<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/rabun-mata-3674720573.jpg" alt="Mantan Menteri Kesehatan sekaligus penasehat utama program Cermata Nila F. Moloek (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Kesehatan sekaligus penasehat utama program Cermata Nila F. Moloek (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Peneliti Utama Cermata Dr. Kianti Raisa Darusman, SpM(K) mengatakan anak perempuan lebih berisiko mengalami gangguan ketajaman penglihatan. Karena cenderung beraktivitas di dalam rumah dan kurang dapat sinar terang dari alam terbuka. "Anak perempuan kan kadang sukanya di kamar atau di dalam rumah," jelasnya (13/10). Dia menyampaikan supaya anak-anak tetap diberikan porsi bermain di luar rumah. Karena sinar terang matahari bisa menjaga kesehatan mata. Tentu tidak dilakukan dengan melihat matahari secara langsung. Fakta lain soal kesehatan mata pada anak-anak disampaikan Mantan Menteri Kesehatan sekaligus penasehat utama program Cermata Nila F. Moloek. Dia menyampaikan Pandemi Covid-19 memang sudah dinyatakan berakhir sejak beberapa tahun yang lalu. Namun dampaknya masih dirasakan sampai sekarang. Yaitu munculnya kasus kesehatan mata yang serius pada anak-anak usia sekolah dasar (SD). Nila mengatakan, selama pandemi, aktivitas anak-anak banyak berada di rumah. "Termasuk sekolah di rumah, lewat gadget," kata Nila di sela peluncuran program atau platform Cermata di Jakarta. Kecenderungan anak-anak belajar dari rumah lewat gadget itu, ternyata mempengaruhi kesehatan mata siswa. "Dan terbukti pada penelitian yang kami lakukan, (gangguan ketajaman penglihatan) naik jadi 40 persen," kata Nila. Angka tersebut hanya pada anak kelas 4-6 SD saja. Jumlah tersebut menurut Nila sangat besar. Pasalnya sebelum ada Pandemi Covid-19, jumlah murid yang mengalami gangguan ketajaman penglihatan sekitar 13-15 persen saja. Nila mengatakan, masalah gangguan ketajaman penglihatan pada siswa harus ditangani. Diantaranya dengan memberikan kacamata yang tepat. Dia memperhatikan banyak anak-anak yang memicingkan mata saat membaca tulisan di papan. Jika tidak ditangani akan berdampak pada kualitas belajar siswa. Ujungnya berpengaruh pada prestasi murid. Dia juga menyampaikan saat ini siswa sudah belajar normal di kelas. Dia memberikan saran supaya murid tetap diberikan porsi beraktivitas di luar kelas. Sehingga kesehatan matanya bisa terjaga. "Kalau aktivitas di luar kelas, jangan baca HP. Main saja di luar kelas yang cahayanya lebih terang," tuturnya.

Penelitian menunjukkan anak perempuan lebih rentan rabun mata akibat kurangnya aktivitas di luar rumah, dampak pandemi masih terasa.

