<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1659699142159.jpg" alt="Ilustrasi pinjaman online." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pinjaman online.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pilihan pinjaman online (pinjol) yang ditawarkan kampus bagi mahasiswa untuk melunasi tunggakan uang kuliah tunggal (UKT) menjadi sorotan. Selain memberatkan, praktik itu berpotensi menjadi kredit macet. Ekonom sekaligus Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai skema penawaran pinjaman online tersebut sama seperti student debt (utang mahasiswa) di negara lain. Misalnya di Amerika Serikat. Pembiayaan sekolah ditawarkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Namun, hal itu dinilai bisa berujung pada kredit macet. Seharusnya, tutur Huda, pihak yang bertanggung jawab dalam proses pinjaman tersebut adalah orang tua mahasiswa. Jika tanpa pengawasan dan semakin banyak yang menggunakan dengan tidak bertanggung jawab, pinjaman macet untuk usia di bawah 19 tahun akan semakin tinggi. &rdquo;Ini berbahaya bagi ekosistem pinjol ke depan karena borrower-nya semakin tidak berkualitas. Pinjaman macet akan didominasi oleh mahasiswa ini,&rdquo; ujarnya. Sebagaimana diberitakan, sejumlah kampus melakukan kerja sama dengan platform pinjol PT Inclusive Finance Group (Danacita) untuk memudahkan mahasiswa dalam membayar uang kuliah. Salah satunya Institut Teknologi Bandung (ITB). Selain ITB, diketahui Universitas Gadjah Mada Jogjakarta juga bekerja sama dengan perusahaan fintech Danacita. Dilansir website resmi UGM, Danacita dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama untuk menyediakan opsi pembiayaan biaya kuliah secara bulanan untuk seluruh mahasiswa sejak Agustus 2022. Hal itu berlaku untuk semua mahasiswa yang ikut serta dalam program sarjana dan pascasarjana. Pembiayaan-pembiayaan yang bisa diambil para mahasiswa FEB UGM adalah pembiayaan reguler dengan pembayaran secara bulanan selama 6 hingga 24 bulan untuk calon mahasiswa baru. Dan, 6 hingga 12 bulan untuk mahasiswa aktif (semester II ke atas). Sama halnya di Universitas Negeri Semarang (Unnes), diunggah dalam website resminya, fakultas ekonomi kampus tersebut telah menandatangani nota kesepahaman dengan Danacita pada April 2022. Dengan adanya kerja sama itu, mahasiswa program sarjana fakultas ekonomi dan seluruh mahasiswa antarjenjang di Unnes memiliki opsi alternatif pembayaran biaya kuliah seperti UKT secara bulanan. Danacita diketahui adalah fintech P2P lending yang ada sejak 2018. Danacita sejak awal memang memfokuskan diri sebagai fintech yang menawarkan pembiayaan di sektor pendidikan. Pada tahun pertama meluncur, Danacita menegaskan sudah bekerja sama dengan lebih dari 100 lembaga pendidikan tinggi di seluruh negeri dan tercatat sebagai platform P2P resmi di OJK. Selain kampus negeri, Danacita juga bekerja sama dengan kampus swasta. Plt Direktur Jenderal Perguruan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nizam menyatakan bahwa misi perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, adalah menyediakan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. &rdquo;Tidak boleh ada anak yang tidak dapat melanjutkan kuliah hanya karena alasan ekonomi,&rdquo; ungkapnya kemarin. Namun, Nizam tidak menjawab secara gamblang terkait kerja sama kampus dengan pinjol. Dia hanya menekankan agar kampus mencari solusi skema pendanaan yang baik, aman, dan tidak menambah masalah ekonomi mahasiswa. Pinjol, seperti banyak diketahui, selama ini membuat penggunanya terjerat utang akibat bunga yang mencekik. &rdquo;Lindungi mahasiswa dari jeratan utang,&rdquo; tegasnya. Dalam pembiayaan pendidikan, Nizam mengingatkan, pemerintah telah menyediakan kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah. Dia mengatakan bahwa jumlah sasarannya terus bertambah setiap tahun. Hal itu dapat dimanfaatkan dan membantu yang kesulitan biaya kuliah. &rdquo;Anggaran KIP kuliah 2023 sebesar Rp 11,7 triliun diberikan kepada 893.005 mahasiswa. Sementara untuk tahun 2024, Rp 13,1 triliun diberikan kepada 964.946 mahasiswa,&rdquo; ungkapnya. Nizam menyadari, dukungan dari KIP kuliah tidak bisa menutup seluruh biaya kuliah. &rdquo;Maka, kami berharap kampus dapat membantu mahasiswa yang membutuhkan pendanaan melalui gotong royong semua pihak, alumni, atau program corporate social responsibility (CSR) dari mitra dunia usaha dan dunia industri,&rdquo; katanya. Juga dukungan dunia perbankan dan keuangan. Namun, dia mengingatkan agar semua itu tidak membebani mahasiswa. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan telah meminta penjelasan kepada PT Inclusive Finance Group (Danacita) ihwal persoalan yang berkembang pada Jumat (26/1). &rdquo;Menurut keterangannya, Danacita telah melakukan kerja sama dengan ITB dalam rangka penyediaan fasilitas pendanaan uang kuliah tunggal untuk mahasiswa ITB,&rdquo; ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi Aman Santosa. Kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka memberikan pilihan jalan keluar bagi mahasiswa yang kesulitan membayar UKT. &rdquo;Pinjaman baru diberikan jika terdapat pengajuan dari mahasiswa yang bersangkutan dan telah melalui proses analisis kelayakan oleh Danacita,&rdquo; tambahnya. Berdasar penelitian OJK, sambung Aman, suku bunga yang dikenakan Danacita telah sesuai dengan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023. &rdquo;Danacita juga menyampaikan bahwa kerja sama Danacita dengan ITB dalam bentuk fasilitas pembiayaan mahasiswa bukan yang pertama. Namun, hal tersebut juga telah dilakukan dengan perguruan tinggi lainnya,&rdquo; beber dia. OJK telah meminta Danacita tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan transparansi dalam penyaluran pembiayaannya. Juga lebih meningkatkan edukasi kepada mahasiswa mengenai hak dan kewajiban konsumen, termasuk aspek risikonya dan seluruh aspek perlindungan konsumen lainnya. &rdquo;Secara periodik OJK akan memantau pelaksanaan hal-hal tersebut,&rdquo; tegasnya. (agf/lyn/c9/fal)

