<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/WhatsApp-Image-2023-11-14-at-093802-99354248.jpg" alt="Anggota DPRD Provinsi Jatim Lilik Hendarwati menggelar sosialisasi mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) di 45 titik di Surabaya." width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Provinsi Jatim Lilik Hendarwati menggelar sosialisasi mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) di 45 titik di Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Agar usaha bisa berkembang, legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah hal penting. Anggota DPRD Provinsi Jatim Lilik Hendarwati menggelar sosialisasi khusus tentang bagaimana mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) di 45 titik di Surabaya. Kegiatan yang bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Surabaya itu menggelar sosialisasinya mulai Senin (13/11) di Kelurahan Kapas Madya Baru, Surabaya. &rdquo;Kami akan menggelar di setiap harinya 3 titik. Targetnya ada 45 titik di Surabaya,&rdquo; kata Lilik. Lilik punya perhatian tersendiri untuk para pelaku UMKM, khususnya di Surabaya. Sebab, UMKM merupakan pendongkrak perekonomian di Jawa Timur. &rdquo;UMKM ini tulang punggungnya Jawa Timur. Hampir 60 persen PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Jatim ditopang oleh UMKM. Kita akan dukung penuh agar pelaku UMKM di Surabaya ini bisa terus mengembangkan usahanya, agar makin sejahtera,&rdquo; ujar Lilik alumnus ITS itu. Dengan mempunyai izin usaha, menurut dia, pelaku UMKM akan mempunyai perlindungan hukum dan bisa berkembang usaha. &rdquo;Jika sudah mempunyai izin usaha, kita bisa memungkinkan menambah modal usaha melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Apalagi sekarang sudah ada KUR Syariah dari Bank Jatim Syariah. Insya Allah akan sangat membantu,&rdquo; tutur Lilik. Selain itu, berbagai program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan UMKM memungkinkan bisa diakses jika pelaku UMKM memiliki izin usaha. &rdquo;Kehadiran di sini sebagai anggota DPRD Provinsi Jatim yang siap membantu dan mendampingi njenengan semua. Bagi saya anggota dewan itu bukan hanya simbol, tapi harus terus berupaya menguatkan masyarakat,&rdquo; terang Lilik. Lilik menjelaskan sosialisasi pengurusan izin usaha ini akan berlanjut dengan program-program penguatan dan pendampingan lain untuk UMKM. Seperti pelatihan digital marketing, foto produk, dan berbagai pelatihan lain. Dia menyampaikan terima kasih kepada Sutono, Ketua RW 01 di Kelurahan Kapas Madya yang dinilai sangat proaktif menyambut dan menyiapkan kegiatan. &rdquo;Saya berharap, program ini bisa meningkatkan perekonomian warga kami. Semua untuk kita, demi majunya bangsa. Mudah-mudahan semua bisa naik kelas,&rdquo; harap Sutono. Mistina, salah satu peserta yang hadir juga datang dengan harapan yang sama, ingin usaha jual nasi bebek yang dikelola 12 tahun bisa terus berkembang. &rdquo;Saya ikut ini agar usaha saya makin maju, bismillah,&rdquo; ucap Mistina.

Anggota DPRD Provinsi Jatim Lilik Hendarwati gelar sosialisasi UMKM mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) di 45 titik di Surabaya

