<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/JKT_BALIK-KERJA-BARENG-BPKH-2024_MIFTAHUL-HAYAT-09-3807058575.jpeg" alt="Kepala BPKH Fadlul Imansyah (kanan) bersama dengan Anggota BPKH Sulistyowati saat acara konferensi pers Balik Kerja Bareng BPKH 2024 di Jakarta, Senin (25/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Kepala BPKH Fadlul Imansyah (kanan) bersama dengan Anggota BPKH Sulistyowati saat acara konferensi pers Balik Kerja Bareng BPKH 2024 di Jakarta, Senin (25/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Para calon jemaah haji (CJH) yang akan berangkat tahun depan harus siap-siap duit lebih banyak lagi. Sebab, biaya pelunasan haji diperkirakan naik kembali. Itu terjadi jika usulan pengurangan subsidi (nilai manfaat) oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) disetujui DPR. Pemerintah dan DPR memang telah menyiapkan pembahasan biaya haji reguler 2025. Usulan ongkos haji dari Kementerian Agama (Kemenag) belum muncul. Meski demikian, BPKH telah mengusulkan proporsi tanggungan jemaah yang lebih besar. Hal itulah yang bisa membuat biaya haji tahun depan mengalami kenaikan. Usulan proporsi tanggungan jemaah dan penggunaan nilai manfaat atau subsidi itu disampaikan anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati. "Memang sampai saat ini kami belum diminta mengusulkan (biaya haji) kira-kira berapa," katanya dalam Simposium Keuangan dan Ekonomi Syariah Forum Jurnalistik Wakaf dan Zakat Indonesia (Forjukafi) di Jakarta kemarin (26/9). Pejabat yang akrab disapa Lilies itu menuturkan, BPKH sudah menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025 ke Komisi VIII DPR. RKAT itu, antara lain, terkait dengan distribusi nilai manfaat atau subsidi kepada seluruh jemaah yang antre. Nilainya sebesar Rp 4,4 triliun dan didistribusikan melalui rekening virtual setiap jemaah. Lilies menjelaskan, komposisi atau pembagian biaya haji usulan BPKH adalah 70:30. Maksudnya, 70 persen biaya haji ditanggung jemaah dan 30 persen ditanggung oleh nilai manfaat atau sering disebut subsidi. "Kalau (proporsi) tahun ini kan 60:40," katanya. Maksudnya adalah 60 persen biaya haji ditanggung jemaah. Lalu sisanya 40 persen ditambal oleh nilai manfaat. Jadi, dari total rata-rata biaya haji 2024 yang ditetapkan Rp 93,4 juta, jemaah menanggung Rp 56 juta. Karena sudah membayar uang muka Rp 25 juta, jemaah dibebani biaya pelunasan Rp 31 juta per orang. Sisanya sebesar Rp 37,3 juta ditutup oleh nilai manfaat pengelolaan dana haji BPKH. Jawa Pos membuat simulasi perhitungan berdasar proporsi yang diusulkan BPKH, yakni 70:30. Simulasi menggunakan asumsi biaya haji 2025 sama dengan 2024, yakni Rp 93,4 juta. Maka, dana yang harus dibayar setiap CJH menjadi Rp 65 juta. Naik Rp 9 juta dibanding 2024 yang sebesar Rp 56 juta. Karena setiap CJH sudah membayar setoran awal sebesar Rp 25 juta, berarti kurang Rp 40 juta. Nah, uang sebesar itulah yang harus disiapkan oleh masing-masing CJH untuk pelunasan. "Sebenarnya usulan (70:30) ini sama dengan usulan 