<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/20230926_141329-2167352506.jpg" alt="Artis sekaligus pemengaruh Raffi Ahmad saat menyampaikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2023). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)" width="100%">
<figcaption>Artis sekaligus pemengaruh Raffi Ahmad saat menyampaikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2023). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Artis Raffi Ahmad sedang disorot publik, khususnya masyarakat Jogjakarta karena&nbsp;hendak&nbsp;membangun&nbsp;beach club di atas Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunungsewu,&nbsp;Gunungkidul, Jogjakarta. Pembangunan ini diyakini bisa berdampak negatif pada ekologi kawasan tersebut. Belakangan, nama Menteri Parekraf Sandiaga Uno juga ikut dibanjiri kritik karena memberikan dukungan kepada Raffi Ahmad dalam pembangunan beach club tersebut. Menanggapi hal itu, Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mempertanyakan sikap Sandi sebelum menyetujui pembangunan beach club tersebut. Menurutnya, ada beberapa pertanyaan belum terjawab yang harus dibuka ke publik. "Apakah pihak investor sudah melibatkan masyarakat lokal sejak awal? Khususnya bagaimana strategi investor/pengembang dalam mengantisipasi dan rencana mitigasi potensi kerusakan alam yang akan terjadi akibat pengembangan kawasan dan pembangunan fisik yang akan dilakukan investor/pengembang," katanya dalam keterangan tertulisnya. Tak cuma itu, lanjutnya, perlu dicek juga bagaimana konsep pengembangan ekonomi inklusif yang akan berdampak langsung terhadap warga lokal. "Bukan sekadar menyediakan membuka lapangan kerja, tetapi peluang ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan warga lokal sekaligus apa yang akan diterapkan untuk menjamin kelestarian alam bukan mengeksploitasi alam," ujarnya. Ia pun berpendapat bahwa&nbsp;Sandi semestinya sudah mengetahui bahwa&nbsp;rencana tata ruang wilayah kawasan pantai tersebut merupakan cagar yang dilindungi UNESCO. Pasalnya jika status KBAK Gunungsewu,&nbsp;Gunungkidul merupakan cagar yang dilindungi UNESCO, maka ada batasan yang harus dipatuhi semua pihak. "Jika benar menjadi kawasan ekologis yang dilindungi UNESCO, maka sudah ada peraturan ketat yang dibuat UNESCO untuk pemanfaatan maupun pengembangan kawasan ekologis tersebut secara terbatas dan ketat. Ini yang harus dicek kembali," katanya. Kemudian, lanjutnya, jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam rencana tata ruang wilayah dan persyaratan UNESCO, maka pemerintah pusat/Kemenparekraf dapat menarik dukungannya. "Pemda setempat dapat mempertimbangkan atau meninjau kembali perizinannya sehingga dapat segera diputuskan lanjut/batal rencana pengembangan beach club di kawasan tersebut," lanjutnya. Lebih lanjut, ia menilai bahwa masyarakat juga dapat melihat dan menuntut bentuk lapangan pekerjaan apa saja yang akan dikembangkan, disertai pendidikan ketrampilan yang akan meningkatkan kualitas SDM masyarakat lokal ke depan secara mandiri. "Karena pada akhirnya pengembangan beach club atau proyek apapun disitu harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, menjaga kelestarian alam, bahkan meningkat kualitas lingkungannya, lebih hijau, serta menghormati kearifan lokal dan mempertahankan sosial budaya masyarakat lokal," tutupnya.

Sandi semestinya sudah mengetahui bahwa rencana tata ruang wilayah kawasan pantai tersebut merupakan cagar yang dilindungi UNESCO.