Jarang Main di Luar Rumah, Anak Perempuan Lebih Rentan Terkena Rabun Mata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/nila-moeloek-2-3582262714.jpg" alt="Direktur Eksekutif Fokus Kesehatan Indonesia (FKI) dan mantan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek (tengah) memberikan penjelasan soal Working Memory di Jakarta (22/10). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Fokus Kesehatan Indonesia (FKI) dan mantan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek (tengah) memberikan penjelasan soal Working Memory di Jakarta (22/10). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moeloek. Nila yang sekarang menjadi Direktur Eksekutif Fokus Kesehatan Indonesia (FKI) itu mengatakan gizi anak didik sangat berkorelasi dengan kualitas belajar. Menurut dia, anak didik yang kekurangan gizi termasuk yang tidak sarapan, rentan mengalami masalah rendahnya working memory.&nbsp; Gejalanya anak menjadi susah konsentrasi dalam kelas. Kemudian juga kurang cakap dan cepat menanggapi instruksi yang diberikan oleh guru. Secara khusus Nila menyampaikan hasil kajian terhadap 500 anak Sekolah Dasar di Jakarta.&nbsp; Dari penelitian itu, tim menemukan temuan bahwa anak-anak sekolah dasar yang kekurangan zat besi dan berisiko mengalami anemia, kekurangan energi, dan memiliki perawakan pendek terbukti berisiko gangguan kemampuan belajar. Anak-anak itu berisiko hingga tiga kali lipat lebih tinggi untuk mengalami gangguan memori kerja (working memory) dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki status gizi baik.&nbsp; Menurut Nila, temuan ini merupakan peringatan keras terhadap masa depan kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Karena working memory adalah indikator sangat penting untuk keberhasilan belajar anak di sekolah.&nbsp; Dia menjelaskan working memory dibutuhkan agar anak bisa mengikuti instruksi guru, fokus pada tugas pelajaran. Bahkan untuk menghafal dan menginterpretasikan informasi jangka pendek. "Nah kalau skor working memory-nya rendah maka proses dasar otak untuk belajar selama sekolah tidak akan berjalan dengan baik," ungkap Menteri Kesehatan periode 2014-2019 itu.&nbsp; Sementara itu&nbsp;Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau pemberian makan siang bergizi di SDN 03 Jakarta Pusat yang berada di kawasan Menteng kemarin (22/10). Gibran ingin memastikan program unggulan Presiden Prabowo itu berjalan dengan baik di lapangan.&nbsp; Gibran terlihat ikut membagikan kotak makanan dan susu kepada para siswa. Sesekali dia terlihat menyapa beberapa siswa. Gibran menjelaskan kegiatannya itu sebagai monitoring dan memastikan pelaksanaan program unggulan Makan Bergizi Gratis berjalan dengan baik di lapangan.&nbsp; Makan siang gratis itu menyuguhkan menu nasi, ayam goreng, telur dadar, sayur dan buah. Pemberian makan siang itu kolaborasi dengan CSR Bank DKI. Total nasi yang dibagikan sebanyak 600 paket. Harganya sekitar Rp 23 ribu per paket.&nbsp; Gibran berharap konsep makan bergizi gratis yang dikerjasamakan dengan BUMN agar terus berjalan. Kemudian dapat ditingkatkan cakupannya. Usai membagikan makan siang gratis, Gibran meninggalkan lokasi tanpa memberikan komentar kepada awak media.

Menurut Nila Moeloek, temuan ini merupakan peringatan keras terhadap masa depan kesehatan dan pendidikan di Indonesia.

Banyak Murid di Jakarta Berangkat Sekolah Belum Sarapan, Alami Working Memory Rendah