2024," tuturnya. Tetapi, setelah melewati pembahasan yang melibatkan DPR dan Kemenag, terjadi tawar-menawar. Sampai akhirnya diputuskan proporsinya 60 persen beban CJH dan 40 persen beban nilai manfaat. Namun, Lilies kembali menegaskan bahwa besaran total biaya haji sebagai acuan pembagian tanggungan CJH dan nilai manfaat belum ditetapkan. Namun, dia memperkirakan tidak jauh-jauh dengan usulan biaya haji 2024. Dia mengungkapkan, pada musim haji 2024, Kemenag mengusulkan rata-rata biaya riil haji Rp 98 jutaan. Kemudian disepakati Rp 93,4 juta. "Menurut perhitungan saya (beban biaya haji tanggungan jemaah) meningkat. Tetapi sedikit," tuturnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015121641/menteri-agama-yaqut-cholil-quomas-absen-raker-komisi-viii-dan-pansus-haji-dpr-kesal">Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas Absen Raker, Komisi VIII dan Pansus Haji DPR Kesal</a> Pasalnya, dari sejumlah indikator ekonomi, ada beberapa catatan positif. Antara lain, kurs rupiah terhadap dolar yang sekarang berada di Rp 15 ribuan. Kemudian, inflasi bisa terjaga. Selama tidak ada biaya layanan haji yang mengalami kenaikan signifikan di Arab Saudi, biaya haji tahun depan tidak jauh berbeda dengan ongkos haji tahun ini. Lilies lantas menyampaikan, BPKH ke depan akan terus meningkatkan alokasi untuk VA. Tujuannya supaya jumlah uang dalam rekening calon jemaah haji mengalami kenaikan signifikan juga. Sehingga dalam beberapa tahun ke depan, beban pelunasan biaya haji oleh jemaah semakin mengecil. Tahun depan BPKH mendistribusikan nilai manfaat Rp 4,4 triliun kepada sekitar 5 juta jemaah yang antre. Nominal itu meningkat drastis dibandingkan distribusi nilai manfaat tahun ini yang sekitar Rp 2,34 triliun. Pendistribusian nilai manfaat itu sudah dijalankan sejak 2018 lalu. Saat itu nilai manfaat yang didistribusikan kepada rekening VA jemaah hanya Rp 790 miliar. Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Irfan Syauqi Beik menuturkan, perlu ada pengelolaan dana haji yang tepat. Mulai dari aspek investasi sampai dengan pendistribusian hasil manfaatnya. Dengan begitu, dana haji tidak terus tergerus. Jika pengelolaannya tidak tepat, dia khawatir simpanan pokok dana haji ikut tergerus untuk membayar subsidi jemaah yang berangkat di tahun berjalan. Secara garis besar, ada dua aspek untuk menjaga kelangsungan dana haji. Pertama, meningkatkan kelembagaan BPKH. "Secara kelembagaan, BPKH harus menjadi entitas bisnis," katanya. Dengan demikian, BPKH bisa lebih leluasa melakukan investasi. Khususnya investasi langsung seperti Tabungan Haji milik Malaysia. Dia menerangkan, saat ini mayoritas uang haji di BPKH diinvestasikan pada instrumen keuangan. Padahal, investasi itu memberikan imbal hasil atau return yang kurang maksimal. BPKH bisa mencontoh Tabungan Haji Malaysia yang saat ini mempunyai sepuluh unit usaha yang melakukan investasi langsung atau usaha riil. Dia menekankan, yang terpenting, investasi BPKH tetap harus prudent karena itu uang masyarakat. (wan/tyo/c17/oni)

