<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/IMG-20240815-WA0051-2168521508.jpg" alt="Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata (tengah) menyerahkan keputusan meloloskan Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilkada Jakarta 2024. (Tazkia Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata (tengah) menyerahkan keputusan meloloskan Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilkada Jakarta 2024. (Tazkia Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Ketua DPR RI Puan Maharani merespons isu terkait pencatutan KTP Warga Jakarta untuk mendukung bakal pasangan calon independen yang maju di Pilkada Jakarta 2024. Dia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan KPU DKI Jakarta segera mengusut isu tersebut.&nbsp; "Pihak yang terkait tentu saja harus meluruskan kemudian menjelaskan. Kalau memang itu benar, ya sampaikan itu. Kalau itu salah ya sampaikan, kan nanti ada KPU dan KPUD yang memproses," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).&nbsp; Informasi pencatutan itu mencuat dari akun media sosial X Raisa Rifat. Raisa kaget saat didatangi petugas KPU DKI Jakarta yang hendak melakukan verifikasi faktual. Karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya tercantum sebagai pendukung pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Keduanya hendak maju di Pilkada JAkarta 2024 dari jalur independen. Dalam kesempatan itu, Puan mengingatkan agar kontestasi Pilkada Serentak 2024 dijalankan dengan jujur, adil, bebas, dan rahasia.&nbsp; "Ya mengimbau ke seluruh pihak untuk bisa menjalankan Pilkada kedepan itu dengan sebaik-baiknya, jujur, adil, bebas, dan rahasia," terang Puan. Pernyataan itu sejalan dengan pidatonya dalam Sidang Bersama DPR dan DPD RI tahun 2024 pagi tadi. Di Sidang Bersama itu, Puan menekankan proses pemilu tahun 2024 harus menjadi autokritik. "Pelaksanaan Pemilu bagi rakyat adalah pesta demokrasi, di mana rakyat dianggap menjadi penting. Berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pada Pemilu 2024 harus menjadi koreksi diri bagi semua," pungkasnya.

Ketua DPR RI Puan MAharani meminta KPU segera bertindak atas  dugaan pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung Dharma Pongrekun.

KTP Warga Jakarta Dicatut untuk Dukung Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta, Puan Minta KPU Segera Bertindak   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/02/InShot_20240402_114552689-926451942.jpg" alt="Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di rapat Komisi A gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (2/4/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di rapat Komisi A gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (2/4/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta menggandeng Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat dan Banten terkait penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP warga luar Jakarta, dikutip dari ANTARA. <div>"Minggu lalu kita berkoordinasi dengan Bapenda Jawa Barat dan Banten terkait perubahan domisili," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.</div> Budi menuturkan nantinya warga yang berdomisili Jawa Barat dan Banten akan mengurus kelimpahan pajak di daerahnya. <div>Selain itu, diharapkan pemindahan aset di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tidak dikenakan biaya.</div> "Jadi nanti mereka yang mau memindahkan asetnya di Jabodetabek itu tidak dikenakan biaya," katanya. Berdasarkan data yang dikumpulkan, diprediksi ada sebanyak 75 ribu warga Tangerang Selatan yang ber-KTP DKI namun tinggal di daerah itu sudah lima sampai 25 tahun. Sama halnya, dengan 18 ribu warga Depok yang ditemukan ber-KTP DKI. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/014508032/7-destinasi-wisata-menarik-di-lampung-yang-bisa-dikunjungi-saat-mudik-lewat-tol-trans-sumatera">7 Destinasi Wisata Menarik di Lampung yang Bisa Dikunjungi saat Mudik Lewat Tol Trans Sumatera</a> <div>Karena itu, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/7256/SJ tanggal 27 Desember 2021 tentang Pindah Datang Penduduk mengamanatkan bahwa warga yang sudah berdomisili lebih dari setahun harus mengurus kepindahannya.</div> "Jadi apa yang kita jalankan adalah memang dari amanah Undang-undang," katanya. Proses yang berjalan mulai April 2024 secara bertahap ini akan mendata warga dan secara terbuka mereka bisa melihat data tersebut. Warga bisa memberikan keluhan jika ada data tak sesuai. <div>"Mereka yang komplain bisa datang ke kelurahan yang akan dilayani petugas untuk verifikasi dan validasi," ujarnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Warga yang memberikan keluhan akan diberikan dua rekomendasi yakni disarankan membuat surat keterangan surat keterangan pindah.</div> Lalu, jika yang bersangkutan memang masih di daerah akan dipastikan berapa lama dengan diberi waktu kepastian 1x24 jam. "Jadi enggak lama langsung kita diberikan kewenangan oleh Kemendagri untuk langsung mengaktifkan kembali saat itu juga, sehingga tidak perlu memakan waktu yang beroperasi," katanya.