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/nila-moeloek-857006293.jpg" alt="Direktur Eksekutif Fokus Kesehatan Indonesia (FKI) sekaligus mantan Menteri Kesehatan Prof Nila F. Moeloek di Jakarta (19/9). (Hilmi Setiawan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Fokus Kesehatan Indonesia (FKI) sekaligus mantan Menteri Kesehatan Prof Nila F. Moeloek di Jakarta (19/9). (Hilmi Setiawan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Angka stunting di Indonesia masih tinggi. Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), masih ada 21,6 persen anak di bawah usia lima tahun masih mengalami stunting. Tingginya kasus stunting tersebut menjadi perhatian Direktur Eksekutif Fokus Kesehatan Indonesia (FKI) yang juga mantan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek. Di sela pertemuan dengan sejumlah wartawan di Jakarta pada Kamis (19/9), Nila mengaitkan kasus stunting di Indonesia dengan urusan sanitasi serta akses air bersih. Dia menegaskan bahwa dua urusan tersebut menjadi faktor penting dalam mencegah stunting. Hasil kajian dari FKI menyebutkan dua tema besar. Pertama adalah mencegah anemia kurang zat besi, sangat efektif mencegah stunting. Sehingga bagi perempuan, khususnya ibu hamil, asupan zat besi harus mencukupi. Jika diperlukan sebaiknya memeriksakan kesehatan dahulu. Sebelum menyatakan siap untuk hamil. Poin kajian FKI yang kedua adalah keluarga risiko stunting terkonsentrasi di daerah 3T. Kondisi ini terkait dengan sanitasi dan akses air bersih. Keluarga yang mengalami persoalan sanitasi dan akses air bersih, rawan mengalami infeksi atau gangguan kesehatan lainnya. Akibatnya risiko stunting sangat tinggi. "Kajian FKI ini menemukan bahwa pencegahan stunting memang tidak bisa hanya fokus pada intervensi gizi semata," kata Nila. Tetapi dalam jangka panjang juga perlu mengawal kesehatan sanitasi lingkungan dan akses terhadap air bersih. Nila mengatakan, sanitasi yang buruk menyebabkan anak-anak lebih rentan terhadap infeksi. "Seperti diare. Yang mengganggu penyerapan nutrisi dan memperparah kondisi malnutrisi," paparnya. Untuk itu Nila menegaskan bahwa akses air bersih dan sanitasi yang bagus, sangat penting untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat serta terbebas dari stunting. Dia lantas menjelaskan tujuh rekomendasi FKI untuk pencegahan stunting jangka panjang. Yaitu perawatan continuum care, komitmen kepemimpinan pemerintah daerah, serta intervensi dan pencegahan dari hulu berbasis keluarga. Khususnya adalah mencegah kasus anemia pada ibu-ibu. Rekomendasi yang keempat adalah integrasi pelayanan dan edukasi hingga tingkat kecamatan. Berikutnya adalah instansi lintas sektor memasukkan aspek layanan sanitasi dan air bersih. Kemudian tata kelola kolaboratif antara posyandu, puskesmas, dan PKK. Rekomendasi yang terakhir adalah edukasi pangans ehat dan gizi seimbang dioptimalkan.

Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), masih ada 21,6 persen anak di bawah usia lima tahun masih mengalami stunting.

Stunting di Indonesia Masih Tinggi, Mantan Menkes Nila Moeloek Sampaikan Tujuh Rekomendasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Nila-Moeloek-KPK-Deb.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Kesehatan era Presiden Joko Widodo periode pertama, Nila F Moeleok, kini dirawat di rumah sakit. Nila F Moeloek dipastikan tertular Covid-19. Begitu juga sang suami, Prof Farid Anfasa Moeloek.  Para akademisi teman-teman sejawat rekan sesama dokter dan profesi mendoakan kesembuhan Nila F Moeloek. Salah satunya datang dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Ari Fahrial Syam.  "Ya, saya mengucapkan atensi yang luar biasa atas doa dan support untuk kesembuhan Prof Nila dan Prof Moeloek, kita doakan agar kondisi beliau berdua terus membaik," katanya kepada JawaPos.com, Rabu (4/8).  Hal senada diungkapkan oleh Ahli Spesialis Penyakit Dalam yang juga Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Profesor Zubairi Djoerban mengajak semua masyarakat meluangkan waktu sejenak untuk mendoakan Prof Nila Moeloek dan Prof Farid Anfasa Moeloek. Dua mantan menteri kesehatan ini sedang dalam perawatan khusus di salah satu rumah sakit Jakarta.  "Semoga Allah memberkahi mereka kesembuhan dalam perjuangannya melawan Covid-19. Amin," kata Prof Zubairi.  Nila Moeloek adalah Menteri Kesehatan Indonesia pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Dia juga seorang ahli oftalmologi (ilmu penyakit mata) dan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).

