<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/partai-ummat-amien-rais.jpg" alt="SAH: Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>SAH: Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure>JawaPos.com – KPU RI akhirnya memutuskan Partai Ummat menjadi peserta Pemilu 2024. Keputusan itu dikeluarkan setelah partai tersebut dinyatakan memenuhi syarat dalam proses verifikasi faktual (verfak) ulang di NTT dan Sulawesi Utara (Sulut). "Menetapkan Partai Ummat sebagai parpol peserta Pemilu 2024," terang Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam pleno rekapitulasi nasional hasil verifikasi dan penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di kantor KPU kemarin (30/12). Lolosnya partai besutan Amien Rais itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) KPU RI 551/2022 tentang Penetapan Parpol Pemilu DPR, DPRD dan Parpol Pemilu DPR dan DPRD Lokal Aceh Tahun 2024. Keputusan itu menggantikan penetapan sebelumnya, yakni SK Nomor 518/2022. "Sehingga parpol peserta pemilu menjadi 18 partai," terang Hasyim. Partai Ummat dinyatakan memenuhi syarat di NTT, yaitu di 19 kabupaten/kota dari syarat minimal 17 wilayah. Sedangkan di Sulawesi Utara, Partai Ummat memenuhi syarat di 11 kabupaten/kota dari syarat minimal 11 wilayah. Setelah dinyatakan lolos peserta pemilu, Partai Ummat langsung mendapatkan nomor urut. "Kalau dibaca urutannya, pemilu tahun 2024, nomornya 24. Jadi, setiap peristiwa kita harus ambil hikmahnya," tutur Hasyim. Nomor urut tersebut bukan berdasar pengundian. Sebab, KPU telah menetapkan nomor urut 1 sampai 23 pada pleno sebelumnya. Nomor 1 sampai 17 diberikan kepada parpol nasional, sedangkan nomor urut 18 sampai 23 diberikan kepada parpol lokal Aceh. Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menyampaikan terima kasih kepada KPU dan Bawaslu yang telah bertindak secara proporsional dan bijaksana. "Dalam menangani permasalahan yang dialami Partai Ummat," kata Ridho Rahmadi setelah penetapan. Amien selaku ketua Majelis Syura Partai Ummat menegaskan bahwa partainya tidak mencari musuh atau lawan dalam Pemilu 2024. Sebaliknya, Partai Ummat mencari sebanyak mungkin teman yang memiliki perspektif perjuangan yang sama. Yaitu, perjuangan yang didasari Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam menghadapi pemilu, Partai Ummat akan berusaha meraih sebanyak mungkin suara demi lolos ke Senayan. Terkait koalisi dan calon presiden yang akan diusung, Amien menyatakan bahwa hal itu terlalu dini untuk disampaikan. "Too early, terlalu pagi. Kita belum ada rapat-rapat. Insya Allah dalam dua sampai tiga bulan ya," ucap Amien Rais.

