<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/28/JKT_Konfrensi-Pers-Komite-Stabilitas-Sistem-Keuangan-KSSK-_Salman-Toyibi_-6JPG-4069331464.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebut anggaran untuk iuran keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza berpotensi mengambil sebagian dari APBN. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebut anggaran untuk iuran keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza berpotensi mengambil sebagian dari APBN. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan lembaga antirasuah tidak pernah menargetkan individu maupun kementerian tertentu dalam penanganan perkara korupsi. Pernyataan ini disampaikan Setyo merespons isu yang menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berpotensi &ldquo;di-Noel-kan&rdquo; atau dikriminalisasi. Isu tersebut sebelumnya dilontarkan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel. &ldquo;Kami hanya berpegang pada fakta yang ada dalam proses pemeriksaan, terutama di persidangan. Jadi kalau kemudian ada anggapan KPK menargetkan kementerian atau orang tertentu, itu tidak ada,&rdquo; kata Setyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1). Setyo memastikan, KPK tidak pernah menetapkan target personal dalam penanganan perkara. Setiap proses hukum yang ditangani KPK berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditelaah secara berjenjang. &ldquo;Kami ini tidak pernah menargetkan mana ini atau mana itu. Proses penanganan perkara dilakukan murni berdasarkan pengaduan dan laporan masyarakat yang diterima KPK, kemudian ditelaah, dikaji, dan dievaluasi hingga menjadi dasar untuk penyelidikan,&rdquo; tegasnya. Ia juga meminta publik mencermati konteks pernyataan Noel saat disampaikan. Menurut Setyo, pernyataan yang disampaikan di luar proses persidangan tentu memiliki ruang tafsir yang berbeda. &ldquo;Tolong dilihat dan dipastikan kembali penyampaiannya itu konteksnya apakah dalam proses pemeriksaan persidangan atau di luar proses persidangan. Kalau di luar konteks persidangan, ya apa saja mungkin bisa disampaikan,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel melontarkan peringatan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Noel mengklaim memiliki informasi penting yang menyebut Purbaya berpotensi mengalami nasib serupa dengannya. Pernyataan itu disampaikan Noel sebelum mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (26/1). Noel saat ini tengah menjalani proses hukum terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Noel menyebut modus yang dialaminya memiliki kemiripan dengan kondisi yang dinilai tengah mengintai Menkeu Purbaya. &ldquo;Dan juga pesan nih buat Pak Purbaya. Pesan, Pak Purbaya. Modusnya hampir sama semua. Hati-hati, Pak Purbaya. Sejengkal lagi, nih. Saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan di-&lsquo;noel&rsquo;-kan. Hati-hati tuh, Pak Purbaya,&rdquo; ungkap Noel. Menurut Noel, risiko tersebut muncul apabila Purbaya dinilai mengganggu kepentingan pihak-pihak tertentu. Ia menyebut, adanya kelompok yang tidak segan melakukan berbagai cara untuk melindungi kepentingannya. Noel menuturkan, pihak-pihak yang merasa terusik akan melakukan serangan balik terhadap siapa pun yang dianggap mengancam. &ldquo;Siapapun yang mengganggu pesta para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Kasihan Pak Purbaya. Ada pesta yang terganggu,&rdquo; cetusnya. Dalam kasusnya, Noel didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 3.365.000.000 dalam kasus penerbitan dan perpanjangan sertifikasi serta lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Selain itu, Noel bersama-sama 10 terdakwa lainnya didakwa melakukan pemerasan senilai Rp 6.522.360.000,00 dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker RI. Atas perbuatannya, Noel didakwa melanggar Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (*)

Ketua KPK Setyo Budiyanto respons isu Purbaya akan ‘di-Noel-kan’. KPK tegaskan tak menargetkan individu, proses sesuai laporan masyarakat

