<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/nibar-1769312669.jpg" alt="Akad nikah di kolam ikan terapi, Maharnya Cabai dan Sembako." width="100%">
<figcaption>Akad nikah di kolam ikan terapi, Maharnya Cabai dan Sembako.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ada saja cara orang melangsungkan akad nikah. Mereka tidak terpaku dengan cara-cara konvensional selama ini. Di Bantul, Jogjakarta, terdapat tiga pasang pengantin yang mengikuti nikah yang digelar oleh Forum Ta&rsquo;aruf Indonesia (Fortais). Ketiga pasang pengantin itu mengikuti akad nikah di kolam ikan pada Selasa (21/11). Ketiga pasangan itu adalah Rossa Felisza-Slamet Ardiyanto, Diananingsih-Jan Wari Nugroho, dan Sri Muryani-Apri Wahyudi Selain menggelar nikah di kolam ikan, pengantin laki-laki menggunakan mahar yang tidak lazim. Ada yang menyerahkan mahar berupa cabai, beras, garam, dan kecap kepada pengantin perempuan. Dilansir Radar Jogja, ijab kabul dipandu penghulu dari KUA Banguntapan. Ketua Fortais Ryan Budi Nuryanto menjelaskan, nikah massal itu bertemakan Nikah Bareng Pemilu Damai. Dalam acara pernikahan baik prosesi hingga maharnya difasilitasi Fortais secara gratis. Ryan Budi Nuryanto menuturkan, saat ini masih banyak masyarakat yang belum bisa menikah karena berbagai keterbatasan. Hal itu ditambah kondisi krisis pangan yang berada di depan mata. Hal itu sangat terlihat jelas dengan dengan lonjakan harga bahan pokok, seperti beras dan cabai. Maka dari itu, acara nikah bareng itu juga disertai dengan kampanye pemilu damai. Fortais mengajak masyarakat menghayati kembali semangat Bhineka Tunggal Ika. Falsafah negara itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. &ldquo;Berbeda pilihan, tapi utamakan persatuan yang diwujudkan dalam acara Nikah Bareng Pemilu Damai,&rdquo; ucap Ryan Budi di sela acara pernikahan. Ryan Budi menjelaskan, prosesi pernikahan yang dilangsungkan di kolam ikan terapi merupakan bentuk melambangkan kesehatan bagi hubungan ketiga pasangan pengantin yang melaksanakan akad nikah. Adapun prosesi nikah bareng diawali dengan arak-arakan kirab ketiga pasangan pengantin dengan membawa poster Pemilu Damai dengan gambar capres-cawapres. Mereka diarak dari Jalan Wonosari menuju Joglo Khasanah. Lebih jauh dia mengatakan, nikah bareng secara gratis yang digelar Fortais merupakan wujud gotong royong dalam membangun bangsa. Untuk mahar yang berupa cabai, beras, garam, dan kecap merupakan makna atas setiap perjalanan. Setiap akan melewati fase manis, asin, dan pedas. Semua itu harus dilalui dengan bersemangat dan bersama. &ldquo;Harapannya pasangan akan bekerja keras membangun dan membahagiakan keluarganya. Dengan perbedaan dan kekuatan, cinta bisa saling berbagi dan mengisi,&rdquo; kata Ryan. Untuk jjab kabul di kolam ikan terapi memiliki filosofi, para pengantin maupun para kontestan pemilu diharapkan akan mendapatkan kebahagiaan sekaligus kesehatan, bukan kesusahan. Wakil Bupati Bantul Joko Budi Purnomo yang turut hadir dalam acara itu menuturkan, acara nikah bareng tersebut merupakan bantuan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan tertentu dalam melangsungkan pernikahan. &ldquo;Pemkab Bantul berterima kasih kepada Fortais atas kegiatan ini. Kami doakan para pengantin yang ijab kabul ini menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah,&rdquo; katanya.