Budi menuturkan nantinya warga yang berdomisili Jawa Barat dan Banten akan mengurus kelimpahan pajak di daerahnya.

DKI Jakarta Gandeng Bapenda Jabar dan Banten Terkait Penonaktifan NIK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/NIK-NPWP-.jpg" alt="Caption: Warga menunjukan KTP di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/4/2022). Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan rencana pemerintah menerapkan tarif Rp1.000 setiap kali akses nomor induk kependud" width="100%">
<figcaption>Caption: Warga menunjukan KTP di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/4/2022). Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan rencana pemerintah menerapkan tarif Rp1.000 setiap kali akses nomor induk kependud</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan bahwa penonaktifan NIK KTP warga DKI Jakarta yang sudah tak berdomisili di Jakarta adalah untuk menekan angka golput saat Pemilu. "Karena mereka yang terdaftar di dalam Pemilu, mereka tentunya nanti adalah warga yang secara de facto dan de joure berada di tempat tinggalnya," katanya dalam Instagram resmi disdukcapildki, Senin (8/5). "Sehingga dekat dengan TPS. Kalau dekat dengan TPS kan mereka tinggal bisa datang secepatnya," imbuh Budi. Selain itu, dengan adanya penonaktifan NIK bagi warga yang sudah tak tinggal lagi di Jakarta, menurutnya secara administratif akan lebih tertib. "Yang kedua kita mempunyai data yang akurat. sehingga dengan data akurat kita bisa merumuskan kebijakan dengan tepat," jelasnya. Alasan lainnya, penonaktifan NIK juga, kata Budi, dapat menghindari potensi kerugian negara lantaran bantuan yang tak tepat sasaran.&nbsp; "Yang keempat, agar bantuan sosial bisa tepat sasaran," pungkasnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan penonaktifan KTP Elektronik bagi penduduk yang sudah tidak tinggal di DKI masih dalam tahap rencana dan pendataan. "Kami sedang melakukan pendataan. Berdasarkan data awal, sebanyak 194.000 data penduduk KTP DKI yang sudah tidak tinggal di Jakarta dan angkanya akan terus berkembang," kata Budi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (3/5). Data ini didapatkan berdasarkan hasil temuan di lapangan dan laporan RT/RW selama beberapa tahun terakhir.&nbsp; "Setelah itu, RT/RW akan memverifikasi kembali hasil pencocokan dan penelitian di lapangan,&rdquo; ucap Budi. (*) &nbsp; Royyan

penonaktifan NIK KTP warga DKI Jakarta yang sudah tak berdomisili di Jakarta adalah untuk menekan angka golput saat Pemilu

