<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/30/87888cf4-2a4c-4c6f-95fb-ef2a452a0416-3814001982.jpeg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat menyampaikan rilis akhir tahun. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat menyampaikan rilis akhir tahun. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia pada Selasa (30/12). Permohonan maaf itu dia sampaikan atas pelaksanaan tugas Polri sepanjang 2025 yang belum sempurna. Dia juga mengingatkan agar seluruh jajarannya bekerja ekstra agar tidak ada lagi istilah no viral no justice. Penegasan tersebut disampaikan oleh Jenderal Sigit saat menyampaikan keterangan dalam Rilis Akhir Tahun di Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel). Dia menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas Polri memang masih jauh dari sempurna. Maka atas nama seluruh jajaran kepolisian, orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu menyampaikan permohonan maaf. &rdquo;Kami menyadari bahwa pelaksanaan tugas Polri jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya, atas nama pimpinan Polri, mewakili keluarga besar Polri, kami menghaturkan dari lubuk hati kami yang paling dalam, permohonan maaf,&rdquo; kata dia. Sigit menegaskan, pihaknya akan terus berusaha berbenah diri untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Sehingga harapan masyarakat terhadap Polri dapat dipenuhi. Dia menegaskan hal itu sebagai komitmen Polri untuk melaksanakan tugas secara humanis, profesional, dan memberikan bantuan penuh kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan. &rdquo;Kami akan terus humanis dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan kemudahan akses terhadap seluruh layanan Polri. Penegakan hukum secara tegas kepada para pelaku kejahatan yang telah meresahkan masyarakat dan merugikan keuangan negara,&rdquo; tegasnya. Respons cepat tersebut, lanjut Sigit, berlaku untuk segala bentuk aduan dari masyarakat. Mantan kepala Bareskrim Polri itu menekankan agar seluruh jajarannya betul-betul merespons setiap laporan dari masyarakat. Dia tidak ingin lagi mendengar ada istilah no viral no justice atau tidak ada keadilan bila kasus tidak viral. &rdquo;Jangan sampai selalu ada muncul istilah no viral no justice, mau viral atau pun tidak viral, ya kita harus respons. Karena memang fenomenanya sedang seperti ini. Kita tidak boleh kemudian baperan,&rdquo; kata dia. Lebih lanjut, Sigit meminta seluruh personel Polri mendengar setiap suara masyarakat. Dia ingin anak buahnya semakin peka dan tidak kenal lelah melakukan perbaikan dan pembenahan. Tujuannya tidak lain agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus naik. Sehingga Polri semakin hari kian bisa diandalkan oleh masyarakat. &nbsp;

Kapolri Listyo Sigit minta maaf dan ingatkan jajarannya agar responsif tanpa 'No Viral No Justice'. Komitmen tingkatkan pelayanan.

Sampaikan Permohonan Maaf, Kapolri Ingatkan Seluruh Jajaran Tak Boleh Ada Lagi No Viral No Justice

