<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dpr-diminta-perpanjang-waktu-seleksi-hakim-mk_m_.jpg" alt="Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan legalisasi pernikahan beda agama yang diajukan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena dinilai tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil pengujian undang-undang.</p> <p>Putusan itu dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (2/2). Permohonan yang diajukan Henoch Thomas, Uswatun Hasanah, dan Syamsul Jahidin dengan Nomor Perkara 265/PUU-XXIII/2025 dinyatakan kabur sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.</p> <p>&ldquo;Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan tidak dapat diterima,&rdquo; ujar Suhartoyo saat membacakan putusan.</p> <p>Dalam pertimbangannya, MK menilai dalil yang diajukan para pemohon lebih banyak membahas persoalan ketidakpastian hukum dalam pencatatan perkawinan beda agama. Padahal, pasal yang diuji, yakni Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, mengatur syarat sahnya perkawinan, bukan mengenai pencatatan perkawinan.</p> <p>Selain itu, MK juga menilai permohonan semakin tidak jelas karena adanya dua alternatif petitum yang berbeda. Kondisi tersebut membuat MK kesulitan memahami secara pasti yang sebenarnya diminta oleh para pemohon.</p> <p>&ldquo;Dengan adanya dua rumusan petitum alternatif, Mahkamah mengalami kesulitan untuk memahami maksud permohonan para pemohon,&rdquo; kata Suhartoyo.</p> <p>Para pemohon sebelumnya menggugat Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Mereka meminta agar pasal tersebut dihapus atau dimaknai ulang agar perkawinan antarumat berbeda agama dapat dinyatakan sah secara hukum.</p> <p>Pemohon juga menilai pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam pencatatan perkawinan beda agama, serta merugikan hak konstitusional mereka. Norma itu turut dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antaragama.</p> <p>Namun, MK menegaskan bahwa dalil permohonan tidak selaras dengan objek norma yang diuji. Mahkamah juga menilai para pemohon tidak menguraikan secara jelas alasan konstitusional atas pemaknaan norma yang mereka minta.</p> <p>MK mencatat, meskipun pemohon menyebut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mereka tidak secara tegas memohon agar pasal tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau dinyatakan inkonstitusional bersyarat.</p> <p>&ldquo;Rumusan petitum para pemohon tidak lengkap dan tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang,&rdquo; tegas Suhartoyo.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p>Dengan putusan tersebut, ketentuan sahnya perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agama sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan tetap berlaku, dan upaya legalisasi nikah beda agama melalui jalur uji materi di MK kembali kandas.</p>

MK tolak gugatan legalisasi nikah beda agama karena permohonan dinilai tidak jelas dan tak memenuhi syarat formil dalam UU Perkawinan.

