilkada</a> Sebagai mitra keuangan andal bagi pemangku kepentingan di sektor perumahan, BTN dengan bangga mendukung peluncuran proyek perumahan non-subsidi terbaru, D&rsquo;Amandita Sentul. Dalam kolaborasi ini, D&rsquo;Amandita menawarkan kemudahan akses KPR non-subsidi bagi para konsumennya, sementara BTN juga akan terus mengembangkan penjualan KPR Non-Subsidi. &nbsp; Sebagai agen pembangunan, BTN berperan penting dalam mendukung pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi rakyat Indonesia. KPR non-subsidi ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, dengan berbagai ketentuan yang disesuaikan berdasarkan ukuran kredit, jangka waktu, dan suku bunga. Keberadaan BTN dalam transaksi pembelian rumah ini menjamin keamanan dan legalitas bagi konsumen. Agus Triyono selaku&nbsp;Presiden Direktur PT Artha Alam Prima Lestari dalam keterangan tertulisnya&nbsp;mengatakan, D&rsquo;Amandita dibangun di atas lahan seluas 42 hektar dan terdiri dari 6 klaster. "Klaster pertama, Brassia, yang akan dipasarkan berjumlah 129 unit dengan tipe-tipe seperti Breezeville, Breezevue, dan tipe terbesar, Breezevoir. Mengusung konsep "smart living pure nature," D&rsquo;Amandita memadukan material ramah lingkungan dengan efisiensi energi dan sumber daya alam,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015009392/anak-yang-tak-merasakan-kasih-sayang-sejati-bakal-tumbuh-dengan-7-karakteristik-saat-dewasa-apa-saja">Anak yang Tak Merasakan Kasih Sayang Sejati Bakal Tumbuh dengan 7 Karakteristik saat Dewasa, Apa Saja?</a> Ia melanjutkan, lokasi perumahan ini&nbsp;berada di KM 0 Jalur Puncak 2, Kecamatan Citeureup, Bogor, dengan akses mudah ke berbagai fasilitas seperti tol keluar Sirkuit Sentul, stasiun LRT yang akan datang, AEON Mall, RS EMC Center, serta sekolah-sekolah internasional dan nasional. "Ditambah lagi, lokasi ini menawarkan pemandangan pegunungan yang asri dengan kualitas udara yang sehat dan minim polusi," tutupnya. Grand Launching Perumahan D&rsquo;Amandita dihadiri oleh Goenawan Cahyadi (Komisaris PT Artha Alam Prima Lestari), Agus Triyono (Presiden Direktur PT Artha Alam Prima Lestari), Asriningati (Komisaris PT Gunatama Cipta Persada), Harjanto Suwardono (Direktur PT Gunatama Cipta Persada), Peggy Pallasathena (Mortgage Sales Department Head BTN), serta Novita Nurul Azkia (Branch Manager BTN Kantor Cabang Cibinong). Dalam acara ini, masing-masing perwakilan memberikan sambutan dan menandatangani MoU kerjasama.

Saat ini, kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat mengalami peningkatan minat sebagai kawasan hunian karena berbagai faktor.