Bantu Pelaku UMKM Surabaya Naik Kelas, Legislator PKS Jawa Timur Gelar Sosialisasi Perizinan Usaha di 45 Titik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-31-at-09.03.09.jpg" alt="Kunjungan wisman ke Kota Pahlawan dapat memberikan dampak ekonomi UMKM Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kunjungan wisman ke Kota Pahlawan dapat memberikan dampak ekonomi UMKM Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Selama Ramadan (bulan puasa) iklim investasi di Surabaya terkerek positif. Masih ada usaha-usaha baru yang tumbuh. Hal itu diakui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya. Kepala DPMPSTP Surabaya Dewi Soeriyawati mengatakan, berdasar catatan dari sistem, nomor induk berusaha (NIB) yang terbit di Surabaya selama Ramadan mencapai ribuan. Angka tepatnya 3.298 NIB. &rdquo;Kalau sebelum Ramadan angka NIB di Surabaua yang terbit sekitar empat ribuan. Tapi, tren usaha di Surabaya terasa positif kok,&rdquo; terang Dewi. Dari angka tiga ribu NIB Surabaya yang terbit itu, lanjut Dewi, sektor perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan hingga minuman menduduki paling atas. Lalu, yang kedua, ada sektor usaha rumah atau warung makan. &rdquo;Kemudian yang ketiga perdagangan besar berbagai macam barang. Untuk perdagangan eceran pakaian ada di posisi keempat,&rdquo; ujar Dewi Soeriyawati. &rdquo;Di posisi kelima ada NIB dari industri produk roti dan kue di Surabaya juga banyak,&rdquo; imbuh Dewi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, akan berupaya memberikan ruang selebar-lebarnya bagi seluruh investor untuk ikut membangun iklim bisnis di Surabaya. Namun, pihaknya juga berkomitmen untuk mengerek seluruh pelaku UMKM. &rdquo;Saya akan berusaha mati-matian untuk seluruh UMKM di Surabaya. Banyak UMKM yang kami libatkan di banyak event Surabaya,&rdquo; ucap Eri.

DPMPTSP Surabaya menyatakan, berdasar catatan dari sistem, nomor induk berusaha (NIB) yang terbit selama Ramadan mencapai 3.298 NIB

Di Surabaya, Ribuan Pelaku Usaha Tumbuh Selama Bulan Puasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/NIB-UMKM-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya menggelar layanan jemput bola pengurusan nomor induk berusaha (NIB) kemarin (7/2). Targetnya, tahun ini seluruh UMKM di metropolis mengantongi dokumen perizinan itu.  Layanan jemput bola NIB dihelat di kantor Kecamatan Bulak dan Kecamatan Wonocolo. Pelaku UMKM yang hendak mengurus NIB cukup membawa KTP. ’’Sampai saat ini, layanan jemput bola masih berlanjut. Cara ini efektif untuk mengajak warga mengurus NIB,’’ kata Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Surabaya Erringgo Perkasa kemarin.  Sama seperti tahun lalu, program jemput bola berjalan setiap Selasa dan Kamis. Lokasinya di kelurahan dan kecamatan. Petugas juga menggelar layanan di pusat UMKM seperti sentra wisata kuliner (SWK) dan tempat wisata.  Total ada 63.414 usaha yang sudah mengantongi NIB. Perinciannya, 62.111 usaha mikro kecil (UMK) dengan modal usaha kurang dari Rp 5 miliar. Sisanya adalah usaha non-UMK. ’’Paling banyak kategori berusaha adalah pedagang eceran makanan dan minuman,’’ terangnya.  Posisi kedua ditempati rumah atau warung makan. Ketiga, industri produk makanan. Keempat, per-dagangan besar berbagai macam barang. Berikutnya, perdagangan makanan eceran lainnya. Pengurusan NIB cukup mudah. Apalagi bagi mereka yang kategori UMK. Sebab, usaha itu masuk kategori risiko rendah.