MK Tolak Gugatan Legalisasi Nikah Beda Agama, Ini Alasannya

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/12/upscalemedia-transformed-84-2200761947.jpg" alt="Muhamad Anugrah Firmansyah, pemohon uji materi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengikuti sidang perdana di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (12/11/2025). (Humas MK)" width="100%">
<figcaption>Muhamad Anugrah Firmansyah, pemohon uji materi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengikuti sidang perdana di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (12/11/2025). (Humas MK)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Aturan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya yang melarang pernikahan beda agama kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).</p> <p>Gugatan itu diajukan oleh seorang pemuda bernama Muhamad Anugrah Firmansyah. Aturan itu membuat dia tidak bisa menikah dengan pasangannya saat ini karena perbedaan agama.</p> <p>Dalam permohonannya, Anugrah menyampaikan alasan ingin pernikahan beda agama memiliki kepastian hukum.</p> <p>Ia menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ke MK karena menilai ketentuan itu menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir pencatatan perkawinan antaragama, sehingga berakibat ketidakpastian hukum.</p> <p>"Kerugian konstitusional pemohon bersifat spesifik dan aktual. Akibat ketentuan&nbsp;<em>a quo</em>, menyebabkan pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang memiliki agama berbeda,"&nbsp;terangnya saat&nbsp;sidang perdana di gedung MK, Jakarta, Rabu (12/11) sebagaimana dilansir dari Antara.</p> <p>Anugrah, yang beragama Islam, menjalin hubungan dengan perempuan beragama Kristen selama&nbsp;dua tahun terakhir.</p> <p>Ia menyebut hubungan itu dijalani dengan saling menghormati keyakinan masing-masing dan mereka berkomitmen untuk menikah.</p> <p>Namun, menurut dia, pernikahan dengan kekasihnya terhambat akibat keberadaan pasal yang berbunyi, "<em>perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu</em>".</p> <p>Dia menjelaskan,&nbsp;dalam penerapannya, pasal tersebut dimaknai sebagai larangan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang memiliki agama dan kepercayaan berbeda. Seolah-olah&nbsp;hanya perkawinan seagama yang dapat dicatatkan.</p> <p>"Penafsiran demikian berimplikasi langsung pada tertutupnya akses pencatatan perkawinan antaragama,"&nbsp;ucap Anugrah.</p> <h2 class="class-paragraph">Interpretasi UU Adminduk Tidak Konsisten</h2> <p class="class-paragraph">Sejatinya, imbuh dia, ketentuan mengenai perkawinan antaragama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p>Dalam UU tersebut, diatur bahwa Pencatatan perkawinan beda agama dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan. Namun, dalam praktiknya, ketentuan itu disebut tidak konsisten diterapkan oleh pengadilan.</p> <p>"Terdapat pengadilan yang mengabulkan penetapan pencatatan perkawinan antaragama, sementara terdapat pula pengadilan yang menolak,"&nbsp;jelasnya.</p> <p>Ketidakkonsistenan penetapan pengadilan itu menurut Anugrah menunjukkan tidak adanya kepastian hukum mengenai pencatatan perkawinan bagi pasangan beda agama.</p> <p>Kondisi itu menyebabkan warga negara bergantung pada interpretasi hakim dalam mencatatkan pernikahan.</p> <p>"Akibat ketidakjelasan tersebut, negara menafsirkan pasal&nbsp;<em>a quo</em>&nbsp;secara berbeda-beda yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan ketidaksamaan perlakuan hukum terhadap warga negara yang berada dalam kondisi serupa,"&nbsp;tuturnya.</p> <p>Padahal, kata dia, Indonesia adalah negara majemuk dengan berbagai agama dan kepercayaan. Kemajemukan itu membentuk interaksi sosial di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam hubungan personal yang berlanjut pada perkawinan.</p> <p>Menurut Anugrah, perkawinan antaragama muncul sebagai sebuah keniscayaan dan konsekuensi logis serta alamiah dari kehidupan bermasyarakat yang majemuk.</p> <p>"Perkawinan di antara pasangan dengan agama yang sama sering dianggap sebagai perkawinan yang ideal. Namun demikian, cinta tidak pernah bisa direncanakan. Seringkali interaksi sosial antarwarga negara melampaui sekat-sekat agama, suku, maupun budaya. Sementara itu, di kehidupan yang hanya dijalani sekali ini, setiap orang berharap untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan pilihannya,"&nbsp;katanya.</p> <p>Anugrah menambahkan, kerugian konstitusionalnya semakin nyata setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023.</p> <p>Pada pokoknya, SEMA tersebut berisi larangan bagi pengadilan untuk mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama.</p> <p>Ia mengatakan&nbsp;keberadaan SEMA ini menjadi alasan kuat dan relevan bagi MK untuk meninjau kembali konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.</p> <p>Lewat perkara dengan Nomor 212/PUU-XXIII/2025 ini, Anugrah meminta MK menyatakan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak dijadikan dasar hukum oleh pengadilan, untuk menolak permohonan penetapan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p>

Aturan itu membuat pemohon tidak bisa menikah dengan pasangannya saat ini karena perbedaan agama, sehingga ia mengujinya ke MK.