Selain menggelar nikah di kolam ikan, pengantin laki-laki menggunakan mahar yang tidak lazim. Ada yang menyerahkan mahar berupa cabai, beras

Unik, 3 Pasang Pengantin Laksanakan Akad Nikah di Kolam Ikan Terapi, Maharnya Cabai dan Beras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/nikah-massal-pemkot9.jpg" alt="Salah satu pasangan nikah masal usai menikah secara resmi. Pemkot Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Salah satu pasangan nikah masal usai menikah secara resmi. Pemkot Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerja sama dengan berbagai stakeholder mulai dari Hipmi, Kadin, dan Gabungan Penyelenggara Pernikahan Surabaya menggelar isbat nikah masal di Empire Palace Surabaya, Selasa (30/8). Nikah masal itu dinilai termewah karena dekorasi acara itu sepanjang 60 meter dan dikonsep layaknya resepsi pernikahan yang istimewa.  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya membuka pelayanan Lontong Balap (Layanan Online Terpadu One Gate System Bersama Dispendukcapil dan Pengadilan Negeri) dan Lontong Kupang (Layanan Online Terbaru One Gate System antara Dispendukcapil Surabaya, Pengadilan Agama Surabaya). Dalam acara itu, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya membuka persidangan untuk mengesahkan pasangan suami istri itu.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, kerja sama Pemkot Surabaya bersama berbagai stakeholder dalam acara tersebut adalah kekuatan Kota Surabaya yang sebenarnya. Sebab, pemkot tidak bekerja sendirian. Namun, didukung semua pihak yang sama-sama cinta Kota Surabaya.  ”Ini membuktikan bahwa pemkot bersama stakeholder di Surabaya tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tapi juga sosial. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada semua stakeholder yang telah mendukung acara ini,” kata Eri.  Dengan acara tersebut, warga Kota Surabaya yang selama ini masih nikah siri dan belum resmi secara negara, bisa terdaftar ke negara dan sudah bisa mendapatkan buku nikah. ”Tentu ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi mereka dan insya Allah ini adalah ibadah kita bersama,” ujar Eri.  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, nikah masal diikuti 120 pasangan. Yang tertua berusia 73 tahun. Sebelum acara, para pasangan tersebut sudah mendaftar di aplikasi Lontong Kupang di kelurahan.  Pihak kelurahan akan mendampingi pengurusan hingga semua dokumen lengkap. Dokumen itu didistribusikan ke tiga instansi Pengadilan Agama, KUA, dan Dispendukcapil, sehingga secara paralel dokumen itu diselesaikan. Sesudah memenuhi syarat dan lengkap, lalu masuk ke persidangan.  ”Nah, dalam acara ini, sebelum masuk ke persidangan sudah kita rias juga seperti layaknya manten. Jadi, syaratnya mengikuti ini ya memang harus warga Surabaya, harus mempunyai bukti nikah siri dan harus menghadirkan saksi yang membenarkan pernikahan siri itu,” papar Agus.  Setelah semua proses itu, pasangan tersebut akan mendapatkan dokumen-dokumen penting, mulai dari penetapan dari pengadilan agama, dapat buku nikah dari KUA, dapat akta kelahiran buat anak-anaknya dari Dispendukcapil Surabaya.  Mereka juga mendapatkan KTP dengan status pernikahan, kartu keluarga baru dengan status pernikahan, dan anak-anaknya juga akan mendapatkan KTP jika umurnya sudah memenuhi.  ”Jadi, mereka dapat dokumen dari tiga instansi sekaligus, termasuk untuk anak-anak mereka,” terang Agus.  Nah, untuk memberikan kebahagiaan yang sempurna kepada para pasangan itu, digelar acara dengan konsep layaknya pernikahan di gedung dan dekorasi mewah.  ”Resepsi lengkap ini disediakan Gabungan Penyelenggara Pernikahan Surabaya.Katanya ada 235 vendor support acara ini. Makanya acaranya sangat mewah dan megah,” ujar Agus.  Sementara itu, Koordinator Gabungan Penyelenggara Pernikahan Surabaya Malik Atmadja menyatakan sebanyak 235 vendor dari berbagai komunitas men-support acara itu. Semuanya bergotong-royong mulai dari tukang bunga, sound system, lighting, musik, dan perlengkapan lainnya.  ”Ini bentuk dukungan kami industri pernikahan terhadap program Pemkot Surabaya. Kami sadar betul mengais rezeki di Surabaya. Tidak etis kalau kita tidak menyumbangkan tenaga atau keahlian untuk masyarakat Surabaya. Kami menggelar ini atas izin Pak Wali Kota,” papar Malik.  Dia memastikan, yang support acara tersebut adalah vendor-vendor terbaik di Kota Surabaya. ”Makanya dalam resepsi ini sangat luas biasa dan tampak berbeda. Bahkan, kalau ditotal biayanya semua bisa mencapai Rp 4 miliar. Jadi, kita memberikan yang terbaik untuk warga Surabaya,” ujar Malik.  Junaidi, salah satu peserta nikah masal tertua dalam acara tersebut mengaku sangat senang dan bahagia karena akhirnya sah menikah secara negara. Dia menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Eri. Juga kepada semua pihak yang telah membantu pernikahan secara negara itu.  ”Semoga Tuhan yang membalas kebaikan panjenengan semuanya. Saya sangat terharu, pokoknya matur nuwun sanget,” ucap Junaidi.