Kadisdukcapil DKI Sebut Penonaktifan NIK Untuk Tekan Angka Golput dalam Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230308_140811.jpg" alt="Dirkrimsus Polda Jateng Kombespol Dwi Subagio. I. C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Dirkrimsus Polda Jateng Kombespol Dwi Subagio. I. C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mengungkap produsen kartu SIM seluler yang sudah diaktivasi. Kartu tersebut dijual dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) yang diduga hasil curian. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombespol Dwi Subagio mengatakan, satu pelaku berinisial KA, warga Banyuputih, Kabupaten Batang, ditangkap bersama barang bukti modem pool. Petugas juga menyita ribuan kartu perdana SIM yang sudah dan belum teraktivasi. ”Pelaku ini beroperasi sejak 2020, sudah sekitar tiga ribu kartu perdana dengan NIK milik orang lain yang telah dijual,” kata Dwi Subagio seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, kartu-kartu SIM ilegal itu sudah terjual secara daring di berbagai wilayah di Jawa dan Sumatra. Dalam menjalankan aksinya, tersangka membeli sekitar 32 modem pool yang digunakan sebagai perangkat untuk mengaktivasi kartu perdana dengan menggunakan NIK milik orang lain. ”Dengan puluhan modem tersebut, pelaku mampu mengaktivasi hingga lebih dari 500 kartu perdana,” papar Dwi Subagio. Dia menjelaskan, tersangka membeli ribuan kartu perdana secara daring. Pelaku memperoleh berbagai NIK dari sebuah aplikasi yang saat ini masih ditelusuri produsennya. ”Pelaku mengaku lulusan SMA. Dia mampu memperoleh penghasilan hingga Rp 15 juta per bulan dari berjualan kartu SIM perdana tersebut,” tutur Dwi Subagio. Bersama dengan pelaku, tambah Dwi Subagio, diamankan pula sekitar seribu kartu perdana berbagai jenis yang sudah diaktivasi dan siap diedarkan. Selain itu, terdapat sekitar 4.700 kartu yang belum sempat diaktivasi dengan mencuri data pribadi orang lain itu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Polda Jateng Ungkap Produsen Kartu SIM Seluler Ber-NIK Curian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-06-at-16.11.16.jpg" alt="Roemilah, warga Pandegiling, Tegalsari, Kota Surabaya, sudah tak dapat bantuan permakanan. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Roemilah, warga Pandegiling, Tegalsari, Kota Surabaya, sudah tak dapat bantuan permakanan. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hasil penelusuran dari Kepala Dinas Sosial Surabaya Anna Fajriatin terhadap nomor induk kependudukan (NIK), ternyata nenek Roemilah pernah mendapatkan beberapa bantuan. Di antaranya, bantuan langsung tunai (BLT), minyak goreng, hingga bantuan pangan non tunai (BPNT).  Di sistem dinsos, lanjut Anna, ada foto ketika Roemilah menerima bantuan. Pada 22 Februari 2022, Roemilah menerima uang tunai sejumlah Rp 600 ribu. Kemudian pada 27 November 2022, Roemilah kembali mendapatkan bantuan BBM Rp 1,5 juta.  ”Setelah dicek melalui nomor kartu keluarga (KK) milik nenek Roemilah, kami dapati sampun menerima bantuan," kata Anna saat dikonfirmasi.  Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i mempertanyakan status permakanan untuk Roemilah. Dinsos tidak perlu mencabut bantuan permakanan kepada Roemilah.  ”APBD tidak berkurang tapi malah bantuan permakanan kok berkurang. Coba dipikirkan dulu, ini sudah Februari. Apa masih divalidasi?” kata Imam Syafi’I politikus Nasional Demokrat (Nasdem) itu.  Selain permakanan, lanjut Imam, pemkot perlu mempertimbangkan untuk membantu pembuatan jamban. Sebab, hingga kini, Roemilah masih menumpang untuk buang air besar dan kecil.  ”Sejak Januari tidak dapat makan, nenek Roemilah ini ya menggantungkan dari pemberian orang lain,” tambah Imam yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya itu.  Seperti yang diberitakan sebelumnya, Roemilah tinggal seorang diri di Pandegiling, Tegalsari. Nenek kelahiran 1933 itu tak mendapatkan permakanan dari Pemkot Surabaya sejak Januari 2023. Padahal, sebelumnya, dia menerima permakanan.