 Larangan Nikah Beda Agama Digugat Lagi ke MK, Pemohon Persoalkan Pencatatan Pernikahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/20/IMG_20250120_210957-1655819041.jpg" alt="Ruben Onsu dan Desy Ratnasari. (Instagram: ruben_onsu)" width="100%">
<figcaption>Ruben Onsu dan Desy Ratnasari. (Instagram: ruben_onsu)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Desy Ratnasari kini santer dikabarkan memiliki hubungan asmara dengan Ruben Onsu. Meski keduanya tidak secara eksplisit menyatakan berpacaran, tapi mengakui adanya kedekatan dimana mereka bisa ngobrol tentang banyak hal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedekatan Ruben Onsu dengan Desy Ratnasari bukan hanya mengobrol tentang pekerjaan saja. Keduanya juga mengakui saling menjadi tempat curhat satu sama lain untuk hal- hal yang sifatnya cukup personal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlepas dari kedekatan tersebut, Desy Ratnasari bercerita bahwa dirinya pernah dilamar oleh seorang laki-laki beda agama. Kejadian ini sudah lama peristiwanya saat Desy Ratnasari masih berusia kepala dua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kejadiannya sudah lama ya saat saya masih berusia 20 tahun. Dia sampai datang ketemu papa saya dan mengatakan serius dengan saya, ingin melamar,&rdquo; ujar Desy Ratnasari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria non muslim keturunan China-Belanda tersebut&nbsp; getol sekali dalam memperjuangkan cintanya pada Desy Ratnasari. Pria itu memperlihatkan keseriusan untuk menikahi artis yang juga politisi Partai Amanat Nasional itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ayah Desy Ratnasari tentu saja menolak lamaran pria itu mengingat keluarganya memeluk agama Islam. Akan tetapi, pria itu tetap bersikeras ingin menikah dengan Desy sampai menyatakan kesiapan untuk masuk Islam atau jadi mualaf.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Papa saya bilang, &lsquo;kamu masuk Islam karena putri saya, bukan karena keyakinanmu. Saya hargai niatmu, tapi saya tidak bisa memberikan restu'," cerita Desy Ratnasari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menceritakan hal tersebut untuk mengungkapkan betapa kokohnya prinsip yang dipegang oleh keluarganya. Oleh sebab itu, Desy Ratnasari pun berusaha meneladani kekokohan prinsip yang dipegang ayahnya supaya dia punya pegangan hidup tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Terlepas dari kedekatan tersebut, Desy Ratnasari bercerita bahwa dirinya pernah dilamar oleh seorang laki-laki beda agama.

Cerita Desy Ratnasari Dilamar Pria Beda Agama, Serius Banget Sampai Datangi Orang Tuanya