Jawab Tingginya Kebutuhan Peruhaman, BTN Dukung Peluncuran Perumahan Non-Subsidi di Kawasan Sentul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/pertamina-1064034501.jpeg" alt="Ilustrasi: SPBU Pertamina. (Dok. Pertamina)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: SPBU Pertamina. (Dok. Pertamina)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, menilai bahwa PT Pertamina sudah waktunya menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi seperti Pertamax series. Eddy mengungkapkan, hal itu agar tidak semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, menurut Eddy, sejak Maret 2024 lalu, Pertamina sudah menahan harga meskipun ketika itu minyak dunia tengah melonjak dan nilai tukar sedang anjlok. Eddy menuturkan, penaikan harga tersebut juga untuk menjaga agar keuangan Pertamina tetap stabil. Sebab, lanjut Eddy, Pertamina membutuhkan dana untuk melakukan impor BBM dan harus menunggu waktu cukup lama sampai mendapatkan kembali kompensasi dari pemerintah atas BBM yang diimpornya tersebut. "Ini membebani APBN dan cashflow (aliran keuangan) Pertamina. Penyesuaian harga Pertamax bisa dilakukan, agar tidak semakin membebani APBN dan kondisi keuangan perusahaan," ungkapnya, belum lama ini. Namun, Eddy menyampaikan, penaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini. Selain itu, lanjut Eddy, diharapkan agar kenaikan harga tersebut juga tidak memperlebar jarak harga antara BBM non subsidi dan BBM subsidi. Eddy juga mengingatkan, mayoritas masyarakat tidak membeli BBM non subsidi, namun BBM dalam bentuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni BBM subsidi seperti Pertalite. Untuk itu, Eddy meminta, pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera, sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM non subsidi. "Perbedaan disparitas yang tidak terlalu lebar memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah pengaturan agar pembelian BBM subsidi oleh kalangan publik yang masuk kategori tertentu saja, seperti masyarakat ekonomi lemah, UMKM, ojek, angkot dan sebagainya," ujarnya. Sependapat dengan Eddy Soeparno, Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo, juga mengaku sepakat jika Pertamina melakukan penyesuaian harga Pertamax series. Sebab, menurut Sartono, jika Pertamina terus menahan harga, maka pemasukan negara berpotensi bisa berkurang karena profitabilitas Pertamina yang menurun. Selain itu, Sartono juga mengingatkan bahwa kesehatan finansial Pertamina harus terjaga karena BUMN tersebut berperan penting menjaga ketahanan energi nasional. &ldquo;Sehingga penyesuaian harga BBM non subsidi diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan Pertamina,&rdquo; katanya. Oleh karena itu, Sartono mengungkapkan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi dan menyesuaikan harga BBM non subsidi. Hal itu, menurut Sartono, untuk menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan harga jual agar Pertamina dapat terus beroperasi secara sehat. Sartono menyebutkan, penyesuaian harga juga akan membantu mencegah potensi kerugian negara yang lebih besar jika harga minyak dunia terus meningkat atau rupiah semakin terdepresiasi. Namun demikian, Sartono juga meminta agar kenaikan harga BBM non subsidi harus dilakukan dengan bijak dan tetap memperhatikan daya beli masyarakat agar tidak terjadi gejolak sosial.

Eddy Soeparno, menilai bahwa PT Pertamina sudah waktunya menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi seperti Pertamax series.

Anggota DPR Sebut Harga BBM Non Subsidi Layak Naik agar Tak Membebani APBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/ilustrasi_harga-bbm-pertamina-terbaru-Oktober-2022_c_191396-560x352-1-833999668.jpeg" alt="Ilustrasi BBM di SPBU Pertamina. (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BBM di SPBU Pertamina. (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pertamina Patra Niaga umumkan penyesuaian harga jual BBM non subsidi atau jenis bahan bakar umum (JBU) menjadi lebih rendah, pada awal tahun 2024 ini. Penyesuaian ini berdasar pada hasil evaluasi secara berkala dengan mengikuti tren fluktuasi harga rata-rata publikasi minyak dunia yakni harga publikasi Mean of Platts Singapore (MOPS)/Argus serta nilai tukar mata uang Rupiah. Dilansir dari Radar Surabaya (JawaPos Grup), Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan bahwa perubahan berkala ini menyesuaikan fluktuasi harga per tanggal 25 hingga tanggal 24 pada bulan Desember 2023. Menurutnya, produk BBM non subsidi Pertamina yang mengalami penurunan harga terdiri dari Pertamax Series dan Dex Series. Pemberlakukan harga baru ini telah dimulai pada Senin (1/1) kemarin. &ldquo;Saat ini, tren harganya sedang turun, maka harga jual produk BBM non subsidi Pertamina yakni Pertamax Series dan Dex Series kembali turun berlaku 1 Januari 2024, setelah sebelumnya pada Desember lalu juga turun harga,&rdquo; terang Irto. Irto menegaskan bahwa perubahan harga berdasarkan tren fluktuasi ini merupakan suatu hal yang wajar dan boleh dilakukan oleh seluruh badan usaha sesuai peraturan yang berlaku. &ldquo;Penyesuaian harga wajar mengikuti fluktuasi harga minyak dunia,&rdquo; jelas Irto. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013685131/harga-turun-jadi-motivasi-untuk-gunakan-bbm-pertamina-nonsibsidi">Harga Turun Jadi Motivasi untuk Gunakan BBM Pertamina Nonsibsidi</a> Terkait penurunan harga yang diberlakukan saat ini, diketahui telah diatur dan disesuaikan dengan Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi. &ldquo;Jadi, evaluasi harga sudah mengacu pada tren fluktuasi harga minyak dunia MOPS atau Argus dan perhitungannya sudah mengikuti formulasi harga dalam Kepmen ESDM, memang perubahan berkala harga BBM non subsidi akan selalu terjadi,&rdquo; lanjut Irto. Disisi lain, Area Manager Communication Relation &amp; CSR&nbsp;Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus&nbsp;Ahad Rahedi mengatakan bahwa penurunan harga ini akan diberlakukan serentak di semua SPBU di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus). &ldquo;Di Jatimbalinus untuk Pertamax Series (Gasoline/Bensin), Pertamax 92 turun dari harga sebelumnya Rp 13.350 menjadi Rp 12.950 per liter berlaku di Jawa Timur, untuk di Bali dan Nusa Tenggara turun menjadi 13.200 dari harga sebelumnya Rp 13.650. Pertamax Green 95 menjadi Rp 13.900 dari harga sebelumnya Rp 14.900 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp 14.400 dari Rp 15.350 per liter,&rdquo; ujar Ahad. Sementara itu, pada sektor Gas Oil (bahan bakar mesin diesel) untuk Dex Series, Dexlite turun harga menjadi Rp 14.550 dari sebelumnya Rp 15.550 per liter, dan Pertamina Dex turun harga menjadi Rp 15.100 dari sebelumnya Rp 16.200 per liter. ***