Pemkot Target Semua Pelaku UMKM di Surabaya Miliki Dokumen Perizinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Dok.-Produk-UMKM-Surabaya-11.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemui pelaku UMKM. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemui pelaku UMKM. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Realisasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di Surabaya, menjadi yang terbesar keempat se-Indonesia. Mulai 4 Agustus 2021 hingga 22 Desember 2022, sebanyak 57.828 NIB telah diterbitkan di Kota Surabaya.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, realisasi penerbitan NIB Surabaya terbesar keempat se-Indonesia. Itu sejalan dengan program ekonomi kerakyatan yang digeber Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mendorong perekonomian masyarakat.  ”Dan itu terbukti dengan laju ekonomi kita 7,17 persen (2022). Kemudian penurunan kemiskinan (tingkat pengangguran terbuka) dari 9,68 persen (2021) menjadi 7,62 persen (2022),” kata Eri, Minggu (25/12).  Pada 2023, pemkot sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 triliun untuk UMKM Surabaya. ”Kita teruskan pada 2023, dengan menggunakan belanja Rp 3 triliun untuk kepentingan UMKM Surabaya,” ujar Eri.  Bentuk keberpihakan pemkot terhadap ekonomi kerakyatan melalui sejumlah inovasi, mendapatkan apresiasi Innovative Government Award (IGA) 2022. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut, diterima Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Jakarta, Jumat (23/12).  Dia menyebut inovasi yang meraih IGA Tahun 2022 dari Kemendagri itu adalah aplikasi e-Peken dan program Jagongan Cegah Stunting (Jago Centing). Melalui program Jago Centing, pemkot berkomitmen menekan angka stunting dengan dikoneksikan e-Peken untuk meningkatkan perekonomian dan peran serta masyarakat.  Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos menjelaskan, pentingnya memiliki NIB bagi pelaku usaha atau UMKM. Selain sebagai legalitas, NIB juga menjadi syarat untuk mendongkrak UMKM bisa naik kelas.  ”Jadi kalau kita bicara UMKM naik kelas, kriteria naik kelas itu bisa dilihat dari omzet, diversifikasi produk, pemasaran, dan yang paling penting adalah dia (UMKM) mempunyai legalitas. Kalau sudah punya legalitas, berarti dia sudah mempunyai kewenangan, keabsahan untuk melakukan usaha. Nah, salah satu legalitasnya dari teman-teman UMKM adalah melalui NIB,” kata Yos.  Menurut dia, proses pengurusan NIB bagi pelaku usaha atau UMKM tidaklah sulit. Sebab, proses itu dapat dilakukan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). Dengan memiliki legalitas NIB, UMKM akan lebih banyak mendapatkan keuntungan untuk semakin mendongkrak usahanya.  ”Itu untuk mempermudah teman-teman terus melakukan aktivitas usaha. Tidak hanya di UMKM tapi juga di tempat usaha yang lain,” terang Yos.  Yos menyatakan, intervensi yang dilakukan pemkot kepada pelaku UMKM yang sudah memiliki NIB akan menjadi lebih mudah. Sebab, dengan NIB, pemkot bisa melakukan monitoring UMKM itu masuk ke dalam bidang apa maupun berapa besar modalnya.  ”Dari situ (NIB) kita bisa mengecek, dia (UMKM) masuk signifikasi bidang usaha apa, modalnya berapa dan jenis usahanya apa itu bisa kelihatan semua,” papar Yos.  Yos menyebut, capaian realisasi NIB di Kota Pahlawan secara makro, telah mendongkrak perekonomian. Perekonomian di Kota Surabaya tak lepas dari semakin banyaknya pelaku usaha dan UMKM yang sudah memiliki NIB.  ”Otomatis secara tidak langsung itu bisa kelihatan. Artinya, usaha di Surabaya secara perekonomian bergerak. Kelihatan tumbuh semakin banyak usaha-usaha yang memiliki NIB, berarti semakin banyak usaha kegiatan di Surabaya hidup,” tutur Yos.  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya mencatat, data per 4 Agustus 2021 hingga 22 Desember 2022, sebanyak 57.828 NIB telah diterbitkan di Kota Pahlawan.