Ketua KPK Respons Isu Purbaya Akan ‘Di-Noel-kan’: Kami Tidak Pernah Menargetkan!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/Immanuel-Ebenezer-Gerungan-atau-Noel-5JPG-1439959792.jpg" alt="Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel menjalani sidang perdana di pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel menjalani sidang perdana di pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sikap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel yang dinilai kerap menyampaikan berbagai pernyataan di luar ruang persidangan. KPK mengingatkan agar fokus utama terdakwa tetap berada pada proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa ruang yang tepat untuk menyampaikan informasi terkait perkara adalah di hadapan majelis hakim. Menurutnya, persidangan merupakan forum resmi untuk menguji fakta secara terbuka dan objektif. &ldquo;Artinya di luar forum sidang ya. Ya, kami tentu mengimbau kepada terdakwa agar lebih fokus untuk mengikuti persidangan dengan menyampaikan fakta-fakta dengan benar dan utuh sehingga bisa membantu proses persidangan ini bisa berjalan efektif,&rdquo; kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/1). Budi juga menekankan, jika terdakwa memiliki informasi tambahan yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan, sebaiknya disampaikan secara langsung dalam persidangan agar dapat dicatat sebagai fakta hukum. &ldquo;Dan jika memang memiliki informasi-informasi lain yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan, silakan disampaikan di depan majelis hakim supaya itu kemudian juga menjadi fakta persidangan,&rdquo; tegasnya. Ia menjelaskan, seluruh fakta yang muncul di persidangan akan dianalisis oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Analisis tersebut penting untuk menentukan apakah informasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti baru atau menjadi dasar pengembangan penyidikan lanjutan. &ldquo;Karena setiap fakta persidangan tentu akan dilakukan analisis oleh tim JPU KPK untuk melihat apakah kemudian nanti bisa menjadi bukti baru untuk proses atau untuk pengembangan penyidikan nantinya,&rdquo; ujar Budi. Lebih jauh, Budi menilai masyarakat saat ini semakin kritis dalam memilah informasi, terutama antara fakta persidangan dan narasi yang berkembang di luar pengadilan. Ia mengingatkan, opini yang dibangun di luar sidang tidak selalu mencerminkan fakta hukum yang sebenarnya. &ldquo;Kami pikir masyarakat sudah semakin cerdas untuk melihat fakta-fakta yang memang betul-betul muncul di dalam persidangan karena memang dalam rangkaian persidangan perkara ini banyak informasi ataupun narasi dan juga opini yang dibangun di luar persidangan,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel membocorkan dugaan keterlibatan partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas) dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Bocoran tersebut disampaikan Noel sebelum menjelang sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (26/1). Noel merupakan terdakwa dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3. &ldquo;Ormasnya dulu lah ya, ormasnya yang jelas tidak berbasis agama. Partainya ada huruf K nya. Udah itu dulu clue nya ya,&rdquo; ungkap Noel. Meski demikian, Noel enggan memerinci partai maupun ormas dimaksud. Ia juga menolak mengungkap identitas lain, termasuk warna partai atau ormas tersebut. &ldquo;Nggak, saya ga mau nyebutin dulu. (Warnanya) nggak boleh tahu dong,&rdquo; ujar Noel. Saat kembali disinggung posisi huruf K, Noel tetap enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. &ldquo;(Huruf K nya) ada di depan, tengah? Mau tau aja lu, ntar,&rdquo; bebernya. Noel mengklaim adanya aliran dana kepada pihak-pihak tersebut dalam perkara yang menjeratnya. &ldquo;Alirannya, bukan terlibatnya. Alirannya,&rdquo; sesumbarnya. Dalam kasusnya, Noel didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 3.365.000.000 dalam kasus penerbitan dan perpanjangan sertifikasi serta lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Selain itu, Noel bersama-sama 10 terdakwa lainnya didakwa melakukan pemerasan senilai Rp 6.522.360.000,00 dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker RI. Atas perbuatannya, Noel didakwa melanggar Pasal 12C Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

KPK ingatkan eks Wamenaker Noel agar fokus dalam persidangan dan tak sesumbar opini liar soal kasus sertifikasi K3 yang sedang bergulir.