Dinsos Klaim Nenek Roemilah Terima Bantuan, Tapi Tidak Permakanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/NIK-NPWP-.jpg" alt="Caption: Warga menunjukan KTP di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/4/2022). Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan rencana pemerintah menerapkan tarif Rp1.000 setiap kali akses nomor induk kependud" width="100%">
<figcaption>Caption: Warga menunjukan KTP di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/4/2022). Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan rencana pemerintah menerapkan tarif Rp1.000 setiap kali akses nomor induk kependud</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau menghapus sebanyak 5.721 nomor induk kependudukan (NIK). Yakni milik orang yang sudah meninggal dunia pada Maret-November.  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kepri Misni mengungkapkan, 5.721 NIK tersebut berasal dari orang yang memiliki KTP dari Kabupaten Bintan 682 orang, Kabupaten Karimun 856 orang, Kabupaten Lingga 518 orang, Kabupaten Kepulauan Anambas 289 orang, Kabupaten Natuna 314 orang, Kota Batam 2.016 orang, dan Tanjungpinang 956 orang.  ”Berdasar bulan dalam data itu, jumlah penduduk Kepri yang meninggal dunia pada Maret sebanyak 45 orang, April 599 orang, Mei 487 orang, Juni 756 orang, Juli 796 orang, Agustus 730 orang, September 816 orang, Oktober 793 orang, dan November sebanyak 699 orang,” terang Misni seperti dilansir dari Antara.  Data penghapusan NIK pada Januari-Februari, kata dia, belum dapat disajikan karena belum masuk dalam sistem penyajian data agregat kependudukan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Hal itu karena SIAK terpusat mulai Maret.  ”Pembersihan data kependudukan tersebut berdasar data yang diperoleh disdukcapil kabupaten dan kota dari akta kematian,” ujar Misni.  Misni menjelaskan, petugas disdukcapil banyak menemukan NIK yang masih aktif milik orang yang sudah meninggal dunia. Permasalahan itu karena anggota keluarga, RT, dan RW, serta petugas pemakaman tidak melaporkan ada warga yang meninggal dunia ke disdukcapil.  ”Kalau tidak dilaporkan, tentu disdukcapil tidak mengetahui. Namun, pada tahun ini, kami sudah menyiapkan buku pokok pemakaman yang wajib diisi petugas pemakaman sehingga dapat mendeteksi warga yang meninggal dunia,” ucap Misni.  Dia menambahkan, perbaikan data kependudukan terus dilakukan petugas dan dilaporkan ke Kemendagri. Pemerintah mempermudah warga mengubah identitas di KTP sesuai dengan kondisi sebenarnya. Misalnya, mengubah tempat tinggal, pekerjaan, dan status perkawinan. Perubahan data tersebut tidak perlu lagi melalui RT atau RW, tetapi dapat langsung ke disdukcapil.  ”Kalau mau pindah, tidak perlu lagi membuat surat pindah dari RT atau RW. Birokrasi itu sudah dipangkas. Warga cukup melaporkan ke disdukcapil sesuai dengan tempat tinggal barunya,” terang Misni.

Kepri Hapus 5.721 NIK Milik Orang yang Sudah Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/NOMOR-1.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengapresiasi inisiatif Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani untuk pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha, yang awalnya harus mempunyai email kini bisa berubah me" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengapresiasi inisiatif Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani untuk pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha, yang awalnya harus mempunyai email kini bisa berubah me</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Syarat pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha, yang awalnya harus mempunyai email kini bisa berubah menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP saja. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, mengatakan perubahan tersebut berasal dari ide Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam sebuah diskusi.  Awalnya untuk mengurus NIB, pelaku usaha wajib memiliki alamat email. Namun atas saran Bupati Ipuk pada Menteri Bahlil, syarat itu berubah dari wajib memiliki email, kini bisa menggunakan NIK, tentu dengan dokumen lainnya. Perubahan ini sangat bermanfaat terutama bagi pelaku usaha skala mikro-kecil.  "Waktu itu kami zoom meeting bersama Bupati Banyuwangi Bu Ipuk Fiestiandani dan kepala daerah lainnya. Beliau menyampaikan tidak semua pelaku usaha mikro-kecil di desa-desa bisa membuat email, tapi semua pelaku usaha pasti punya NIK," kata Bahlil, saat kunjungan kerjanya di Banyuwangi dalam ”Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Banyuwangi”, Kamis (11/8/2022).  "Terutama bagi ibu-ibu pelaku usaha kecil di desa-desa, kesulitan untuk harus membuat alamat email. Karena itu, kami langsung ubah syaratnya tidak lagi pakai email tapi juga bisa pakai NIK. Karena NIB ini sasaran utamanya adalah usaha kecil dan mikro," tambah Bahlil.  Tidak hanya itu, Ipuk juga menyarankan agar aplikasi Elektronik atau Online Single Submission (OSS), yang sebelumnya hanya bisa dibuka di laptop bisa dibuka di smartphone.  "Bupati Ipuk juga menyarankan agar aplikasi OSS bisa pakai handphone, agar memudahkan pelaku usaha. Kami langsung bikin aplikasi yang bisa dipakai di handphone. Terima kasih atas saran-saran Bupati Banyuwangi," jelas Bahlil.  Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut mengapresiasi Banyuwangi, yang melakukan akselerasi dalam pengurusan NIB bagi pelaku UMKM. Menurutnya selama mengunjungi daerah untuk menyerahkan NIB, tidak ada yang seaktif Banyuwangi.  "Saya mengapresiasi langkah Bupati Banyuwangi Bu Ipuk yang menyentuh langsung pada akarnya, dengan melakukan jemput bola kepengurusan NIB untuk pelaku UMKM. Selama saya berkunjung ke daerah tidak ada yang seperti Banyuwangi," kata Bahlil.  Hingga saat ini telah terdapat 42 ribu pelaku usaha yang mendapat NIB di Banyuwangi. Jumlah itu termasuk salah satu yang tertinggi di Jatim.  Sementara Bupati Ipuk berterima kasih atas dukungan Menteri Bahlil terhadap UMKM. Ipuk mengatakan, ide untuk mengubah syarat NIB dari email menjadi bisa hanya menggunakan NIK berasal dari masukan warga saat dia ngantor di desa. Ipuk memang punya program “Bupati Ngantor di Desa”.  "Tiap Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) kami selalu jemput bola dengan menyiapkan stan dan petugas untuk mendampingi pengurusan NIB, untuk mengakses OSS. Dari situlah kami mendapat banyak masukan, terutama dari ibu-ibu rumah tangga yang memiliki usaha," kata Ipuk.  "Kami sampaikan ke Pak Menteri ternyata langsung direspons. Terima kasih dukungan Pak Menteri," kata Ipuk.  Dalam kesempatan tersebut Bahlil menyerahkan secara simbolis NIB kepada 700 pelaku UMKM. Bahlil mengatakan, NIB merupakan perhatian pemerintah untuk memudahkan pelaku UMKM untuk bisa mengakses keuangan perbankan.  "Selama ini pelaku UMKM kesulitan mengurus kredit di bank karena tidak adanya legalitas. Karena itu, dengan NIB bisa memudahkan memudahkan UMKM untuk mengajukan berbagai program pemerintah, misalnya kredit usaha rakyat (KUR)," jelas Bahlil.  Ipuk mengatakan bagi Banyuwangi salah satu program prioritasnya adalah pemulihan ekonomi akibat pandemi, dengan menguatkan ekonomi arus bawah yakni UMKM. Berbagai program digeber mulai UMKM Naik Kelas, Warung Naik Kelas, pemberian bantuan alat usaha, teman usaha rakyat, dan lainnya.  "Kami dilantik menjadi bupati saat pandemi Covid-19 sedang tinggi-tingginya. Karena itu kami berikan perhatian khusus kepada ekonomi arus bawah dengan berbagai program. Kami juga jemput bola untuk memudahkan UMKM bisa mendapat NIB,” ujarnya.  Dia mengatakan, di masa pandemi, semua daerah se-Indonesia tingkat kemiskinannya naik. Maka Banyuwangi fokus di UMKM dan ekonomi arus bawah. Hasilnya, tingkat kenaikan kemiskinan Banyuwangi selama pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen, termasuk tingkat kenaikan terendah di Jatim.