<p dir="ltr">&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/06/KUA-2219880500.jpg" alt="Wamenag Saiful Rahmat Dasuki (kiri) bersama Dirjen Bimas Buddha Kemenag Supriyadi di Sannipata Nusantara Waisak 2024 di Serpong (6/7). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wamenag Saiful Rahmat Dasuki (kiri) bersama Dirjen Bimas Buddha Kemenag Supriyadi di Sannipata Nusantara Waisak 2024 di Serpong (6/7). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Lama tidak terdengar, Kementerian Agama (Kemenag) terus berupaya melakukan revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA). Khususnya KUA menjadi tempat pencatatan pernikahan semua agama. Namun saat ini pembahasannya dilakukan secara lebih hati-hati dan cermat.</p> <p dir="ltr">Perkembangan revitalisasi KUA itu disampaikan langsung Wamenag Saiful Rahmat Dasuki dalam pidatonya di Sannipata Nusantara Waisak 2024 di Serpong pada Sabtu (6/7) sore. Dia mengatakan revitalisasi KUA merupakan salah satu program prioritas Menag Yaqut Cholil Qoumas.</p> <p dir="ltr">Dia menegaskan revitalisasi KUA bertujuan untuk menjadikannya sebagai tempat layanan agama. "Khususnya pencatatan perkawinan," katanya.</p> <p dir="ltr">Seperti diketahui selama ini KUA hanya melayani keperluan umat Islam. Seperti urusan pendidikan, perkawinan, haji, zakat, dan lainnya. KUA melayani umat Islam, karena secara struktur berada di bawah Ditjen Bimas Islam Kemenag.</p> <p dir="ltr">Lebih lanjut Saiful mengatakan kajian untuk menjadikan KUA sebagai tempat pencatatan nikah semua agama masih dilakukan. "Dilaksanakan hati-hati dan cermat," katanya. Agar tetap bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan tugas dan fungsi. Saiful juga menegaskan ketika KUA menjadi tempat pencatatan pernikahan semua agama, tidak mengurangi peran lembaga agama-agama yang ada di Indonesia.</p> <p dir="ltr">Pada kesempatan itu Saiful juga menyampaikan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, upaya memajukan Indonesia tidak hanya di bidang fisik seperti infrastruktur jalan tol dan lainnya. Tetapi juga pada urusan mental serta spiritual.</p> <p dir="ltr">Diantaranya adalah salah satunya adalah menjadikan kawasan Candi Borobudur sebagai salah satu dari lima destinasi super prioritas. Dia mengatakan Kemenag sudah menyiapkan grand design pengembangan Borobudur. Termasuk dengan fungsinya sebagai lokasi kunjungan ziarah.</p> <p dir="ltr">"Tujuannya membangkitkan kembali aura Candi Borobudur jadi pusat spiritual," jelasnya. Selain itu menjadi pusat pendidikan, penelitian, pariwisata, dan budaya. Salah satu agenda besarnya adalah pemasangan Chatra di stupa utama Candi Borobudur. Pemasangan ini diharapkan bisa menambah kesakralan Candi Borobudur.</p> <p dir="ltr">Dalam kesempatan yang sama Dirjen Bimas Buddha Supriyadi mengatakan Sannipata dapat dimaknai sebagai pertemuan akbar atas kesadaran dari berbagai kondisi. Umat Buddha bertemu untuk mendengarkan pesan-pesan kebenaran atau pembangunan. Sannitapa dilaksanakan di dalam bulan Waisak. "Kami mengambil tema kesadaran keberagaman jalan hidup luhur, harmonis, dan bahagia," tandasnya.</p>