Eks Wamenaker Noel Banyak Vokal di Luar Persidangan, KPK Ingatkan Tak Sesumbar Opini Liar

<div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/wamennbjds22-3183836507.jpg" alt="Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, berpenampilan nyentrik saat perkaranya P21. (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, berpenampilan nyentrik saat perkaranya P21. (Ridwan)</figcaption>
</figure> </div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, menjalani sidang perdana kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Senin (19/1).</div> </div> <div class="mt-5"> Sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut beragendakan pembacaan dakwaan. Noel hadir bersama 10 terdakwa lainnya yang terjerat dalam perkara dugaan suap dan pemerasan terkait sertifikasi K3. Sebelu sidang, Noel mengungkap adanya dugaan keterlibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam kasus yang menjerat dirinya. &ldquo;Yang jelas ada satu partai dan satu ormas yang terlibat langsung dalam permainan ini,&rdquo; kata Noel kepada wartawan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Namun demikian, Noel belum mengungkap secara rinci identitas partai maupun ormas dimaksud. Ia menyatakan, akan membeberkan hal tersebut pada sidang berikutnya. &ldquo;Senin depan saya kasih tahu partainya dan nama ormasnya,&rdquo; ujarnya. Terkait proses hukum yang tengah dijalani, Noel menegaskan dirinya siap menghadapi seluruh rangkaian persidangan. Ia juga menyatakan tidak akan mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden Prabowo Subianto. &ldquo;Nggak lah, enggak usah. Kita ikut prosesnya dulu. Harapannya sih pengen bebas,&rdquo; ucapnya. Noel menilai perbuatan yang dituduhkan kepadanya tidak merugikan keuangan negara. Meski demikian, ia mengaku siap menanggung segala konsekuensi hukum atas kasus tersebut. &ldquo;Ketika kita sudah diorkestrasi sebagai gembong koruptor, kita akan mengiyakan sebagai gembong koruptor. Kita harus bertanggung jawab terhadap perbuatan kita,&rdquo; imbuhnya. Adapun, ke-10 terdakwa lain yang juga akan menjalani persidangan yakni, Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 periode 2022-2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja periode 2022 hingga sekarang; serta Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 periode 2020&ndash;2025. Nama lainnya yakni, Anitasari Kusumawati selaku Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja periode 2020 hingga sekarang; Fahrurozi selaku Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 sejak Maret 2025; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan periode 2021 hingga Februari 2025; Sekarsari Kartika Putri selaku sub-koordinator; Supriadi selaku koordinator; serta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/017084628/eks-wamenaker-noel-jalani-sidang-dakwaan-di-pn-tipikor-jakarta">Eks Wamenaker Noel Jalani Sidang Dakwaan di PN Tipikor Jakarta</a> Mereka akan diadili oleh Nur Sari Baktiana sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh dua hakim anggota, Fajar Kusuma Aji dan Alfis Setiawan. Sidang perdana ini menjadi awal proses hukum terhadap para terdakwa setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan. </div>

Noel mengungkap adanya dugaan keterlibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam kasus yang menjerat dirinya.

Eks Wamenaker Noel Ungkap Ada Keterlibatan Partai dan Ormas dalam Kasus Dugaan Suap K3 di Kemnaker