Ubah Email ke NIK untuk NIB, Menteri Bahlil: Ide Bupati Banyuwangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Zudan-Arif-Hendra-Eka.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan penjelasan terkait pengenaan tarif akses Nomor Induk Kependudukan. Penjelasan diberikan usai rencana mematok tarif Rp 1000 per NIK melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menuai polemik di sosial media.  Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, pengenaan tarif akses NIK bersifat khusus. Di mana pemberlakuannya hanya menyasar lembaga yang berorientasi bisnis.  "PNBP diterapkan pada industri yang bersifat profit oriented seperti bank, asuransi, pasar modal," ujar Zudan, Kamis (14/4). Itupun, beban tarif dikenakan pada lembaga yang menggunakan akses database dukcapil, bukan pada masyarakat.  Sementara terhadap lembaga-lembaga pelayanan publik seperti BPJS, bantuan sosial, dan pelayanan publik pemerintah lainnya, Zudan memastikan akan tetap gratis.  "Masyarakat mengira dia yang akses NIK terus membayar. Tidak," imbuhnya.  Disinggung soal kemungkinan lembaga komersil tersebut akan membebankan biaya ke masyarakat, Zudan menyerahkan kepada kebijakan masing-masing. Namun pihaknya menilai, praktik biaya administrasi sudah lazim dalam pada lembaga swasta.  "Di bank juga ada biaya administrasi, ambil uang di ATM, beli pulsa lewat e banking, semua ada biayanya," tuturnya.  Pria asal Jogjakarta itu menjelaskan, kebijakan pengenaan tarif diambil untuk membantu Ditjen Dukcapil dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem. Selama delapan tahun belakangan, biaya akses NIK dibebankan kepada Dukcapil.