Pertamina umumkan harga BBM non subdidi turun di awal tahun 2024, Simak Daftar Harga di Wilayah Jatimbalinus.

Pertamina Umumkan Harga BBM Turun di Awal Tahun 2024, Simak Daftar Harga di Wilayah Jatimbalinus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/01/ilustrasi_harga-bbm-pertamina-terbaru-Oktober-2022_c_191396-560x352-1-2712492820.jpeg" alt="Harga BBM Pertamina per 1 Oktober 2023 naik, Pertamax dibanderol Rp 14.000 per liter. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Harga BBM Pertamina per 1 Oktober 2023 naik, Pertamax dibanderol Rp 14.000 per liter. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.Com&mdash;&nbsp;Secara resmi tanggal 1 Oktober 2023 PT Pertamina (Persero) mengumumkan perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis non subsidi. Disebutkan terdapat empat jenis BBM yang mengalami kenaikan harga diantaranya yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Sebagai contoh harga BBM non subsidi Pertamina di DKI Jakarta. Harga BBM Pertamax mulai 1 Oktober Rp 14.000 atau naik dibandingkan periode September sebesar Rp 13.300 per liter Selain itu, Pertamax Turbo juga naik menjadi Rp 16.600 per liter dari sebelumnya Rp 15.900 per liter dan untuk harga Dexlite per 1 Oktober 2023 juga naik dari Rp 16.350 per liter menjadi Rp 17.200 per liter. Sedangkan untuk Pertamina DEX juga naik dari Rp 16.900 per liter menjadi Rp 17.900 per liter. Terakhir Pertamax Green 95 dari Rp 15.000 per liter menjadi Rp 16.000 per liter. Dikutip melalui situs resmi PT Pertamina (Persero) tertulis &ldquo;Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum&rdquo;. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013033610/harga-bbm-shell-naik-per-1-oktober-2023-jenis-super-jadi-rp-15380-per-liter">Harga BBM Shell Naik Per 1 Oktober 2023, Jenis Super jadi Rp 15.380 Per Liter</a> Berikut adalah daftar harga terbaru BBM Pertamina di seluruh SPBU pada 1 Oktober 2023: 1.&nbsp;DKI Jakarta Pertalite: Rp 10.000 per liter Pertamax: Rp 14.000 per liter Pertamax Turbo: Rp 16.600 per liter Dexlite: 17.200 per liter Pertamina Dex: Rp 17.900 per liter Pertamax Green 95: Rp 16.000 per liter 2. Aceh Pertalite: Rp 10.000 per liter Pertamax: Rp 14.000 per liter Pertamax Turbo: Rp 16.600 per liter Dexlite: Rp 17.200 per liter Pertamina Dex: Rp 17.900 per liter Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013033472/harga-bbm-pertamina-terbaru-per-1-oktober-2023-pertamax-naik-jadi-rp-14000-per-liter">Harga BBM Pertamina Terbaru Per 1 Oktober 2023, Pertamax Naik jadi Rp 14.000 Per Liter</a> 3. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung Pertalite: Rp 10.000 per liter Pertamax: Rp 14.300 per liter Pertamax Turbo: Rp 16.950 per liter Dexlite: Rp 17.550 per liter Pertamina Dex: Rp 18.250 per liter 3. Prov Riau, Kep Riau Pertalite: Rp 10.000 per liter Pertamax: Rp 14.600 per liter Pertamax Turbo: Rp 17.300 per liter Dexlite: Rp 17.900 per liter Pertamina Dex: Rp 18.600 per liter 4. Batam Pertalite: Rp 10.000 per liter Pertamax: Rp 13.400 per liter Pertamax Turbo: Rp 15.600 per liter Dexlite: Rp 16.300 per liter Pertamina Dex: Rp 16.900 per liter Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013032612/rusia-pertimbangkan-kuota-ekspor-bbm-untuk-atasi-kenaikan-harga">Rusia pertimbangkan Kuota Ekspor BBM Untuk Atasi Kenaikan Harga</a> 5. Jambi Pertalite: Rp 10.000 per liter Pertamax: Rp 14.300 per liter Pertamax Turbo: Rp 16.950 per liter Dexlite: Rp 17.550 per liter Pertamina Dex: Rp 18.250 per liter &nbsp;6.