Sajikan Dekor 60 Meter, Pemkot Surabaya Nikahkan 120 Pasangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG20220830115221.jpg" alt="Pasangan Zain dan Hasifah. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pasangan Zain dan Hasifah. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Zain Machmud, 67, menggandeng tangan Hasifah, 63, dengan mesra. Keduanya duduk di depan pelaminan sambil membawa map dengan logo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).  Pasangan yang sudah menikah sejak 1979 itu mengenakan pakaian pengantin. Hasifah tampak cantik dengan make up sederhana. Mahkota yang terpasang membuat kecantikannya makin terpancar di usia senja.  Sementara itu, Zain mengenakan jas putih. Lengkap dengan payet berwarna senada. Kain jarik dengan motif senada dengan yang dikenakan Hasifah juga melengkapi penampilannya.  Zain dan Hasifah merupakan salah satu pasangan yang baru saja menikah secara hukum di acara nikah masal yang digelar Pemerintah Kota Surabaya, Selasa (30/8) di Empire Palace Surabaya.  ”Aku tadi datang jam 4. Jadi subuh mruput (gelap) sudah di jalan. Yaopo maneh wong dikongkon periase teko jam yah mono tapi aku seneng dadi ayu (mau gimana lagi kan disuruh perias datang jam segitu tapi aku senang soalnya jadi cantik),” ujar Hasifah.  Pasangan asal Krembangan Surabaya itu sudah memiliki 5 anak. Namun 1 orang di antaranya meninggal dunia. Selama menikah, mereka belum pernah mendaftarkan pernikahannya secara resmi ke pemerintah.  ”Saya orang Bugis, Bapak (Zain) orang Maluku, di Ternate. Terus pindah ke Surabaya sudah lama. Bapak pelaut. Jadi ke luar negeri dan nggak bisa urus pernikahan resmi,” kata Hasifah.  Pasangan dengan 7 cucu itu merasa senang karena akhirnya mendapatkan buku nikah. Selama ini, mereka merasa kesulitan mengurus administrasi keluarga.  ”Mulai dari kartu keluarga dan akta kelahiran ya (sulit). Untungnya (sebelum hari ini) dibantu sama kelurahan. Cepat dan gampang. Nggak nunggu lama,” ujar Hasifah.  Zain bahkan mengaku mengurus administrasi dan persiapan pernikahan itu hanya berdua dengan istrinya. Dia tidak melibatkan anak cucunya.  ”Dipermudah semua. Saya berterima kasih pada Pemerintah Kota Surabaya,” papar Zain.  Selain keduanya, ada juga Asmadi Teguh Santoso, 66, dan Siati, 43. Keduanya sudah menikah pada 2002. Asmadi dan SIati telah dikaruniai 3 anak.  ”Anak pertama baru lulus SMK. Yang kedua lulus SMP. yang bungsu masih 3 tahun,” kata Asmadi.  Selama menikah siri, lanjut dia, mereka sulit mengurus administrasi untuk kehidupan sehari-hari. Seperti membuat akta kelahiran maupun kartu keluarga.  ”Saya hari ini (30/8), bahagia dengan program pemerintah isbat nikah ini karena diadakan pemkot ini saya terbantu dengan program ini saya bisa nikah sah,” ujar Asmadi.  Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Agus Imam Sonhaji menyebut, program nikah masal merupakan upaya Pemkot Surabaya untuk membahagiakan warga. ”Total ada 120 pasangan yang dinikahkan hari ini (30/8),” ucap Agus.