Pilihan pinjaman online (pinjol) yang ditawarkan kampus bagi mahasiswa untuk melunasi tunggakan uang kuliah tunggal (UKT) menjadi sorotan.

Kampus Kerja Sama Pembayaran UKT dengan Perusahana Pinjol, OJK Minta Danacita Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230116_1613011.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, akan mendalami seluruh fakta persidangan kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru (maba) Universitas Lampung (Unila). Salah satunya terkait banyaknya pihak yang menitipkan calon maba ke Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dirjen Dikti Kemendikbudristek) Nizam.  "Semua fakta persidangan akan ditindaklanjuti oleh tim jaksa dengan mengonfirmasi kepada para saksi lainnya, termasuk terdakwa," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (2/2).  Ali menjelaskan, tim jaksa penuntut umum (JPU) akan mendalami tersebut kepada para saksi agar menjadi fakta hukum. Nantinya, tim jaksa akan menguraikan fakta tersebut dalam surat tuntutan.  "Akan diuraikan menjadi fakta hukum dalam surat tuntutan bila saling bersesuaian antara fakta tersebut. Silakan ikutan proses persidangannya yang tentunya terbuka untuk umum," tegas Ali.  Dalam sidang dugaan suap penerimaan maba Unila yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Bandar Lampung, Selasa (31/1) terungkap dua nama yang menitipkan mahasiswa baru ke Nizam.  Dua orang tersebut yakni Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi.  Hal ini terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 24 milik Nizam. Nizam dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini. "Ini adalah daftar keterangan saudara di KPK, yang menyatakan bahwa ada pejabat-pejabat yang menitipkan untuk diluluskan," ucap hakim ketua PN Tanjungkarang Lingga Setiawan kepada Nizam.  Setidaknya ada 27 nama yang dititipkan Marsudi Suhud dan Nur Purnamasidi kepada Nizam. Dalam daftar nama-nama titipan yang ditampilkan di persidangan, Marsudi Syuhud menitipkan 24 nama calon mahasiswa ke enam universitas, yakni Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Jember, Universitas Jenderal Soedirman, UIN Malang, Institut Teknologi Sepuluh November yang kesemuanya dilakukan pada tahun 2021 dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).  Sedangkan, tiga titipan calon mahasiswa lainnya merupakan dari Nur Purnamasidi ke UI pada tahun 2020 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) serta dua lainnya yang tidak diketahui.  Nizam menuturkan, dari nama-nama calon mahasiswa yang dititipkan oleh kedua orang tersebut, tidak semuanya ditindaklanjuti. "Tidak semua ditindaklanjuti Yang Mulia, hanya satu dua kejadian saja. Seperti Pak Muhammad Nur Purnamasidi ingin masuk ke Universitas Indonesia (UI)," ucap Nizam.  Dia mengatakan, tindak lanjutnya dengan menyampaikan ke Wakil Rektor UI untuk mengecek apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk masuk. "Untuk akhirnya masuk atau tidak yang bersangkutan, saya tidak mengikuti," pungkasnya.

