<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/nirwono-joga.jpg" alt="Nirwono Joga" width="100%">
<figcaption>Nirwono Joga</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengusulkan bahwa calon Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Menteri Perumahan Rakyat (PR) jangan diisi oleh kalangan Partai Politik (Parpol) dan pengusaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, jabatan di dua kementerian itu lebih baik diisi oleh kalangan internal. Pasalnya, kata Nirwono, merekalah yang dinilai sudah memahami kerja di kementerian tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kementerian tersebut harus dipimpin dari kalangan internal yang sudah paham betul budaya kerja di PU dan PR," kata Nirwono kepada JawaPos.com, Rabu (16/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015204155/daftar-zodiak-yang-memiliki-keberuntungan-finansial-paling-ekstrem-pada-17-oktober-2024">Daftar Zodiak yang Memiliki Keberuntungan Finansial Paling Ekstrem pada 17 Oktober 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dia mewanti-wanti agar kedua jabatan itu tidak diisi oleh kalangan parpol hingga pengusaha. Adapun salah satu alasannya agar mereka tidak kaget dengan budaya kerja yang ada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti halnya, kata dia, pernah terjadi kegagalan di era Presiden Abdrrachman Wahid atau Gusdur periode masa pemerintahan 29 Oktober 1998-23 Juli 2001.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangn diisi di kalangan luar, baik parpol, pengusaha maupun pihak luar lainnya yan jelas tidak memahami budaya kerjanya dan pasti kesulitan/gagal seperti di era Gus Dur dulu," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015204143/tarikan-motor-memang-enteng-open-filter-pada-motor-pabrikan-bisa-berdampak-buruk">Tarikan Motor Memang Enteng, Open Filter Pada Motor Pabrikan Bisa Berdampak Buruk</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden BJ Habibie, didalam pemerintahan terdapat Kementerian Negara Perumahan dan Permukiman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun kemudia, di era Gusdur kemudian kementerian itu ditiadakan karena digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Permukiman dan Pengembangan Wilayah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015204152/penuh-kebahagiaan-dan-kemuliaan-5-shio-yang-masa-depannya-terjamin-makmur-serta-mapan-menurut-astrologi-tiongkok">Penuh Kebahagiaan dan Kemuliaan: 5 Shio yang Masa Depannya Terjamin Makmur serta Mapan, Menurut Astrologi Tiongkok</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, beredar sejumlah nama yang digadang-gadang akan ditunjuk menjadi Menteri PU dan Menteri PR di Kabinet Prabowo-Gibran mendatang. Sejumlah nama yang diisukan mulai dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sebagai Menteri Perumahan, Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya, hingga Sekretariat Jenderal (Sekjend) Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Raden Dodi Priyono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nama-nama itulah yang telah memenuhi panggilan Prabowo di kediamannya Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada 14-15 Oktober 2024. Meski begitu, pengumuman final terkait posisi jabatan menteri akan diumumkan langsung oleh Prabowo usai dilantik menjadi presiden, pada Minggu (20/10) malam.</div>

"Kementerian tersebut harus dipimpin dari kalangan internal yang sudah paham betul budaya kerja di PU dan PR," kata Nirwono.