&nbsp;Bengkulu Pertalite: Rp 10.000 per liter Pertamax: Rp 14.600 per liter Pertamax Turbo: Rp 17.300 per liter Dexlite: Rp 17.900 per liter&nbsp; Pertamina Dex: Rp 18.600 per liter &nbsp;7.&nbsp;Bangka Belitung Pertalite: Rp 10.000 per liter Pertamax: Rp 14.300 per liter Pertamax Turbo: Rp 16.950 per liter Dexlite: Rp 17.550 per liter Pertamina Dex: Rp 18.250 per liter Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013031626/harga-minyak-dunia-terus-bergerak-naik-bbm-bisa-jadi-tambah-mahal-pemerintah-perlu-edukasi-masyarakat">Harga Minyak Dunia Terus Bergerak Naik, BBM Bisa jadi Tambah Mahal, Pemerintah Perlu Edukasi Masyarakat</a> 8. Banten Pertalite: Rp 10.000 per liter Pertamax: Rp 14.000 per liter Pertamax Turbo: Rp 16.600 per liter Dexlite: 17.200 per liter Pertamina Dex: Rp 17.900 per liter&nbsp; 9.&nbsp;Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta Pertalite: Rp 10.000 per liter Pertamax: Rp 14.000 per liter Pertamax Turbo: Rp 16.600 per liter Dexlite: 17.200 per liter Pertamina Dex: Rp 17.900 per liter 10.&nbsp;Bali Pertalite: Rp 10.000 per liter Pertamax: Rp 14.000 per liter Pertamax Turbo: Rp 16.600 per liter Dexlite: 17.200 per liter Pertamina Dex: Rp 17.900 per liter&nbsp; 11.&nbsp;Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur Pertalite: Rp 10.000 per liter Pertamax: Rp 14.000 per liter Pertamax Turbo: Rp 16.600 per liter Dexlite: 17.200 per liter Pertamina Dex: Rp 17.900 per liter 12. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara Pertalite: Rp 10.000 per liter Pertamax: Rp 14.300 per liter Pertamax Turbo: Rp 16.950 per liter Dexlite: Rp 17.550 per liter Pertamina Dex: Rp 18.250 per liter 13.&nbsp;Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat Pertalite: Rp 10.000 per liter Pertamax: Rp 14.300 per liter Pertamax Turbo: Rp 16.950 per liter Dexlite: Rp 17.550 per liter Pertamina Dex: Rp 18.250 per liter 14. Gorontalo Pertalite: Rp 10.000 per liter Pertamax: Rp 14.300 per liter Pertamax Turbo: Rp 16.950 per liter Dexlite: Rp 17.550 per liter Pertamina Dex: Rp 18.250 per liter 15. Maluku, Maluku Utara Pertalite: Rp 10.000 per liter Pertamax: Rp 14.300 per liter Pertamax Turbo: - Dexlite: Rp 17.550 per liter Pertamina Dex: - 16. Papua Pertalite: Rp 10.000 per liter Pertamax: Rp 14.300 per liter Pertamax Turbo: Rp 16.950 per liter Dexlite: Rp 17.550 per liter Pertamina Dex: - 17. Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Tengah Pertalite: Rp 10.000 per liter Pertamax: Rp 14.300 per liter Pertamax Turbo: - Dexlite: Rp 17.550 per liter Pertamina Dex: - 18. Papua Barat Daya Pertalite: Rp 10.000 per liter Pertamax: Rp 14.300 per liter Pertamax Turbo: - Dexlite: Rp 17.550 per liter Pertamina Dex: Rp 18.250 per liter &nbsp; ***

