<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/JKT_-Nikita-Mirzani-divonis-Empat-Tahun-Penjara_Salman-Toyibi_-2JPG-4129917015.jpg" alt="Artis Nikita Mirzani bersiap menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Artis Nikita Mirzani bersiap menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-- Reza Gladys melalui kuasa hukumnya, Julianus Sembiring, memberikan tanggapan atas putusan tingkat banding yang telah menjatuhkan hakim tingkat banding terhadap terdakwa Nikita Mirzani. Reza Gladys menegaskan bahwa dirinya tidak mampu untuk menghukum berat Nikita Mirzani. Karena vonis ringan atau berat hukuman terhadap pengampunan merupakan kewenangan majelis hakim. Klien kami hanya berharap melalui instrumen hukum, apa yang disampaikan kepada dia selama ini dapat dibantahkan, kata Julianus Sembiring saat dikonfirmasi, Selasa (9/12). Target Reza Gladys membuat laporan polisi hanya bertujuan untuk membantah sejumlah pernyataan negatif yang dialamatkan kepada dirinya karena nama baik jadi tercoreng dilakukan dari sejumlah orang, termasuk Nikita Mirzani. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/016935078/nikita-mirzani-punya-waktu-14-hari-untuk-berkalkulasi-usai-hukumannya-diperberat-jadi-6-tahun">Nikita Mirzani Punya Waktu 14 hari Untuk Berkalkulasi Usai Hukumannya Diperberat Jadi 6 Tahun</a> Target lainnya, Reza Gladys membuat laporan polisi untuk tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak takut melawan kezaliman selagai berada di pihak yang benar. &ldquo;Memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk jangan takut diserang kalau itu benar,&rdquo; ungkapnya. Julianus Sembiring selaku pengacara menganggap masuk akal dan wajar terait putusan hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Nikita Mirzani. Hal itu karena mengacu pada UU tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ancaman hukumannya cukup berat maksimal 20 tahun. &ldquo;Ketika majelis hakim tingkat banding memutuskan TPPU terbukti, itu berdasarkan pembuktian pada TPPU, itu kumulatif. Ancaman tertinggi dari kumulatif itu berdasarkan UU No.8 tahun 2010 Pasal 3, ancaman maksimal 20 tahun. Dengan ancaman 20 tahun terus diputuskan 6 tahun, itu hal yang wajar,&rdquo; tuturnya.

Reza Gladys melalui kuasa hukumnya memberikan tanggapan atas putusan tingkat banding yang dijatuhkan terhadap Nikita Mirzani.

Tanggapan Reza Gladys Usai Hukuman Nikita Mirzani Diperberat Jadi 6 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/28/JKT_-Nikita-Mirzani-divonis-Empat-Tahun-Penjara_Salman-Toyibi_-9JPG-2347742960.jpg" alt="Artis Nikita Mirzani bersiap menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Artis Nikita Mirzani bersiap menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-- Nikita Mirzani harus menerima kenyataan pahit usai hukuman terhadap dirinya diberat. Dari awalnya dijatuhi hukuman 4 tahun kini menjadi 6 tahun penjara terkait laporan Reza Gladys. Penambahan hukuman terhadap Nki, sapaan akrab Nikita Mirzani, berdasarkan putusan tingkat banding yang diputus hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari ini, Selasa (9/12). Putusan diperberat oleh hakim tingkat banding dengan pertimbangan bukan hanya UU ITE yang dinilai terbukti, tapi juga tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan demikian, Nikita Mirzani dikenakan dakwaan dan hukuman kumulatif. Selain dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, Nikita Mirzani juga dikenakan denda sebesar Rp 1 miliar. Dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 bulan kurungan. Setelah putusan ini dijatuhkan pada hari ini,Nikita Mirzani masih memiliki waktu untuk mempertimbangkan putusan apakah akan menerima atau menempuh upaya hukum lebih lanjut. "Tadi sudah disampaikan oleh majelis ya, 14 hari (untuk Nikita Mirzani mempertimbangkan)," kata Albertina Ho selaku Humas Pengadilan Tinggi Jakarta saat ditemi di kantornya, Selasa (9/12). Dia pun memberikan catatan bahwa tidak semua putusan di tingkat banding diperberat hukumannya. Ada kalanya hukuman diperkuat, diperberat, atau justru diputus lebih ringan dibandingkan dengan putusan majelis hakim tingkat pertama. Dia menambahkan, putusan yang diberberat hakim tingkat banding belum tentu juga dikuatkan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). "Tergantunglah. Kadang di pengadilan tinggi dikuatkan, kasasi diubah juga. Macam-macam lah tergantung kasusnya masing-masing," ungkap Albertina.

Nikita Mirzani  memiliki waktu untuk mempertimbangkan akan menerima putusan atau menempuh upaya hukum lebih lanjut usai divonis 6 tahun.