Soal Polemik Pembangunan Beach Club Raffi Ahmad, Nirwono Yoga: Apakah Investor Sudah Melibatkan Masyarakat Lokal Sejak Awal?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Sepeda-Dery-Ridansah-3.jpg" alt="Pesepeda melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (6/6/2021). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menambah jalur sepeda sepanjang 101 kilometer di Jakarta pada tahun 2021 yang bertujuan untuk memfasilitasi warga agar dapat bersepeda" width="100%">
<figcaption>Pesepeda melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (6/6/2021). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menambah jalur sepeda sepanjang 101 kilometer di Jakarta pada tahun 2021 yang bertujuan untuk memfasilitasi warga agar dapat bersepeda</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pengamat tata kota Nirwono Yoga mendorong Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengaudit seluruh jalur sepeda di Ibu Kota karena tengah menjadi perbincangan serius masyarakat Jakarta terkait pemanfaatannya oleh publik akhir-akhir ini.  Menurut pakar tata kota Universitas Trisakti itu, di Jakarta, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI dapat melibatkan komunitas pesepeda untuk mengevaluasi jalur yang sudah ada tersebut.  "Harus dicari tahu mengapa jalur sepeda yang ada tidak banyak dilintasi pesepeda, apakah jalurnya tidak sesuai dengan rute pesepeda dan mengapa banyak jalur sepeda diokupasi oleh parkir liar dan dibiarkan tidak ada penertiban," ujarnya.  Nirwono juga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menggencarkan edukasi dan sosialisasi terkait penggunaan jalur sepeda serta mengajak masyarakat untuk membangun budaya bersepeda.  "Pj Gubernur dapat menetapkan setiap minggu sekali, seluruh ASN naik angkutan umum atau bersepeda atau berjalan kaki dalam beraktivitas ke kantor untuk menjadi contoh kepada masyarakat dalam menurunkan polusi udara," katanya.  Lebih lanjut Nirwono juga menyarankan Heru Budi untuk mengeluarkan kebijakan perihal penanganan polusi udara di Jakarta. "Seperti perluasan ganjil genap, 'e-parking' progresif, memperbanyak 'park and ride', mendorong naik transportasi publik, bersepeda atau berjalan kaki," katanya.  Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 38 miliar untuk pembangunan jalur sepeda pada 2023. Namun anggaran itu sempat dicoret dari RAPBD 2023 kemudian kembali dimasukkan oleh Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan nilai Rp7,5 miliar.  Heru Budi sebelumnya mengaku akan melanjutkan program gubernur sebelumnya selama program tersebut bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. "Ada kan (program Anies yang dilanjutkan), semua juga kami lanjutkan kalau semua itu untuk kepentingan masyarakat, tidak masalah," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (18/11) lalu. (*)

Pengamat Tata Kota Dorong Heru Audit Jalur Sepeda di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/listrik-setrum-antara.jpg" alt="Ilustrasi kesetrum listrik. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kesetrum listrik. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musibah yang disebabkan oleh aliran <a href="https://www.jawapos.com/tag/arus-listrik-pendek/">arus listrik pendek</a> atau korsleting kerap terjadi rumah penduduk DKI Jakarta. Setelah kebakaran di Jalan Pangeran Antasari Cempaka III Cipete Utara, kini ada sekeluarga yang tewas tersetrum dalam kamar mandi di sebuah rumah di Jalan Pulomas Barat 12, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.  Ahli Tata Kota <a href="https://www.jawapos.com/tag/nirwono-yoga/">Nirwono Yoga</a> mengatakan, PT PLN (Persero) dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat hingga skala kecil, dalam hal ini kelurahan harus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan alat elektronik yang aman. Terutama, yang berkaitan dengan pemasangan kabel listrik yang berstandar SNI.  “Menggunakan dan memasang kabel listrik yg berstandar SNI, tidak boleh menggunakan stop bertumpuk (untuk menghindari arus pendek atau korsleting),” ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (23/3).  Menurutnya, masyarakat juga perlu diedukasi terkait cara mencegah agar tidak ikut tersetrum dan cara memberi pertolongan yang aman jika ada yang <a href="https://www.jawapos.com/tag/kesetrum/">kesetrum</a> dengan benar. “Dibantu disebarkan info tersebut melalui media sosial dan media massa,” tuturnya.  Nirwono menambahkan, atas segala peristiwa yang berkaitan dengan listrik, PT PLN (Persero) perlu memerlukan pemeriksaan secara berkala ke lapangan untuk memastikan kabel listrik di ruang publik aman bagi warga beraktivitas. “PLN harus melakukan pemeriksaan berkala ke lapangan,” pungkasnya.  Sebagai informasi, satu keluarga <a href="https://www.jawapos.com/tag/tewas-tersetrum/">tewas tersetrum</a> dalam kamar mandi di sebuah rumah di Jalan Pulomas Barat 12, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Keluarga tersebut terdiri dari suami berinisial BG berusia 37 tahun, istri berinisial NB berusia 29 tahun, anak berinisial EA berusia 11 bulan, dan baby sitter berinisial SM berusia 59 tahun.  Peristiwa tragis yang dialami oleh keluarga tersebut akibat korsleting listrik yang pemicunya berasal dari shower air panas (water heather) pada Minggu, 20 Maret 2022. Di tempat kejadian perkara (TKP), ditemukan colokan shower pemanas itu sudah dalam keadaan gosong.