Penerbitan Nomor Induk Berusaha di Surabaya Terbesar Keempat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220830-WA0018.jpg" alt="Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo beserta rombongan bersiap lepas landas menuju Papua di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (30/8). Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo beserta rombongan bersiap lepas landas menuju Papua di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (30/8). Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo pada Selasa (30/8) siang bertolak ke Provinsi Papua. Salah satu agenda presiden menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) dan perseorangan sebagai salah satu rangkaian agenda kunjungan kerja.  Berdasar keterangan resmi seperti dilansir dari Antara di Jakarta, presiden dan rombongan lepas landas dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 12.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia 1. Kepala Negara dan rombongan akan menempuh penerbangan selama kurang lebih 5 jam 10 menit menuju Papua dan diperkirakan akan mendarat di Bandar Udara Internasional Sentani, Kabupaten Jayapura sekitar pukul 19.10 WIT.  Presiden akan bermalam dan melanjutkan agenda kerja pada Rabu (31/8). Presiden dijadwalkan meresmikan Papua Football Academy (PFA) hingga menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) dan perseorangan.  Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Papua antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.  Selain itu, turut pula Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Laksma TNI Hersan, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sujatmiko, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Presiden Jokowi dan Iriana Bertolak ke Papua Serahkan NIB Pelaku UMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/NOMOR-1.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengapresiasi inisiatif Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani untuk pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha, yang awalnya harus mempunyai email kini bisa berubah me" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengapresiasi inisiatif Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani untuk pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha, yang awalnya harus mempunyai email kini bisa berubah me</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Syarat pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha, yang awalnya harus mempunyai email kini bisa berubah menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP saja. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, mengatakan perubahan tersebut berasal dari ide Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam sebuah diskusi.  Awalnya untuk mengurus NIB, pelaku usaha wajib memiliki alamat email. Namun atas saran Bupati Ipuk pada Menteri Bahlil, syarat itu berubah dari wajib memiliki email, kini bisa menggunakan NIK, tentu dengan dokumen lainnya. Perubahan ini sangat bermanfaat terutama bagi pelaku usaha skala mikro-kecil.  "Waktu itu kami zoom meeting bersama Bupati Banyuwangi Bu Ipuk Fiestiandani dan kepala daerah lainnya. Beliau menyampaikan tidak semua pelaku usaha mikro-kecil di desa-desa bisa membuat email, tapi semua pelaku usaha pasti punya NIK," kata Bahlil, saat kunjungan kerjanya di Banyuwangi dalam ”Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Banyuwangi”, Kamis (11/8/2022).  "Terutama bagi ibu-ibu pelaku usaha kecil di desa-desa, kesulitan untuk harus membuat alamat email. Karena itu, kami langsung ubah syaratnya tidak lagi pakai email tapi juga bisa pakai NIK. Karena NIB ini sasaran utamanya adalah usaha kecil dan mikro," tambah Bahlil.  Tidak hanya itu, Ipuk juga menyarankan agar aplikasi Elektronik atau Online Single Submission (OSS), yang sebelumnya hanya bisa dibuka di laptop bisa dibuka di smartphone.  "Bupati Ipuk juga menyarankan agar aplikasi OSS bisa pakai handphone, agar memudahkan pelaku usaha. Kami langsung bikin aplikasi yang bisa dipakai di handphone. Terima kasih atas saran-saran Bupati Banyuwangi," jelas Bahlil.  Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut mengapresiasi Banyuwangi, yang melakukan akselerasi dalam pengurusan NIB bagi pelaku UMKM. Menurutnya selama mengunjungi daerah untuk menyerahkan NIB, tidak ada yang seaktif Banyuwangi.  "Saya mengapresiasi langkah Bupati Banyuwangi Bu Ipuk yang menyentuh langsung pada akarnya, dengan melakukan jemput bola kepengurusan NIB untuk pelaku UMKM. Selama saya berkunjung ke daerah tidak ada yang seperti Banyuwangi," kata Bahlil.  Hingga saat ini telah terdapat 42 ribu pelaku usaha yang mendapat NIB di Banyuwangi. Jumlah itu termasuk salah satu yang tertinggi di Jatim.  Sementara Bupati Ipuk berterima kasih atas dukungan Menteri Bahlil terhadap UMKM. Ipuk mengatakan, ide untuk mengubah syarat NIB dari email menjadi bisa hanya menggunakan NIK berasal dari masukan warga saat dia ngantor di desa. Ipuk memang punya program “Bupati Ngantor di Desa”.  "Tiap Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) kami selalu jemput bola dengan menyiapkan stan dan petugas untuk mendampingi pengurusan NIB, untuk mengakses OSS. Dari situlah kami mendapat banyak masukan, terutama dari ibu-ibu rumah tangga yang memiliki usaha," kata Ipuk.  "Kami sampaikan ke Pak Menteri ternyata langsung direspons. Terima kasih dukungan Pak Menteri," kata Ipuk.  Dalam kesempatan tersebut Bahlil menyerahkan secara simbolis NIB kepada 700 pelaku UMKM. Bahlil mengatakan, NIB merupakan perhatian pemerintah untuk memudahkan pelaku UMKM untuk bisa mengakses keuangan perbankan.  "Selama ini pelaku UMKM kesulitan mengurus kredit di bank karena tidak adanya legalitas. Karena itu, dengan NIB bisa memudahkan memudahkan UMKM untuk mengajukan berbagai program pemerintah, misalnya kredit usaha rakyat (KUR)," jelas Bahlil.  Ipuk mengatakan bagi Banyuwangi salah satu program prioritasnya adalah pemulihan ekonomi akibat pandemi, dengan menguatkan ekonomi arus bawah yakni UMKM. Berbagai program digeber mulai UMKM Naik Kelas, Warung Naik Kelas, pemberian bantuan alat usaha, teman usaha rakyat, dan lainnya.  "Kami dilantik menjadi bupati saat pandemi Covid-19 sedang tinggi-tingginya. Karena itu kami berikan perhatian khusus kepada ekonomi arus bawah dengan berbagai program. Kami juga jemput bola untuk memudahkan UMKM bisa mendapat NIB,” ujarnya.  Dia mengatakan, di masa pandemi, semua daerah se-Indonesia tingkat kemiskinannya naik. Maka Banyuwangi fokus di UMKM dan ekonomi arus bawah. Hasilnya, tingkat kenaikan kemiskinan Banyuwangi selama pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen, termasuk tingkat kenaikan terendah di Jatim.