Menikah Lagi Setelah 57 Tahun Hidup Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Nikah-Masal-1.jpg" alt="Ilustrasi pasangan suami istri mengikuti nikah masal yang digelar Pemkot Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pasangan suami istri mengikuti nikah masal yang digelar Pemkot Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Warga eks lokalisasi Tambak Asri, Kota Surabaya, Jawa Timur, meminta pemkot menggelar nikah masal di wilayahnya. Hal itu menyusul banyak pasangan suami istri yang berstatus nikah siri.  ”Kami akan komunikasikan dengan Pemkot Surabaya agar bisa menggelar nikah masal. Apalagi kegiatan nikah masal juga sering digelar pemkot,” kata anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar'ah seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Jumat (18/2).  Zuhrotul mengatakan, permintaan nikah masal tersebut berawal saat kegiatan jaring aspirasi masyarakat di Balai RW 09 Tambak Asri, Kelurahan Moro Krembangan, pada Rabu (16/2) malam. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Masa Reses Tahun Sidang Ketiga, Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2022.  Pada kesempatan itu, lanjut dia, Ketua RT 07/RW 09 Tambak Asri Agus Budianto sempat menyampaikan, banyak warga yang sebelumnya eks pekerja seks komersial (PSK) di kampungnya berstatus nikah siri. Para eks PSK itu diketahui banyak yang dari luar Surabaya.  ”Mereka berkeluarga tinggal musiman di lingkungan RT 07/RW 09. Ketua RT menyebut dari 50 pasangan nikah siri di wilayahnya, 20 pasangan di antaranya merupakan warga ber- KTP Surabaya dan belum wilayah lain yang jumlahnya bisa mencapai ratusan,” ucap Zuhrotul Mar'ah.  Zuhrotul memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut. Menurut dia, nikah siri akan berdampak tidak baik bagi pihak perempuan dan anak dari pasangan tersebut.  ”Pihak perempuan akan kesulitan mendapatkan hak waris, begitu pula anak. Karena dalam akta kelahiran anak hanya dicantumkan nama ibu, tidak ada nama ayah,” terang Zuhrotul Mar'ah.  Menurut dia, praktik nikah siri di wilayah kampung Tambak Asri sudah berlangsung lama. ”Dulu ini kan tempat lokalisasi,” ujar Zuhrotul Mar'ah.  Perempuan yang akrab disapa Zuhro itu menambahkan, sedang melakukan pendataan untuk memastikan berapa jumlah pasangan nikah siri di Tambak Asri.