Soal Kandidat Calon Menteri PU dan PR, Pengamat Usul Jangan Diisi Kalangan Parpol dan Pengusaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/nirwono-joga.jpg" alt="Nirwono Joga" width="100%">
<figcaption>Nirwono Joga</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka berencana untuk memisah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nantinya, secara nomenklatur, Kementerian PUPR akan dipisah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat (PR).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons hal itu, Pengamat Tata Kota Universitas Tri Sakti, Nirwono Joga menilai bahwa Kementerian PUPR idealnya tetap menjadi satu. Adapun alasannya untuk memudahkan koordinasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015202908/jika-anda-menemukan-kegembiraan-dari-7-hal-sederhana-ini-anda-jauh-lebih-bahagia-daripada-yang-disadari">Jika Anda Menemukan Kegembiraan dari 7 Hal Sederhana Ini, Anda Jauh Lebih Bahagia daripada yang Disadari</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau disuruh milih, saya pilih tetap jadi satu Kementerian PUPR daripada dipisah, karena dalam praktiknya kedua infrastruktur tersebut saling terkait erat dengan di bawah satu kementerian akan memudahkan koordinasi sebenarnya," kata Nirwono kepada JawaPos.com, Rabu (16/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di satu sisi, Nirwono menilai bahwa pemisahan Kementerian PUPR menjadi dua lebih pada kepentingan politik, bukan karena keinginan internal. Salah satunya didorong oleh kepentingan pengusaha atau pengembang perumahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tetapi kalau pemerintahan baru tetap ingin memisahkannya, ini lebih karena ada dorongan politik terutama dari kalangan pengusaha/pengembang perumahan sebenarnya bukan karena keinginan teman-teman di Kementerian PUPR sebenarnya," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, dia mengatakan jika pemerintahan baru tetap ingin memisahkan Kementerian PUPR, pihaknya memberikan sejumlah saran. Mulai dari nama kementerian yang bisa dipakai hingga fokus program yang perlu dilakukan dua kementerian tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengusulkan, jika Kementerian PUPR jadi dipisah, maka bisa digunakan menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perkotaan, Perdesaan, dan Perumahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015202897/ini-alasan-kenapa-oli-sintetis-lebih-mahal-dari-oli-mineral">Ini Alasan Kenapa Oli Sintetis Lebih Mahal dari Oli Mineral</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Idealnya Kemnterian PU tetap mandiri tidak perlu digabung dengan yang lain agar tetap fokus pada kegiatan utamanya yakni SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Bina Konstruksi," jelas Nirwono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, Kementerian PU dapat fokus melanjutkan program pembangunan yang sudah ada sebelumnya yakni SDA/bendungan dan haringan irigasi untuk ketahanan pangan dan kebutuhan air baku, serta PLTA dan PLTS untuk ketahanan EBT.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, untuk bidang Bina Marga fokus menyelesaikan jalan tol di luar Trans Jawa, seperti rencana Tol Bandung-Joga, serta mengoptimalkan Trans Jawa dan Jalur Pantai Selatan/Pansela/Jalur Lintas Selatan/JLS sertaTrans Sumatera.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bidang Cipta Kerja menuntaskan permukiman kumuh, akses air bersih dan sanitasi higienis; Bidan Bina Karya fokus pada pembangunan konstruksi seperti pembangunan pelabuhan, bandara, terminal, dengan mengintegrasikan dengan Bina Marga dan Cipta Kerja," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, untuk Kementerian Perumahan yang akan dibentuk guna mendukung program pembangunan perumahan perdesaan 2 juta dan 1 juta perkotaan per tahun, sebaiknya diberinama berupa Kementerian Perkotaan, Perdesaan, dan Perumahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disarankan, utamanya untuk memudahkan koordinasi perkotaan dan perdesaan dengan fokus pembangunan perumahan. Ke depan, disarankan untuk fokus pada pembangunan perumahan dengan cara yang berbeda harus ada terobosan dan berkelanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015202892/hakim-agung-sunarto-terpilih-jadi-ketua-ma-periode-2024-2029-gantikan-syarifuddin">Hakim Agung Sunarto Terpilih jadi Ketua MA Periode 2024-2029, Gantikan Syarifuddin</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Misal pembangunan perumahan perdesaan berbasis masyarakat lokal untuk membangun/merenovasi rumah-rumah tradisional dengan bahan lokal, dikerjakan tenaga lokal, dan dikembangkan menjadi destinasi wisata baru," ujar Nirwono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara pembangunan hunian vertikal/rusun di perkotaan juga harus ada inovasi baru seperti membangun rusunawa untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR)/ASN/Gen milenial/GenZ di atas lahan aset pemda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti pasar, puskesmas, kantor kelurahan/kecamatan, sekolah negeri sehingga tidak perlu pembebasan lahan baru yang biasanya mahal dan lama prosesnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan untuk rusunawa dibagai atas 3 bagian utama, misal lantai 1-3 diperuntukan sebagai pasar/kantor/puskesmas/kantor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian, lantai 4-5 ruang UMKM/kafe/so-working space/pelatihan keterampilan, lantai 6-20 untuk hunian warga MBR/ASN/Gen Milenial/Gen Z," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Nirwono Joga menilai bahwa Kementerian PUPR idealnya tetap menjadi satu. Adapun alasannya untuk memudahkan kordinasi.