Tertular Covid-19, Mantan Menkes Nila Moeloek dan Suami Dirawat di RS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Nila-Moeloek.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PRESIDEN Jokowi menyatakan bahwa prioritas pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sebab, SDM merupakan kunci masa depan Indonesia. Tujuannya, menghasilkan manusia yang unggul dan maju.  Selama ini, kemajuan pembangunan SDM umumnya ditakar dengan human development index (HDI) atau indeks pembangunan manusia (IPM). Akan tetapi, saat ini dilakukan pendekatan baru untuk melihat prospek modal manusia tersebut dengan human capital index (HCI) atau indeks modal manusia. HCI menggambarkan tingkatan modal manusia yang akan dimiliki seseorang anak yang lahir hari ini pada saat dia menyelesaikan tingkat pendidikan menengah atas (usia 18 tahun), mengingat tingkat risiko masalah kesehatan dan pendidikan di negara mana dia dilahirkan.  Pada 2017, HDI Indonesia sesuai rilis UNDP berada di urutan ke-116 dari 189 negara. Indonesia juga masih berada di bawah beberapa negara ASEAN.  Di Indonesia, kondisi modal manusia saat ini (tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan) perlu mendapat perhatian yang besar. Bank Dunia memublikasikan, skor HCI Indonesia pada 2018 adalah 0,53. Artinya, rata-rata seorang pekerja Indonesia pada generasi mendatang hanya akan mempunyai produktivitas 53 persen dari potensi penuhnya bila dia menyelesaikan pendidikan dan mendapat keterampilan serta pemenuhan kebutuhan kesehatan. Rata-rata HCI juga bervariasi. Di Jawa-Bali 0,60; Kalimantan 0,60; Maluku 0,46; Nusa Tenggara 0,51; Papua 0,48; Sulawesi 0,50; dan Sumatera 0,54.  Modal Manusia  Sejarah membuktikan adanya keterkaitan antara modal manusia dan pertumbuhan ekonomi. Pada awalnya, fokus pembangunan modal manusia adalah keterkaitan antara ketercapaian pendidikan/pengetahuan dan pertumbuhan ekonomi.  Akan tetapi, kemudian yang tidak dapat dinafikan adalah keterkaitan antara status kesehatan dan produktivitas ekonomi. Pencapaian pendidikan diukur dengan berapa lama masa pendidikan sekolah telah diselesaikan serta seberapa banyak siswa belajar mata pelajaran pengetahuan sains dan matematika. Status kesehatan fungsional adalah seberapa sehat kondisi tenaga kerja. Semua hal itu, yakni pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan, adalah pembentuk modal manusia yang memungkinkan potensi yang dapat dikembangkan sebagai SDM produktif.  Hari-hari ini seorang anak Indonesia diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan (dasar hingga menengah) selama 12 tahun 4 bulan sampai berusia 18 tahun. Itu terjadi karena belum meratanya akses dan mutu pendidikan. Demikian pula, hampir sepertiga anak masih mengalami stunting. Artinya, mereka mempunyai risiko gangguan kognitif dan keterbatasan fisik yang dapat berlangsung sepanjang hayat mereka.  Dengan demikian, tiga modal utama penyusun modal manusia generasi mendatang adalah (1) keberlangsungan hidup (survival), apakah anak yang lahir saat ini dapat bertahan hidup sampai usia sekolah; (2) sekolah (quality adjusted school), berapa tahun bersekolah yang diselesaikan dan seberapa banyak mereka belajar; serta (3) kesehatan, apakah anak menyelesaikan sekolah dengan kesehatan yang baik dan siap untuk tingkat pendidikan selanjutnya bekerja.  Pengaruh Kesehatan  Pembangunan modal manusia dari perspektif kesehatan meletakkan tiga indikator penting. Yakni, angka kelangsungan hidup di bawah 5 tahun, stunting, dan tingkat kelangsungan hidup dewasa yang terkait dengan kesakitan atau kematian dini karena penyakit.  Berbagai masalah kesehatan tersebut, antara lain, status kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi yang belum menggembirakan. Juga masalah gizi, terutama stunting; masih tingginya penyakit menular dan tidak menular; serta belum meratanya akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.  