<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/25/WhatsApp-Image-2025-04-25-at-211246-copy-831900597.jpg" alt="Ketua Dewan Pers bersama Ketua PFI Nasional dan PFI Solo berfoto bersama para penerima APFI 2025 di Loji Gandrung, Solo, Jumat (25/4/2025)." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pers bersama Ketua PFI Nasional dan PFI Solo berfoto bersama para penerima APFI 2025 di Loji Gandrung, Solo, Jumat (25/4/2025).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ajang penghargaan tertinggi foto jurnalistik tanah air, Anugerah Pewarta Foto Indonesia (APFI) kembali digelar pada tahun 2025. APFI ke-15 ini diselenggarakan di kawasan Loji Gandrung, Solo, Jawa Tengah. APFI 2025 menyeleksi lebih dari 2500 karya foto yang masuk dan diikuti ratusan partisipan.&nbsp; Selama 12 jam lebih, dewan juri memilih foto-foto terbaik dari tujuh kategori. Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Pewarta Foto Indonesia karena telah berkomitmen untuk selalu menyelenggarakan kegiatan yang mendukung dan menghargai produk-produk jurnalistik terbaik. &ldquo;Kehadiran PFI bukan hanya mengenai jumlah orangnya, tapi jumlah karya yang disumbangkan memang bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Saya ingin memberikan apresiasi tinggi kepada PFI yang telah merawat dan menjaga jurnalistik. Media dalam konteks ekonomi bisa saja hidup segan mati tak mau, tapi jurnalistik foto tidak akan pernah mati. Saya percaya!&rdquo; ujar Ninik, Jumat (25/4). Ketua Umum PFI Nasional, Reno Esnir, menyampaikan selamat kepada seluruh penerima Anugerah. Ia juga mengapresiasi Dewan Pers, PFI Solo, serta seluruh stakeholder yang telah mendukung gelaran APFI. &ldquo;Selamat kepada seluruh penerima Anugerah, semoga foto-foto membanggakan ini bisa menjadi medium perantara pesan kepada publik dan pemerintah akan banyak hal penting, khususnya demokrasi Indonesia. Dan juga terima kasih kepada semua pihak yang mendukung APFI 2025, anugerah ini tidak akan terselenggara tanpa bantuan dari semua mitra dan stakeholder yang mendukung,&rdquo; papar Reno. Keluar sebagai penerima Photo of The Year adalah Iqbal Lubis, pewarta foto lepas berbasis di Makassar. Iqbal memotret hilirisasi nikel yang meninggalkan dampak buruk bagi warga rentan di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. &nbsp;

Ajang penghargaan tertinggi foto jurnalistik tanah air, Anugerah Pewarta Foto Indonesia (APFI) kembali digelar pada tahun 2025. APFI ke-15.

Buka Anugerah Pewarta Foto Indonesia 2025 di Solo, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu: Jurnalistik Foto Tidak Akan Pernah Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/13/1000084744-1894851125.jpg" alt="Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu saat ditemui di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2024). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu saat ditemui di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2024). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengapresiasi Polri atas komitmen dan dukungan mereka terhadap kemerdekaan pers di tengah tantangan besar yang dihadapi industri media. Hal itu disampaikan oleh Ninik di sela acara Rilis Akhir Tahun 2024 di Rupatama Mabes Polri pada Selasa (31/12). &rdquo;Di tengah situasi media yang tidak baik-baik saja, Polri telah memberikan dukungan penuh pada upaya penegakan kode etik jurnalistik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999,&rdquo; ungkap Ninik.&nbsp; Berdasar data, sepanjang 2023 hingga 2024 industri media menghadapi tantangan besar. Salah satu buktinya adalah PHK terhadap lebih dari 1.200 pekerja media. Salah satu sebabnya adalah peralihan dana iklan ke platform digital dan dampak teknologi kecerdasan buatan.