Kementerian PUPR Bakal Dipisah jadi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Ini Saran Pengamat Soal Fokus Program yang Perlu Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/07/JKT_Nekat-Melawan-Arus_MIFTAHUL-HAYAT06-3787724891.jpeg" alt="Pengendara sepeda motor melawan arus di jalur Transjakarta jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (6/8/2024). Para pengendara sepeda motor nekat melawan arus dikarenakan adanya penindakan pelanggara oleh petugas kepolisian. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengendara sepeda motor melawan arus di jalur Transjakarta jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (6/8/2024). Para pengendara sepeda motor nekat melawan arus dikarenakan adanya penindakan pelanggara oleh petugas kepolisian. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tiga pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur Jakarta sama-sama mengobral ide dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Metropolitan.</p> <p>Dari ide-ide tersebut, Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai hanya program paslon nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno yang paling mudah dieksekusi dibanding dua paslon lainnya.</p> <p>Diketahui, Pramono-Rano memilki ide untuk memperluas jangkauan Transjakarta hingga ke Jabodetabek dengan nama Transjabodetabek.</p> <p>Sedangkan paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono lebih mengutamakan pembangunan Central Business District (CBD) di berbagai wilayah di Jakarta.</p> <p>Adapun paslon nomor urut 3 Dharma Pongrekun-Kun Wardana lebih ingin memperbaiki transportasi yang sudah ada tanpa menambahnya.</p> <p>"Paslon 3 menyodorkan gagasan perluasan Transportasi Jakarta menjadi Transportasi Jabodetabek atau Jabodetabekpunjur lebih mudah diterapkan, dibandingkan dengan membangun CBD baru," ujar Nirwono kepada wartawan, Senin (7/10).</p> <p>Menurut Nirwono Joga, membangun CBD di seluruh wilayah Jakarta yang diinginkan Ridwan Kamil-Suswono itu tidak mungkin diwujudkan cepat dalam lima tahun.</p> <p>"Sedangkan paslon 2 menawarkan kantong-kantong parkir di perbatasan sudah bagus, tetapi enggan menambah jumlah armada transportasi," pungkas Nirwono.</p>

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai hanya program paslon nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno yang paling mudah.

Strategi Pramono Atasi Macet Lebih Mudah Dilakukan Dibanding Ridwan Kamil Yang Bangun CBD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Rencana-Penerapan-ERP-Sepeda-Motor-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Rencana Pemerintah DKI Jakarta untuk menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar menuai kritik dari berbagai kalangan. Sebab, ERP bisa diterapkan efektif harus melalui kajian yang merepresentasikan perilaku mobilitas publik.<br /> <br /> Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga mengatakan, Pemerintah DKI Jakarta harus mengkaji ulang beberapa poin penting dan tidak terpaku pada opsi ERP saja. Salah satunya adalah pemilihan 25 ruas jalan yang harus mensyaratkan lebar jalur yang ada.<br /> <br /> “Yang paling penting, di ruas jalan tersebut sudah ada transportasi publik yang memenuhi syarat seperti dekat lokasi perkantoran. Tujuan utamanya tentu adalah untuk mengurai kemacetan lalu lintas sehingga mendorong masyarakat untuk pindah ke angkutan umum,” ungkap Nirwono kepada wartawan, Senin (13/2).<br /> <br /> Sejauh ini, menurut Nirwono, baru ada beberapa ruas jalan yang paling siap fasilitas angkutan publiknya. Seperti Jalan Sudirman-Thamrin, MT Haryono, Gatot Subroto, dan Rasuna Said. Sementara di beberapa ruas jalan lain masih ada permukiman sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut akan merasa dirugikan.<br /> <br /> Yang juga harus diperhatikan adalah sasaran ERP ini adalah warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sementara warga di luar Jabodetabek yang hanya sesekali melewati jalan tersebut, kemungkinan tidak punya aplikasi ERP di kendaraannya.<br /> <br /> “ERP ini sebaiknya jangan diberlakukan dulu di lokasi-lokasi yang ada permukimannya. Masyarakat yang sudah tinggal puluhan tahun di situ dan belum tentu menggunakan transportasi publik pasti akan komplain. Pertanyaannya, apakah kalau ERP ini diterapkan, kemacetan akan berkurang? Belum tentu juga kan,” jelas Nirwono.<br /> <br /> Nirwono mengatakan, sejatinya ada beberapa opsi lain yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi kemacetan. Salah satunya adalah pengenaan biaya parkir progresif. Misalnya, untuk tarif parkir yang lokasinya berada semakin ke pusat kota, maka tarif parkirnya semakin mahal. Selain itu, juga perlu disediakan kantong-kantong parkir yang nyaman dan dekat dengan transportasi publik.<br /> <br /> “Jadi ada alternatif-alternatif lain yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melihat mana nanti yang bisa menekan atau mengurai kemacetan lalu lintas,” imbuh Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti ini.<br /> <br /> Untuk diketahui, rencana penerapan ERP masih terus menuai pro-kontra. Tak hanya di sisi warga, fraksi-fraksi di DPRD pun masih melakukan pembahasan. Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta sebelumnya bahkan sudah menyatakan penolakannya.<br /> <br /> Hal itu disampaikan anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ismail setelah didesak massa aksi yang mengatasnamakan Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) untuk menegaskan sikap fraksi terhadap aturan yang masih dalam tahap pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) itu.<br /> <br /> “Menyambung pernyataan sikap fraksi PKS DPRD DKI Jakarta yang telah disampaikan beberapa hari lalu, bahwa fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP),” ujar Ismail di hadapan massa aksi, Rabu (25/1).<br /> <br /> Pernyataan sikap itu sontak membuat massa aksi bersorak kegirangan. Ismail kemudian meminta dukungan kepada warga agar dapat memperjuangkan sikap penolakan tersebut di kursi parlemen.