Warga Eks Lokalisasi Tambak Asri Surabaya Minta Nikah Masal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-26-at-12.54.27.jpg" alt="Sebanyak 105 pasangan mengikuti nikah masal pada (23/12). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Sebanyak 105 pasangan mengikuti nikah masal pada (23/12). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Nikah masal yang menghadirkan 105 pasangan pada (23/12) berbuntut masalah. Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Krishna mengaku kecewa kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Politikus Golkar itu mengatakan, ide nikah masal tersebut berasal dari komisi A. Sayangnya, dispendukcapil seolah tidak mengapresiasi ide itu.  Ayu menyampaikan, seharusnya, minimal ada lambang DPRD Kota Surabaya di backdrop. Tapi, nyatanya, tidak ada logo tersebut. Legislator tiga periode itu menyatakan, program nikah masal bertujuan untuk mendongkrak Layanan Online dan Terpadu One Gate System antara Dispendukcapil Surabaya, Pengadilan Agama, dan Kementerian Agama Surabaya (Lontong Kupang) serta Layanan Online dan Terpadu One Gate System Bersama Dispendukcapil Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya (Lontong Balap).  ”Saya masih ingat betul, Pak Sonhaji (Kepala Dispendukcapil) ke ruang kerja. Meminta solusi atau ide, bagaimana supaya program Lontong Kupang atau Balap bisa masif,” terang Ayu kepada JawaPos.  Menurut dia, sikap dispendukcapil berpotensi membuat hubungan antara dewan dengan pemkot renggang. Padahal saat ini, hubungan eksekutif dengan legislatif tengah harmonis. Ayu berharap, dispendukcapil lebih memperhatikan kembali. ”Saat sambutan, wali kota saja mengucapkan teri makasih kepada dewan,” tambah Ayu.  Untuk mendukung program nikah masal, Ayu tidak hanya ikut terjun mencari peserta ke konstituen-konstituenya. Dia juga merogoh kocek hingga Rp 9 juta untuk membantu pelaksanaan nikah masal. Uang tersebut digunakan untuk pembayaran nikah masal 27 pasangan dari dirinya.  Terpisah, Agus Iman Sonhaji selaku kepala dispendukcapil menyampaikan, pihaknya tidak ada niatan untuk tak mengapresiasi ide dari dewan. Justru, menurut dia, ide dari dewan sangat membantu pelaksanaan nikah masal tersebut.  ”Bu Ayu juga ikut mendatangkan peserta itu menggunakan bus. Saya sangat senang sekali bisa dibantu,” ujar Sonhaji saat ditemui JawaPos di Siola Dispendukcapil.  Selain dewan, Sonhaji juga mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada banyak pihak. Mulai dari kader hingga kelurahan di setiap wilayah. Tidak terkecuali, para perias yang bersedia membantu tanpa dibayar. Dia berharap, ke depan, program seperti nikah masal berjalan lancar kembali.

Buntut Nikah Masal, Ketua Komisi A Kecewa ke Dispendukcapil Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Bima-Arya-01.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya. Riza Harahap/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya. Riza Harahap/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Bogor Bima Arya menyerahkan buku nikah kepada 54 pasangan suami istri peserta itsbat nikah masal di GOR Indoor di Kompleks GOR Pajajaran Kota Bogor, Rabu (23/12).  Sidang itsbat nikah massal diinisiasi Kerukunan Warga Bogor (KWB) dan diselenggarakan bersama dengan Pemerintah Kota Bogor untuk membantu pasangan suami istri warga Kota Bogor yang telah sah menikah secara agama, tapi belum tercatat oleh negara, karena kendala biaya dan administrasi.  ”Saya memberikan apresiasi kepada KWB yang telah menggagas itsbat nikah masal, apalagi dalam situasi pandemi Covid-19,” kata Bima Arya seperti dilansir dari Antara.  Menurut Bima Arya, dilaksanakannya itsbat nikah masal, membantu dan memudahkan bagi para pasangan suami istri yang mengikuti sidang itsbat nikah di Pengadilan Agama (PA) Bogor dan telah menerima buku nikah untuk mengurus segala macam dokumen pribadi. Dengan diterimanya buku nikah itu, pasangan suami istri yang menerimanya, dapat mengurus dokumen administrasi kependudukan dan lainnya.  