&nbsp; &ldquo;Di tengah situasi sulit ini, kerja sama antara Polri dan Dewan Pers berhasil memitigasi berbagai upaya kriminalisasi terhadap jurnalis, termasuk konflik pemberitaan yang sering terjadi,&rdquo; jelasnya. Ninik menyoroti keberhasilan MoU antara Polri dan Dewan Pers yang diperbarui pada 2022. Menurut dia, MoU tersebut berperan besar dalam menangani 700 pengaduan kasus pers. Lebih dari seratus ahli dari Dewan Pers bekerja bersama Polri untuk menentukan suatu kasus masuk kategori sengketa pers atau tidak. &rdquo;Kolaborasi ini membuktikan sinergi yang luar biasa, khususnya melalui Kadiv Humas Polri, dalam memastikan transparansi informasi dan perlindungan terhadap jurnalis,&rdquo; kata dia. Selain itu, Ninik juga mengapresiasi respons cepat Polri dalam menangani berbagai kasus kekerasan terhadap jurnalis, termasuk insiden pembakaran kantor media di Papua baru-baru ini. Polri segera menurunkan tim forensik untuk mengusut kasus tersebut. &rdquo;Langkah cepat Polri menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi jurnalis. Hal ini memungkinkan insan pers menjalankan tugas mereka dengan aman dan sesuai undang-undang,&rdquo; ujar Ninik. Dia pun menyampaikan harapan besar terhadap Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Direktorat Cyber Crime yang baru dibentuk oleh Polri. Menurut dia kehadiran direktorat tersebut dapat memperbaiki penanganan kasus, terutama terkait perlindungan identitas korban dan kriminalisasi jurnalis. &rdquo;Hasil kajian AJI menunjukkan bahwa 87 persen jurnalis perempuan mengalami kekerasan seksual di ruang siber. Dengan adanya Direktorat Cyber, kami berharap kasus-kasus ini dapat diselesaikan lebih cepat,&rdquo; ungkapnya.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengapresiasi Polri atas komitmen dan dukungan mereka terhadap kemerdekaan pers.

Dewan Pers Apresiasi Kinerja Polri dalam Partisipasi Menjaga Kemerdekaan Pers 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/28/ninik-rahayu-1882517510.png" alt="Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu saat ikrar pemilu damai." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu saat ikrar pemilu damai.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Perwakilan&nbsp;media massa, Divisi Humas Polri, dan Dewan Pers menggelar deklarasi pemilu damai, Sabtu (28/10) di Jakarta. Deklarasi Kawal Pemilu Damai 2024&nbsp;itu menjadi komitmen bersama sebagai bentuk sinergitas menghadapi pesta demokrasi. Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho menjelaskan, deklarasi tersebut merupakan pernyataan bersama untuk sepakat pemilu harus damai, punya semua pihak, dan memiliki tanggung jawab moril. Harapannya, pemilu dapat berjalan dengan aman, damai, dan bermartabat. &ldquo;Pesan morilnya, perlu kita semua menjaga keberagamaan bangsa ini, peradaban yang telah dipupuk, kebhinekaan yang sudah lama terbangun. Mari kita jaga bersama semua,&rdquo; jelas Kadiv Humas Sandi Nugroho, Sabtu (28/10). Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menambahkan, peran media sangat penting dalam menentukan kesuksesan demokrasi. Berbagai upaya pencegahan kerawanan menjelang Pemilu 2024&nbsp;juga harus dilakukan bersama-sama. "Karena media dan pers bukan menjadi contoh, tapi menjadi penentu tata kelola pemerintahan kita. Menjunjung tinggi demokrasi itu adalah tanggung jawab pers," ujar Ninik Rahayu. Lebih lanjut Ketua Dewan Pers mengingatkan, pers menjadi penentu sistem demokrasi Indonesia. Sebab, sangat berpengaruh menjadikan masyarakat sebagai partisipasi aktif, memberikan informasi akurat, memberikan hiburan tata kelola pemilu, menjadi kontrol, mengelola daya pikir masyarakat, dan menjaga keberagaman yang ada di Indonesia. "Atas nama Dewan Pers dengan seluruh konstituen para jurnalis dan pimpinan redaksi, saya ucapkan terima kasih kepada Kapolri dan Pak Kadiv Humas atas inisiasi deklarasi ini," ungkap Ketua Dewan Pers. Pembacaan deklarasi dipimpin oleh Ketua Dewan Pers dan diikuti oleh para pemimpin redaksi media massa. "Kami pimpinan redaksi media siap menjaga Pemilu Tahun 2024 yang damai, aman, sejuk dan bermartabat demi sebesar-besarnya kemaslahatan publik," ujar Ketua Dewan Pers yang diikuti para pemimpin redaksi. Dalam deklarasi itu juga para pemimpin redaksi media menyatakan siap mentaati semua peraturan dan ketertiban yang terkait penyampaian informasi kepada masyarakat Indonesia. Poin selanjutnya, siap memberikan informasi yang akurat, netral dan obyektif kepada masyarakat Indonesia. Berkomitmen untuk menghindari publikasi berita yang bersifat bohong, tendensius, menyesatkan atau bersifat sensasional.