Nikita Mirzani Punya Waktu 14 hari Untuk Berkalkulasi Usai Hukumannya Diperberat Jadi 6 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/JKT_-Nikita-Mirzani-divonis-Empat-Tahun-Penjara_Salman-Toyibi_-6JPG-2602188857.jpg" alt="Artis Nikita Mirzani bersiap menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Artis Nikita Mirzani bersiap menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-- Nikita Mirzani yang awalnya mengharapkan hukuman terhadap dirinya lebih ringan dalam putusan tingkat banding ternyata jauh dari harapannya. Pasalnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta justru memperberat hukuman terhadap ibunda Lolly itu. Dalam putusn Pengadilan Negeri Jakrta Selatan, majelis hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara terhadap Nikita Mirzani. Adapun dalam putusan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta justru memperberat hukuman menjadi 6 tahun penjara&nbsp;kepada Nikita Mirzani. Hukuman terhadap Niki, sapaan akrab Nikita Mirzani, diperberat dengan alasan kuat. Setelah diteliti perkaranya, hakim Pengadilan Tinggi Jakarta meyakini bahwa Niki bukan hanya terbukti melanggar UU ITE, tapi juga terkena jerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terbukti hanya satu soal penggaran ITE, tapi di Pengadilan Tinggi terbukti dua-duanya. ITE dan pencucian uang," terang kata Albertina Ho selaku Humas Pengadilan Tinggi Jakarta saat ditemui di kantornya, Selasa (9/12). Terpenuhinya unsur pidana ITE dan TPPU, dalam keyakinan hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, mengakibatkan hukuman terhadap Nikita Mirzani harus diperberat. Artis kontroversial tersebut dikenakan hukuman kumulatif. "Dia kena dua sekaligus. Hukumannya jadi kumulatif,&rdquo; beber Albertina Ho. Tak hanya memperberat hukuman Nikita Mirzani jadi 6 tahun penjara, putusan tingkat banding juga mengenakan denda terhadap Nikita Mirzani sebesar Rp 1 miliar yang harus dibayarkan. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 bulan. Putusan tingkat banding juga menyatakan, putusan terhadap Nikita Mirzani&nbsp;ini&nbsp;dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani sejak kasusnya masih bergulir di kepolisian.

Putusan  hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman terhadap Nikita Mirzani, jadi 6 tahun penjara.

Hukuman Nikita Mirzani Diperberat Jadi 6 Tahun, Begini Pertimbangan Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221121_182215.jpg" alt="Nikita Mirzani membantah membuat unggahan di media sosial untuk tujuan menghina atau mencemarkan nama baik pelapor, Dito Mahendra./Instagram @nikitamirzanimawardi_172" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani membantah membuat unggahan di media sosial untuk tujuan menghina atau mencemarkan nama baik pelapor, Dito Mahendra./Instagram @nikitamirzanimawardi_172</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Serang beberapa waktu lalu, pihak Nikita Mirzani ternyata juga mengajukan banding pada Selasa (3/1) kemarin. Nikita Mirzani bersama Fahmi Bachmid selaku kuasa hukum dan Fitri Salhuteru datang ke PN Serang Banten untuk mengajukan banding.  Banding yang diajukan pihak Nikita sebenarnya untuk melawan langkah JPU yang sudah melakukan banding terlebih dahulu. Pihak Nikita melakukan banding bukannya keberatan atas putusan majelis hakim. Banding diajukan justru untuk menguatkan putusan majelis hakim yang telah membebaskan Nikita Mirzani.  "Dari pihak Nikita, banding itu sepakat dengan keputusan Pak Hakim. Singkat kata ini masalah tidak layak disidangkan," ujar Fitri Salhuteru kepada wartawan Rabu (4/1).  Pihak Nikita Mirzani beralasan kasus pencemaran nama baik laporan Dito Mahendra ini tidak layak dilanjutkan proses hukumnya karena pihak pelapor sudah 4 kali dipanggil tapi tidak pernah datang.  "Itu cenderung tidak menghormati dan menghina pengadilan. Dia kan dilaporkan sama Jaksa ke polisi," ujar Fitri Salhuteru lebih lanjut.  Sebelumnya, JPU mengajukan banding terkait kasus pencemaran nama baik yang menjerat laporan Nikita Mirzani pada Jumat, 30 Desember 2022. Jaksa mengajukan banding lantaran putusan majelis hakim tidak memuaskan pihaknya.  "Kami menghormati putusan majelis hakim terhadap perkara tersebut, namun kami tidak sependapat dengan pertimbangan yang ada dalam putusan itu," ujar Rezkinil Jusar selaku Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Serang dalam keterangannya.  Dalam kesempatan itu, Rezkinil Jusar juga mengaku JPU yang menangani kasus tersebut telah bekerja secara profesional. Dia pun membantah adanya dugaan suap yang sempat diungkap Nikita di dalam persidangan.  "Sehubungan dengan adanya informasi dan keterangan yang disampaikan oleh terdakwa NM di persidangan yang menyebutkan adanya dugaan aliran dana uang kepada oknum Jaksa dalam penangan perkara ini, dapat kami tegaskan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar," akunya.

Nikita Mirzani Ternyata juga Banding atas Kasus Pencemaran Nama Baik