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/21/Justice-for-argo-3820944783.jpg" alt="Dokumentasi #JusticeForArgo. (Dokumentasi Radar Jogja)" width="100%">
<figcaption>Dokumentasi #JusticeForArgo. (Dokumentasi Radar Jogja)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Tagar #JusticeFor belakangan diserukan oleh warganet di media sosial. Tagar tersebut biasanya diikuti oleh nama seseorang, yang diperlakukan tidak adil secara hukum. Sebut saja tagar #JusticeForArgo. Argo Ericko Achfandi adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia tewas ditabrak pengemudi BMW bernama Christiano Pangarapenta Pengindahen Tarigan di Sleman Jogjakarta. Tagar #JusticeForArgo menggema dan trending di media sosial X pada Mei 2025. Berbagai dukungan yang mengalir pun membuahkan hasil, Christiano ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat hukuman 6 tahun penjara. Sebelum Argo, tagar #JusticeForNova juga ramai di media sosial pada Juli 2024. Melalui tagar tersebut, warganet menuntut keadilan bagi almarhumah Nova Siswanto atas kasus dugaan plagiarisme. Kasus tersebut bermula ketika Nova mengaku karyanya, cerita fiksi Alternate Universe (AU) @MencintaiMantan telah diplagiat oleh Brahmana Family melalui akun @akararutalaa atau ARU. Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Amira Paripurna menilai seruan tagar #JusticeFor bukan sekedar ungkapan solidaritas, melainkan cerminan kegeraman publik atas hukum yang timpang. No Viral, No Justice, begitu kira-kira kata warganet. Tagar ini kerap muncul dalam kasus-kasus yang melibatkan anak atau keluarga pejabat, proses hukum lamban, tidak transparan, hingga menguap begitu saja. "Penyelidikan bisa berlarut-larut tanpa alasan yang jelas, bahkan sejumlah alat bukti seperti CCTV, jejak digital, atau hasil visum tiba-tiba dinyatakan hilang atau tidak diakui,&rdquo; tutur Amira di Surabaya, Sabtu (21/6). Di beberapa kasus, penetapan tersangka kerap tidak segera dilakukan meski telah ada bukti awal yang cukup. Menurut Amira, di era serba digital, narasi tandingan bisa saja dibentuk untuk menyudutkan korban kejahatan. Ketika ketidakadilan terjadi secara terang-terangan, harapan publik tertuju pada komisi negara seperti Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) atau Komisi Yudisial. Namun, ada realitas berbeda yang perlu dipahami di lapangan. &ldquo;Kewenangan lembaga-lembaga ini memang penting, tetapi terbatas. Mereka tidak bisa membatalkan putusan atau memaksa lembaga lain. Rekomendasi yang mereka keluarkan pun tidak memiliki daya paksa,&rdquo; imbuhnya. Meski begitu, keberadaan lembaga tersebut tetap krusial sebagai alat kontrol publik. Komnas HAM, misalnya, bisa menyelidiki pelanggaran HAM dalam proses hukum, termasuk dugaan intimidasi dan diskriminasi terhadap korban. Lebih lanjut, Amira menilai kampus juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Universitas bisa menjadi jembatan untuk mengakses keadilan masyarakat, terlebih terhadap kelompok rentan. &ldquo;Bantuan hukum kampus bisa hadir dalam bentuk penyuluhan hukum, konsultasi dan pendampingan hukum gratis, hingga litigasi strategis untuk mendorong perubahan kebijakan melalui kasus tertentu,&rdquo; tukas Amira.&nbsp;

Tagar #JusticeForArgo menggema di media sosial, menuntut keadilan bagi mahasiswa UGM yang tewas ditabrak.

Ketika Hukum Tak Berpihak, Tagar #JusticeFor jadi Suara Keadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/puan-maharani33-3417494854.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyambut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam momentum Sidsng Tahunan MPR RI bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyambut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam momentum Sidsng Tahunan MPR RI bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). (Ridwan)</figcaption>
</figure> &nbsp; <div class=""> <div id=":wl" class="ii gt"> <div id=":wk" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal keadilan yang harus menunggu viral, di mana fenomena ini telah menjadi keniscayaan di Indonesia. Menurutnya era media sosial membuat pengaruh besar dalam mencari keadilan di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam praktik berdemokrasi di Indonesia, saat ini berkembang juga demokrasi deliberatif yaitu demokrasi berwacana,&rdquo; kata Puan saat memimpin Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan menjelaskan, media sosial menjadi salah satu kekuatan utama dalam demokrasi wacana, serta membangun opini dan persepsi. Melalui media sosial dapat diciptakan berbagai persepsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/014983221/dari-film-kiblat-berubah-ke-thaghut-yasmin-napper-ungkap-tantangan-yang-paling-berat">Dari Film Kiblat berubah ke Thaghut, Yasmin Napper Ungkap Tantangan yang Paling Berat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Begitu juga sebaliknya orang yang jahat dipersepsikan menjadi orang yang baik, orang yang salah menjadi orang yang benar, orang yang benar menjadi orang yang salah,&rdquo; tutur Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Menko PMK ini pun mengingatkan, demokrasi wacana bukanlah kebebasan tak terbatas. Sebab, batas dari hak setiap warga negara di dalam negara demokratis&nbsp; adalah menjamin hak warga negara dibatasi oleh hak warga negara lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Puan menekankan peran negara diperlukan untuk menjamin hak berdemokrasi yang sama bagi semua warga negara. Sertabhak mendapatkan rasa aman yang sama bagi semua warga negara, hak untuk hidup tentram yang sama bagi semua warga negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan mengatakan, berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat semakin membutuhkan kehadiran negara. Ia lalu kembali menyinggung soal &lsquo;No Viral, No Justice&rsquo; atau fenomena keadilan yang didapat dengan cara viral.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014983212/prabowo-beri-sikap-hormat-jokowi-akan-serahkan-tongkat-estafet-presiden-ri-pada-20-oktober-2024">Prabowo Beri Sikap Hormat, Jokowi Akan Serahkan Tongkat Estafet Presiden RI pada 20 Oktober 2024</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ketika negara terlambat atau tidak responsif, rakyat mengambil inisiatifnya sendiri dengan memviralkan di media sosial No Viral, No Justice,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan mengatakan, menjadi tanggung jawab bersama lembaga kekuasaan negara, untuk dapat menjalankan kekuasaan negara secara efektif, responsif, cepat, serta memperhatikan rasa keadilan dan rasa kepatutan dalam menangani setiap urusan rakyat. Dalam hal ini adalah DPR RI, DPD RI, Pemerintah Pusat dan Daerah, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), TNI, dan Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sehingga rakyat merasakan kehadiran Negara. Kehadiran negara jangan menunggu &lsquo;Viral For Justice&rsquo;. Kehadiran negara adalah hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat,&rdquo; pungkas Puan.</div> </div> </div> </div> </div>

Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal keadilan yang harus menunggu viral, di mana fenomena ini telah menjadi keniscayaan di Indonesia.

Puan Singgung Keadilan Negara saat Sidang Tahunan di DPR, tak Harus Tunggu 'No Viral No Justice' 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Kurnia-Ramadhana.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fenomena no viral no justice menunjukkan pergeseran orientasi pengungkapan perkara. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut fenomena itu terjadi lantaran masyarakat mulai tidak percaya dengan sistem penegakan hukum saat ini. Terutama penegakan terhadap kasus-kasus yang terafiliasi dengan aparatur negara.  Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, dalam konteks mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo, mobilisasi masyarakat di ruang digital punya peran penting.  Tanpa keriuhan di media sosial, Kurnia meyakini kecil kemungkinan indikasi ketidakwajaran harta kekayaan Rafael terungkap. ”Kami tidak melihat aparat penegak hukum bergerilya mengungkap ketidakwajaran itu meski (ketidakwajaran LHKPN, Red) sudah terendus lama,” kata Kurnia kepada Jawa Pos kemarin (13/3).  Namun, yang menjadi catatan ICW, kasus-kasus yang ramai diperbincangkan di media sosial tidak maksimal ditangani aparat penegak hukum. Contohnya, kasus pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri. Kurnia menyebutkan, aduan ICW terkait hal itu mentah di tangan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. ”Padahal, kami menilai buktinya cukup kuat,” tuturnya.  Menurut Kurnia, dalam konteks penanganan kasus Rafael, KPK mengalami situasi yang sama dengan lembaga penegak hukum lain. Yakni, tidak dipercayai masyarakat. ”Situasi ini sudah dialami institusi Polri sebelumnya. Kasus-kasus pidana umum yang tidak jalan di kepolisian akhirnya ditindaklanjuti setelah viral,” kata Kurnia.  Mantan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengakui penghargaan bagi pelapor kasus korupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 kurang menarik lantaran rumitnya prasyarat dan ketentuan dalam aturan itu. ”Padahal, PP ini sebenarnya sangat jelas mengatur itu (reward bagi pelapor, Red),” ujarnya.  Pengalaman Giri selama bertugas di KPK, premi 2 permil dari kerugian negara atau uang suap itu baru bisa dicairkan ketika kasus-kasus yang dilaporkan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Itu menjadi salah satu penyebab penegak hukum atau pelapor tidak melakukan klaim premi tersebut.  ”Kalaupun ada klaim, anggaran premi itu harus dialokasikan dulu di APBN. Itu membuat prosesnya tambah panjang lagi,” terangnya.