Perwakilan media massa, Divisi Humas Polri, dan Dewan Pers menggelar deklarasi pemilu damai, Sabtu (28/10) di Jakarta.

Polri, Dewan Pers, dan Media Massa Deklarasi Pemilu Damai 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/ninik-rahayu-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KIPRAH pers nasional tidak bisa dilepaskan dari dinamika dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Bisa dikatakan perkembangan kebebasan pers selalu beriringan dengan perkembangan demokrasi.  Pers dan kebebasan pers layaknya anak kandung yang akan tumbuh atau tenggelam seiring dengan subur atau keringnya demokrasi. Tidak berlebihan jika pers secara fungsional menjadi pilar, media, dan penjaga demokrasi.  Kebebasan Pers  Kebebasan pers jadi tuntutan hakiki yang mutlak diperlukan untuk menjaga objektivitas dan independensi di dunia pers. Dengan cara itu, pemberitaan dapat disampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa rasa takut pada ancaman atau tekanan dari pihak mana pun. Sebagai salah satu elemen demokrasi, keberadaan pers harus tetap dijaga agar senantiasa profesional dan bertanggung jawab.  Dalam aktivitasnya, pers tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip independensi, jujur, imparsial, berimbang, dan objektif. Nilai-nilai itulah yang menjadi raison d’etre perlindungan terhadap pers guna sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, bukan yang lain.  Perkembangan teknologi telah mengantarkan pers pada revolusi media pers berbasis internet yang lebih terbuka, cepat, dan efisien. Hal itu didorong pesatnya penetrasi internet di Indonesia. Menurut data we are social-Hootsuite, per Januari 2021 jumlah pengguna internet di Indonesia bertambah 27 juta orang. Waktu yang digunakan untuk mengakses internet juga meningkat, dari 7 jam 59 menit menjadi 8 jam 52 menit.  Revolusi media pers akan bersinggungan pada sumber dan pencari berita yang tidak terbatas dari profesi wartawan atau jurnalis. Tetapi juga apa yang disebut sebagai jurnalis warga (citizen journalism) maupun jurnalis independen. Dewasa ini perkembangan mereka begitu pesat. Bahkan secara kuantitatif melebihi media-media mainstream yang memiliki izin operasional bidang jurnalistik.  Tiga Problem Mendasar  Kondisi ini bisa dimaknai positif dalam memberikan akses lebih luas kepada publik terkait informasi maupun pemberitaan yang akurat, relevan, dan berbasis data. Namun, maraknya platform jurnalisme warga melalui media online juga memunculkan tiga persoalan. Yaitu, berkaitan dengan jaminan mutu, independensi, dan pengawasan. Tentu saja pengawasan di sini bukan dalam arti pengawasan represif. Melainkan lebih pada pengawasan atas nilai-nilai jurnalisme yang harus dijunjung tinggi dan ditegakkan sehingga produk jurnalistik yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.  Kerentanan terhadap misinformasi, hoaks, pornografi, kekerasan seksual berbasis online, dan ujaran kebencian merupakan ekses buruk atas tiga persoalan tersebut. Pada isu-isu sensitif seperti perempuan korban dalam kekerasan seksual, sebagian konten pemberitaan masih bersifat sensasional. Misalnya, menonjolkan kronologi erotis dan pengungkapan identitas korban yang vulgar. Bahkan, ada yang dilakukan dengan real time report demi meningkatkan rating konten.  Arah Transformasi  Sebagai satu jaringan informasi yang luas, pers memiliki potensi besar dalam ikut memberikan edukasi serta kontrol. Bahkan media antara (intermediary) terhadap layanan publik. Fungsi intermediary itu sebenarnya menjadi fungsi strategis yang sudah berjalan dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Keduanya membutuhkan informasi berbasis data, independen, dan akuntabel yang bisa disediakan oleh insan pers.  Selain itu, fungsi untuk mendukung afirmasi terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal layak untuk dikembangkan. Ketika akses atas kekuasaan dan sumber daya tidak mampu dijangkau kelompok-kelompok tersebut, pers menjadi solusi dalam memberikan fungsi relational affirmation.  