Sementara itu, Ketua Panitia Itsbat Nikah Massal dari KWB Dudi Mauludi mengatakan, rangkaian itsbat nikah masal itu sudah dimulai sejak Agustus dengan sosialisasi kepada warga se-Kota Bogor. Semula KWB menargetkan dapat menyelenggarakan itsbat nikah massal untuk 200 pasangan suami istri yang belum memiliki buku nikah. Namun, karena situasi pandemi, hanya 103 pasangan yang mengambil formulir.  Dari jumlah tersebut, kata dia, hanya 69 pasangan yang mengembalikan formulir. Setelah dilakukan verifikasi administrasi, hanya 54 pasangan yang memenuhi persyaratan untuk bisa diajukan permohonan nikah itsbat ke Pengadilan Agama Bogor.  Inisiator itsbat nikah masal yang juga sekretaris KWB Anita Primasari Mongan mengatakan, kegiatan itsbat nikah massal sudah dilaksanakan sejak 2019. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan itsbat nikah masal, sehingga dapat terlaksana dengan baik.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=XcWYA5K1DO8

Wali Kota Bogor Serahkan Buku Nikah Pasangan Nikah Masal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/4EBB1A77-AB20-415C-BBB7-01AA13200A90.jpg" alt="Sejumlah pasangan pengantin menaiki sepeda untuk mengikuti kirab sepeda usai menjalani prosesi pernikahan di KUA Kotagede Jogjakarta, Kamis (8/10). Humas Pemkot Jogjakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pasangan pengantin menaiki sepeda untuk mengikuti kirab sepeda usai menjalani prosesi pernikahan di KUA Kotagede Jogjakarta, Kamis (8/10). Humas Pemkot Jogjakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak empat dari total 15 pasangan pengantin yang mengikuti pernikahan masal di Kantor Urusan Agama Kotagede, Jogjakarta, melakukan kirab sepeda yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan.  ”Dengan pertimbangan protokol kesehatan pada masa pandemi seperti sekarang ini, yang mengikuti acara utama pernikahan masal di KUA hanya ada empat pasangan pengantin,” kata Ketua Forum Taaruf Indonesia (Fortais) sebagai penggagas acara nikah masal Ryan Budi Nuryanto seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Selain menggelar kirab sepeda yang diikuti seluruh pasangan pengantin, dalam pernikahan masal dengan tema 3M tersebut juga diselipi dengan pesan edukasi ke masyarakat untuk selalu menaati protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Pesan yang disampaikan tersirat dari mas kawin yang diberikan yaitu 264 lembar masker kain di samping seperangkat alat salat. Jumlah masker yang dijadikan sebagai mas kawin juga sesuai dengan usia Kota Yogyakarta yang baru saja berulang tahun ke-264 pada 7 Oktober.  ”Gelaran nikah masal ini juga menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun Kota Jogjakarta,” kata Ryan Budi Nuryanto.  Keempat pasangan yang menikah di KUA Kotagede tersebut tidak hanya berasal dari Kota Jogjakarta. Ada pula pasangan yang berasal dari Kabupaten Sleman dan Gunungkidul dengan menyertakan surat izin menumpang nikah.  Kepala KUA Kotagede Prasetyo Purwadi mengatakan, kegiatan pernikahan masal tersebut tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat yaitu mengenakan masker, sarung tangan, dan menjaga jarak. ”Di kantor KUA, maksimal ada 10 orang dalam ruangan untuk mengikuti prosesi pernikahan. Tetapi jika digelar di luar ruangan bisa diikuti 30 orang,” kata Prasetyo Purwadi.  Pada masa pandemi Covid-19, sempat terjadi penurunan jumlah pernikahan yang dilayani KUA Kotagede. Bahkan pada Juni sama sekali tidak ada pelayanan pernikahan. ”Namun sejak Agustus hingga sekarang, jumlah pernikahan sudah kembali naik. Rata-rata 10–15 pasangan,” terang Prasetyo Purwadi.  Bagi pengantin dari luar Jogjakarta, wajib menyertakan surat bebas Covid-19 dari hasil negatif tes usapnya. ”Untuk program nikah masal ini, tidak ada biaya yang dipungut. Tentu akan meringankan beban pengantin. Jika tidak, biayanya Rp 600.000,” ujar Prasetyo Purwadi.  Salah satu pasangan pengantin Awal Ahmadi dan Anik Rohyati mengatakan terima kasih karena bisa menikah dan seluruh prosesnya dipermudah. ”Kami berterima kasih karena dalam kondisi pandemi seperti sekarang, kami tetap bisa menikah. Tentunya, seluruh nasihat dari penghulu akan diikuti,” kata Awal yang bekerja di sebuah bengkel mobil tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JWeIOXugyXk&ab_channel=jawapostvofficial