KPK Dalami Titipan Mahasiswa ke Plt Dirjen Dikti Kemendikbudristek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/dirjen-dikti-nizam.jpg" alt="Dirjen Dikti Kemendikbudristek Nizam. (KEMENDIKBUD)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Dikti Kemendikbudristek Nizam. (KEMENDIKBUD)</figcaption>
</figure>CINTA lama bersemi kembali (CLBK). Perumpamaan itu mungkin paling pas menggambarkan hubungan Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek Nizam dengan hobinya bermain gitar klasik.  Sempat vakum lama, Nizam kembali menggeluti hobi yang dipelajarinya saat duduk di bangku SMP itu. Bedanya, dulu dia belajar di sanggar milik Koesbini, kini lebih banyak ke platform media sosial. ”Baru lima tahun lalu kembali belajar gitar klasik. Kali ini gurunya YouTube,” ujarnya.  Lagu-lagu Spanyol karya Francisco Tarrega menjadi favoritnya. Sebut saja Capricho Arabe hingga Recuerdos de la Alhambra. Semua dia suka.  ”Saya juga suka karya-karya Isaac Albeniz seperti Sevilla, Granada, Asturias, tapi belum mampu memainkan dengan baik, hehe,” tutur guru besar UGM tersebut.

Nizam Kembali ke Gitar Klasik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG_20210211_221829.jpg" alt="Dirjen Dikti Kemendikbud Nizam saat Talkshow Kampus Merdeka Menyongsong Society 5.0 dalam peringatan HPTT ke-75 yang digelar Fakultas Teknik UGM secara daring, Kamis (11/2). UGM/Antara" width="100%">
<figcaption>Dirjen Dikti Kemendikbud Nizam saat Talkshow Kampus Merdeka Menyongsong Society 5.0 dalam peringatan HPTT ke-75 yang digelar Fakultas Teknik UGM secara daring, Kamis (11/2). UGM/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka membuka kesempatan kepada ribuan mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri di luar perguruan tinggi mereka. Program ini sendiri didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ini memungkinkan peserta program, mentor perusahaan dan dosen pendamping mendapatkan dukungan uang saku, biaya hidup atau honor selagi menjalankan kegiatan.  Di tengah suksesnya program yang dilaksanakan, tetap saja ada tantangan yang masih harus dihadapi. Kendala yang dihadapi adalah pencairan dana untuk peserta, mentor, dan dosen pendamping.  Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Nizam pun meminta maaf atas kendala yang dihadapi. Pasalnya, pihaknya juga telah berusaha untuk menghubungi pihak yang bersangkutan untuk melengkapi informasi sebagai syarat pencairan.  "Kami mohon maaf atas berbagai kendala dan keterlambatan dalam pemenuhan hak mahasiswa dan mitra, perlu diingat merupakan tanggung jawab kami bahwa semua pihak akan mendapatkan pembayaran yang menjadi haknya," tutur Nizam, Senin (27/12).  Untuk itu, dia memastikan bahwa mereka yang belum mendapatkan haknya, proses pencairan akan terus dilanjutkan pada 2022 mendatang. Sampai semuanya mendapatkan dana yang belum cair.  "Bagi yang belum mendapatkan pembayaran sepenuhnya, tidak usah khawatir, karena pencairan kegiatan tahun 2021 masih akan diteruskan di tahun 2022 sampai semuanya selesai. Tidak ada yang haknya tidak dipenuhi," jelas Nizam.  Pada 2021, program ini telah diikuti oleh sekitar 12.800 mahasiswa pada program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), 21.700 mahasiswa pada program Kampus Mengajar (KM), 8.200 mahasiswa pada Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM), dan 950 mahasiswa pada Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA).  Sampai dengan Desember 2021, sekitar 1.100 mahasiswa MSIB, 1.000 mahasiswa KM, dan 780 mahasiswa PMM masih terkendala kelengkapan dokumennya. Begitu juga sekitar 600 mentor MSIB, 450 dosen pembimbing lapangan KM, dan 180 pendamping PMM.