Selain itu, perlindungan insan pers masih menjadi problem klasik yang selalu mengemuka dengan temuan-temuan kekerasan terhadap insan pers. Divisi Advokasi AJI Indonesia mencatat ada 90 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang Mei 2020 hingga Mei 2021. Jumlah itu terbanyak dalam 10 tahun terakhir pada periode yang sama. Intimidasi (28 kasus) dan perusakan alat dan atau hasil liputan (22 kasus) jadi kekerasan dominan yang dialami jurnalis. Disusul kekerasan fisik (19 kasus), ancaman kekerasan atau teror (9 kasus), dan pemidanaan/kriminalisasi (6 kasus). Semua itu harus menjadi perhatian kita.  Segala dinamika, perkembangan, hambatan, dan tantangan yang melingkupi dunia pers Indonesia tidak boleh mengubah Haluan Pokok Pers (HPP) yang bebas dan bertanggung jawab sebagai salah satu pilar demokrasi. Ke depan, fungsi pers harus seiring sejalan dengan kepentingan publik. Antara lain, mereka yang sering termarginalkan karena praktik-praktik yang mengatasnamakan kepentingan budaya, agama, akses pada sumber daya alam, dan lainnya.  Dengan revolusi media yang berkembang pesat, transformasi kualitas mutu atas produk dan sumber daya manusia pers itu harus terus ditingkatkan dengan didasari nilai-nilai jurnalistik. Perlindungan dan pemenuhan hak bagi insan pers juga harus dilakukan. Tujuannya, menciptakan ekosistem kehidupan pers yang bebas, profesional, adil, dan bertanggung jawab. Selamat Hari Pers Nasional.  <hr />  *) NINIK RAHAYU, Tenaga profesional dan DPP IKAL Lemhannas RI, anggota terpilih Dewan Pers

Transformasi Pers Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/ninik-rahayu-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PEMBERITAAN pemerkosaan di Inggris dengan pelaku pria asal Indonesia Reynhard Sinaga, yang dihukum pidana seumur hidup oleh Pengadilan Manchester, menyedot perhatian publik di tengah isu penanganan korban banjir pada awal bulan ini. Reynhard yang sedang menjalani masa studi di Inggris awalnya dituntut hukuman seumur hidup atas perbuatan 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria selama rentang 1 Januari 2015 sampai 2 Juni 2017.  Dari pengakuan Reynhard, hubungannya dengan sesama pria didasari suka sama suka. Namun, jaksa tetap menjeratkan hukuman dengan dua kategori perbuatan kejahatan sekaligus, yaitu pemerkosaan dan serangan seksual.  Melihat pemberitaan tersebut, setidaknya ada tiga catatan penting dalam merefleksikan penanganan kasus yang sama terkait kekerasan seksual di Indonesia saat ini. Pertama, terkait proses hukum: menjaga proses hukumnya agar tidak kehilangan barang bukti dan memastikan keterbukaan serta ketersediaan saksi korban. Kedua, pemulihan bagi korban dan ketiga, upaya pencegahan dan perlindungan bagi komunitas agar peristiwa yang sama tidak berulang.  Dari proses hukum, yang dapat dipetik sebagai pelajaran, salah satunya, adalah ”tidak terpublikasikannya” masa penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan kasus tersebut. Setelah putusan sidang dijatuhkan, barulah media diperbolehkan meliput dan kemudian menggegerkan dunia.  Mengapa itu penting dan memberikan pelajaran baik? Sebab, pemberitaan secara terbuka sebelum selesainya proses hukum akan terkait langsung dengan aspek perlindungan korban. Termasuk untuk mempermudah peran korban agar berpartisipasi dalam pengungkapan kebenarannya. Korban tidak jarang akan menjadi korban untuk kali kedua atau dikenal dengan sebutan reviktimisasi korban akibat pemberitaan.  Sekalipun pengungkapan di media sering kali bertujuan untuk membantu percepatan dan penguatan pengungkapan kebenaran, di sisi lain masih ditemukan blaming the victim.  Entahlah mungkin karena tidak sengaja, sering kali pemberitaan justru mengumbar masa lalu korban, keluarga korban, kronologi peristiwa, dan lainnya yang justru dapat menjadikan korban semakin trauma dan ”sembunyi”. Padahal, di sisi lain, ketersediaan korban untuk menjadi saksi sangat diperlukan. Korban ketika bersaksi akan mengulang ingatannya kembali atas peristiwa yang hakikatnya hendak dilupakan.  