Lolos Pemilu 2024, Partai Ummat Dapat Nomor Urut 24

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Pengundian-Nomor-Urut-Parpol-Peserta-Pemilu-2024-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Para pimpinan partai Politik saat menghadifi acara pengundian nomor urut partai politik di gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Rabu (14/12/2022). KPU resmi mengumumkan no urut partai politik. Sebanyak 17 partai nasional dan enam partai lokal Aceh yan" width="100%">
<figcaption>Para pimpinan partai Politik saat menghadifi acara pengundian nomor urut partai politik di gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Rabu (14/12/2022). KPU resmi mengumumkan no urut partai politik. Sebanyak 17 partai nasional dan enam partai lokal Aceh yan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bakal diikuti 23 partai politik. Terdiri atas 17 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Kepastian itu didapat berdasar keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam rapat pleno rekapitulasi nasional dan penetapan parpol peserta Pemilu 2024 di Jakarta kemarin (14/12).  Di antara 18 partai nasional yang mengikuti verifikasi faktual, praktis hanya Partai Ummat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Adapun 17 lainnya yang ditetapkan dinyatakan memenuhi syarat alias MS.  Dengan penetapan 17 parpol tersebut, peserta Pemilu 2024 mengalami peningkatan satu partai dibandingkan Pemilu 2019 yang diikuti 16 partai. Selain itu, ada tiga partai pendatang baru yang akan meningkatkan persaingan.  Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengakui bahwa persaingan akan ketat dengan penetapan parpol peserta Pemilu 2024 tersebut. Namun, pihaknya tidak gentar. ”Persaingan pasti ketat, kita tahu. Harus pinter-pinter mendekati hati rakyat,” ujar politikus yang karib disapa Cak Imin itu.  Muhaimin optimistis PKB masih bisa meraih target 100 kursi DPR RI. Salah satu alasannya, PKB memiliki basis konstituen yang loyal. Kemudian, partainya juga memiliki pengurus muda yang besar. ”Bisa jadi andalan PKB,” tegasnya.  Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryanto mengatakan, banyaknya partai tentu menjadi perhatian. Namun, sebagai ketua pemenangan, sosok yang akrab disapa Pacul tersebut mengaku tidak boleh khawatir. Jika dipersiapkan maksimal, tegas dia, partainya tetap bisa mendapat hasil terbaik. ”Lebih berat atau tidak, tergantung persiapan nanti,” tuturnya.  Di Pemilu 2024 PDIP mencanangkan target besar, yakni memenangi pemilu untuk kali ketiga secara beruntun atau hat-trick. ”Itu target yang dicanangkan ketua umum,” ungkapnya.  Meski begitu, kata Bambang Pacul, PDIP enggan takabur. Dia menganalogikan pertandingan di Piala Dunia 2022. Partai besar bisa saja tumbang oleh partai kecil. Untuk itu, jajarannya harus mempersiapkan diri sebaik mungkin.  Sekjen PAN Eddy Soeparno menyatakan, ketatnya persaingan tidak membuat risau. Sebaliknya, menurut dia, banyaknya parpol menunjukkan banyaknya pihak yang ingin bertarung dalam suasana demokrasi. Terkait potensi menggerus suara partainya, Eddy menegaskan bahwa pihaknya siap bersaing. ”Jumlah partai itu tentu tidak memengaruhi target kita (baca: PAN, Red),” ujarnya.  PAN menargetkan suara 12 persen demi meraih 65 kursi DPR RI. Eddy menambahkan, PAN akan menyiapkan strategi pemenangan. Salah satunya dengan memperbanyak caleg unggulan yang kelak akan mendongkrak suara partai.  Sementara itu, meski kian ketat, Plt Ketua Umum PPP Mardiono percaya partainya bisa bersaing. Dia berharap 2024 bisa menjadi titik balik bagi PPP kembali naik setelah sempat mengalami tren menurun. ”PPP lahir bersama partai besar lain. Bersama PDIP dan Golkar,” ujarnya.  