Seperti diketahui selama ini KUA hanya melayani keperluan umat Islam. Seperti urusan pendidikan, perkawinan, haji, zakat, dan lainnya.

Hindari Polemik, Implementasi Nikah Semua Agama di KUA Dikaji Lebih Cermat dan Hati-hati

<p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/groom-bride-are-putting-wedding-rings-front-view-hands-597908022.jpg" alt="Ilustrasi Membangun Hubungan Ikatan Pernikahan. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Membangun Hubungan Ikatan Pernikahan. (Freepik)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Bagaimanakh hukum pernikahan beda agama dalam islam ? apakan boleh atau tidak. Sebenarnya dalam agama islam sendiri pernikahan merupakan sebuah ikatan yang dibentuk untuk menyempurnakan ibadah.</p> <p dir="ltr">Sebenarnya Rasulullah SAW telah dalam sebuah hadits telah menganjurkan untuk menikahi seseorang berdasarkan agamanya, yang berbunyi sebagai berikut.</p> <p dir="ltr">تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014616934/alasan-michelle-ziudith-tak-mau-menikah-dengan-laki-laki-beda-agama">Alasan Michelle Ziudith Tak Mau Menikah dengan Laki-laki Beda Agama</a></strong></p> <p dir="ltr">Artinya: "Nikahilah seorang wanita karena empat hal, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, dan utamakan dia yang beragama, maka kamu akan beruntung." (HR Bukhari Muslim).</p> <p dir="ltr">Lalu bagaimanakah hukum sebenarnya hukum pernikahan beda agama dalam islam? apakah boleh atau tidak. Lebih lengkapnya silahkan simak ulasan berikut ini.</p> <p dir="ltr"><strong>Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Islam</strong></p> <p dir="ltr">Dikutip dari laman resmi&nbsp;unair.ac.id&nbsp;bahwasanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan untuk mengharamkan tindakan tersebut. Keputusan ini sesuai dengan hasil Munas VII MUI tahun 2005, yang intinya menikah beda agama hukumnya tidak sah alias haram.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013654512/meski-beda-agama-cherly-juno-senang-anaknya-hafal-sholawat-nabi">Meski Beda Agama, Cherly Juno Senang Anaknya Hafal Sholawat Nabi</a></strong></p> <p dir="ltr">Sehingga ketika ada seseorang yang menikah antara agama islam dan agama lainya, maka pernikahan tersebut hukumnya tidak sah. Dengan demikian segala perbuatan layaknya suami istri yang dilakukan setelah menikah beda agama hukumnya tetap haram.</p> <p dir="ltr">Dalam artian mereka tidak akan mendapatkan pahala pernikahan atau segala bentuk perbuatan dalam pernikahan. Melainkan mereka mendapatkan dosa karena hubungan pernikahan antara keduanya tidak sah.</p> <p dir="ltr">Selanjutnya dilansir dari laman resmi NU Online, para ulama Nu juga bersepakat pernikahan beda agama hukumnya haram atau tidak sah. Keputusan ini merupakan hasil musyawarah pada&nbsp; Muktamar ke-28 Nahdlatul Ulama tahun 1989 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta.</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">Para ulama Nu memutuskan pernikahan beda agama statusnya tidak sah menurut islam karena berdasar pada pandangan para ulama terdahulu. Di antaranya berdasarkan kitab Hasyiyah as-Syarqawi karya Syekh Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim as-Syarqawi.</p> <p dir="ltr">Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa pernikahan seorang Muslim dengan perempuan non-Muslim selain ahli kitab murni adalah batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan Al-Qur&rsquo;an surat Al-Baqarah ayat 221, yang artinya&nbsp;&ldquo;Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.&rdquo;&nbsp;</p> <p dir="ltr">Adapun maksud dari ahli kitab murni adalah mereka yang memeluk agama yang perbedoman penuh pada kitab Taurat dan Injil dari sejak leluhurnya tanpa berpindah dari satu agama ke agama lainnya.</p> <p dir="ltr">Kemudian, ulama juga bersepakat seorang perempuan Muslimah juga tidak halal bagi laki-laki non-Muslim. Perempuan murtad juga demikian tidak halal dinikahi siapapun sebagaimana yang tertulis dalam kitab tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013601404/keinginan-putri-delina-usai-3-tahun-pacaran-beda-agama-dengan-jeffry-reksa">Keinginan Putri Delina Usai 3 Tahun Pacaran Beda Agama dengan Jeffry Reksa </a></strong></p> <p dir="ltr">Pandangan ini diperkuat dengan keterangan dalam kitab Al-Muhadzdzab karya Syekh Abu Ishaq al-Syairazi. Bahwasanya pemeluk agama Yahudi dan Nasrani setelah terjadinya perubahan, melarang lelaki Muslim menikahi perempuan merdeka mereka dan tidak boleh menyetubuhi budak wanita miliknya. Sebab mereka telah memeluk agama batil, seperti Muslim yang murtad.</p>

Akhir akhir ini isu pernikahan beda agama sedang gencar dibicarakan oleh masyarakat tanah air. Namun bagaimana sebenarnya hukumnya?

Pahami Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Islam yang Harus Anda Ketahui