<div class="mb-4 sm:mb-5"> <div class=""> <div class="rounded-lg border bg-white px-3 py-2"> <div class="mt-3 px-4"> <div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/19/Screen-Shot-2026-01-19-at-105845-2835652908.png" alt="Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan JPU KPK. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan JPU KPK. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persidangan terhadap Noel bersama 10 terdakwa lainnya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Senin (19/1).</div> </div> <div class="mt-5"> Noel menegaskan, kasus dugaan suap pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI yang menjeratnya, tidak menimbulkan kerugian keuangan negara. "Yang pasti tidak ada kerugian negara, yang pasti itu. Thank you ya, thank you banget dukungannya," kata Noel di Pengadilan Tipikor Jakarta. Noel memastikan, dirinya tidak akan mengajukan pengampunan kepada Presiden Prabowo Subianto, seperti amnesti, abolisi atau rehabilitasi. Namun, ia menyatakan mendapat proses hukum yang adil. "Nggak lah, ngga usah, kita ikut prosesnya dulu lah. Harapannya sih pengen bebas. Tapi ketika kita sudah diorkestrasi sebagai gembong koruptor kita akan mengiyakan sebagai gembong koruptor," cetusnya. Bahkan, Noel membeberkan terdapat satu partai dan satu organisasi kemasyarakatan (ormas) terlibat dalam kasus dugaan suap pengurusan K3. "Yang jelas ada satu partai dan satu ormas yang terlibat langsung dalam permainan ini," tegasnya. Noel menyatakan, pihaknya akan segera mengungkap siapa partai politik dan ormas yang diduga terlibat dalam kasus yang melilitnya tersebut. "Senin depan saya kasih tahu partainya dan nama ormasnya," bebernya. Selain Noel, terdapat 10 terdakwa lainnya yang juga dijadwalkan menjalani sidang dakwaan pada hari yang sama. Seluruh perkara tersebut akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun, ke-10 terdakwa lain yang juga akan menjalani persidangan yakni, Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 periode 2022-2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja periode 2022 hingga sekarang; serta Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 periode 2020&ndash;2025. Nama lainnya yakni, Anitasari Kusumawati selaku Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja periode 2020 hingga sekarang; Fahrurozi selaku Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 sejak Maret 2025; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan periode 2021 hingga Februari 2025; Sekarsari Kartika Putri selaku sub-koordinator; Supriadi selaku koordinator; serta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Mereka akan diadili oleh Nur Sari Baktiana sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh dua hakim anggota, Fajar Kusuma Aji dan Alfis Setiawan. Sidang perdana ini menjadi awal proses hukum terhadap para terdakwa setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan. </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mb-4 rounded-lg border bg-white px-3 py-2 sm:mb-5">&nbsp;</div>

Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan JPU KPK

Eks Wamenaker Noel Jalani Sidang Dakwaan di PN Tipikor Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/wamennbjds22-3183836507.jpg" alt="Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, berpenampilan nyentrik saat perkaranya P21. (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, berpenampilan nyentrik saat perkaranya P21. (Ridwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, telah dinyatakan lengkap atau P21 pada Kamis (18/12). Dengan status P21 tersebut, KPK akan segera melakukan pelimpahan berkas perkara dan tersangka (tahap II) kepada jaksa penuntut umum untuk penyusunan surat dakwaan dan melanjutkan proses hukum ke tahap persidangan. Noel tampak dibawa Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dengan penampilan yang mencuri perhatian. Ia mengenakan peci hitam serta mengalungkan sorban di lehernya. Saat ditanya alasan mengenakan atribut keislaman tersebut, Noel menjawab singkat. &ldquo;Biar keren,&rdquo; kata Noel di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/12). Noel juga menyatakan dirinya siap menghadapi proses hukum lanjutan, termasuk persidangan di pengadilan. &ldquo;P21 hari ini harus siap, namanya petarung dimanapun harus siaplah!,&rdquo; tegasnya. Noel terjerat kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker. Selain Noel, KPK menetapkan 10 orang lainnya sebagai tersangka. Ke-10 tersangka itu yakni, Irvan Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022&ndash;2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022&ndash;2025; serta Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020&ndash;2025. Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020&ndash;2025; Fahrurozi selaku Dirjen Biswanaker dan K3 pada Maret 2025&ndash;sekarang; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan 2021&ndash;2025; Sekarsari Kartika Putri dan Supriadi selaku Koordinator; serta dua pihak swasta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Para tersangka diduga berhasil mengumpulkan uang hasil pemerasan sebesar Rp 81 miliar. Uang tersebut dibagikan ke sejumlah pihak dan Irvian Bobby Mahendro mendapatkan jatah terbanyak, sebesar Rp 69 miliar. Sementara, Noel selaku Wamenaker diduga menerima jatah pemerasan Rp 3 miliar dan satu motor Ducati. Dalam proses penyidikan, tim KPK turut menyita sejumlah barang bukti dari Noel seperti 4 ponsel dan 4 mobil mewah, yakni mobil Alphard, Land Cruiser, BAIC dan Mercedes. KPK menyebutkan kasus pemerasan pengurusan K3 ini telah berlangsung sejak 2019. Uang pengurusan yang seharusnya cuma Rp 275 ribu melonjak menjadi Rp 6 juta. Modus pemerasan yang dilakukan Noel Cas adalah memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 bagi pihak yang tidak membayar lebih. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Artikel ini membahas tentang kasus dugaan korupsi yang melibatkan eks Wamenaker Noel, yang baru saja dinyatakan P21 oleh KPK.