Ubah Email ke NIK untuk NIB, Menteri Bahlil: Ide Bupati Banyuwangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/JKT-FESTIVAL-UMKM-PILIHAN-FED-3.jpg" alt="Suasana Festival UMKM Pilihan yang hadir dalam Pagelaran Sabang Merauke- Premiere With Love Performance di Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/6/2022) Malam. Melalui Cultural Fair yang berlangsung di luar area pertunjukkan Festival UMKM terpilih ini untuk" width="100%">
<figcaption>Suasana Festival UMKM Pilihan yang hadir dalam Pagelaran Sabang Merauke- Premiere With Love Performance di Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/6/2022) Malam. Melalui Cultural Fair yang berlangsung di luar area pertunjukkan Festival UMKM terpilih ini untuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta, dalam sehari, pengurusan nomor induk berusaha (NIB) untuk mereka yang bergerak di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa lebih dipercepat lagi. Dari sekitar 7.000 NIB per hari sekarang ini menjadi 100 ribuan.  ”Izin ini penting sekali. Saya sudah cek saat itu waktu OSS (online single subsmission), apakah benar (pengurusan, Red) NIB ini cepat,” katanya saat menghadiri Pemberian NIB Pelaku UMK Perseorangan Tahun 2022 di Gedung Olahraga Nanggala Kopassus, Jakarta, kemarin (13/7).  UMKM dipuji Jokowi telah memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia. ”Kontribusi terhadap ekonomi nasional 61 persen dan penyerapan tenaga kerja 97 persen itu di UMKM,” ungkapnya.  Karena itu, untuk terus mendorong UMKM, lanjut Jokowi, NIB sangat diperlukan. Sejak Agustus 2021 hingga bulan ini, ada 1,5 juta NIB yang terbit.  Dengan berbekal NIB, pelaku UMKM bisa mendapatkan sejumlah kemudahan. Di antaranya, menerima bantuan usaha mikro dari pemerintah dan memanfaatkan program kredit usaha rakyat (KUR).  Dia juga mendorong pelaku UMKM untuk menjual produknya dengan memanfaatkan platform daring. Digitalisasi usaha ini, menurut Jokowi, dapat menjangkau pasar yang lebih besar. ”Tetapi, ingat, kalau sudah masuk ke pasar online, kesiapan produksi harus betul-betul bagus,” tegasnya.  Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan, hampir 50 persen UMUM yang ada belum memiliki legalitas usaha. Itulah salah satu penyebab banyaknya UMKM yang tidak dapat memperoleh fasilitas kredit dari perbankan.  Karena itu, Kementerian Investasi berkolaborasi dengan Kementerian BUMN serta Kementerian Koperasi dan UKM dalam memfasilitasi pelaku UMKM memperoleh NIB. Dengan begitu, mereka bisa memperoleh kredit yang layak dari program pemerintah melalui KUR. ”Nah, sekarang kami berkolaborasi bersama untuk fasilitasi agar sertifikat yang kita punya bisa kita agunkan di bank dengan NIB. Dan, mereka bisa memulai usaha di tempat-tempat mereka, dari Aceh sampai Papua,” jelas Bahlil.  Salma, pemilik usaha kue kering di Kramat Jati, Jakarta Timur, mengungkapkan, dengan memiliki legalitas usaha, berbagai manfaat dapat diperoleh untuk mengembangkan usahanya.  ”Alhamdulillah, kami kemarin buat 1 (satu) hari langsung jadi. Karena adanya NIB, sama saja kami sudah legal. Sudah dipercaya untuk usaha dan memperluas jangkauan. Saya sangat bersyukur sudah punya NIB, sudah punya surat izin usaha perdagangan (SIUP) UMKM. Saya berterima kasih kepada pemerintah yang telah menyediakan NIB secara gratis,” ucap Salma.  Kemudahan pengurusan perizinan NIB melalui aplikasi OSS Indonesia juga dirasakan Andri, pengepul barang bekas di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. ”Saya download langsung sebentar saja, mengisi data-data tertentu hanya dalam hitungan menit. Alhamdulillah prosesnya cepat, aman, dan sangat gampang,” ungkap Andri.