Nama besar PPP, lanjut Mardiono, menjadi modal penting. Karena sudah dikenal masyarakat luas. Dengan begitu, yang diperlukan tinggal meyakinkan kembali pemilih. ”Kader-kader kita (PPP) terus bekerja untuk sosialisasi,” jelasnya.  Undian Nomor Urut  Seusai penetapan peserta pemilu, tadi malam 17 parpol langsung mengikuti pengundian nomor urut. Sebagaimana ketentuan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022, pengundian dilakukan dengan dua mekanisme. Sembilan partai di parlemen diberi hak menggunakan nomor lama. Dari sembilan partai tersebut, hanya PPP yang memilih diundi ulang. Lainnya tetap menggunakan nomor lama.  Gerindra termasuk partai yang menggunakan nomor lama, yakni 2. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Gerindra memilih menggunakan nomor urut yang lama untuk memudahkan sosialisasi. ”Karena kita akan lebih mudah melakukan sosialisasi dan juga dalam soal atribut,” ujarnya.  Dengan tidak adanya perubahan nomor, atribut atau alat peraga kampanye yang lama masih bisa digunakan kembali. Sehingga lebih efisien.  Sementara itu, PPP menjadi satu-satunya partai parlemen yang melakukan undian ulang. Hasilnya, PPP yang sebelumnya bernomor urut 10 kini mendapat nomor 17. Mardiono beralasan, keputusan mengundi nomor baru dipilih untuk memberikan nuansa baru. ”Kita nanti memperkenalkan kepada rakyat, kepada konstituen, untuk bisa kembali membuat PPP yang baru,” ungkapnya.  Pada 2024 PPP berharap bisa mendapat perolehan suara lebih baik. Jika pada Pemilu 2019 hanya meraih sekitar 4 persen suara, pada 2024 diharapkan bisa mencapai 6–7 persen.  Di sisi lain, satu-satunya partai yang gagal dalam verifikasi faktual, Partai Ummat, menyatakan akan menyiapkan gugatan. Ummat dinyatakan TMS karena gagal memenuhi syarat di dua provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut).  Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu syarat partai ikut pemilu adalah memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75 persen kepengurusan di kabupaten/kota, dan 50 persen kepengurusan di tingkat kecamatan. Selain itu, di setiap kabupaten/kota harus punya keanggotaan minimum 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk.  Syarat tersebut gagal dipenuhi Partai Ummat di NTT dan Sulut. Di NTT, dari batas minimal kepengurusan dan keanggotaan di 17 kabupaten/kota yang harus dimiliki, Ummat hanya memenuhi di 12 daerah. Sementara di Sulut, dari minimal 11 kabupaten/kota, Ummat hanya memenuhi di satu daerah.  Atas hasil tersebut, Partai Ummat mengajukan keberatan. Wakil Ketua Umum Partai Ummat Nazaruddin mengatakan, keberatan diajukan karena data di NTT dan Sulut yang diputuskan KPU dinilai tidak sesuai.  Di Sulut, misalnya, yang banyak dinyatakan TMS, pihaknya menemukan adanya indikasi manipulasi. ”Manipulasi dalam artian data keanggotaan dari partai kami itu kemudian diberikan ke partai yang lain,” ungkapnya.  Selain manipulasi, Nazaruddin menuding KPU memberikan perlakuan berbeda. Misalnya, video rekaman untuk bukti verifikasi keanggotaan banyak ditolak. Padahal, mekanisme video diperbolehkan dan dipraktikkan partai lain.  Terkait langkah selanjutnya, sebut Nazaruddin, pihaknya tidak patah arang. Rencananya, Ummat menempuh langkah hukum dengan mengajukan sengketa. ”Kita (Ummat, Red) akan menempuh mekanisme yang ada dengan mengajukan gugatan ke Bawaslu,” tegasnya.  Tidak ada keterangan yang diberikan secara khusus oleh komisioner KPU dalam rapat pleno kemarin selain penetapan peserta Pemilu 2024. Mereka memilih tidak berkomentar. Termasuk soal dugaan adanya manipulasi dalam proses verifikasi faktual.