Nyentriknya Eks Wamenaker Noel Bergaya Pakai Peci dan Kalungkan Sorban saat Perkaranya P21

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/XC3m1vInQxv6K0vAI31MLYBTYwcgtASqyy8dboqd-1-76124394.jpg" alt="Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel kenakan peci hitam saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel kenakan peci hitam saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel tampil berbeda, saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/9). Mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol, Noel terlihat mengenakan peci hitam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Noel sudah mendekam di sela KPK sekitar dua pekan sejak Rabu (20/8) lalu. Noel hanya merespons singkat soal mengapa dirinya menggunakan peci hitam saat menjalani pemeriksaan. "Lebih enak aja, biar lebih keren," ungkap Noel. Tak puas dengan pernyataan Noel, awak media kembali mempertanyakan maksud Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) tersebut. "Lagi tren apa ni? Ini simbol?," tanya wartawan. "Ini simbol," singkat Noel. Noel tidak mengungkapkan alasan dirinya menggunakan peci hitam tersebut. Pemeriksaan terhadap Noel dilakukan penyidik, sebagai upaya memproses berkas penyidikan perkara kasus pemerasan tersebut. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemnaker. Selain Noel, terdapat delapan pejabat di lingkungan Kemenaker dan dua pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka di antaranya Irvan Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022&ndash;2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022&ndash;2025; serta Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020&ndash;2025 Selanjutnya, Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020&ndash;2025; Fahrurozi selaku Dirjen Biswanaker dan K3 pada Maret 2025&ndash;sekarang; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan 2021&ndash;2025; Sekarsari Kartika Putri dan Supriadi selaku Koordinator; serta dua pihak swasta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Dari kasus tersebut, para tersangka berhasil mengumpulkan uang hasil pemerasan sebesar Rp 81 miliar. Uang tersebut dibagikan ke sejumlah pihak dan Irvan mendapatkan jatah terbanyak, yakni sebesar Rp 69 miliar. Sementara, Noel selaku Wamenaker menerima jatah pemerasan Rp 3 miliar. Selain itu, Noel juga mendapatkan satu motor Ducati. KPK menyebut kasus pemerasan pengurusan K3 ini telah berlangsung sejak 2019. Uang pengurusan yang seharusnya cuma Rp 275 ribu melonjak menjadi Rp 6 juta. Modus pemerasan yang dilakukan Noel Cs diduga memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 bagi pihak yang tidak membayar lebih. Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. &nbsp;

Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel menjalani pemeriksaan di KPK, terjerat kasus korupsi K3, menggunakan peci hitam.

Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Kenakan Peci Hitam saat Jalani Pemeriksaan Tersangka di KPK: Biar Lebih Keren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/JKT_-Wamenker-di-Tahan-KPK_SALMAN-TOYIBI_-11JPG-3634087537.jpg" alt="Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menuju ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menuju ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel memastikan tidak akan mengajukan upaya hukum praperadilan, setelah dirinya menyandang status tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Noel ditetapkan tersangka, setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan korupsi berupa pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). "Nggak, nggak usah (mengajukan praperadilan)," kata Noel usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, sambil berjalan dengan tangan diborgol dan mengenakan rompi oranye di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/9). Mantan Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) itu mengakui kesalahan atas yang diperbuatnya. Ia memastikan, akan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya tersebut. "Seperti pasti penyidiknya luar biasa, dan ya saya mengakui kesalahan saya, dan saya mempertanggung jawabkan kesalahan saya," tegasnya. Padahal, Noel sempat meminta amnesti ke Presiden Prabowo saat hendak ditahan ke rumah tahanan (Rutan) KPK, Jakarta, pada Jumat (22/8). KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Selain Noel, terdapat delapan pejabat di lingkungan Kemenaker dan dua pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka di antaranya Irvan Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022&ndash;2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022&ndash;2025; serta Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020&ndash;2025 Selanjutnya, Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020&ndash;2025; Fahrurozi selaku Dirjen Biswanaker dan K3 pada Maret 2025&ndash;sekarang; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan 2021&ndash;2025; Sekarsari Kartika Putri dan Supriadi selaku Koordinator; serta dua pihak swasta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Dari kasus tersebut, para tersangka berhasil mengumpulkan uang hasil pemerasan sebesar Rp 81 miliar. Uang tersebut dibagikan ke sejumlah pihak dan Irvian mendapatkan jatah terbanyak, yakni sebesar Rp 69 miliar. Sementara, Noel selaku Wamenaker menerima jatah pemerasan Rp 3 miliar. Selain itu, Noel juga mendapatkan satu motor Ducati. KPK menyebutkan kasus pemerasan pengurusan K3 ini telah berlangsung sejak 2019. Uang pengurusan yang seharusnya cuma Rp 275 ribu melonjak menjadi Rp 6 juta. Modus pemerasan yang dilakukan Noel Cs diduga memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 bagi pihak yang tidak membayar lebih. Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer ditetapkan tersangka KPK atas dugaan pemerasan, mengakui kesalahan dan tak ajukan praperadilan.

Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer 'Noel' Angkat Bendera Putih, kini Akui Kesalahan dan Tak akan Tempuh Perlawanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/JKT_-Wamenker-di-Tahan-KPK_SALMAN-TOYIBI_-11JPG-3634087537.jpg" alt="Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menuju ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menuju ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap memproses hukum Miki Mahfud, tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3), meski diketahui sebagai suami salah satu pegawai lembaga antirasuah tersebut. Kasus ini turut menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel. "Benar, bahwa salah satu pihak yang diamankan, belakangan diketahui merupakan suami salah satu pegawai KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (26/8). Budi menegaskan, status keluarga dengan pegawai KPK tidak memengaruhi proses hukum. Lembaganya memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.&nbsp; "KPK tidak menghentikan prosesnya, dan kepada yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan intensif oleh penyidik dan ditemukan kecukupan bukti, ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya," tegasnya. Menurut Budi, langkah hukum terhadap Miki merupakan wujud sikap zero tolerance KPK terhadap praktik melawan hukum.&nbsp;"Proses hukum ini menunjukkan komitmen KPK untuk tidak pandang bulu dalam penegakan hukum," ujarnya. Meski begitu, Budi enggan menyebut identitas pegawai KPK yang suaminya terjerat perkara tersebut. Ia memastikan, pegawai itu telah diperiksa oleh tim internal.&nbsp; "KPK pun telah melakukan pemeriksaan terhadap pegawai KPK tersebut dan hingga saat pernyataan ini dibuat, diketahui bahwa tidak ada keterlibatannya dengan perkara yang melibatkan suaminya," jelasnya. Dalam kasusnya, KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Selain Noel, terdapat delapan pejabat di lingkungan Kemenaker dan dua pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka di antaranya Irvan Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022&ndash;2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022&ndash;2025; serta Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020&ndash;2025. Selanjutnya, Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020&ndash;2025; Fahrurozi selaku Dirjen Biswanaker dan K3 pada Maret 2025&ndash;sekarang; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan 2021&ndash;2025; Sekarsari Kartika Putri dan Supriadi selaku Koordinator; serta dua pihak swasta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Penetapan tersangka ini dilakukan usai KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Noel pada Rabu (20/8) malam. Seluruh tersangka kemudian ditahan selama 20 hari pertama, terhitung 22 Agustus hingga 10 September 2025, di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp;

KPK menegaskan komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu, meski ada keterkaitan keluarga. Suami pegawainya pun ditetapkan tersangka.