Pencairan Dana Program Kampus Merdeka Bakal Berlanjut pada 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG_20210727_112738.jpg" alt="Dirjen Dikti Nizam dalam Seremoni Penandatanganan PKS Ditjen Dikti dan IEEE secara daring, Selasa (27/7). Tangkapan Layar/Zaking/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Dirjen Dikti Nizam dalam Seremoni Penandatanganan PKS Ditjen Dikti dan IEEE secara daring, Selasa (27/7). Tangkapan Layar/Zaking/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Dirjen Diktiristek), Nizam, mengatakan bahwa kampus seharusnya menjadi tempat yang aman. Bukan menjadi ladang kekerasan seksual.  "Perguruan tinggi harusnya menjadi tempat paling aman di dunia, untuk mengembangkan diri dan mengembangkan ragam potensi. Tidak hanya mahasiwa, dosen dan tenaga pendidik pun juga banyak mengalami," jelas Nizam dalam acara daring, Senin (22/11).  Saat ini juga telah ada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS). Hal ini disinyalir dapat meminimalkan tindakan kekerasan seksual dalam kampus.  "Jadi Permen ini lahir untuk dilakukan pencegahan. Pencegahan itu nomor 1 lewat pendidikan," ucap Nizam.  Sebab, menurutnya batas pelecehan seksual tidak ada batasnya, misalnya gurauan bagi seseorang itu mungkin sangat sensitif dan bisa menjadi beban psikologis, namun bagi pelaku menjadi hal lumrah.  "Colek-colek misalnya menjadi sesuatu yang lumrah, padahal itu adalah bagian dari sexual harassment," jelasnya.  Karena bagi korban, itu membekas dan berdampak seumur hidup. Bisa menjadi minder, tidak percaya diri, kemudian mereka juga memilih untuk keluar dari perguruan tinggi karena hal-hal tersebut.  "Kita harus melakukan pencegahan lewat pendidikan secara baik untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan," pungkas Nizam.

Kemendikbudristek Sebut Kampus Seharusnya jadi Tempat yang Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/NIZAM-ANTARA.jpg" alt="Pelaksana tugas (plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nizam." width="100%">
<figcaption>Pelaksana tugas (plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nizam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), Nizam menyambut baik inisiasi program #temanKIP. Program tersebut bertujuan untuk memastikan manfaat Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat tepat sasaran bagi mahasiswa yang berhak menerima.  Program ini diprakarsai oleh Staf Khusus Presiden RI, Aminuddin Ma’ruf. Untuk pelaksanaannya telah disiapkan anggaran sebesar Rp 4,1 triliun dari APBN 2020.  “Apresiasi tinggi untuk Mas Amin yang telah menginisiasi #temanKIP suatu program sosial dan kerelawanan untuk memastikan manfaat KIP-K tepat sasaran," ujar Nizam dalam keterangan resmi, Selasa (4/8).  Terdapat berbagai skema, pertama adalah Rp 1 triliun yang dialokasikan untuk bantuan UKT/uang kuliah mahasiswa. Skema ini ditargetkan menyasar 419.000 mahasiswa dengan perluasan penerima manfaat, tidak hanya mahasiswa PTN namun juga menyasar mahasiswa PTS.  Skema kedua, sebesar Rp 1,3 triliun dialokasikan untuk beasiswa KIP-K Tahun 2020 reguler mahasiswa baru semester I tahun 2020. Skema dua ini ditargetkan menyasar 200.000 mahasiswa. "Terakhir skema tiga sebesar Rp 1,8 triliun dialokasikan untuk beasiswa Bidikmisi on going dan afirmasi perguruan tinggi dengan menyasar 267.000 mahasiswa," jelasnya.  Dia pun mendorong dan mengajak masyarakat untuk saling peduli, bergotong royong untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena ketiadaan biaya. "Saya berharap dengan adanya program KIP Kuliah, mahasiswa dapat melanjutkan perkuliahan dan tidak ada mahasiswa yang putus kuliah karena ketiadaan biaya kuliah," tambahnya.  Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Presiden Aminuddin Ma’ruf menjelaskan bahwa #temanKIP merupakan program kerja sosial bersifat kerelawanan untuk memastikan manfaat KIP Kuliah sampai kepada mahasiswa yang berhak. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam afirmasi perluasan akses pendidikan tinggi untuk masyarakat Indonesia.  Terkait teknis pelaksanaan #temanKIP, Aminuddin Ma'ruf menyampaikan bahwa #temanKIP akan mendelegasikan koordinator di setiap kampus dan wilayah dari unsur mahasiswa untuk membantu memberikan informasi, pendampingan dan pengaduan terkait KIP-Kuliah. "Kami juga akan bersinergi dengan Rektorat setiap perguruan tinggi penyelenggara KIP Kuliah," pungkas Aminuddin.

Program Teman KIP Anggarkan Rp 4,1 Triliun, KIP Supaya Tepat Sasaran

nizam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nizam