Pengamat Sebut ERP Tak Begitu Saja Kurangi Kemacetan di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Waduk-Pondok-Ranggon-Jakarta-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pembangunan Waduk Pondok Ranggon dari atas di Cipayung, Jakarta, Kamis  (22/9/2022). Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mempercepat proses konstruksi atau pembangunan Waduk Pondok Ranggon di Jakarta Timur untuk untuk mendukung upaya pengendalian banj" width="100%">
<figcaption>Pembangunan Waduk Pondok Ranggon dari atas di Cipayung, Jakarta, Kamis  (22/9/2022). Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mempercepat proses konstruksi atau pembangunan Waduk Pondok Ranggon di Jakarta Timur untuk untuk mendukung upaya pengendalian banj</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemprov DKI Jakarta membuka Ruang Limpah Sungai (RLS) dalam rangka mengatasi banjir di Jakarta. Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga menyatakan bahwa RLS tersebut hanya bersifat sementara untuk mengatasi banjir dan tidak menyentuh akar permasalahannya.<br /> <br /> "Ruang Limpah Sungai hanya bersifat sementara, tetapi tidak akan terlalu efektif mengatasi banjir," ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (6/10).<br /> <br /> Nirwono menyarankan agar Pemprov DKI tidak perlu sulit-sulit untuk membuat program-program baru untuk mengatasi banjir di Jakarta. Sebab, menurutnya hanya butuh tiga langkah untuk membuat banjir di Jakarta dapat teratasi.<br /> <br /> "Sebaiknya Pemprov DKI jangan terlalu banyak membuat program-program baru dalam mengatasi banjir," katanya.<br /> <br /> Tiga langkah tersebut, menurutnya adalah dengan lebih fokus untuk melakukan pembenahan sungai dan merevitalisasi situ, danau, embung, dan waduk untuk mengatasi banjir kiriman dari daerah penyangga DKI Jakarta.<br /> <br /> "Selain itu, merehabilitasi saluran air atau drainase dan memperluas RTH (Ruang Terbuka Hijau) sebagai daerah resapan air untuk atasi banjir lokal. Restorasi kawasan pesisir dan reforestasi hutan mangrove untuk mengatasi banjir rob," tandasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Yusmada Faizal menyatakan bahwa kehadiran Ruang Limpah Sungai (RLS) yang baru saja diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah sebagai wujud dari naturalisasi sungai untuk mengatasi banjir di Jakarta.<br /> <br /> Yusmada juga menyampaikan bahwa RLS merupakan bagian dari 942 project, yaitu 9 polder, 4 retensi air, dan 2 peningkatan kapasitas sungai. Ia mengatakan bahwa waktu pelaksanaan pembangunan RLS adalah 15 bulan terhitung sejak 3 November 2021 dan direncanakan akan selesai pada bulan Desember 2022.<br /> <br /> "Desain RLS dibuat dengan pendekatan penghijauan tanpa mengurangi kaidah-kaidah pengendalian banjir, baik secara struktur maupun desain kapasitas tampungan hingga desain rencana bangunan air," ujarnya saat ikut membuka peresmian RLS Brigif, Jakarta Selatan, Kamis (6/10).