Kebijakan pembangunan kesehatan 2020–2024 telah berada di arah yang tepat dan memberi harapan akan peningkatan modal manusia. Sebab, kebijakan itu memperkuat peningkatan mutu pelayanan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan kepada penguatan pelayanan kesehatan primer untuk peningkatan upaya promotif dan preventif. Fokusnya pada pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan KB maupun peningkatan kesehatan reproduksi. Penyelenggaraan program kesehatan juga perlu didukung alokasi sumber pendanaan yang cukup.  Gambaran konteks makro pembiayaan kesehatan Indonesia seperti health expenditure as a percentage of GDP (2016) yang sebesar 3,8 persen pada 2016 dan health expenditure per capita (2015) sebesar USD 137,7 yang relatif rendah apabila dibandingkan dengan berbagai negara di kawasan ini memberi pesan bahwa dukungan alokasi sumber pendanaan kesehatan perlu terus diperjuangkan. Bank Dunia dalam publikasi health financing system assessment (HFSA, 2017) memberi pesan kunci bahwa Indonesia perlu meningkatkan belanja kesehatan.  Intervensi program kesehatan yang meletakkan pelayanan kesehatan primer yang kuat sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dengan mengedepankan upaya-upaya promotif dan preventif harus lebih ditingkatkan. Hal itu sesuai dengan deklarasi Astana (global conference on primary health care, Oktober 2018) yang mendorong peningkatan komitmen negara-negara untuk membangun pelayanan kesehatan primer yang kuat dan berkelanjutan.  Penguatan pelayanan kesehatan primer di Indonesia beberapa tahun terakhir digalakkan melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Program itu memosisikan peran strategis puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan.  Dengan PIS-PK, puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan di dalam gedung. Tetapi juga mengunjungi setiap keluarga, mengidentifikasi masalah kesehatan individu, dan mengintervensi sesuai dengan tingkat kemajuan sebuah keluarga menurut 12 indikator keluarga sehat (IKS). Sedangkan penguatan sistem kesehatan dan pengawasan merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa pelayanan dan penguatan promotif serta preventif dapat berjalan baik. Analisis kemajuan cakupan dan perubahan keluarga sehat memberi keyakinan bahwa intervensi dengan pendekatan PIS-PK sudah berada di arah yang tepat. Apabila pada kurun September 2018–Februari 2019 terjadi peningkatan status keluarga sehat dengan perubahan positif pada 50,0 persen kabupaten/kota, hasil analisis pada kurun September 2018–Juni 2019 memperlihatkan kemajuan dengan perubahan positif pada 62,3 persen kabupaten/kota.  Percepatan pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa diraih apabila modal (sumber daya) manusia diperbaiki. Karena kesehatan merupakan indikator penting dalam pembangunan modal manusia, penting bagi pemerintah di semua tingkatan menanamkan pendanaan (investasi) yang cukup pada bidang kesehatan, meskipun hasilnya tidak bisa segera dilihat karena sifatnya jangka panjang. Program kesehatan harus tetap diprioritaskan pada kegiatan yang bertujuan meningkatkan modal manusia melalui upaya perbaikan status gizi, akses, dan mutu pelayanan kesehatan melalui penguatan pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan keluarga.  Mempersempit kesenjangan modal manusia mempunyai pengertian bahwa semakin banyak bayi yang lahir sehat, siap untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran di sekolah serta memaksimalkan kapasitas apa yang mereka pelajari sehingga mereka akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan tetap sehat sepanjang hidup. Dengan cara ini. Indonesia akan dapat mengejar ketertinggalannya dari negara-negara ASEAN dalam pembangunan modal manusia. (*)  <hr />  *) Nila F. Moeloek, Menteri Kesehatan