23 Partai Peserta Pemilu 2024, 8 Parpol Parlemen Pilih Nomor Urut Lama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pengundian nomor urut peserta Pemilu 2024. Partai politik (parpol) yang sudah mengikuti Pemilu 2019 dan duduk di parlemen tidak mengikuti pengundian nomor urut peserta Pemilu.  Sejumlah elite politik dari 17 parpol nasional dan enam partai lokal Aceh hadir dalam pengundian nomor urut peserta Pemilu di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (14/12). Pengundian tersebut dipimpin oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.  "Demikian rapat peleno terbuka parpol peserta Pemilu 2024," kata Hasyim.  Berikut parpol peserta Pemilu 2024 beserta nomor urutnya:  1. PKB 2. Gerindra 3. PDIP 4. Golkar 5. NasDem 6. Partai Buruh 7. Partai Gelora 8. PKS 9. PKN 10. Hanura 11. Partai Garuda 12. PAN 13. Partai Bulan Bintang 14. Partai Demokrat 15. PSI 16. Perindo 17. PPP  Partai lokal Aceh beserta nomor urutnya:  18. Partai Nangroe Aceh 19. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa 20. Partai Darul Aceh 21. Partai Aceh 22. Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh 23. Partai Solidaritas Independen Rakyat (SIRA) Indonesia.  KPU RI sebelumnya mengumumkan 17 parpol dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan faktual. Sebanyak 17 parpol yang lolos itu terdiri dari sembilan partai parlemen dan delapan partai nonparlemen.  "Menetapkan 17 partai politik memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum," ucap Hasyim Asy'ari saat rapat pleno rekapitulasi nasional hasil verifikasi partai politik dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024.  Meski demikian, terdapat satu parpol yang tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 yakni Partai Ummat. Partai besutan Amien Rais tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Resmi! Ini 17 Parpol Peserta Pemilu dan Nomor Urutnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/ARSUL.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani berharap penentuan nomor urut partai politik (Parpol) peserta Pemilu melalui mekanisme pengundian.  "Paling tidak hak asas persamaan sebagai peserta terpenuhi, baik partai lama maupun partai baru," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.  Arsul juga menjelaskan, kecenderungan dari PPP lebih berharap nomor urut tersebut diundi. Tetapi kata dia, jika mayoritas partai tidak menginginkan diundi, PPP tidak mempersoalkannya.  Hal itu disampaikan Arsul saat ditanyakan terkait ketentuan nomor urut partai politik (parpol) peserta Pemilu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tertanggal 12 Desember 2022.  Perppu tersebut salah satunya memuat perubahan materi dalam Pasal 179 ayat (3) tentang nomor urut partai politik yang memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara secara nasional untuk Pemilu anggota DPR pada 2019 dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu.  Partai politik tersebut dapat menggunakan nomor urut yang sama pada Pemilu 2019 atau mengikuti penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu yang dilakukan secara undi dalam sidang pleno terbuka KPU.  Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa ketentuan terkait nomor urut papol dalam Perppu Pemilu sudah adil.  Menurut dia, ketentuan parpol peserta Pemilu 2019 dapat menggunakan nomor urut yang sama pada Pemilu 2024 memiliki kelebihan karena dapat menghemat biaya logistik pemilu, khususnya terkait alat peraga kampanye pemilu.  “Saya kira, substansinya supaya irit logistik pemilu. Barang yang sudah terlanjur nomor lama dipakai ulang,” katanya.

Berbeda dengan PKB, PPP Ngotot Nomor Urut Parpol Diundi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/ARSUL-SANI-JAWA-POS.jpg" alt="Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan, pihaknya tetap ingin melakukan pengundian untuk mendapatkan nomor urut partai politik (parpol) peserta Pemilu. Arsul tak setuju, parpol menggunakan nomor urut yang lama dalam mengikuti Pemilu 2024.  "Kalau ditanya PPP seperti apa? Bagi kami, sistem yang berjalan selama ini dimana setiap pemilu itu kita undi, itu masih yang terbaik," kata Arul kepada wartawan, Kamis (17/11).  Menurut Arsul, jika nomor urut partai politik tidak diubah pada Pemilu 2024, partai di luar parlemen dan partai baru yang mengikuti pesta demokrasi akan merasa haknya dirugikan. Karena tidak mendapatkan nomor yang disukai.  "Khawatir kalau itu disetujui, partai yang diluar parlemen, apalagi partai yang tadi memenuhi syarat untuk ikut Pemilu di ferivikasi faktual juga nanti merasa dalam tanda kutip terkurangi haknya. Karena tidak untuk mendapatkan nomor yang mereka sukai," ucap Arsul.  Sebelumnya, usulan mempermanenkan nomor urut partai politik datang dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurut Megawati, perubahan nomor urut membebani partai dalam persiapan alat peraga kampanye.  "Jadi dari pihak PDIP, kami mengusulkan kepada KPU untuk melihat kembali, tapi pengalaman dua kali pemilu sebenarnya yang namanya tanda gambar itu, nomor itu sebenarnya saya katakan kepada Bapak Presiden dan Ketua KPU dan Bawaslu bahwa itu terlalu menjadi beban bagi partai," ucap Megawati di Seoul, Korea Selatan, Jumat (16/9) lalu.  "Karena secara teknis itu kan harus ganti lagi dengan bendera atau alat peraga yang begitu banyak, sehingga bagi kami itulah yang saya sampaikan," sambungnya.  Megawati menyatakan, sudah mengusulkan hal itu ke KPU dan Bawaslu. Menurutnya, KPU memahami makna usulan tersebut.  "Saya tentu sebagai partai saya bilang boleh saja dong mengusulkan. Nanti kalau partai lain saya belum tahu, tapi ini prinsip saya lihat KPU sangat bisa mengerti dan berkeinginan seperti itu. Jadi saya bilang yang pemilu lalu itu sudah tarik nomor itulah nomornya," pungkasnya.