Pemprov DKI Buka RLS Atasi Banjir, Pengamat: Untuk Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Sumur-Resapan-Di-Lebak-Bulus-Bikin-Rusak-Jalan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Sumur Resapan tampak rusak dan membuat berrgelombang Jalan Lebak Bulus III, Jakarta, Selasa (30/11/2021). Proyek sumur resapan ini menyebabkan sebagian ruas jalan Lebak Bulus III rusak dan retal-retak, tampak retakan yang menyambung dari satu sumur resapa" width="100%">
<figcaption>Sumur Resapan tampak rusak dan membuat berrgelombang Jalan Lebak Bulus III, Jakarta, Selasa (30/11/2021). Proyek sumur resapan ini menyebabkan sebagian ruas jalan Lebak Bulus III rusak dan retal-retak, tampak retakan yang menyambung dari satu sumur resapa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga menyatakan program sumur resapan tidak efektif untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta. Menurutnya, hal itu tidak dapat mengatasi banjir dalam skala perkotaan yang luas.<br /> <br /> Menurut Nirwono, ketidakefektifan sumur resapan untuk mengatasi banjir justru terbukti dengan banjir yang terjadi pada Selasa (4/10) lalu di beberapa wilayah di Jakarta. Hal ini berbanding terbalik dengan yang diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyampaikan bahwa surutnya banjir dengan cepat kemarin adalah karena sumur resapan.<br /> <br /> "Banjir kemarin membuktikan kembali bahwa pembangunan sumur resapan atau drainase vertikal tidak berfungsi dengan baik dalam mengendalikan banjir di Jakarta," ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (6/10).<br /> <br /> Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan ini menyampaikan bahwa sumur resapan hanya efektif untuk menghilangkan genangan lokal yang terjadi akibat dari hujan lokal. "Seperti di halaman rumah atau sekolahatau area parkir, bukan banjir di kawasan perkotaan yang lebih luas," jelasnya.<br /> <br /> Oleh karena itu, Nirwono lebih menyarankan agar Pemprov DKI lebih fokus untuk melakukan pembenahan sungai dan merevitalisasi situ, danau, embung, dan waduk untuk mengatasi banjir kiriman dari daerah penyangga DKI Jakarta.<br /> <br /> "Selain itu, merehabilitasi saluran air atau drainase dan memperluas RTH (Ruang Terbuka Hijau) sebagai daerah resapan air untuk atasi banjir lokal. Restorasi kawasan pesisir dan reforestasi hutan mangrove untuk mengatasi banjir rob," tandasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan surutnya banjir di beberapa titik di Jakarta yang daerahnya cekung adalah bagian dari kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Salah satunya dikarenakan adanya sumur resapan yang telah dibangun di daerah tersebut.<br /> <br /> Anies mengatakan, terjadinya genangan dan banjir rerata terjadi di daerah cekungan yang ada di Jakarta, sehingga air hujan menjadi sulit mengalir. Maka dari itu, sumur resapan menurutnya menjadi salah satu solusi di daerah tersebut.<br /> <br /> “Di kawasan cekung itulah kita perlu solusi sumur resapan. Terbukti di daerah yang sumur resapannya sudah terbangun dengan baik, walaupun cekung, terjadi genangan air yang tinggi, tetapi kecepatan surutnya menjadi sangat tinggi,” ujarnya di Jakarta Recycle Center, Jakarta Selatan, Rabu (5/10).