Kesehatan dan Pembangunan SDM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/akar-bajakah-2.jpg" alt="Pertemuan Menkes bersama para periset muda dan para ahli berbicara soal akar bajakah. (Istimewa/Twitter)" width="100%">
<figcaption>Pertemuan Menkes bersama para periset muda dan para ahli berbicara soal akar bajakah. (Istimewa/Twitter)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Temuan manfaat dari akar bajakah sebagai obat kanker payudara oleh tiga siswa asal Palangka Raya, Kalimantan Tengah diapresiasi Menteri Kesehatan. Namun, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menegaskan, untuk membuktikan akar bajakah bisa membunuh sel kanker diperlukan penelitian lebih lanjut.  Hal itu diungkapkan Menkes Nila saat bertemu dengan ketiga peneliti muda akar bajakah, yakni Yazid Rafi Akbar, Anggina Rafitri, dan Aysa Aurealya Maharani. "Tentang hal ini (akar bajakah sebagai obat kanker payudara) kita belum bisa mengatakan membunuh sel kanker (payudara)," tutur Nila di Jakarta, Senin (26/8).  Diungkapkan Nila, penelitian ini dilakukan ketiga siswa pada tikus atau mencit. Saat penelitian, sang guru membantu ketiga siswa ini dengan membelikan tikus untuk menguji coba akar bajakah itu. Dan terbukti bisa digunakan pada binatang.  "Mencitnya dibikin tumor, lalu dikasih air bajakah kok tumornya mengecil. Sampai dilakukan penelitian ternyata akar ini punya anti radikal bebas yang besar sekali," kata Menteri Nila.  Meski memiliki pengaruh yang baik pada tikus, tapi masih membutuhkan proses penelitian. Sehingga, ia mendorong untuk terus dilakukan berbagai penelitian lebih lanjut agar akar bajakah bisa menjadi obat herbal atau tradisional. Terlebih, menurutnya, kebiasaan menggunakan obat tradisional sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang.  "Kita ingatkan Indonesia ini punya jamu secara heritage, dibuat jadi herbal dan fitofarmaka. Dari Litbangkes bersedia untuk terus meneliti sampai akhirnya bermanfaat," sambungnya.  Untuk itu, penelitian lebih lanjut akan didukung oleh Balitbang Kemenkes. Dukungan termasuk soal riset klinis dan pembiayaan atau dana riset  "Nanti dari Litbangkes, mereka mau melanjutkan penelitian. Ini kami kawal, pendanaan juga bisa. Riset klinis dari Litbangkes akan koordinasi. Kami akan terbuka," tutup Menteri Nila.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Akar-Bajakah-yang-dijajakan-di-Pasar-Kahayan-Palangkaraya-Kalteng-Senin-19-8-Padahal-pemerintah-setempat-sudah-melarang-pengiriman-Bajakah-ke-luar-Kalteng-Denar-Kalteng-Pos-JPG-640x433.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Akar Bajakah yang dijajakan di Pasar Kahayan, Palangkaraya, Kalteng, Senin (19/8). Padahal pemerintah setempat sudah melarang pengiriman Bajakah ke luar Kalteng. (Denar/Kalteng Pos/JPG)  Sementara itu, Staf Khusus Kementerian Kesehatan, Akmal Taher menjelaskan, setiap obat-obatan tradisional harus tetap melihat 2 aspek yakni aman dan berkhasiat. Menurutnya banyak obat tradisional yang dipakai ratusan tahun oleh nenek moyang cukup aman.  "Kalau enggak, kan enggak mungkin nenek moyang pakai. Waktu mengklaim bahwa obat itu bisa membunuh kanker itu membutuhkan bukti, butuh metodologi penelitian," ungkapnya.  Penemuan akar bajakah ini membuat orang berbondong-bondong untuk memburu akar bajakah. Bahkan karena faktor psikis dari masyarakat, akar bajakah memamg dikatakan membuat seseorang lebih segar.  "Tapi kalau klaim sembuhkan kanker itu butuh penelitian," papar Akmal.  Termasuk soal dosis dan potensi akar bajakah untuk kanker masih butuh penelitian lebih lanjut. "Di binatang jelas manfaatnya, bagaimana dengan penelitian pada manusia untuk klaim sudah menyehatkan. Masuh sulit untuk klaim langsung bermanfaat untuk kanker," tegasnya.  Dalam kesempatan yang sama, baik Yazid Rafi Akbar maupun Anggina Rafitri dan Aysa Aurealya Maharani, mengharapkan temuannya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya setelah diteliti lebih lanjut oleh para ahli. Sebab ketiganya mengakui kalau temuan manfaat akar bajakah ini masih sangat awal.  "Diharapkan juga diteliti oleh para ahli. Gubernur juga berikan dukungan penuh untuk penelitian ini. Harapan kami akar bajakah sebagai obat kanker dan jadi solusi bagi kemanusiaan," jelas mereka bertiga.