Biaya pelunasan haji diperkirakan naik kembali. Itu terjadi jika usulan pengurangan subsidi (nilai manfaat oleh BPKH disetujui DPR.

BPKH Usul Subsidi Dikurangi dari 40 Persen Menjadi 30 Persen, CJH Berpotensi Siapkan Rp 40 Juta Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/JKT_RDP-Komisi-VIII-DPR-dengan-BPKH_Salman-Toyibi-4JPG-3489643116.jpg" alt="Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyampaikan paparan pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyampaikan paparan pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jajaran petinggi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaporkan rencana dan target kinerja pada 2025 kepada Komisi VIII DPR kemarin. Mereka juga memaparkan kenaikan hasil pengelolaan serta jumlah calon jemaah haji (CJH) baru yang mendaftar tahun depan. &rdquo;Target 2025 untuk dana kelolaan Rp 188,86 triliun atau meningkat 11,1 persen," kata Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah. Dia menyampaikan, jumlah pendaftar haji tahun depan meningkat 9,6 persen. Karena itu, tahun depan ditargetkan ada 422 ribu pendaftar baru. &rdquo;Nilai manfaat naik 12 persen menjadi Rp 12,89 triliun," katanya. Pada forum tersebut, Fadlul juga mengutarakan supaya tahun depan subsidi biaya haji maksimal 30 persen dari total nilai manfaat. Jadi, dengan asumsi total nilai manfaat 12,89 persen, yang digunakan untuk subsidi biaya haji sekitar Rp 3,6 triliun. Paparan target kinerja BPKH tersebut mendapatkan sorotan dari sejumlah anggota dewan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengkritisi besaran nilai manfaat yang dibagikan ke rekening virtual (virtual account/VA) seluruh jemaah di daftar antrean. Jumlahnya mencapai Rp 4,4 triliun. Menurut dia, pembagian penggunaan nilai manfaat hasil perhitungan BPKH itu perlu kalkulasi ulang. Dia khawatir BPKH mengalami defisit. Apalagi dengan usulan biaya operasional BPKH 2025 yang mencapai Rp 448 miliar lebih. &rdquo;Yang tahun ini saja masih tersisa 40 persen, sekarang sudah September," ungkapnya. Wakil Ketua Komisi VIII lainnya Ace Hasan Syadzily menyoroti target pendaftar haji yang hampir setengah juta itu. Dia mengatakan, masyarakat sekarang cukup rasional. Melihat antrean haji yang semakin panjang, masyarakat seperti frustrasi. Dengan antrean haji mencapai 30 tahun sampai 40 tahun lebih, animo masyarakat mendaftar haji reguler diprediksi tidak semakin ramai. Ace juga menyoroti alokasi uang yang ditampilkan ke rekening virtual jemaah haji. Dia khawatir jika alokasi untuk VA tersebut terlalu besar. Sehingga bisa berakibat pada beban pelunasan biaya haji tahun depan yang semakin tinggi. Tahun ini rata-rata pelunasan biaya haji sekitar Rp 35 juta per jemaah. Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi mengingatkan BPKH tentang fatwa terbaru MUI. Yaitu, fatwa yang mengharamkan penggunaan nilai manfaat dari jemaah yang masih antre untuk subsidi jemaah tahun berjalan. &rdquo;(Fatwa) ini tidak boleh dilewatkan. Karena fatwa dikeluarkan oleh lembaga resmi dan kompeten," tuturnya. Pada bagian lain, pengamat haji Ade Marfudin mengusulkan sejumlah perbaikan dalam pelaksanaan haji. Tujuannya untuk efisiensi dan keselamatan jemaah. &rdquo;Jemaah yang lansia cukup satu atau dua minggu saja di Saudi," katanya. (wan/c6/oni)

BPKH mendaftarkan ada 422 ribu pendaftar baru tahun depan untuk calon jamaah haji. Padahal antrean haji saat ini 30 sampai 40 tahun.

Antrean Haji 30 hingga 40 Tahun, BPKH Malah Targetkan Ada 422 Ribu Pendaftar Haji Tahun Depan

nilai manfaat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nilai manfaat

Berita Terkini

BPKH Usul Subsidi Dikurangi dari 40 Persen Menjadi 30 Persen, CJH Berpotensi Siapkan Rp 40 Juta Lagi

Antrean Haji 30 hingga 40 Tahun, BPKH Malah Targetkan Ada 422 Ribu Pendaftar Haji Tahun Depan

Download Aplikasi JawaPos.com