No Viral No Justice, Reward Pelapor Korupsi Tunggu Putusan Inkracht

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Barang-Bukti-OTT-Wakil-ketua-DPRD-Surabaya-Dery-1.jpg" alt="Barang bukti OTT Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak mengunakan rompi tahanan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Sahat Tua Simandjuntak sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan di Surabaya pada Rabu (14/12). Foto: Dery Ridwansah/" width="100%">
<figcaption>Barang bukti OTT Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak mengunakan rompi tahanan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Sahat Tua Simandjuntak sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan di Surabaya pada Rabu (14/12). Foto: Dery Ridwansah/</figcaption>
</figure>Kalau mau cepat ditangani, viralkan dulu kasusnya di media sosial. Sebab, no viral no justice. Ungkapan satire itu mendadak ngetren lagi saat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diramaikan isu gaya hidup mewah sebagian pegawainya.  ---  FENOMENA itu pula yang membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani harus berkali-kali menggelar konferensi pers ketika satu per satu gaya hidup mewah pegawainya jadi sorotan di media sosial. Andai pemerintah maksimal menerapkan aturan pemberian reward bagi masyarakat yang melaporkan atau mengungkap dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), fenomena no viral no justice kecil kemungkinan mencuat.  Sebab, aturan reward tersebut memungkinkan masyarakat yang menjadi pelapor mendapatkan premi paling banyak Rp 200 juta.  Aturan itu disebutkan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor. Besaran premi yang diatur adalah 2 permil dari jumlah kerugian yang dapat dikembalikan kepada negara. Pasal itu juga menyebutkan premi maksimal adalah Rp 200 juta.  PP tersebut turunan dari UU 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. Aturan pemberian reward itu sejatinya sudah berlaku ketika pemerintah mengeluarkan PP 71/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor pada 2000. PP 71/2000 itu kemudian diubah lagi dengan PP 43/2018.  Penelusuran Jawa Pos, sampai saat ini baru satu pelapor kasus korupsi yang pernah mendapatkan premi tersebut. Penghargaan itu diberikan KPK pada 2016. Setelah itu belum ada lagi catatan terkait berapa jumlah penerima premi. ”Syaratnya rumit,” kata Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha kepada Jawa Pos kemarin (12/3).  Rumitnya syarat untuk bisa mendapatkan dana apresiasi tersebut juga ditegaskan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri pada 2020. Ali menyebutkan, ada sejumlah kendala yang membuat implementasi PP itu tidak optimal. Salah satunya adalah minimnya data yang dimiliki pelapor. Selain itu, kebanyakan kasus korupsi, khususnya yang ditangani KPK, tidak hanya bersumber dari satu pelapor.  Kondisi tersebut menyulitkan lembaga penegak hukum untuk menentukan siapa pelapor yang memenuhi syarat mendapatkan penghargaan dari negara. ”Diperlukan validasi data akurat untuk memutuskan seseorang dapat ditetapkan sebagai pelapor yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan tersebut,” ujar Ali.  Menyambung Ali, Praswad mengakui bahwa ketentuan reward itu memang tidak masuk akal. Sebab, premi maksimal Rp 200 juta tersebut baru bisa diberikan jika kerugian negara dari kasus yang dilaporkan mencapai Rp 100 miliar. ”Karena ada ketentuan 2 permil kerugian yang dapat dikembalikan ke negara, itu berarti kasusnya (yang dilaporkan, Red) harus proyek kakap,” terangnya.  Pengalaman Praswad selama menjadi penyidik, kasus dengan kerugian negara besar itu nyaris tidak ada yang bersumber dari laporan masyarakat. Aduan di KPK kebanyakan adalah kasus suap yang kemudian ditindaklanjuti dengan operasi tangkap tangan (OTT). ”Tipikal kasus korupsi yang merugikan negara itu biasanya juga butuh waktu lama (menanganinya, Red), bisa lima tahun,” ungkapnya.  Masyarakat sejatinya juga bisa mendapatkan reward ketika melaporkan kasus suap. Premi yang diberikan juga sebesar 2 permil, dihitung dari nilai uang suap atau uang dari hasil barang rampasan (pasal 17 ayat 3). Maksimal premi yang diberikan adalah Rp 10 juta (pasal 17 ayat 4). ”Tapi, dengan risiko yang tinggi bagi pelapor, premi itu terbilang sangat kecil,” tutur eks penyidik KPK tersebut.  Prasyarat dan reward yang tidak sebanding itu, tegas Praswad, memang harus diubah. Aduan terkait kerugian negara, misalnya, harus dipertegas siapa pelapor yang berhak mendapatkan reward. Penegasan itu untuk memudahkan penegak hukum memberikan penilaian kepada pelapor. Besaran premi juga harus diubah.  ”Misalnya, pelapor dengan kerugian Rp 1 miliar, paling minim dapat Rp 20 juta. Pasti banyak masyarakat di daerah yang melapor karena proyek di daerah itu kebanyakan nilainya Rp 4 sampai 5 miliar, jarang yang mencapai Rp 100 miliar,” ujarnya.  Begitu pula premi suap, Praswad menyarankan agar hadiah yang diberikan lebih besar. ”Pelapor kasus suap mestinya mendapat reward paling sedikit Rp 10 juta, bukan paling banyak Rp 10 juta,” ucapnya.  Praswad meyakini, munculnya fenomena no viral no justice itu merupakan kegagalan negara dalam mengelola manajemen laporan masyarakat. Hal tersebut diperparah dengan kanal pelaporan yang kurang optimal. ”Jangankan masyarakat biasa, laporan dari penegak hukum juga kadang-kadang tidak ditindaklanjuti sebelum viral,” cetus pria yang akrab disapa Abung itu.  Pegiat hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar menambahkan, penegakan hukum yang masih tebang pilih dan kurang terbuka membuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum mengalami krisis. Hal tersebut mendorong terjadinya mobilisasi rakyat di ruang digital untuk menghakimi seseorang yang diduga melakukan pelanggaran.  ”Meskipun kasus yang viral itu juga belum tentu ditindaklanjuti oleh penegak hukum, saya melihat masyarakat puas dengan itu (penghakiman di media sosial, Red),” kata mantan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tersebut.  Lembaga penegak hukum dan instansi terkait mestinya melakukan evaluasi menyeluruh terkait fenomena no viral no justice itu. Haris menyebutkan, perbaikan tidak cukup dilakukan dengan konferensi pers. Tapi juga memperbaiki sistem pelaporan dan reward bagi pelapor. ”Perlindungan untuk pelapor juga harus diperhatikan,” imbuhnya.  Pada bagian lain, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, penanganan kasus korupsi yang tidak diketahui perkara pokoknya sebenarnya mudah. Bisa ditangani kejaksaan, KPK, atau Polri. ”Kalau saya yang paling pas di Polri,” terangnya. Sebab, pernah ada kasus TPPU yang diputus tanpa perkara pokoknya. Kasus itu terjadi di Tegal, Jawa Tengah. ”Saya pernah tangani kasus TPPU itu,” jelasnya.  Menurut Boyamin, KPK bisa menangani kasus Rafael Alun Trisambodo, eks pejabat pajak Kemenkeu, dengan Pasal 11 UU Tipikor soal gratifikasi. ”Tidak semata-mata pasal 5 tentang suap,” tuutrnya kemarin. Apalagi, Rafael patut diduga telah ”memperdagangkan” pengaruhnya sebagai pegawai pajak. Dalam dunia hukum, hal itu dikenal dengan istilah omisi atau melakukan yang tidak boleh atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya.