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Michelle-Ziudith-.jpg" alt="Michelle Ziudith - Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Michelle Ziudith - Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure> <div class="gE iv gt">&nbsp;</div> <div class=""> <div id=":xl" class="ii gt"> <div id=":xk" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com </strong>- Pernikahan pasangan beda agama memang tidak diakui di Indonesia. Namun pada kenyatannya, ada saja pasangan yang memutuskan menikah beda agama karena asalan subyektif mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Artis Michelle Ziudith secara tegas menyatakan dirinya punya sikap tegas tidak mau menikah dengan laki-laki yang berbeda agama. Hal itu salah satu alasan kenapa perempuan berusia 29 tahun memilih putus dengan kekasihnya pada 2017 silam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal Michelle Ziudith mengakui kekasihnya tersebut merupakan mantan terindah bagi dirinya. Dia rela melepasnya akibat adanya perbedaan agama atau keyakinan dan dia memastikan tidak mungkin balikan dengan sang mantan sekalipun sampai sekarang dia masih belum menikah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014616580/pembunuh-mahasiswa-stip-sempat-beri-pertolong-pertama-tapi-tindakannya-mempercepat-korban-tewas">Pembunuh Mahasiswa STIP Sempat Beri Pertolong Pertama, tapi Tindakannya Mempercepat Korban Tewas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Michelle Ziudith mengatakan, dirinya tidak mau menikah dengan laki-laki beda agama karena membawa dampak besar baik dalam kehidupan pribadi ataupun keluarga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aku enggak mau membuat orang log in atau bikin orang log out dari agamanya karena aku. Itu tanggung jawab besar buat aku," ujar Michelle Ziudith dalam podcast dr. Richard Lee.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alasan lain bintang film ILY from 38.000 Ft enggan menikah dengan laki-laki berbeda keyakinan dengan dirinya karena dia tidak mau mengasingkan laki-laki itu dari keluarganya sendiri. Karena jika dia harus menikah dan suaminya memilih ikut keyakinan agamanya, laki-laki itu akan berjarak dengan keluarganya karena adanya perbedaan agama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apalagi aku harus mengambil dia dari keluarganya. Jadi menurut aku memang bukan rezekinya," kata Michelle Ziudith.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014615721/jadi-no1-tipe-kepribadian-mbti-paling-introvert-ini-3-rahasia-aneh-dan-menakjubkan-dari-seorang-intp">Jadi No.1 Tipe Kepribadian MBTI Paling Introvert, Ini 3 Rahasia Aneh dan Menakjubkan dari Seorang INTP</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengaku menikmati statusnya sebagai jomblo alias tidak terikat hubungan dengan siapa pun saat ini. Terakhir kali Michelle Ziudith merajut tali asmara dengan lawan jenis sekitar tahun lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia punya prinsip tidak mau menjadikan teman dalam pekerjaan sebagai pacar. Hal itu yang membuat Michelle Ziudith menolak untuk berpacaran dengan sesama selebriti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aku nggak mau pacaran dengan sesama artis. Menurutku, artis itu teman kerja," ujar pemain film Magic Hour itu.</div> </div> </div> </div> </div>

Artis Michelle Ziudith secara tegas menyatakan dirinya punya sikap tegas tidak mau menikah dengan laki-laki yang berbeda agama.

Alasan Michelle Ziudith Tak Mau Menikah dengan Laki-laki Beda Agama

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/miris-kartini-zaman-now-lebih-pilih-nikah-muda-dibanding-belajar_m_206203.jpeg" alt="Ilustrasi nikah beda agama" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi nikah beda agama</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Guru Besar Ilmu Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie, menilai SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang seluruh pernikahan beda agama tidak cukup untuk menyelesaikan problematika tersebut. Namun, edaran ini masih patut disyukuri untuk membawa ke arah yang lebih baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;SEMA No 2 Tahun 2023 ini cukup positif dalam rangka supremasi UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya di lingkungan lembaga peradilan,&rdquo; ujar Tholabi di Jakarta, Kamis (20/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, ruang perkawinan beda agama masih tetap tersedia dengan keberadaan Pasal 35 huruf (a) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dilandasi spirit pemenuhan hak administrasi warga tanpa praktik diskriminatif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Realitas ini harus diselesaikan melalui harmonisasi antar-norma di sejumlah peraturan perundang-undangan. Jadi, SEMA saja tidak cukup,&rdquo; tegas Tholabi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Tholabi menyebutkan, pertentangan antarnorma di UU Perkawinan dan UU Adminduk ini harus diselesaikan dengan melakukan harmonisasi antar undang-undang. Langkah ini diyakini akan mengakhiri sengkarut praktik pernikahan beda agama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menyebutkan dalam kenyataannya terdapat ambiguitas norma antara hukum perkawinan dan hukum administrasi, termasuk putusan hakim terdahulu. &ldquo;Ambiguitas ini harus dituntaskan dengan tetap berpegang pada konstitusi yang mengatur soal agama dan HAM yang khas Indonesia,&rdquo; tandas Tholabi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MA sebelumnya menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Keyakinan. SEMA&nbsp;tersebut melarang semua pengadilan untuk mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan itu ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin pada Senin, 17 Juli 2023. SEMA Nomor 2/2023 ini memuat dua poin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan," sebagaimana bunyi SEMA 2/2023, dikutip Rabu (19/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam poin pertama, SEMA itu menyinggung ihwal perkawinan yang sah yang ditentukan dalam hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011788722/gerindra-sambangi-markas-demokrat-siang-ini-ada-apa">Gerindra Sambangi Markas Demokrat Siang Ini, Ada Apa?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu pada poin kedua disebutkan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