Empat Pasangan Menikah dengan Kirab Sepeda di Kotagede Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/nikah-masal-hujan-deras-dan-tenda-bocor-pengantin-berkah-tahun-baru_m_.jpg" alt="Hujan deras dan kebocoran di tenda nikah Masal, Thamrin, Jakarta Pusat" width="100%">
<figcaption>Hujan deras dan kebocoran di tenda nikah Masal, Thamrin, Jakarta Pusat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah acara yang akan digelar pada perayaan Tahun Baru 2020 mendatang. Pada 31 Desember mendatang, kemeriahan malam pergantian tahun akan dibuka dengan acara nikah masal dan isbat nikah.  Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah mengatakan, acara tersebut akam dimulai pukul 19.00 WIB di halaman gedung Balaikota DKI Jakarta. Peserta yang terdaftar yakni 631 pasangan.  "Rincian yang isbat nikah itu ada 490 dan yang nikah masal ada 141. Total keseluruhan 631 dari 5 wilayah kota. Pusat, Utara, Selatan, Timur, dan Barat," kata Saefullah di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (20/12).  Dia menuturkan, peserta nikag masal mendapat fasilitas berupa gratis biaya nikah, hingga mendapat buku nikah. Serta diberi uang mahar senilai Rp 1 juta. Fasilitas tersebut bersumber dari Baznas dan Bazis DKI Jakarta.  "Peserta isbat, kita gratiskan biaya sidang di pengadilan agama. Pemprov yang bayar. Kemudian dapat uang kondangannya Rp 1 juta dan bingkisan pernikahan," imbuhnya.  Acara kemudian akan dilanjutkan dengan hiburan rakyat. Pemprov menyiapkan 5 panggung hiburan. Dengan panggung utama di Bundaran HI. Sedangkan panggung lainnya di Pintu Barat Daya Monas (Patung Kuda Arjuna Wiwaha), di dekat perempatan Jalan Wahid Hasyim, di Dukuh Atas, dan di depan Balaikota.  Acara akan dimeriahkan oleh artis tanah air. Di antaranya, Indra Bekti, Chika Jessica, Roma Irama, artis Pantura dan artis Bintang Asia. Guna menunjang jalannya acara tersebut, Dinas Perhubungan akan melakukan rekayasa lalin pada 30-31 Desember di sekitar area yang digunakan untuk pesta rakyat.  Dari aspek keamanan, Pemprov akan mengerahkan 1.150 Satpol PP, 26 unit ambulans Dinas Kesehatan, 4 unit kendaraan reaksi cepat motor, 56 perawat? 26 sopir, 15 unit toilet bus, 300 regu kebersihan, dan 6 mobil pemadam kebakaran. Pengamanan juga akan dibantu oleh Polri dan TNI.  Dengan sistem pengamanan tersebut, Pemprov berharap 1 jam setelah acara selesai, jalan raya bisa kembali dioperasikan normal. "Selanjutnya kita sudah koordinasi sm pengelola gedung-gedung di Jalan Merdeka Selatan, Barat, Thamrin, Sudirman untuk buka akses parkir pengunjung," pungkas Saefullah.

Pemprov DKI Siapkan 5 Panggung Hiburan dan Nikah Masal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dprd-dki-tolak-anggaran-nikah-masal-usulan-anies_m_.jpg" alt="Pasangan yang melaksanakan isbat nikah di Kabupaten Pasuruan pada akhir 2016 lalu." width="100%">
<figcaption>Pasangan yang melaksanakan isbat nikah di Kabupaten Pasuruan pada akhir 2016 lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, ada usulan anggaran yang ditolak mentah-mentah. Salah satunya usulan anggaran&nbsp;nikah masal&nbsp;di APBD-Perubahan 2018, sebab anggaran yang diusulkan dinilai bukan pengusulan program baru. Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) DKI Jakarta mengusulkan anggaran Rp 556 juta untuk nikah masal. Semua anggaran digunakan untuk bingkisan pasangan yang ikut dalam&nbsp;nikah masal yakni 534 pasangan. "Kita ingin masing-masing kelurahan mengirim dua pasangan. Nanti ada 534 pasang yang akan diberikan bingkisan," ujar Plt Biro Dikmental, Jafar Abdul Malik di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (10/9). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana menegaskan menolak usulan tersebut. Dirinya melihat, hal tersebut merupakan usulan lama tapi tidak ada dalam rencana kerja perangkat daerah (RKPD). "Kita sepakat saja usulan ditolak," tegasnya. "Perencanaan tidak terlalu matang, tergesa-gesa, sehingga tidak dimasukkan dalam pembahasan di sana APBD Pemprov. Jadi, baru muncul sekarang dan juga belum dibahas di komisi," tambahnya. Senada dengan Triwisaksana, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah pun tidak setuju atas pengajuan usulan tersebut. Jika dipaksakan untuk dimasukkan maka nikah masal ini dapat melanggar aturan. Saefullah pun khawatir jika anggaran tersebut tidak terserap maksimal bila sah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018. Sedangkan, dirinya mengakui tidak mudah mencari pasangan yang ingin menikah massal. "DKI kemarin itu target 1.000 (pasangan). Ternyata kita cukup kesulitan," terangnya. Saefullah pun menyarankan agar pendataan pasangan dilakukan terlebih dahulu oleh Biro Dikmental baru mengajukan anggaran. Sehingga, program ini dapat tersosialisasikan dengan baik dan target 534 pasangan tercapai. "Mungkin caranya Biro Dikmental tidak seperti ini. Jadi diinventarisir dulu baru diajukan," tandasnya.

DPRD DKI Tolak Anggaran Nikah Masal Usulan Anies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/seribu-pasangan-nikah-masal-di-korsel_m_.jpg" alt="Sekitar seribu pasangan menikah masal di sebuah upacara yang digelar di Gapyeong terletak di timur laut Seoul, Korea Selatan (Korsel)" width="100%">
<figcaption>Sekitar seribu pasangan menikah masal di sebuah upacara yang digelar di Gapyeong terletak di timur laut Seoul, Korea Selatan (Korsel)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekitar seribu pasangan menikah masal di sebuah upacara yang digelar di Gapyeong terletak di timur laut Seoul, Korea Selatan (Korsel). Berbagai pasangan dari berbagai negara tumpah ruah mengikrarkan janji suci mereka pada Senin, (27/8). Di antaranya adalah Iasmin Lumibao, warga Makau tersebut terbang ke Korsel untuk mengikuti jejak ribuan pasangan lain yang melakukan nikah masal di Gereja Unifikasi yang berbasis di Korsel. Sekitar seribu pasangan menikah di sebuah upacara di Gapyeong, sementara tiga ribu pasangan lainnya mengucapkan janji baru. Total jumlah pasangan secara keseluruhan adalah dari 64 negara pada Senin, (27/8). Lumibao, 23 tahun, adalah anggota gerakan generasi kedua dirinya mengatakan waktu telah berubah sejak orang tuanya menikah pada upacara pernikahan masal serupa pada 1992. Pendiri gereja sekaligus mesias Sun Myung Moon sudah menjadi mak comblang bagi banyak orang sejak 1960-an hingga tutup usia pada 2012 lalu. Mereka percaya bahwa telah dipersatukan oleh Tuhan dalam berbagai kecocokan sekalipun berbicara dengan bahasa yang berbeda. &ldquo;Dulu kami diberkati dengan orang asing tetapi sekarang ini sangat berbeda karena kami membuat keputusan sendiri. Kami mengenal orang itu dan jika kami ingin melanjutkan, kami akan mengambil langkah dan menciptakan masa depan bersama-sama," kata Lumibao seperti dilansir Reuters. Setelah dilaksanakan bertahun-tahun, pernikahan masal tersebut kemudian menuai kecaman dari beberapa kritikus. Mereka mengatakan, gerakan itu merupakan sekte sesat yang berbahaya dan telah mendoktrin, para pengikutnya bahkan disebut Moonies. Namun, Lumibao mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mempertimbangkan mencari suami di luar gereja, menurutnya generasi baru harus melanjutkan tradisi pernikahan. &ldquo;Saya percaya bahwa nilai-nilai dan gerakan kami adalah penting. Dan saya pikir generasi masa depan kita harus mewarisi itu karena itu sehat untuk individu, keluarga dan masyarakat," katanya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nikah masal

Berita Terkini