Jokowi Puji Kontribusi UMKM pada Perekonomian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Screenshot_20220222-151252_Photos.jpg" alt="Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki. Abdu Faisal/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki. Abdu Faisal/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki menargetkan tahun ini sebanyak 2,5 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha.  "Target kita NIB tahun ini 2,5 juta. Hari ini sudah 1,5 juta (NIB). Dengan pendekatan komprehensif dan pendampingan kepada UMKM dan kemudahan OSS, saya kira ini bisa tercapai," kata Teten Masduki usai menghadiri pemberian NIB kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Gedung Nanggala, Komplek Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Rabu.  Teten Masduki menjelaskan bahwa pihaknya terus mendorong UMKM untuk dapat mengajukan NIB melalui aplikasi OSS (Online Single Submission) Indonesia. Selain itu, lanjutnya, pengajuan NIB juga akan dikoneksikan dengan pengurusan sertifikasi halal yang biasanya dibutuhkan oleh pelaku usaha kuliner.  Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sampai dengan 12 Juli 2022 tercatat sebanyak 1.507.235 NIB telah diterbitkan melalui sistem OSS. Dari angka tersebut, 98 persen merupakan NIB pelaku UMK dan 2 persen pelaku usaha menengah dan besar.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menargetkan NIB bagi pelaku UMKM dapat iterbitkan hingga 100.000 per hari dari saat ini yang hanya 7.000 NIB sehari.  Presiden juga menekankan target tersebut memerlukan dukungan dari pemerintah daerah agar UMKM dapat lebih mengembangkan usaha mereka. Hal itu, lanjut Presiden, mengingat jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 65,4 juta pada tahun 2021 dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 61 persen.  "Oleh sebab itu pemerintah kalau nggak ngurus UMKM, keliru, salah besar. Karena kontribusi terhadap ekonomi nasional 61 persen. Dan penyerapan tenaga kerja 97 persen itu di UMKM, bukan di (perusahaan) yang gede-gede, ini perlu dicatat," kata Presiden Jokowi.