“SEMA No 2 Tahun 2023 ini cukup positif dalam rangka supremasi UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya di lembaga peradilan

Surat Edaran MA Dianggap Tak Cukup Akhiri Praktik Nikah Beda Agama

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Hidayat-Nur-Wahid-baru.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023&nbsp;tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Keyakinan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengingatkan,&nbsp;agar SEMA itu ditaati dan dilaksanakan secara konsisten oleh para hakim di seluruh Pengadilan di wilayah hukum Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Alhamdulillah MA telah mendengarkan apa yang kami, MUI, dan banyak elemen bangsa kritikkan, terkait fenomena pengadilan negeri yang secara kontroversial mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama dalam setahun terakhir. SEMA ini bukan hanya perlu diapresiasi, tetapi juga harus ditaati dan dilaksanakan bersama-sama, oleh seluruh hakim dan lembaga peradilan," kata HNW kepada wartawan, Rabu (19/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apalagi esensi dari SEMA ini juga sesuai dengan Konstitusi dan putusan MK yang menolak pengesahan perkawinan&nbsp; beda Agama,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, sikap Ketua MA Muhammad Syarifuddin yang menerbitkan SEMA ini dengan menjadikan UU Perkawinan sebagai rujukan utama, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01442021/pn-surabaya-terima-16-permohonan-perkawinan-beda-agama">PN Surabaya Terima 16 Permohonan Perkawinan Beda Agama</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;SEMA itu sejalan dengan pelaksanaan prinsip Indonesia sebagai negara hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, dan juga berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguatkan UU Perkawinan dan karenanya menolak pengesahan pernikahan beda Agama,&rdquo; ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa dengan terbitnya SEMA tersebut, ke depan tidak ada lagi hakim di Pengadilan Negeri yang mengakali celah hukum dengan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01434068/respons-kemenag-soal-mk-tolak-legalkan-nikah-beda-agama">Respons Kemenag soal MK Tolak Legalkan Nikah Beda Agama</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;SEMA ini harus menjadi pedoman bersama di lingkungan Peradilan, bahwa MA sudah menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, dan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945, dan karenanya melarang pencatatan pernikahan beda Agama karena tak sesuai dengan UU Pernikahan itu&rdquo; ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">HNW yang sejak awal mengkritik sejumlah pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam setahun terakhir ini, berharap agar dengan sudah terbitnya SEMA tersebut, maka demi tegaknya hukum dan terlaksananya toleransi beragama secara benar, polemik dan fenomena pencatatan/pengesahan pernikahan beda agama yang bertentangan dengan UU Perkawinan, UUDNRI 1945 dan Putusan MK tersebut bisa diakhiri dan dikoreksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mencatat fenomena dalam setahun terakhir ini dimulai pada Juni 2022, dimana Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama. Selanjutnya seperti bola salju, fenomena yang salah itu juga dilakukan oleh para hakim di sejumlah pengadilan, seperti di Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Jogjakarta, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan terakhir pada Juni 2023 dilakukan kembali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Alhamdulillah, akhirnya MA mendengarkannya juga kritik dan saran yang kami sampaikan, juga dari MUI dan lain-lain, dengan Ketua MA menerbitkan SEMA yang menjadi pedoman pengadilan negeri ini. Maka SEMA ini penting dijadikan dasar hukum untuk menegakkan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, dan mengoreksi perilaku dan pemahaman hukum yang menyimpang di kalangan sebagian hakim hingga terjadilah pencatatan pernikahan beda Agama sekalipun tidak sesuai dengan UU Pernikahan dan UUD 1945," pungkasnya.</div>

Ke depan tidak ada lagi hakim di Pengadilan Negeri yang mengakali celah hukum dengan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama

Mahkamah Agung Larang Perkawinan Beda Agama, MPR Minta Pengadilan Taati SEMA

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-1-3.jpg" alt="Ilustrasi buku nikah. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buku nikah. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Keyakinan. SEMA tersebut melarang semua pengadilan untuk mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan itu ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin pada Senin, 17 Juli 2023. SEMA Nomor 2/2023 ini memuat dua poin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan," sebagaimana bunyi SEMA 2/2023, dikutip Rabu (19/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam poin pertama, SEMA itu menyinggung ihwal perkawinan yang sah yang ditentukan dalam hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu pada poin kedua disebutkan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syarifuddin mengatakan, ketentuan tersebut diterbitkan untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01441901/hakim-pn-surabaya-tolak-gugatan-penentang-nikah-beda-agama">Hakim PN Surabaya Tolak Gugatan Penentang Nikah Beda Agama</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, terdapat sejumlah perkara pada belakangan ini di pengadilan yang mengabulkan pernikahan beda agama dan keyakinan. Beberapa pengadilan yang memperbolehkan itu di antaranya yakni Pengadilan Negeri Surabaya, PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Selatan, PN Tangerang, dan PN Jogjakarta.</div>

SEMA itu menyinggung ihwal perkawinan yang sah yang ditentukan dalam hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

MA Terbitkan Aturan Baru, Minta Pengadilan Negeri Seragam Tak Kabulkan Pernikahan Beda Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/5-kua-di-kota-malang-jadi-pilot-project-penerbitan-kartu-nikah_m_.jpg" alt="BUKU NIKAH: Kementerian Agama bakal menerbitkan kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia." width="100%">
<figcaption>BUKU NIKAH: Kementerian Agama bakal menerbitkan kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia.</figcaption>
</figure><b>JawaPos.com</b> – Pasca dikabulkannya kawin beda agama, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menerima 16 permohonan serupa sejak tahun lalu hingga saat ini. Permohonan itu menjadi syarat pencatatan perkawinan di dispendukcapil.<br /> <br /> Permohonan kawin beda agama kali pertama diajukan pasangan RA dan EDS pada April tahun lalu. Pria berinisial RA yang beragama Islam menikahi pasangannya, EDS, yang beragama Kristen.<br /> <br /> ’’Masalah hati. Saya sendiri muslim tidak bisa memaksakan kepercayaan karena ada prosesnya. Ya sudah, bagaimana caranya kami supaya bisa menikah,’’ kata RA kepada Jawa Pos.<br /> <br /> Saat akan mencatatkan ke Dispendukcapil Surabaya, RA dan EDS diminta menyertakan syarat penetapan pengadilan. Hakim mengabulkan permohonan itu.<br /> <br /> Hakim berpendapat bahwa pasangan yang akan menikah punya hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya. Sekalipun keduanya akan melangsungkan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sebagai calon mempelai yang berbeda agama.<br /> <br /> Sejak permohonan nikah beda agama RA dan EDS dikabulkan, sejumlah pasangan beda agama lain mulai mengajukan permohonan penetapan nikah beda agama ke PN Surabaya.<br /> <br /> Pasangan lain berinisial SC dan MY juga merasa lega permohonan pernikahan beda agama dikabulkan hakim. SC yang beragama Kristen dan MY pemeluk Katolik diizinkan untuk mencatatkan pernikahan di register perkawinan dispendukcapil.<br /> <br /> ’’Cukup mudah, tidak ribet (mengurus penetapan nikah beda agama, Red). Kami punya kepercayaan masing-masing. Tetap kami bisa menikah dengan kepercayaan masing-masing,’’ kata MY.<br /> <br /> Humas PN Surabaya Anak Agung Gede Agung Pranata menyatakan, salah satu syarat pernikahan beda agama adalah ada penetapan izin dari pengadilan. Penetapan itu yang kemudian dijadikan salah satu bukti untuk mengajukan permohonan pencatatan pernikahan di dispendukcapil.<br /> <br /> ’’Dispendukcapil kan tidak mengenal pernikahan dua agama. Jadi, penetapan pengadilan dulu, lalu mengajukan ke dispendukcapil,’’ ujar Anak Agung Gede Agung Parnata.

PN Surabaya Terima 16 Permohonan Perkawinan Beda Agama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nikah beda agama

Berita Terkini