Nirwono: Sumur Resapan Tidak Berfungsi Mengendalikan Banjir di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/nirwono-joga.jpg" alt="Nirwono Joga" width="100%">
<figcaption>Nirwono Joga</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Joga mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 733 tahun 2022 tentang Besaran Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Masal.<br /> <br /> Kepgub yang mengatur paket tarif moda transportasi sebesar Rp 10.000 tersebut menurut Nirwono adalah langkah yang baik agar warga dapat beralih ke moda transportasi umum untuk mengatasi macet di DKI Jakarta.<br /> <br /> "Ini awal yang bagus untuk mendorong warga beralih ke transportasi publik," ujarnya saat dihubungi <em>JawaPos.com</em>, Kamis (11/8).<br /> <br /> Menurutnya, solusi paling ideal untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta adalah dengan membuat warga DKI beralih ke transportasi umum. Agar warga mau beralih ke transportasi umum, Nirwono menyatakan tata kota DKI harus ditata ulang dan berfokus pada pengembangan kawasan terpadu yang dekat dengan titik simpul transportasi umum.<br /> <br /> "Dimana penghuni cukup berjalan kaki 5-10 menit ke stasiun atau halte atau terminal bus atau MRT atau LRT atau KRL terdekat," jelasnya.<br /> <br /> Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah melakukan peremajaan kawasan di sekitar tempat pemberhentian transportasi umum di DKI dan juga melakukan revitalisasi trotoar bagi pengguna jalan.<br /> <br /> "Sehingga penghuni lama nyaman dan aman berjalan kaki ke terminal atau stasiun atau halte terdekat. Bisa juga disedikan jalur dan parkir sepeda bagi pesepeda yang ingin naik transportasi publik," katanya.<br /> <br /> Namun begitu, Nirwono mengatakan bahwa harga Rp 10.000 masih belum cukup murah jika dibandingkan dengan berkendara motor dalam beraktivitas harian.<br /> <br /> "Dengan Rp 10 ribu untuk isi bensin pengendara motor bisa keliling kota,mobilitas lebih tinggi, dan lebih irit dan hemat, efektif dan efisien dari pintu ke pintu," katanya.<br /> <br /> Hal itulah yang hingga kini menurutnya masih menjadi hambatan terbesar warga DKI Jakarta masih enggan beralih ke moda transportasi umum. "Ini tantangan terberatnya," pungkasnya.

Tarif Integrasi Antarmoda Rp 10 ribu, Pengamat: Awal yang Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Himbauan-Menggunakan-Masker-Saat-PSBB-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Petugas memberi himbauan kepada pengguna jalan untuk memakai masker saat dilakukannya Pengawasan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Jalan Raya Kalimalang, Jakarta, Selasa (14/4/2020). Dalam kegiatan tersebut, petugas gabungan m" width="100%">
<figcaption>Petugas memberi himbauan kepada pengguna jalan untuk memakai masker saat dilakukannya Pengawasan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Jalan Raya Kalimalang, Jakarta, Selasa (14/4/2020). Dalam kegiatan tersebut, petugas gabungan m</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Warga yang tinggal di Jabodetabek diperkirakan tidak bisa keluar. Pasalnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuat kebijakan penutupan jalan arteri pada Jumat (24/4).<br /> <br /> Penutupan tersebut untuk membendung arus mudik dari ibu kota ke kampung halaman. Menurut Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga, penutupan jalan arteri di Jabodetabek adalah sebuah kemustahilan. Sebab di Jabodetabek terdapat banyak jalan tikus. "Warga lebih pintar daripada mencari jalan tikus. Potensi mereka bisa lolos masih tinggi," ungkap Joga kepada <em>JawaPos.com</em>, Rabu (22/4).<br /> <br /> Jika memang penutupan jalan arteri ditutup, maka yang terjadi adalah main kucing-kucingan antara petugas dengan warga. Masyarakat berupaya mencari <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/22/04/2020/mulai-24-april-semua-jalan-arteri-jabodetabek-akan-ditutup/">jalan tikus</a>. Mereka akan mencari jalan-jalan yang tidak dijaga.<br /> <br /> Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sigit Irfansyah menyatakan bahwa pada Jumat (24/4) bakal dilakukan penutupan jalan arteri di Jabodetabek. Penutupan itu berlangsung hingga Kamis (7/5).<br /> <br /> Sigit menyebut penutupan itu untuk mengantisipasi terjadi arus mudik dengan moda transportasi sepeda motor dari daerah yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).<br /> <br /> Sebab, berdasar survei Kemenhub, potensi pemudik pengguna sepeda motor cukup tinggi. Hanya saja penutupan jalan arteri tidak disertai dengan sanksi. "Mudah-mudahan tidak ada yang melanggar," ujar Sigit.<br /> <br /> Sementara untuk jalan tol dilakukan pembatasan. Jalan tol hanya dibuka untuk kendaraan pengangkut logistik.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=59Nx08Fe7K0<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=302pv5e3dlQ<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=ObkbBFmVo1M