Tarif Akses NIK Bayar Rp 1000, Dukcapil: Hanya Untuk Lembaga Komersil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-KESEHATAN_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Pegawai melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (5/11/2019). BPJS Kesehatan mengakui sejumlah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja mulai menur" width="100%">
<figcaption>Pegawai melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (5/11/2019). BPJS Kesehatan mengakui sejumlah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja mulai menur</figcaption>
</figure>JawaPos.com ‒ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi menetapkan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai identitas untuk berobat Rabu (26/1). Hal itu akan memudahkan warga memanfaatkan jaminan kesehatan saat berobat ke fasilitas kesehatan.  Masyarakat pun tidak perlu khawatir bila lupa atau kehilangan kartu kepesertaan miliknya. Saat berobat di fasilitas kesehatan (faskes), pasien sering kali direpotkan dengan persyaratan harus menunjukkan kartu identitas kepesertaan. Keruwetan tersebut semakin bertambah bila faskes juga meminta kartu tanda penduduk (KTP). Hal itu berpotensi membuat layanan menjadi lebih lama dan ribet.  Namun, secara bertahap masalah itu diurai. Puncaknya kemarin BPJS Kesehatan resmi menerapkan NIK sebagai identitas primer saat berobat. ’’Kemarin BPJS Kesehatan pusat me-launching dan resmi menerapkannya di seluruh Indonesia, termasuk Surabaya,’’ kata Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Surabaya Wiedho Widiantoro.  Dia menerangkan, memang sejak tahun lalu upaya untuk transisi program itu dilakukan. Sebelumnya NIK hanya menjadi identitas sekunder saat berobat. Artinya, cukup dengan nomor KTP, pasien sudah bisa mendapat pelayanan.  Apalagi, Surabaya juga sudah menyandang status Universal Health Coverage (UHC). Lebih dari 95 persen warga Surabaya sudah masuk program kepesertaan jaminan kesehatan nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS). Dengan begitu, penyederhanaan prosedur berobat sangat bermanfaat.  Penggunaan NIK sebagai identitas peserta JKN-KIS juga sejalan dengan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Dalam peraturan itu tertuang aturan tentang pemberian nomor identitas tunggal kepada peserta. Selain itu, UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi menyebut NIK sebagai nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Karena itu, penerapan sistem tersebut sangat sesuai.  ’’Sosialisasi sudah kami lakukan ke seluruh faskes di Surabaya yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Kami berharap faskes bisa menerapkannya setelah launching dilakukan. Kami akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terkait penerapan kebijakan ini,’’ katanya.  Soal transisi sistem, Wiedho menyebut tidak ada kesulitan. Sebab, sejak awal sistem dibekali kemampuan untuk membaca kepesertaan lewat NIK. ’’Sekarang hanya perlu transisi kebiasaan. Yang biasanya minta kartu atau fotokopinya kini sudah tidak zaman lagi. Perlahan proses ini akan hilang,’’ paparnya.  Apakah peserta baru tetap mendapatkan kartu kepesertaan fisik? Wiedho mengatakan bahwa mereka tetap mendapatkan kartu. Namun, saat ada perubahan data, mereka tidak perlu mencetak ulang.  Semua dialihkan melalui aplikasi. Saat pindah kelas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), otomatis di aplikasi berubah. Kartu elektronik pun bisa diunduh untuk dicetak secara mandiri.  ’’Memang hal ini juga sejalan dengan keinginan wali kota Surabaya. Saat berobat, warga tidak direpotkan dengan syarat yang berlembar-lembar. Zamannya sudah digital dan kami menyesuaikan transformasi ke arah itu,’’ ucap Wiedho.  Sementara itu, Ketua BPJS Watch Arief mengapresiasi langkah yang dilakukan BPJS Kesehatan. Artinya, ada kehadiran pemerintah seperti yang diharapkan masyarakat. ’’Ini akan sangat memudahkan masyarakat. Apalagi, ini merupakan bagian dari program strategis nasional JKN,’’ ujarnya.  Namun, ada poin yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Yakni, penerapan dan koordinasi di tingkat daerah. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) di daerah harus ikut mendukung. Sebab, kuasa penggunaan NIK ada di dinas tersebut. Akan percuma bila Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggenjot pelaksanaan program tersebut, tetapi support dari daerah kurang.  ’’Begitu juga dengan faskes, pemerintah harus memperhatikan faskes lain yang juga bekerja sama dan menjadi mitra BPJS Kesehatan,’’ katanya.  Menurut dia, jangan rumah sakit pelat merah saja yang mendapat kesempatan penerapan program tersebut. Faskes lain pun harus sama rata.  ’’Saya juga meminta masyarakat ikut berperan dengan mengawasi program ini. Sebab, masyarakatlah pemilik sebenarnya program ini. Untuk mereka program ini ada,’’ ujarnya. <h3>JAMINAN KESEHATAN UNTUK WARGA</h3> - Pemkot Surabaya menjamin program JKN-KIS gratis ke seluruh warga dengan standar kelas III.  - Sebanyak 96,16 persen warga Surabaya sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.  - Jumlah penduduk Surabaya mencapai 2,9 juta jiwa.  - Lebih dari 2,8 juta di antaranya sudah terdaftar program jaminan itu.  - Masih ada 3,84 persen atau 110.000 orang yang belum masuk program.  - BPJS Kesehatan Surabaya bersama Pemkot Surabaya terus mengupayakan capaian yang lebih tinggi.  *Data per akhir 2021