Kemenkop UKM Targetkan 2,5 Juta UMKM Miliki NIB Tahun 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/umkm-sepatu.jpg" alt="BISA LEBIH TENANG: Pekerja pabtik sepatu menuntaskan pekerjaan. Mereka yang kehilangan pekerjaan selama terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK bisa mencairkan JKP. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BISA LEBIH TENANG: Pekerja pabtik sepatu menuntaskan pekerjaan. Mereka yang kehilangan pekerjaan selama terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK bisa mencairkan JKP. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 17.898 usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Surabaya sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) dibantu pihak kecamatan dan kelurahan melakukan pendampingan.  ”Jadi, kita terus melakukan pendampingan dan jemput bola pengurusan NIB ini,” kata Kepala DPMPTSP Dewi Soeriyawati.  Terhitung sejak OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) diberlakukan pada 4 Agustus 2021 sampai pertengahan Maret 2022, tercatat sudah ada sebanyak 17.898 UMKM yang memiliki NIB.  Mereka terdiri dari jenis perdagangan eceran dari berbagai macam barang, yang utamanya makanan, minuman yang bukan di Supermarket (toko kelontong), dan juga warung atau rumah makan (SWK). ”Termasuk pula perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) perkulakannya atau toko besar dan grosir,” ujar Dewi.  Dewi juga memastikan pendampingan pengurusan NIB akan terus berlanjut sampai semua UMKM di Surabaya mengantongi NIB. Sebab, hal itu merupakan program Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk memberikan intervensi kepada UMKM Surabaya.  ”Ke depan, pendampingan pengurusan NIB ini terus kami selaraskan dengan kegiatan Dinkopdag yang lebih mengutamakan sektor perdagangan di bidang home industry, seperti pembuatan sepatu, suvenir, UKM batik/pakaian, perbengkelan, dan industri pengolahan makanan siap saji,” papar Dewi.  Dia juga memastikan Pemkot Surabaya terus mengajak para pelaku UMKM yang sudah ber-NIB untuk bergabung dalam aplikasi e-Peken. Sehingga, bisa meningkatkan penjualan dan perekonomian Surabaya diharapkan terus tumbuh menjadi lebih baik.  ”Sudah banyak yang gabung dengan e-Peken, yang belum gabung ayo segera bergabung,” tutur Dewi.  Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pengurusan NIB penting untuk bisa mendeteksi keberadaan UMKM Kota Surabaya. Misalnya UMKM yang bergerak di bidang kuliner, dan sebagainya. ”Ini fungsinya nanti berhubungan dengan intervensi atau bantuan yang akan diberikan Pemkot Surabaya kepada UMKM itu,” kata Eri.  Dia enjelaskan, keuntungan UMKM yang memiliki NIB di antaranya adalah mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, dan UMKM mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank.  ”Selain itu mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, baik pemerintah daerah atau lembaga lainnya. Makanya saya terus mendorong supaya UMKM itu memiliki NIB,” ujar Eri.

17 Ribu UMKM Surabaya Sudah Kantongi NIB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/umkm-surabaya.jpg" alt="BUTUH DUKUNGAN: Nunuk sedang menjahit pesanan sandal dan sepatu di KUB Mampu Jaya, Putat Jaya, kemarin. Selama pandemi, kampung kreatif Dolly mengalami kenaikan pesanan hingga 15 persen. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BUTUH DUKUNGAN: Nunuk sedang menjahit pesanan sandal dan sepatu di KUB Mampu Jaya, Putat Jaya, kemarin. Selama pandemi, kampung kreatif Dolly mengalami kenaikan pesanan hingga 15 persen. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya berupaya mempercepat pengurusan nomor induk berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM. Salah satu caranya adalah dengan pelayanan jemput bola. Selasa lalu (8/3) DPMPTSP Surabaya menggelar layanan on the spot di Kecamatan Karang Pilang dan Lakarsantri.  Kepala DPMPTSP Surabaya Dewi Soeriyawati menyampaikan, pelayanan jemput bola dilakukan secara bertahap. Rencananya, DPMPTSP Surabaya akan mendatangi seluruh kecamatan. ”Kami bantu agar UMKM bisa secepatnya mendapatkan NIB,” jelasnya.  Saat ini DPMPTSP Surabaya sudah menerbitkan 17.897 NIB. Menurut Dewi, NIB memiliki fungsi yang vital. Sebab, nomor itu terintegrasi dengan pemerintah pusat. Setiap jenis usaha bakal memiliki nomor yang tercatat dan berlaku secara nasional.  Kabid Pelayanan Penanaman Modal dan Pengawasan Industri DPMPTSP Surabaya Erringgo Perkasa menuturkan, 1.154 UMKM Surabaya ditargetkan segera memiliki NIB.  Dari data dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan, administrasi pelaku UMKM itu sudah lengkap. ”Jumlahnya akan terus bertambah,” terangnya.  Pelaku UMKM yang memiliki NIB langsung dimasukkan ke dalam aplikasi e-peken. Langkah itu bertujuan membantu UMKM memperluas jaringan serta meningkatkan kualitasnya.  ”Kami menggandeng KPP Pratama dan Bank Jatim dengan harapan UMKM bisa segera meningkatkan usahanya,” ucapnya.  Lebih lanjut, Erringgo mengimbau seluruh UMKM di metropolis segera mengurus NIB. Ada banyak manfaat yang didapat pelaku usaha kecil yang memegang NIB. Salah satunya mendapatkan bantuan dari pemkot.

17.897 UMKM Surabaya Sudah Kantongi Nomor Induk Berusaha

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Nomor Induk Berusaha

Berita Terkini