Kondisi korban yang sedang trauma hebat atas peristiwa yang dialami, jika ditambah dengan pemberitaan yang substansinya menyudutkannya, justru akan semakin mengacaukan proses hukum. Pada kasus Reynhard, para korban baru mengetahui bahwa dirinya adalah korban. Maka sudah dapat dipastikan, mereka mengalami trauma dan kemarahan secara bersamaan dengan kepentingan kesaksian korban pada proses hukum.  Untuk itulah, pelajaran kedua dari kasus itu yang harus diupayakan adalah memastikan pemulihan trauma korban langsung maupun korban tidak langsung (keluarga korban maupun komunitas korban). Pemulihan trauma tersebut harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah proses hukum. Sampai saat ini, di Indonesia, pengaturan penghapusan kekerasan seksual dalam perundang-undangan hanya berfokus pada penanganan pelaku tanpa pemulihan dan perlindungan korban. Apalagi pemulihan keseimbangan dalam perlindungan martabat kemanusiaan secara utuh untuk keluarga korban serta komunitas korban.  Ketidakjelasan makna martabat kemanusiaan dan disparitas serta parsialitas dalam substansi pengaturan penghapusan kekerasan seksual memengaruhi perlindungan hukum terhadap martabat kemanusiaan, baik dalam konteks individu maupun masyarakat. Maka tidak heran kalau respons yang muncul juga menjadi beragam. Contohnya, dengan mengatasnamakan perlindungan agar masyarakat terhindar dari kasus serupa dengan kasus Reynhard, informasinya Pemkot Depok melakukan razia, terutama untuk komunitas LGBT. Tujuannya, kasus Reynhard tidak terjadi di Indonesia, spesifik di Kota Depok.  Sejumlah media menghubungi saya mengenai razia komunitas LGBT di Depok. Saya memang tidak melakukan konfirmasi, apa yang melatarbelakangi dan apa benar dilakukannya razia tersebut, serta mengapa razia dilakukan di Depok. Apa karena asal tempat tinggal terdakwa Reynhard?  Yang jelas, kalaupun tujuannya mencegah dan melindungi, semestinya razia dilaksanakan dengan memastikan tempat dan fasilitas publik ”terjaga”. Mulai aspek penerangan, aparat yang bertugas, maupun tim rescue yang siap siaga memberikan pertolongan. Misalnya di terminal, mal, tempat kerja, atau lokasi pejalan kaki yang gelap/sempit dan kurang penerangan, yang dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual.  Bukan dengan cara mengintimidasi dan merazia orang yang justru bisa berdampak pada ketakutan dan blaming korban dan pada komunitas korban. Bahkan, kalau menggunakan pendekatan distributive justice James Dignan, bukan hanya korban, tetapi juga pelaku, yaitu dengan cara bagaimana mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.  Pemulihan korban sangatlah penting. Finkelhor dan Browne menemukan empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual: (1) Betrayal (pengkhianatan) kepercayaan, (2) traumatic sexualization (trauma secara seksual), (3) powerlessness (merasa tidak berdaya), dan (4) stigmatization. Empat dampak tersebut sangat mungkin dialami korban kekerasan seksual. Selain itu memengaruhi orang-orang terdekat korban seperti anggota keluarga, pasangan, termasuk rekan kerja.  Mereka bisa jadi akan mengalami reaksi yang serupa dengan korban. Perasaan marah, tidak berdaya, shock, tak percaya, merasa bersalah, takut, atau malu. Mereka mungkin merasa marah kepada diri mereka sendiri, terhadap korban, atau terhadap pelaku. Maka perlindungan dan pemulihan dari kekerasan seksual tidaklah cukup jika hanya diberikan kepada korban langsung, tapi juga diberikan dalam makna yang lebih luas, yaitu keluarga dan komunitas. (*)  <hr />  *) Ninik Rahayu, Anggota Ombudsman RI