Resmi Jadi Identitas Primer Kepesertaan, Berobat Cukup Tunjukkan NIK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/BPJS-KES.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti (tengah) menerima penghargaan Bronze Award for Performance Excellence Growth Achievement dan Emerging Industry Leader dalam ajang yang diselenggarakan oleh Indonesian Quality Award (IQA) Foundation." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti (tengah) menerima penghargaan Bronze Award for Performance Excellence Growth Achievement dan Emerging Industry Leader dalam ajang yang diselenggarakan oleh Indonesian Quality Award (IQA) Foundation.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam rangka memberikan kemudahan peserta dalam mengakses layanan, BPJS Kesehatan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal ini dilakukan mengingat NIK adalah kunci penting dalam menentukan setiap akses pengelolaan data, validitas dan eligibilitas data ketika peserta mengakses pelayanan Program JKN-KIS.  “Selama ini BPJS Kesehatan telah memanfaatkan NIK sebagai keyword data kepesertaan tunggal untuk mencegah terjadinya duplikasi data dalam proses pendaftaran program JKN-KIS. Dengan dukungan penuh serta semangat penuh kolaborasi dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, kami mengoptimalkan penggunaan NIK, bukan hanya untuk mengakses layanan administrasi kepesertaan namun lebih jauh dapat digunakan untuk mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron saat meresmikan Pemanfaatan NIK sebagai Nomor Identitas Peserta JKN-KIS, di Bali, Rabu (26/01).  Ghufron mengungkapkan, penggunaan NIK sebagai identitas peserta JKN-KIS juga selaras dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada pasal 13 huruf a bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta.  Selain itu, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi menyebutkan bahwa NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.  “Penggunaan NIK sebagai nomor identitas peserta JKN-KIS diharapkan juga dapat meningkatkan akurasi data peserta JKN-KIS secara terintegrasi. Selain itu, dengan menggunakan NIK sebagai nomor identitas peserta JKN-KIS, maka peserta tidak perlu mencetak fisik kartu kepesertaan KIS (Kartu Indonesia Sehat). Peserta yang hendak mengakses layanan Program JKN-KIS cukup menyebutkan NIK, menunjukkan e-KTP atau KIS Digital melalui aplikasi Mobile JKN,” tutur Ghufron.  Hadir dalam peresmian tersebut, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, sangat mendukung upaya BPJS Kesehatan memanfaatkan NIK sebagai bagian dari pelayanan publik. Menurut Zudan, dengan pemanfaatan NIK menjadi nomor identitas ini diharapkan juga akan mendorong seluruh masyarakat untuk segera memiliki e-KTP/NIK sehingga dapat dengan mudah mengakses pelayanan publik yang ada di Indonesia termasuk Program JKN-KIS.  Penggunaan NIK sebagai identitas peserta JKN-KIS juga dilakukan dalam rangka mendukung Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan dengan didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan.  “Saya berterima kasih kepada BPJS Kesehatan sebagai mitra generasi pertama Dukcapil. Era integrasi data kita awali di tahun 2013 dan BPJS Kesehatan bersama 9 lembaga pemerintahan lain menjadi institusi pertama yang percaya dengan data Dukcapil. Sampai dengan saat ini, akses terhadap data kependudukan oleh BPJS Kesehatan pun sangat besar,” kata Zudan.

Pemanfaatan NIK sebagai Nomor Identitas Peserta Program JKN-KIS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nomor induk kependudukan

Berita Terkini