Jalan Arteri Jabobetabek Ditutup, Warga Cari Jalan Tikus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/nirwono-joga.jpg" alt="Nirwono Joga" width="100%">
<figcaption>Nirwono Joga</figcaption>
</figure><strong>BANJIR</strong> awal tahun yang melanda DKI Jakarta dan sekitarnya cukup menghebohkan. Di awal-awal musim penghujan, sudah banjir di sejumlah titik. Melumpuhkan fasilitas publik seperti kereta Commuter Line dan listrik.<br /> <br /> Menurut saya, Pemda DKI Jakarta memang tidak siap menghadapi banjir. Banjir yang melanda itu membuktikan bahwa pemerintah daerah tidak melakukan banyak antisipasi terhadap ancaman bencana tahunan tersebut.<br /> <br /> Tidak adanya antisipasi itu terlihat dari beberapa kondisi. Antara lain, program penataan bantaran kali yang masih terhenti karena adanya ketidaksepakatan atau perbedaan konsep dalam penanganan normalisasi atau naturalisasi.<br /> <br /> Pemicu berikutnya adalah tidak berlanjutnya upaya pembebasan lahan di bantaran kali. Di antaranya, bantaran Kali Ciliwung. Padahal, Juni tahun lalu sempat terjadi banjir juga di bantaran kali tersebut.<br /> <br /> Kemudian, revitalisasi situ, danau, embung, atau waduk juga berjalan lambat. Seharusnya situ atau embung dikeruk atau diperdalam sehingga pendangkalan bisa diatasi. Selain itu, daya tampungnya menjadi lebih maksimal lagi. Bahkan, upaya revitalisasi tersebut juga terkendala pembebasan lahan untuk pembangunan waduk.<br /> <br /> Banjir yang melanda ibu kota dan daerah sekitarnya membuktikan pula masih buruknya sistem saluran air di Kota Jakarta. Sistem saluran airnya tidak memadai. Upaya menambah ruang terbuka hijau (RTH) baru pun tidak signifikan. Penambahan RTH itu ternyata tidak menjamin semakin luasnya daerah resapan air.<br /> <br /> Dengan sejumlah kondisi tersebut, banjir terjadi. Intensitas hujan yang sangat tinggi disebut sebagai biang keladi.<br /> <br /> Dalam waktu dekat, harus ada upaya penanganan oleh Pemda DKI Jakarta dan sekitarnya. Misalnya, memastikan tempat-tempat evakuasi. Lokasi seperti sekolah, kantor pemerintahan, maupun rumah ibadah dapat dioptimalkan sampai beberapa hari ke depan.<br /> <br /> Kemudian, Pemda DKI Jakarta sebaiknya langsung mengevaluasi permukiman yang terdampak banjir. Segera putuskan rencana ke depan. Misalnya, jika ada permukiman di bantaran kali yang terdampak banjir, pastikan direlokasi tahun ini juga.<br /> <br /> Selanjutnya, dalam jangka menengah, dilakukan upaya relokasi besar-besaran permukiman warga di bantaran kali. Juga permukiman di tepian situ, danau, atau embung. Penghuninya dipindahkan ke rumah susun sewa (rusunawa).<br /> <br /> Dalam jangka menengah juga, perlu dilakukan penataan 13 bantaran kali. Baik dengan upaya normalisasi, naturalisasi, atau perpaduan keduanya. Kemudian, merevitalisasi tepian 109 situ atau danau di Jakarta agar bisa lebih maksimal menampung air hujan maupun kiriman dari daerah tetangga.<br /> <br /> Saluran air di ibu kota juga perlu direhabilitasi secara bertahap. Bersamaan dengan program revitalisasi trotoar yang sedang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta. Perluasan RTH mesti tetap digencarkan. Saat ini luas RTH sekitar 9,98 persen. Perlu ditambah sehingga menjadi 30 persen. RTH perlu diperluas supaya maksimal menjalankan fungsinya sebagai daerah resapan air kota.<br /> <br /> Banjir di pembuka tahun ini dipicu hujan lokal. Banjir lokal akibat hujan lokal itu terjadi karena saluran air tidak berfungsi dengan optimal. Kondisi tersebut diperparah kiriman air dari Bogor.<br /> <br /> Sejatinya curah hujan yang tinggi sekalipun dapat tertampung dengan baik. Yang penting, benar-benar dilakukan upaya antisipasi banjir dan sistem drainase DKI Jakarta berfungsi dengan baik. Kondisi saat ini, hanya 33 persen saluran air atau drainase di DKI Jakarta yang berfungsi dengan baik. (*)<br /> <br /> <em>*) Pakar tata kota Pusat Studi Perkotaan</em><br /> <br /> <em>**) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos M. Hilmi Setiawan</em>