Pelajaran Kasus Reynhard: Korban Kekerasan Seksual Perlu Pemulihan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/ninik-rahayu-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PUBLIK dibuat terhenyak ketika status penyandang disabilitas dijadikan alasan untuk menggugurkan pengangkatan sebagai calon aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan. Perekrutan pegawai merupakan salah satu bentuk layanan publik yang akan selalu mendapat perhatian masyarakat, terutama jika tidak sesuai dengan prosedur.  Karena itu, sudah tidak pada tempatnya jika pemerintah masih kurang menjadikan isu tersebut sebagai bagian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pemerintah melalui UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menjamin kelangsungan hidup difabel untuk maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.  Penyandang disabilitas juga mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia. Mereka bagian tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa.  Pada Februari 2019, Saudari drg RSI mendatangi Ombudsman RI (ORI) perwakilan Sumatera Barat untuk melaporkan dugaan maladministrasi yang berupa penyimpangan prosedur oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Solok Selatan, Sumbar, dalam proses seleksi CPNS 2018 di pemkab setempat. Bagaimana tidak, pelapor telah dinyatakan lulus seleksi CPNS berdasar hasil integrasi nilai tertinggi seleksi kompetensi dasar (SKD) dan nilai seleksi kompetensi bidang (SKB) dari kepegawaian untuk formasi dokter gigi di unit penempatan kerja (UPK) Puskesmas Talunan. Tetapi, dia tidak diusulkan mendapat NIP ke BKN Regional XII Pekanbaru. Dengan demikian, nama pelapor tidak muncul pada daftar CPNS yang telah melakukan pemberkasan.  ORI Perwakilan Sumbar telah mengirimkan surat dan menyarankan kepada BKPSDM Solok Selatan agar mengusulkan peserta CPNS 2018 yang telah dinyatakan lulus seleksi berdasar hasil integrasi nilai SKD dan SKB. Pengusulan berpedoman pada Peraturan BKN RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.  ORI juga meminta BKPSDM Solok Selatan untuk segera menyampaikan hasil tindak lanjut saran tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengingat jangka waktu seleksi CPNS 2018 cukup singkat. Karena terlalu lama menunggu jawaban dari Pemkab Solok Selatan, ORI Mei lalu melalui kantor perwakilan berinisiatif menanyakan persoalan itu secara langsung.  Hasilnya, ORI membuat kesimpulan awal bahwa memang ada kekeliruan yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Solok Selatan dalam membuat keputusan pembatalan CPNS Saudari drg RSI. Kekeliruan tersebut dibuktikan dengan tidak adanya dasar yang kuat dan jelas dari panselda dalam menetapkan drg RSI sebagai peserta CPNS yang tidak memenuhi persyaratan jasmani dan rohani.  Juli lalu tim ombudsman kembali menegaskan kepada Pemkab Solok Selatan tentang kekeliruan tersebut. Namun, pemkab melalui Sekda dan Kabag Hukum tetap berpegang teguh pada keputusan yang telah dibuat. Sebab, pembatalan dan penerimaan CPNS 2018 di Solok Selatan merupakan kewenangan pemkab.  Perekrutan tersebut sarat unsur diskriminatif karena bermuatan pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Itu jelas bertentangan dengan pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 2016.  Dalam menyusun standard operating procedure (SOP) penerimaan CPNS, pemkab seharusnya menyesuaikan kebutuhan para penyandang disabilitas. Bahkan, secara afirmatif dibuatkan pola khusus untuk memastikan tercapainya persamaan hak atas pekerjaan yang layak.  Pasal 11 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan jaminan bagi difabel untuk memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemda, atau pihak swasta tanpa diskriminasi; memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan; tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; mendapatkan program kembali bekerja; mendapatkan penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir; serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya.  Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) punya peran penting untuk segera menyelesaikan ketidakmampuan daerah menuntaskan kasus sensitif tersebut. Caranya, memastikan pejabat daerah memenuhi kewajiban agar tidak menambah panjang daftar buruknya layanan publik pada sektor lain bagi difabel. Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur, kebijakan pemerintah pusat menjadi dasar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk pemda.  Karena itulah, pemerintah pusat (pasal 7) wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimaksud adalah pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publik.  Kemendagri memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah. Juga, presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah agar layanan publik dapat berjalan optimal sebagaimana cita-cita bangsa ini. (*)  *) Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Difabel dalam Rekrutmen CPNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lebaran-komisioner-ombudsman-ini-kangen-buat-kue-dan-masak-bareng-ibu_m_1528984594_220073.jpeg" alt="Ilustrasi Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Momentum Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada hari ini, Jumat (15/6), disambut suka cita oleh semua umat muslim. Tak terkecuali dengan komisioner ombudsman, Ninik Rahayu, meski lebaran kali ini tak mudik ke kampung halamannya di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. "Biasanya (lebaran) melakukan silaturahmi dengan orang tua dan keluarga besar. Sejak dua terakhir kehilangan kedua orang tua dan mertua berpulang (jadi) tidak mudik ingin menikmati suasana Jakarta," tutur Ninik, saat ditanya perihal ritual lebarannya oleh JawaPos.com, Jumat (15/6). Setiap lebaran, Ninik mengaku terngiang masa-masa kecilnya dulu sewaktu masih tinggal di kampung halamannya. Kala itu, dia mengaku kerap membantu ibunya menyiapkan aneka makanan saat momentum lebaran.  "Semua anaknya (ortu) yang 13 orang sibuk menyiapkan makanan lebaran. Membuat kue kering, potong ayam dan masak-masakan untuk dimakan setelah pulang dari Salat Idul Fitri," urainya. Selain itu, ada momen terindah yang dirasakan Ninik bersama ibunda (Almarhumah) HJ Zaitun dan Ayahnya (Almarhum) H Maksoem setiap kali lebaran tiba. Yakni, setiap pagi sebelum subuh kedua orang tuanya sibuk membangunkan anak-anaknya supaya bersiap mandi dan pergi ke lapangan untuk mengikuti Salat Ied. Selanjutnya, setelah Salat Ied, kata Ninik, ayahnya kemudian mengajak anak-anaknya bersaliturahmi ke sanak familinya, setelah semua keluarga inti menyantap makanan yang telah disiapkan ibunya. "Bapak saya selalu mengajak anak-anaknya untuk berkunjung ke sanak famili berkunjung ke satu rumah ke rumah yang lain, dengan tujuan agar tidak sampai anak-anaknya tidak mengenal saudaranya meski saudara jauh," katanya. Kemudian, ada juga tradisi lain yang menarik hatinya saat menjelang lebaran tiba. Yakni saat dirinya dan kakak-kakaknya diminta untuk mengantarkan makanan kue-kue basah untuk orang yang dituakan. "Meski kami dalam kondisi puasa, kami senang diminta mengantarkan makanan itu. Selain bisa silaturahmi, biasanya para sanak saudara akan memberi kami sekeping uang untuk lebaran," ujarnya. Nantinya, uang-uang yang Ninik terima dari sanak familii, biasanya dia gunakan untuk membayar becak, yang membawa dia berkeliling alun-alun kota Lamongan. Dengan menaiki naik becak di masa lebaran, Ninik merasa hal ini menjadi kemewahan dan kesenangan tersendiri baginya saat kecil dulu. "Zaman saya kecil tidak ada pakai amplop (uang lebaran). Itu hanya uang receh, Rp 5 ribu atau Rp 10 rupiah saja untuk kami yang masih anak-anak kecil," katanya. Kini, tradisi tersebut dia tetap lestarikan setelah dirinya beranjak dewasa dan berkeluarga. Hal ini dia lakukan sebagai bentuk rasa syukur dan perhatian pada keluarga yang kurang mampu. "Bapak dan ibu saya dulu sering mengajak saya memberi perhatian pada keluarga yang memiliki anak yatim, para janda yang sudah tua dan fakir miskin," pungkasnya.

Lebaran, Komisioner Ombudsman Ini Kangen Buat Kue dan Masak Bareng Ibu

ninik rahayu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ninik rahayu

Berita Terkini