PPP Tetap Ingin Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Diundi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/dituduh-ancam-miryam-anak-buah-prabowo-tantang-pembuktian-di-persidangan-e-ktp_m_120018.jpeg" alt="Desmond Mahesa" width="100%">
<figcaption>Desmond Mahesa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menanggapi usulan Ketua Umum PDI Perjuangan, agar nomor urut partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 tidak diubah. Desmond mempertanyakan maksud dan tujuan dari pernyataan yang disampaikan Megawati tersebut.  "Bu Mega itu berpendapat mungkin hasil konsultasi dengan dukun ya? Ya, karena nomor 3 (nomor PDIP di Pemilu 2019) bagus, beliau sampaikan sesuai dengan pesan dukun kan," kata Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).  Wakil Ketua Komisi III DPR RI lantas berkelakar, pihaknya juga akan bertanya kepada dukun ihwal nomor keberuntungan Partai Gerindra di Pemilu 2024.  "Ya kita bertanya pada dukun, Bu Mega pada dukun, Gerindra juga dengan dukunnya," ucap Desmond.  Meski demikian, Desmond meminta partai politik (parpol) untuk mengikuti aturan main yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu.  "Kita lihat ya, kan belum jelas pendapat pemerintah. Wawancara saja Kemenkumham, apa maunya pemerintah, nanti kita akan diskusikan apakah sesuai dengan nomor urut atau diundi lagi," tegas Desmond.  Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan, pernah mengusulkan kepada lembaga penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU agar nomor partai politik peserta Pemilu tak diubah.  “Jadi dari pihak PDI Perjuangan, kami mengusulkan kepada KPU untuk melihat kembali, karena ini mengikat dengan masalah perundangan, tapi pengalaman dua kali Pemilu, sebenarnya yang namanya tanda gambar itu, nomer itu, sebenarnya saya katakan kepada bapak presiden, ketua KPU dan Bawaslu, bahwa itu terlalu menjadi beban bagi partai. Kan secara teknis, itu kan harus ganti lagi dengan bendera atau alat peraga yang begitu banyak,” ungkap Megawati, Jumat (16/9).  “Saya tentu sebagai partai, saya bilang boleh saja dong mengusulkan, nanti kalau partai lain saya belum tahu, tapi ini prinsip,” sambungnya.  Menurut Megawati, PDIP yang pada Pemilu 2019 lalu mendapat nomor 3, akan terus memakainya. Sementara, partai baru lolos verifikasi, bisa mendapat nomor lain yang belum menjadi nomor parpol.  “Sehingga dengan demikian, suatu saat ke depannya nomer itu kepegang terus. Tentunya dari sisi pendidikan pembelajaran kepada rakyat, rakyat itu kan nantinya sudah pasti bertanya-tanya. Usulan ini kan kalau saya lihat ini prinsip sangat bisa dimengerti,” papar Megawati.  Megawati mengatakan, jika usulannya itu diterima dan diterapkan, akan membantu parpol untuk tidak melakukan pemborosan. Karena, alat peraga dan spanduk lama masih bisa digunakan.  “Belum tentu mau ya itu. Saya nggak tahu. Tapi dari sisi kami, kami merasa itu bahan yang tidak terpakai lagi. Karena gambarnya sama, nomernya yang berbeda,” pungkas Megawati.