BBM non subsido naik, berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina di seluruh SPBU pada 1 Oktober 2023.

Resmi! PT Pertamina Persero Umumkan 1 Oktober BBM Nonsubsisi Naik, Berikut Daftar Harga Lengkapnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/BBM-Non-Subsidi-Naik-Salman-Toyibi-3.jpg" alt="Petugas mengisi bahan bakar di SPBU Kuningan, Jakarta, Minggu (10/7/2022). PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga tiga jenis produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Harga BBM yang naik yaitu Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Pertama" width="100%">
<figcaption>Petugas mengisi bahan bakar di SPBU Kuningan, Jakarta, Minggu (10/7/2022). PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga tiga jenis produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Harga BBM yang naik yaitu Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Pertama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga eceran BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex resmi turun harga di seluruh Indonesia, hari ini, Kamis (1/9).  Mengutip laman resmi PT Pertamina (Persero), penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dilakukan sebagai implementasi dari Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020.  Aturan itu mengatur soal Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Berikut ini harga terbaru Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex yang turun harga per 1 September 2022.  &nbsp;  Nanggroe Aceh Darussalam  Pertamax Turbo 15.900  Dexlite 17.100  Dex 17.400  &nbsp;  Sumatera Utara dan Sumatera Barat  Pertamax Turbo 16.250  Dexlite 17.450  Dex 17.750  &nbsp;  Riau, Kepulauan Riau, Kota Batam (FTZ), Bengkulu  Pertamax Turbo 16.600  Dexlite 17.800  Dex 18.100  &nbsp;  Sumatera Selatan, Jambi, Bangka-Belitung, Lampung  Pertamax Turbo 16.250  Dexlite 17.450  Dex 17.750  &nbsp;  DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat  Pertamax Turbo 15.900  Dexlite 17.100  Dex 17.400  &nbsp;  Nusa Tenggara Timur  Pertamax Turbo 15.900  Dexlite 17.100  Dex 17.400  NPSO Surya 17.000  &nbsp;  Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara          , Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara      Pertamax Turbo 16.250  Dexlite 17.450  Dex 17.750  &nbsp;  Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara  Dexlite 17.450  &nbsp;  Papua   Pertamax Turbo 16.250  Dexlite 17.450  &nbsp;  Papua Barat    Dexlite 17.450  Pertamina Dex 17.750  &nbsp;

BBM Non Subsidi Turun Harga, Ini Harga Terbarunya per 1 September

non subsidi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#non subsidi

Berita Terkini

Pemerintah Sebut Kelangkaan BBM di SPBU Swasta Imbas Pergeseran Konsumsi dari BBM Subsidi ke Non Subsidi

Jawab Tingginya Kebutuhan Peruhaman, BTN Dukung Peluncuran Perumahan Non-Subsidi di Kawasan Sentul

Anggota DPR Sebut Harga BBM Non Subsidi Layak Naik agar Tak Membebani APBN

Pertamina Umumkan Harga BBM Turun di Awal Tahun 2024, Simak Daftar Harga di Wilayah Jatimbalinus

Resmi! PT Pertamina Persero Umumkan 1 Oktober BBM Nonsubsisi Naik, Berikut Daftar Harga Lengkapnya!

BBM Non Subsidi Turun Harga, Ini Harga Terbarunya per 1 September

Download Aplikasi JawaPos.com