KPK Tak Pandang Bulu, Tetapkan Tersangka Suami Pegawainya yang Terjerat Kasus Melibatkan Eks Wamenaker Noel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/1BDF0B68-C6D4-4948-88B1-E010F81A2F57-1251433550.jpeg" alt="Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengecek kesiapan prajurit TNI AD yang akan diberangkatkan ke Papua di Jawa Barat, Kamis (11/5/2023). (ANTARA/HO-Dinas Penerangan TNI AD)" width="100%">
<figcaption>Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengecek kesiapan prajurit TNI AD yang akan diberangkatkan ke Papua di Jawa Barat, Kamis (11/5/2023). (ANTARA/HO-Dinas Penerangan TNI AD)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dudung Abdurachman merupakan tokoh yang cocok menjadi Gubernur Jakarta. Pegalaman sebagai prajurit hingga jenderal bintang empat dengan jabatan terakhir Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), ditambah pengalaman menjadi Pangdam Jayakarta (2020-2021), menjadi bukti untuk tidak meragukan kemampuan dan ketokohan Dudung. &ldquo;Kriteria utama seorang gubernur, adalah kepemimpinan. Mampu mengkoordinasikan semua potensi birokraksi untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Perjalanan karir Dudung yang meniti dari bawah hingga menjadi KSAD, sudah menjadi bukti kemampuan Dudung,&rdquo; ujar Immanuel Ebenezer lewat keterangan tertulisnya, di Jakarta Rabu (29/5). Tokoh Relawan yang lebih dikenal sebagai Noel ini, mengungkapkan, selain sebagai prajurit berbakat, Dudung juga pembelajar yang tekun. Di sela-sela melaksanakan tugas sebagai tentara, Dudung mengambil pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3, semuanya sekitar ekonomi. Bahkan menjadi Gurubesar Manajemen Strategis Sekolah Tinggi Hukum Militer (2023). Noel mengakui, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November 2024 mendatang, banyak bakal calon Gubernur Jakarta yang merupakan tokoh berprestasi. Kemampuan nama-nama yang sudah muncul hingga sekarang ini, tak perlu diragukan lagi merupakan tokoh-tokoh mumpuni yang layak diperhitungkan masyarakat. &ldquo;Kemapuan dan ketokohan Dudung Abdurachman tak perlu diragukan, maka sosok satu pantas dilirik para partai politik (parpol) untuk diusung menjadi calon. Soal elektrabilitas, mayoritas warga Jakarta tahu Jenderal Dudung, masyarakat tahu kemampuan Dudung ketika menjadi Pangdam Jayakarta,&rdquo; kata Noel. Berbagai prestasi yang diraih Dudung saat menjadi Pangdam Jayakarta, sudah barang tentu tetap membekas dalam benak masyarakat. Dudung mampu mengenali masalah dengan cepat, mampu mencari solusi dan bisa mengeksekusi. Masyarakat jangan lupa, kemampuan eksekusi harus menjadi kriteria penting. Sebab kalau soal rencana pembangunan untuk Jakarta, sudah terlalu banyak. Mulai dari rencana pemerintah daerah, pemerintah pusat, studi lembaga-lembaga asing, sudah tak terhitung jumlahnya. Maka yang diperlukan adalah kemampuan mengekselusi. Kalau tidak dilaksanakan, rencana akan tetap rencana.

Tokoh Relawan yang lebih dikenal sebagai Noel ini, mengungkapkan, selain sebagai prajurit berbakat, Dudung juga pembelajar yang tekun.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Noel

Berita Terkini