Desmond: Bu Mega itu Berpendapat Hasil Konsultasi dengan Dukun ya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/MEGAWATI-NAPAK-TILAS-RATUKALIMANYAT-FEDRIK-TARIGAN-3.jpg" alt="Megawati Soekarnoputri di acara Napak Tilas Ratu Kalinyamat Pahlawan Maritim Nusantara yang digelar TNI Angkatan Laut di geladak KRI Dewaruci, Jakarta, Kamis (11/8/2022). Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyatakan dukungannya agar Ratu Kalinyama" width="100%">
<figcaption>Megawati Soekarnoputri di acara Napak Tilas Ratu Kalinyamat Pahlawan Maritim Nusantara yang digelar TNI Angkatan Laut di geladak KRI Dewaruci, Jakarta, Kamis (11/8/2022). Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyatakan dukungannya agar Ratu Kalinyama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengusulkan agar nomor urut partai politik (parpol) peserta pemilu tidak diubah. Perubahan dinilai justru akan membebani partai.  Usulan tersebut sudah disampaikan langsung kepada para petinggi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Presiden Joko Widodo pada 7 September lalu.  Saat pelantikan Abdullah Azwar Anas sebagai menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.  Menurut Megawati, KPU perlu melihat kembali aturan penetapan nomor urut parpol karena hal itu berkaitan dengan perundang-undangan. ”Berdasar pengalaman dua kali pemilu, nomor urut dan tanda gambar itu sebenarnya menjadi beban bagi partai,” kata dia melalui keterangan resmi kemarin (17/9).  Jika nomor urut diubah pada Pemilu 2024, partai akan mengubah banyak hal. Mulai bendera hingga alat peraga yang jumlahnya sangat banyak. Hal itu membutuhkan banyak biaya dan membebani partai.  Sebagai ketua umum partai, Megawati mempunyai hak untuk mengusulkan itu. Apabila tidak ada perubahan pada nomor urut, partai tidak perlu terlalu repot. ”Itu usul saya. Kalau partai lain, saya tidak tahu. Ini prinsip,” ujar Megawati.  Menurut dia, KPU sangat mengerti dan memahami bagaimana melaksanakan usulan tersebut. Partai baru yang lolos verifikasi bisa mendapat nomor lain yang belum menjadi nomor parpol yang pernah menjadi peserta pemilu.  Sementara itu, PKB dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu. Wakil Ketua Umum DPP PKB Bidang Pemenangan Pemilu Jazilul Fawaid menyatakan, KPU memang belum mengumumkan seluruh peserta Pemilu 2024. Namun, per 15 September 2022, PKB sudah dinyatakan sebagai satu-satunya parpol yang lengkap syarat administrasinya sebagai peserta Pemilu 2024 di antara 24 parpol calon peserta pemilu.  Menurut Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid, lolosnya PKB sebagai peserta pemilu akan menjadi pemacu semangat para kader di semua lapisan. ”Untuk terus bekerja semaksimal mungkin memenangi Pemilu 2024,” ujarnya saat membuka Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) III dan Rapat Koordinasi Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kota Kupang kemarin.  Wakil ketua MPR itu optimistis target PKB untuk meraih 100 kursi DPR bisa tercapai pada pemilu mendatang. ”Saat ini kita punya 58 kursi DPR. Dua di antaranya dari NTT. Insya Allah jika kita semua bekerja keras dan cerdas, 100 kursi DPR bukan hal yang mustahil,” tegasnya.