1 Keluarga Tewas Kesetrum, Tips dari Pengamat Agar Aman dari Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/bolehkan-pkl-berjualan-pengamat-kebijakan-anies-setengah-setengah_m_176755.jpeg" alt="Kesemerawutan Tanah Abang yang dipadati tenda PKL dan ribuan orang." width="100%">
<figcaption>Kesemerawutan Tanah Abang yang dipadati tenda PKL dan ribuan orang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memberlakukan sistem satu arah jalan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat mulai hari ini, Jumat (22/12). Penutupan jalan itu diberlakukan di Jalan Jati Baru Raya, tepatnya di depan pintu masuk Stasiun Tanah Abang. Konsep jangka pendek itu menuai kritikan. Menurut Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga, kebijakan akan solusi yang ditawarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersifat setengah-setengah. "Ini seperti mengonsep setengah-setengah. Kalau itu jadi pertimbangan maka apa yang dilakukan Pemprov DKI tidak akan menyelesaikan dasar pokok permasalahannya," ujar Nirwono saat dihubungi, Jumat (22/12). Anies, dikatakannya, tidak melihat konsep penataan Tanah Abang secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan dampak kemacetan, penuntasan kawasan kumuh, hingga integerasi sejumlah fasilitas penunjang lainnya di Tanah Abang. "Mulai dari kemacatennya sampai kawasan kumuhnya. Lalu bagaimana semua perencanaan terintegrasi. Jadi bukan hanya solusi parsial," timpalnya. Dia pun meminta Pemprov DKI Jakarta mengkaji ulang rencana penutupan jalan di depan Stasiun Tanah Abang lantaran khawatir yang dilakukan Pemprov DKI menabrak aturan. Selain itu, Nirwono mempertanyakan apakah rekayasa lalu lintas di Tanah Abang akan ditutup secara permanen dan akan dijadikan lahan bagi pedagang kaki lima (PKL), atau jalan tersebut hanya akan ditutup sementara dan akan dikembalikan peruntukannya. "Kebijakan itu bertentagan dengan Undang-Undang Jalan dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," ungkap dia. Sebagai informasi, satu ruas jalan Tanah Abang difungsikan untuk lapak para PKL menjajakan barang dagangannya mulai pukul 08.00-18.00 WIB. Untuk mengakomodasi pengunjung Tanah Abang, PT Transjakarta telah menyiapkan 10 unit shuttle bus yang akan mengelilingi sepanjang kawasan Jatibaru, Tanah Abang secara gratis.

Bolehkan PKL Berjualan, Pengamat: Kebijakan Anies Setengah-setengah

nirwono yoga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nirwono yoga

Berita Terkini

Soal Polemik Pembangunan Beach Club Raffi Ahmad, Nirwono Yoga: Apakah Investor Sudah Melibatkan Masyarakat Lokal Sejak Awal?

Pengamat Tata Kota Dorong Heru Audit Jalur Sepeda di Jakarta

1 Keluarga Tewas Kesetrum, Tips dari Pengamat Agar Aman dari Listrik

Bolehkan PKL Berjualan, Pengamat: Kebijakan Anies Setengah-setengah

Download Aplikasi JawaPos.com