<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/juanda-1718185536.jpg" alt="Bandara Juanda Surabaya siap menjadi bandara pertama di Indonesia yang menerapkan program NLE." width="100%">
<figcaption>Bandara Juanda Surabaya siap menjadi bandara pertama di Indonesia yang menerapkan program NLE.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bandara Juanda Surabaya ditetapkan sebagai pilot project implementasi program Penataan Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistics Ecosystem (NLE). Sekaligus menjadi bandara Angkasa Pura I (AP I) dan bandara pertama di Indonesia yang menerapkan Program NLE. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Program ini diatur melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Angkasa Pura I selaku pengelola Bandara Juanda Surabaya berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya implementasi Program NLE. Program ini untuk meningkatkan efisiensi proses distribusi kargo dan logistik nasional. &ldquo;Dengan proses bisnis yang semakin efisien, maka hal ini akan turut berdampak positif terhadap efektivitas layanan kargo, peningkatan cargo throughput, serta pada akhirnya bermuara pada peningkatan pendapatan perusahaan," ujar Direktur Komersial dan Pelayanan AP1, Dendi T. Danianto, pada Rabu (13/12) seperti dikutip dari Radar Surabaya (Jawa Pos Grup). Melalui penetapan ini, Bandara Juanda Surabaya mulai menerapkan pilar keempat dari program NLE, yakni penataan tata ruang kepelabuhan dan jalur distribusi barang. Implementasi dari pilar keempat ini adalah melalui penerapan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) sebagai lokasi joint inspection pemeriksaan Bea Cukai dan Karantina, serta stakeholders terkait. Fasilitas TPFT di Bandara Juanda Surabaya telah selesai seratus persen secara fisik, serta sudah mempersiapkan prosedur baru terkait pergerakan barang yang telah disepakati oleh para stakeholders. AP I juga telah menyampaikan perubahan layout Daerah Keamanan Terbatas (DKT) kepada Direktorat Keamanan Penerbangan (Dirkampen). Melalui implementasi TPFT tersebut, proses bisnis pelayanan logistik di Bandara Juanda Surabaya menjadi lebih efisien, yakni melalui pengurangan proses bisnis dari 8 proses menjadi 6 proses, pengurangan titik bongkar muat dari 3 titik menjadi 1 titik. Kemudian pengurangan proses pembongkaran logistik dari 2 proses menjadi 1 proses, pengurangan dokumen fisik dari 4 dokumen menjadi 2 dokumen, serta diharapkan akan memberikan dampak terhadap penurunan biaya pemeriksaan kargo sebesar 30-40 persen. Dendi menjelaskan bahwa salah satu kunci dari peningkatan pelayanan kargo dan logistik di Bandara Juanda Surabaya adalah simplifikasi dan efisiensi proses bisnis di TPFT. Tidak hanya Bandara Juanda Surabaya, AP I akan mulai menerapkan program ini di tiga bandara lain yang termasuk ke dalam bandara prioritas implementasi Program NLE. Bandara tersebut adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, serta Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Dalam mendukung Program NLE, AP I juga telah menerapkan Cargo Integrated System (CIS) 2.0, yakni sistem yang mendukung digitalisasi proses bisnis di terminal kargo bandara. Per 1 November, AP I telah menerapkan CIS 2.0 di 10 bandara, serta ditargetkan akan diimplementasikan di 14 bandara mulai 1 Januari 2024 mendatang. "Kami berharap dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan ini, akan berdampak positif terhadap seluruh proses layanan kargo dan logistik di bandara-bandara AP I, yang pada akhirnya akan memberikan multiplier effect positif terhadap jaringan distribusi kargo dan logistik secara nasional," tutup Dendi.

Bandara Juanda ditetapkan sebagai pilot project implementasi program Penataan Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistics Ecosystem.