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Berubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/MEGAWATI-NAPAK-TILAS-RATUKALIMANYAT-FEDRIK-TARIGAN-2.jpg" alt="Megawati Soekarnoputri di acara Napak Tilas Ratu Kalinyamat Pahlawan Maritim Nusantara yang digelar TNI Angkatan Laut di geladak KRI Dewaruci, Jakarta, Kamis (11/8/2022). Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyatakan dukungannya agar Ratu Kalinyama" width="100%">
<figcaption>Megawati Soekarnoputri di acara Napak Tilas Ratu Kalinyamat Pahlawan Maritim Nusantara yang digelar TNI Angkatan Laut di geladak KRI Dewaruci, Jakarta, Kamis (11/8/2022). Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyatakan dukungannya agar Ratu Kalinyama</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan dirinya pernah mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar nomor partai politik peserta Pemilu 2024 tetap sama dengan Pemilu 2019.  ’’Sebagai pimpinan partai, saya bilang boleh saja dong mengusulkan, nanti kalau partai lain saya belum tahu, tapi ini prinsip,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (16/9).  Megawati mengatakan PDIP menyampaikan usulan itu kepada KPU dan Presiden Jokowi di acara pelantikan Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. ’’Kami mengusulkan kepada KPU untuk melihat kembali, karena ini mengikat dengan masalah perundangan," ujarnya.  Dia mengatakan, berdasarkan pengalaman pada dua kali pemilu, pergantian nomor urut menjadi beban bagi partai meskipun tanda gambar tetap sama. "Kan secara teknis, itu kan harus ganti lagi dengan bendera atau alat peraga yang begitu banyak,” katanya.  Megawati mengatakan, dia melihat KPU sangat bisa mengerti dan memahami keinginan itu. Jadi, misalnya, PDIP yang pada pemilu lalu mendapat nomor 3, akan terus menggunakan nomor tersebut.  Sementara partai baru dan lolos verifikasi, bisa mendapat nomor lain yang belum menjadi nomor parpol yang sudah pernah jadi peserta pemilu. Dia mengatakan jika usulan ini diterima dan diterapkan, parpol akan terbantu melakukan penghematan karena alat peraga dan spanduk lama masih bisa digunakan. ’’Tapi dari sisi kami, kami merasa itu bahan yang tidak terpakai lagi. Karena gambarnya sama, nomornya yang berbeda,” kata dia. (*)

Megawati Usulkan Nomor Urut Parpol pada Pemilu Tetap Sama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usai-temui-jokowi-ulama-sumut-silaturahim-ke-cak-imin_m_193887.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Muhaimin Iskandar di DPP PKB, Selasa (6/3)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Muhaimin Iskandar di DPP PKB, Selasa (6/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi), puluhan ulama dari Padang Lawas, Sumatera Utara (Sumut) bersilaturahim dengan Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Pertemuan dengan Cak Imin-sapaannya- berlangsung di Kantor DPP PKB, Selasa (6/3) sore. Dalam kesempatan tersebut, para ulama Sumut menegaskan bahwa dihadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mereka mengutarakan keinginan dan sekaligus harapan, agar dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi memilih pendamping orang yang mencintai ulama, pondok pesantren dan ahlusunah waljamaah (aswaja). "Kami sangat berharap dan mendoakan Pak Muhaimin dapat mendampingi Jokowi. Karena semua yang kita inginkan ada pada diri Pak Muhaimin," ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang Sidempuan, KH Zulfan Hasibuan, Selasa (6/3). Menurut KH Zulfan, dia bersama para ulama lainnya sengaja menunda kepulangan ke Sumut karena memang ingin bertemu saudara seperjuangan, yakni Cak Imin. Dia bersyukur Panglima Santri Nusantara menyediakan waktu untuk bertemu. "Terimakasih telah menerima kehadiran kami dari Tapanuli Selatan. Kami memang sengaja datang untuk menemui saudarak