Bukti Ketidaksiapan Antisipasi Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Banjir-Kawasan-Jatinegara-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju pulau lain di luar Jawa, membuat banyak pihak menanyakannya. Apakah,<em> urgensi</em> dari pemindahan ibu kota perlu dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena, dalam memindahkan pusat negara membutuhkan anggaran yang cukup besar dan waktu yang panjang.<br /> <br /> Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Jakarta, Nirwono Joga mengatakan pemindahan ibu kota tidak ada <em>urgensinya</em>. Alasan macet, banjir dan pertumbuhan pendidikan bukan alasan kuat merealisasikan rencana itu. Ketiga masalah itu dianggap masih bisa diselesaikan dengan tanpa memindahkan ibu kota.<br /> <br /> Salah satunya dengan pemerataan pembangunan di daerah sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). Nirwono menilai sejauh ini wilayah tersebut pembangunannya sangat timpang dengan Jakarta. Akibatnya pergerakan warga ke ibukota tidak bisa ditekan.<br /> <br /> "Urgensi pemindahan ibukota belum menjadi pilihan utama lebih baik kita membenahi kota Bodetabek itu akan lebih terjadi pemerataan pembangunan," ucap Nirwono saat dihubungi <em>JawaPos.com</em>, Selasa (30/4).<br /> <br /> Bahkan menurutnya, pemindahan ibukota hanya akan memboroskan uang negara. Mengingat pemerintah daerah Bodetabek sudah mendapat anggaran Rp 571 triliun untuk pembangunan sampai 2030. Pemanfaatan dana itu dianggap lebih bijak, dibanding memindahkan ibukota.<br /> <br /> "Iya (pemborosan) kalau tadi alasannya banjir, macet karena urbanisasi ternyata secara umum tidak relevan sebenarnya," pungkas Nirwono.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ini-biang-kemacetan-jalanan-di-ibu-kota_m_-640x473.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  Ilustrasi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota. (Dok JawaPos.com)<br /> <br /> Sebelumnya, Pemerintah mulai merealisasikan rencana memindahkan ibu kota negara. Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (29/4), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memindah ibukota ke luar pulau Jawa.<br /> <br /> “Dalam ratas tadi diputuskan, presiden memindahkan Ibu kota ke luar Jawa. Jadi, ini barangkali keputusan penting yang dilahirkan hari ini,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro usai ratas di Kantor Presiden.<br /> <br /> Pemilihan pindah ke luar Jawa merupakan salah satu opsi yang ditawarkan Bappenas. Selain luar Jawa, dua opsi yang ditawarkan Bappenas adalah memusatkan pemerintahan di kawasan monas atau di sekitar Jabodetabek. Namun, kedua opsi tersebut ditolak Jokowi.<br /> <br /> Pria yang akrab disapa Bambroj itu menambahkan, kondisi Jakarta sebagai ibukota sudah tidak ideal untuk masa depan. Selain kemacetan, daya dukung lingkungannya juga sudah tidak ramah. Di mana penurunan permukaan tanah mencapai 7,5 centimeter setiap tahunnya.<br /> <br /> “96 persen sungai di Jakarta tercemar berat, sehingga memiliki bahaya signifikan akibat sanitasi yang buruk,” imbuhnya. Padahal sebagai anggota G20 dan punya potensi menjadi negara dengan GDP per kapita terbasar di dunia, Indonesia perlu ibukota yang berstandar internasional yang smart, green, dan beautiful city.<br /> <br /> Sementara untuk konsepnya, Bappenas mengusulkan ibu kota baru nantinya diposisikan hanya untuk fungsi pemerintahan. Yakni untuk eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI-Polri, dan kedutaan besar serta perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia. Adapun pusat perekonomian tetap di Jakarta.<br /> <br /> Soal lokasi ibu kota baru, Bambroj belum mau menyebutkan. Hanya saja, berdasarkan kajiannya, ada sejumlah kriteria yang harus dipertimbangkan. Yakni lokasi strategis antara barat-timur untuk merepresentasikan keadilan, ada lahan yang luas milik pemerintah/BUMN, bebas bencana alam, tersedia air dan bebas pencemaran lingkungan.<br /> <br /> “Juga harus diperhatikan dari sisi sosial, kita ingin minimumkan potensi konflik sosial. Dan juga kita harapkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut memiliki budaya terbuka terhadap pendatang,” kata dia.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ini-biang-kemacetan-jalanan-di-ibu-kota_m_-640x473.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Bangun Bodetabek Dinilai Lebih Menguntungkan Daripada Memindah Ibu Kota

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nirwono joga

Berita Terkini