Menkes Dukung Akar Bajakah Diteliti Sebagai Obat Herbal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/menkes-haji-hilmi-setiawan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga menteri akan melihat kondisi persiapan penyelenggaran haji di Arab Saudi. Sektor yang paling diperhatikan yakni pelayanan kesehatan.  Ketiga menteri yang meninjau tersebut yakni Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moeloek, Menteri Koordinator PMK Puan Maharani, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Sebelum bertolak ke Saudi, Nila memberikan arahan dalam pembekalan petugas haji Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Jumat (26/4).  Dia didampingi Kepala Pusat Kesehatan Haji (Puskeshaj) Kemenkes Eka Jusuf Singka. Dalam pemaparannya, Nila berpesan agar calon jamaah haji (CJH) untuk menjaga kesehatan. Di antaranya melakukan pemeriksaan sebelum keberangkatan haji. "Semua ingin jamaah haji sehat. Sehingga bisa menjalankan ibadah haji dengan baik," katanya.  Selain itu, Nila juga memberikan beberapa potensi gangguan kesehatan yang dialami oleh CJH. Seperti perjalanan CJH dari rumah ke asrama haji dan kemudian terbang menuju Jeddah atau Madinah.  Pada kondisi tertentu, jamaah harus melalui perjalanan panjang untuk sampai di asrama haji atau Embarkasi. Sebagai contoh, CJH dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Perjalanan mereka bisa membutuhkan waktu enam jam untuk sampai di Asrama Haji Bekasi.  "Contohnya dari Cimahi ke Jakarta dulu. Mereka itu sudah lelah," tuturnya. Waktu istirahat di asrama haji belum bisa memulihkan kondisi tubuh dari rasa capek. Kemudian CJH terbang menuju Saudi. Selama di pesawat, CJH juga bisa mengalami kelelahan.  Nila lantas menjelaskan beberapa pelayanan kesehatan di Saudi. Di antaranya layanan safari wukuf. Menurut dia safari wukuf saat ini sudah menggunakan bus. Sehingga jamaah yang dalam kondisi sakit tetap bisa menjalani perawatan. Misalnya jamaah yang sedang diinfus.