Bandara Juanda Surabaya Jadi Pilot Project Program NLE Pertama di Indonesia 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/sri-mulyani.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah berupaya meningkatkan kinerja logistik nasional. Salah satu caranya adalah menata ekosistem logistik nasional alias national logistic ecosystem (NLE). Kamis (24/9) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membahas NLE sebagai sarana menggenjot kinerja logistik.  "Kita semua tahu, gambaran sistem logistik kita saat ini seperti benang ruwet. Meski, ada national single window yang menghubungkan beberapa kementerian dan lembaga menjadi satu," ungkap Ani, sapaan Sri Mulyani.  Dia menyebutkan, dulu ada 16 tahapan yang harus dilewati karena belum ada satu sistem yang benar-benar bisa menuntaskan seluruh kerja birokrasi. Selama ini national single window (NSW) lebih bersifat koordinasi antarlembaga dan kementerian. Namun, pelaku usaha seperti eksportir, importir, dan pelaku logistik belum terkoneksi dengan baik.  Akibatnya, mereka harus berkali-kali melakukan submission dan proses untuk berhubungan dengan pemerintah. Atau, bahkan untuk berinteraksi dengan sesama eksportir, importir, dan pelaku logistik. "Jadi, ada proses yang repetitif dan rumit," kata Ani.  Dengan adanya NLE, para pelaku usaha seperti pengusaha truk, kontainer, depo, perkapalan, hingga pembayaran bisa masuk. Dengan begitu, semua pihak di dalam ekosistem tidak perlu lagi berulang-ulang memasukkan dokumen dalam proses logistik.  Penerapan NLE diharapkan bisa menurunkan biaya logistik di Indonesia yang lebih tinggi daripada rata-rata ASEAN. Biaya logistik RI yang mencapai 23,5 persen dari PDB ditargetkan turun menjadi 17 persen.  Performa logistik yang stagnan, menurut Ani, harus bisa berkembang dan tumbuh. Dia juga berharap terciptanya persaingan yang sehat dan transparan. "Performa logistik kita dalam ease of doing business (EoDB) mengenai berapa jumlah hari, jam, dan waktu untuk selesaikan logistik itu belum menunjukkan perbaikan signifikan," ungkapnya.  Sebagai contoh, platform NLE diterapkan di empat pelabuhan. Yakni, Pelabuhan Belawan, Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Tanjung Priok. "Kita harap kegiatan ini sudah bisa dilakukan mulai 1 Oktober 2020 dan sebetulnya berdasar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 sudah dalam bentuk piloting dan dilakukan secara bertahap," tutur mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.  Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi siap mendukung program tersebut. "Kami juga akan memberikan komitmen yang penuh kepada pemerintah terkait dengan NLE," katanya kemarin.  Yukki menuturkan, berdasar data logistic performance index yang dipublikasikan World Bank, peringkat logistik RI di ASEAN adalah ke-5. Di seluruh dunia, RI berada pada urutan ke-46.  "Kita harap, dengan adanya NLE ini, kita masuk 30 besar di dunia. Kalau masuk 30 besar dunia, artinya kita (Indonesia) akan masuk 3 besar ASEAN," jelas Yukki. Dengan begitu, kue di ASEAN pun bisa dinikmati dari sisi investasi.  Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berencana terbang ke Batam hari ini (25/9). Dia akan memantau langsung NLE. ”Saya juga mau ke Batam untuk melihat demonya 17 layanan menjadi satu bagaimana. Jadi, jangan hanya diomongin di kertas, tapi nggak jalan,” tegasnya.  Luhut menjelaskan, importer atau eksporter setidaknya harus melakukan 17 kali transaksi layanan. Baik itu di kementerian maupun lembaga pemerintahan. Akibatnya, biaya logistik mahal.  Adanya NLE akan membuat efisiensi biaya logistik mencapai Rp 1,5 triliun hanya dari wilayah Batam. Perbaikan ekosistem itu diyakini Luhut bakal membuat investasi masuk ke Batam hingga Rp 5 triliun.  MENGAPA PERLU PENATAAN EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL?  Indikator:  Biaya logistik relatif tinggi di ASEAN.  Indonesia: 23,5 persen dari PDB.  Malaysia: 13 persen dari PDB.  Performa logistik stagnan.  Berdasar trading across borders-ease of doing business  2019: urutan 67,3  2020: urutan 69,3  Target:  Biaya logistik 23,5 persen menjadi 17 persen.  Sektor logistik tumbuh.  Persaingan sehat (standar layanan, transparansi).  Sumber: Kemenkeu  https://www.youtube.com/watch?v=BK3wAh76k6w

Sri Mulyani Sebut Sistem Logistik Seperti Benang Ruwet Meski Ada NSW

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#NLE

Berita Terkini

Bandara Juanda Surabaya Jadi Pilot Project Program NLE Pertama di Indonesia

Sri Mulyani Sebut Sistem Logistik Seperti Benang Ruwet Meski Ada NSW

Download Aplikasi JawaPos.com