kami tercinta, Pak Muhaimin. Alhamdulilah, semua terwujud," ucapnya. Pernyataan KH Zulfan diamini pimpinan Pondok Pesantren Syekh Muhammad Dahlan Sibuhuan, Padang Lawas, KH Safaruddin Hasibuan. Menurutnya, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi tema utama pembicaraan adalah perhatian pemimpin dengan para ulama, serangan terhadap ulama dan pondok pesantren. "Namun dalam pertemuan di sini kami ingin khusus berbicara kesempatan saudara kami, Cak Imin untuk mendamping Presiden Jokowi. Karena itu juga lah yang kita sampaikan ke Presiden Jokowi," ucapnya. Sementara itu Cak Imin mengaku bersyukur mendapat kunjungan dari ulama Sumut. Bagi Cak Imin, kunjungan dan silaturahim yang dilakukan ulama merupakan kehormatan sekaligus keberkahan untuk dirinya pribadi maupun Aswaja. "Pertemuan ini membawa semangat tersendiri bagi saya, apalagi para ulama mendoakan dan bersedia membantu saya dalam menjalankan ajaran Islam," katanya. Cak Imin berkata, kehadiran ulama bertemu Presiden Jokowi merupakan suatu hal yang sangat penting. Ulama telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik membantu pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif. "Tugas PKB adalah mengingatkan presiden. Beruntung, PKB memiiki empat kader yang dipercaya menjadi pembantu Presiden Jokowi. Insya Allah, jika lebih banyak kader PKB duduk sebagai menteri maka ulama dan pesantren akan mendapatkan perhatian lebih baik lagi," tandasnya.

Usai Temui Jokowi, Ulama Sumut Silaturahim ke Cak Imin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/partai-nomor-5-9-13-diramal-hoki-di-pemilu-2019-yang-sial-3-dan-4_m_190467.jpeg" alt="Pengundian Nomor Urut parpol Peserta Pemilu di KPU." width="100%">
<figcaption>Pengundian Nomor Urut parpol Peserta Pemilu di KPU.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Keempat belas&nbsp;partai politik peserta pemilu 2019 sudah mendapatakan nomor urutnya masing-masing. Tiap ketua parpol pun mencoba memberikan pernyataan makna di balik angka yang didapatnya dari undian yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).&nbsp; Kira-kira jika berdasarkan peruntungan nomor urut parpol tersebut, bagaimana nasib peruntungan partai-partai itu di pertarungan Pemilu 2019? Ahli Aurametaphysics dan Konsultan Spiritual, Jeng Frolin menerawang sejumlah partai mana saja yang bakal hoki atau ciong (sial, Red) di tahun depan. &nbsp; &ldquo;Pastinya kalau dalam penerawangan nomor urut parpol, pasti ada yang menang banyak atau hoki, ada juga yang ciong atau sial alias kurang beruntung," ungkap Frolin kepada JawaPos.com, Rabu (21/2). Frolin juga menyebutkan sejumlah daftar partai yang hoki berdasarkan nomor urut. Di antaranya Partai NasDem dengan nomor urut 5, Partai Perindo dengan nomor urut 9, dan Partai Hanura dengan nomor urut 13.&nbsp; Partai Nasdem yang memiliki nomor urut 5 diramal akan bisa meraup suara banyak di tahun 2019 hingga peluang ikut mencalonkan presiden atau wakil presiden.&nbsp; Sementara&nbsp;Partai Perindo di nomor urut 9 berpeluang akan masuk ke DPR dan diprediksi bakal ada kadernya yang masuk kabinet di tahun 2019. Begitu pun dengan Hanura yang bernomor 13, justru diramal akan bernasib baik. Di sisi lain, ada partai yang ciong atau kurang beruntung. Di antaranya Partai Golkar dengan nomor urut 4 dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan nomor urut 3.&nbsp; Partai Golkar masih dengan sejumlah masalah dan polemik di dalam internal mereka.&nbsp;Sementara PDIP juga dinilai kurang solid sehingga sulit untuk menggerakkan mesin partai dengan optimal. "Tetapi ini kan menurut penerawangan saya. Kita lihat saja nanti," tutupnya.&nbsp;

Partai Nomor 5, 9, 13 Diramal Hoki di Pemilu 2019, yang Sial 3 dan 4

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nomor urut parpol

Berita Terkini