Jelang Berangkat ke Saudi, Menkes Titip Pesan ke Petugas Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menkes-nila-sambangi-kpk-ada-apa_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (16/1). Dia mengatakan, akan bertemu langsung dengan Deputi Pencegahan KPK. Nila tiba di Gedung KPK dengan mengenakan batik merah. Namun, dia enggan merinci lebih jauh apa yang akan dibahas. "Mau bertemu Deputi Pencegahan, membahas tata kelola," ujarnya pada awak media. Sementara itu, juru bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, Nila datang ke KPK guna membahas kajian KPK soal tata kelola alat kesehatan. "Mendengar hasil kajian KPK tentang alat kesehatan," tukasnya. Mantan aktivis ICW ini mengaku pihaknya akan menjelaskan lebih rinci hasil kajian pimpinan dengan intansi terkait. "Poin-poin nanti rencana akan disampaikan hasil kajian disampaikan pimpinan instansi kemudian membuat rencana kerja perbaikan," pungkasnya.

Menkes Nila Sambangi KPK, Ada Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/akhirnya-ma-batalkan-aturan-baru-bpjs-kesehatan_m_.jpg" alt="Menteri Kesehatan Nila F Moeloek" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Nila F Moeloek</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BPJS Kesehatan sudah tidak bisa menghindar lagi terkait desakan pembatalan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) Nomor 2, 3, dan 5 Tahun 2018. Mahkamah Agung (MA) akhirnya membatalkan peraturan tersebut. Tiga peraturan itu sebelumnya menuai polemik. Sebab, ketiganya berkaitan dengan pembatasan atau pengaturan tiga layanan pasien BPJS Kesehatan. Yakni, layanan operasi mata pasien katarak, bayi baru lahir dalam kondisi sehat, dan rehabilitasi medis. Putusan MA membatalkan tiga peraturan BPJS Kesehatan itu merupakan hasil gugatan yang diajukan Sekretaris Umum Persatuan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) Patrianif. Dia mengatakan, dengan keluarnya putusan MA tersebut, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/10/2018/tunggakan-iuran-bpjs-rp-120-m-didominasi-peserta-kelas-tiga" target="_blank">BPJS Kesehatan</a> sudah tidak memiliki dasar hukum untuk menerapkan tiga peraturan itu. Menteri Kesehatan Nila Moeloek belum bisa berkomentar banyak terkait keluarnya putusan MA itu. "Memang saya dengar (ada putusan MA, Red), tetapi belum dapat informasi resmi," ujarnya kemarin (23/10). Pada prinsipnya, kata dia, ada beberapa cara menangani BPJS Kesehatan supaya tidak defisit. Salah satunya, mengupayakan program pencegahan atau preventif. Sementara itu, pihak <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/18/10/2018/jokowi-sentil-bpjs-kesehatan-yang-sudah-dibantu-tapi-masih-kekurangan" target="_blank">BPJS Kesehatan</a> juga belum bersedia banyak komentar. Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf mengungkapkan, pihaknya perlu mempelajari dahulu putusan MA tersebut. Sebelumnya bukan hanya dokter yang menolak adanya tiga perdirjampelkes tersebut. Banyak kalangan, mulai DPR, Kemenkes, hingga Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), yang juga meminta tiga peraturan itu dibatalkan atau tidak dijalankan dahulu.&nbsp;

Akhirnya MA Batalkan Aturan Baru BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anaknya-tertular-rubela-nursiah-jangan-katakan-vaksin-itu-haram_m_.jpg" alt="Ilustrasi: pemerintah akan memperpanjang pelaksanaan vaksinasi MR untuk wilayah luar Jawa dan Bali." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pemerintah akan memperpanjang pelaksanaan vaksinasi MR untuk wilayah luar Jawa dan Bali.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah bakal memperpajang pelaksanaan vaksinasi Measles-Rubella (MR) tahap kedua untuk anak-anak di luar Jawa-Bali. Pasalnya hingga kini pencapaiannya baru 60 persen. <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/09/2018/dapat-penjelasan-dari-mpu-pemda-aceh-lanjutkan-vaksinasi-mr" target="_blank">Nanggroe Aceh Darussalam</a> merupakan provinsi dengan cakupan vaksinasi MR paling sedikit. Hanya 7 persen. Wabah rubela dan campak tentu menghantui. Salah seorang warga Lhokseumawe, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/09/2018/imunisasi-mr-rendah-campak-rubela-ancam-anak-anak-aceh" target="_blank">Aceh</a>, Nursiah, tak pernah mengira bahwa anak keduanya, Syakila, harus menderita rubela. Perempuan 47 tahun itu tertular rubela saat hamil. Akibat penyakit itu, pertumbuhan Syakila yang saat ini berusia 7 tahun tak sama dengan anak sebayanya. Nursiah bersama putrinya datang ke acara diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Selasa (18/9). "Harapan saya kepada ibu-ibu atau yang anti&shy;vaksin, tolong jangan mengatakan vaksin itu tidak benar, haram. Bagaimana kalau Ibu-Ibu sendiri mengalami?" tuturnya. Lebih lanjut Nursiah menceritakan awal mula dirinya tertular rubela saat kehamilannya berusia 2 bulan. "Hamil enam bulan, saya rutin ke dokter kandungan. Tapi, dokter bilang tidak ada apa-apa, mungkin karena USG tidak bisa membacanya," imbuhnya. Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, memberikan imunisasi tidak gampang. Sebab, ada 70 juta anak yang diimunisasi. Selain itu, kondisi geografis Indonesia beragam. Dia mengatakan, jika cakupan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/14/09/2018/saya-sedih-masih-banyak-yang-menolak-vaksinasi-mr" target="_blank">imunisasi MR</a> turun, bisa timbul wabah. Nila mencontohkan kasus di Asmat, Papua.

Anaknya Tertular Rubela, Nursiah: Jangan Katakan Vaksin Itu Haram

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nila f moeloek

Berita Terkini