Ketika Fenomena No Viral No Justice Dianggap Alat Mencari Keadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Kapolri-Sigit-di-Sultra.jpg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Sulawesi Tenggara. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Sulawesi Tenggara. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti fenomena tagar "No Viral, No Justice" yang ditujukan pada jajarannya. Kapolri Listyo Sigit pun segera memerintahkan para polisi untuk menerima dan melakukan evaluasi diri atas munculnya tagar-tagar tersebut.  Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Ahmad Sahroni menyampaikan pandangannya. Sahroni menyebut bahwa Polri memang belum sempurna tapi tetap terus menerima masukan dari masyarakat.  "Memang Polri belum sempurna, masih ada yang harus terus diperbaiki. Namun, yang terpenting dari sebuah lembaga khususnya Polri kita saat ini ialah mereka sudah sangat terbuka dalam menerima masukan. Jadi, memang keviralan ini bisa menjadi perbaikan buat kita semua agar berbagai kekurangan yang ada di Polri bisa diperbaiki kedepannya," ujar Sahroni kepada wartawan, Senin (20/12).  Legislator Partai Nasdem itu juga menilai bahwa Kapolri sejauh ini sudah sangat sigap dalam menindak laporan yang ditujukan kepada lembaganya. Hal ini terbukti dari ditindaknya berbagai oknum di instansi kepolisian yang melanggar aturan.  "Sebenarnya kalau kita lihat sejauh ini, respons Pak Kapolri bersama Propam juga sudah sangat sigap dan cepat dalam menindak laporan. Saya respect kepada Kapolri yang sudah membuka mata, telinga, pikiran dan hati," katanya.  "Mengakui kalau memang lembaganya harus dibenahi, dan langsung bertindak cepat dan tegas. Zaman sekarang sulit mencari pemimpin dan lembaga yang bisa terbuka pada kritik besar seperti ini. Terlebih lagi ini lembaga Kepolisian yang powerful," tambahnya.  Sahroni juga meminta agar warga tidak ragu untuk terus mengawasi kinerja kepolisian. Kata dia, lembaga kepolisian ini sangat besar, tentu terdapat kekurangan. Maka dari itu, dia pun mempersilakan masyarakat melapor jika menemukan berbagai pelanggaran oleh oknum di Kepolisian.  "Selain itu, Pak Kapolri juga sudah berkali-kali menegaskan supaya rakyat jangan takut lapor. Jadi, mari kita sama-sama awasi demi kepolisian yang lebih baik ke depannya," pungkasnya.

Soal Fenomena 'No Viral, No Justice', Sahroni: Saya Respect ke Kapolri