<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230104_122726.jpg" alt="Tasya Kamila (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tasya Kamila (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Shafanina Wardhana Bachtiar, anak kedua Tasya Kamila dan Randi Bachtiar, sempat masuk ruang NICU Rumah Sakit Brawijaya, Antasari, Jakarta Selatan. Itu terjadi usai persalinan yang dilaksanakan pada Minggu (1/1). Si kecil harus diobservasi oleh dokter karena ketika lahir sempat ada masalah. Dalam jumpa pers di bilangan Antasari, Jakarta Selatan, Rabu (4/1), Tasya Kamila menjelaskan penyebab anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan itu dirawat di ruang NICU. Dia menyebut ada masalah pada bagian pernapasannya. "Ada beberapa hal yang masih diobservasi dari sisi pernapasan dan level glukosa yang harus diperhatikan dulu, sehingga harus ditangani di ruang NICU," ujar Tasya Kamila di hadapan awak media. Dia bersyukur kondisi kesehatan Shafanina kini sudah normal sehingga buah hati keduanya tersebut bisa bersama dirinya di kamar inap. Tasya Kamila yang sempat sangat kepikiran akan buah hati keduanya kini sudah bisa bernapas lega. Dia pun sudah bisa menyusui buah hatinya tersebut. "Alhamdulillah sudah keluar ASI-nya," katanya. Dalam kesempatan itu, Tasya Kamila mengungkap arti nama di balik anak keduanya. "Shafa itu murni, suci, Nina perempuan ramah dan anggun. Kalau Wardhana Bachtiar itu nama keluarga. Jadi artinya perempuan suci yang ramah dan anggun," jelasnya. Diketahui, Tasya Kamila melahirkan anak kedua yang kemudian diberi nama Shafanina Wardhana Bachtiar melalui proses persalinan caesar pada Minggu (1/1). Dia melahirkan menggunakan metode Eracs yang memungkinkan bisa duduk dan berdiri hanya dalam waktu sekitar 2 jam usai persalinan. Namun, Tasya Kamila sendiri baru bisa berdiri setelah sekitar 15 jam persalinan. Itu karena dia mengalami alergi morphin membuat dia muntah-muntah dan alami gatal-gatal. Dokter pun sempat tidak memberikan obat yang biasanya diberikan pada pasien persalinan caesar dengan standar Eracs.

Tasya Kamila Ungkap Penyebab Anak Kedua Sempat Dirawat di Ruang NICU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220619-WA0049.jpg" alt="Anggota DPR Dedi Mulyadi mengawal pasien yang tidak bisa pulang karena tak bisa membayar biaya rumah sakit. Dok Dedi Mulyadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Dedi Mulyadi mengawal pasien yang tidak bisa pulang karena tak bisa membayar biaya rumah sakit. Dok Dedi Mulyadi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seorang pasien yang melahirkan di salah satu rumah sakit Kabupaten Purwakarta, ditahan atau tak bisa pulang ke rumah. Sebab, tidak bisa membayar tagihan pihak rumah sakit.  Seorang ibu bernama Nani Mulyani, di Purwakarta, mengaku ditahan pihak rumah sakit setelah melahirkan, meski bayi yang dilahirkannya meninggal dunia. Warga Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, itu tidak bisa menyaksikan jabang bayinya dikuburkan karena ditahan pihak rumah sakit akibat tidak bisa membayar lunas tagihan.  Pihak rumah sakit menahan Nani Mulyani, karena sang suami tak sanggup menanggung biaya Rp 14 juta.  Anggota DPR Dedi Mulyadi mulanya mendapat kabar tersebut dari Kades Sukajaya. Sang kades sudah berupaya meminta kebijakan rumah sakit untuk bisa memulangkan keluarga tersebut. Sebab pihak keluarga telah membayar Rp 4 juta dan menyisakan utang Rp 10 juta.  Mendengar kabar tersebut Dedi Mulyadi bergegas menuju RSIA Bunda Fathia tempat ibu tersebut ditahan. Di sana dia bertemu dengan pihak keluarga pasien bernama Nani Mulyani.  Suami Nani mengatakan, awalnya dia membawa sang istri ke RS Thamrin Purwakarta. Namun karena tidak ada ruang NICU, dirujuk ke RSIA Bunda Fathia. Setelah ditangani, bayi tersebut lahir namun meninggal dunia.  Dia mengaku sudah membayar Rp 4 juta kepada pihak rumah sakit. Uang tersebut berasal dari hasil gadai tanah. Meski begitu pihak rumah sakit masih tidak mengizinkan pulang karena masih ada sisa tunggakan Rp 10 juta. Bahkan saat bayi tersebut dimakamkan sang istri tidak diizinkan pulang untuk melihat.  ”Tidak bisa pulang karena administrasinya belum selesai. Bayi meninggal di sini, ibunya (istri) gak bisa bisa lihat pemakaman karena ditahan di sini,” katanya seperti dilansir dari Antara.  Dedi pun tak habis pikir rumah sakit melakukan hal tersebut. Sebab menahan pasien tidak menjamin biaya rumah sakit akan lunas. Dia pun meminta bertemu dengan pihak manajemen rumah sakit.  Sambil menunggu pihak manajemen, Dedi bersama keluarga tersebut menuju ruang administrasi. Di tempat tersebut Dedi melunasi semua biaya rumah sakit yang mencapai Rp 10 juta lebih.  Saat bertemu pihak manajemen rumah sakit, Dedi mempertanyakan kebijakan rumah sakit yang tidak memiliki empati untuk sekadar memberi izin ibu tersebut melihat bayinya terakhir kali sebelum dikuburkan. ”Minimal dikasih ruang dulu untuk menengok bayinya dikuburkan,” kata Dedi.  Dalam kasus itu Dedi Mulyadi berupaya bersikap netral. Dia juga memberi teguran kepada suami keluarga tersebut karena tidak mengikuti program BPJS. Padahal memiliki gaji tetap yang cukup untuk mengikuti program BPJS.  ”Suami harus bertanggung jawab kepada istri dan keluarga dengan mendaftarkan BPJS. Tapi saya juga komplain kepada rumah sakit kenapa tidak diizinkan pulang, harus ada jaminan segala macam. Gak elok orang lagi susah ditambah susah,” ucap Dedi.  Dia pun meminta kejadian seperti ini tidak lagi terulang. Kalaupun ada penahanan seharusnya yang ditahan adalah pihak suami, bukan dari ibu yang melahirkan. Sebab suami memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga.  ”Tapi saya juga berterima kasih karena di sini ada NICU, nyawa ibunya bisa terselamatkan. Kalau tidak dibawa ke sini mungkin ibunya juga bisa meninggal,” tutur Dedi Mulyadi.  Usai melunasi semua tunggakan, pihak keluarga diizinkan pulang dan diantar menggunakan ambulans desa.

Tak Bisa Bayar, Pasien Ditahan RS, Anggota Dewan Turun Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/dapat-rp-44-m-rsud-ini-tambah-kasur_m_139581.jpeg" alt="Perincian Dana DAK RSUD Ibnu Sina" width="100%">
<figcaption>Perincian Dana DAK RSUD Ibnu Sina</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; RSUD Ibnu Sina siap menambah tempat tidur (bed) baru untuk melayani pasien. Jika kamar penuh, pasien tidak perlu menunggu lama di ruang instalasi gawat darurat (IGD). Atau, &rsquo;&rsquo;dititipkan&rsquo;&rsquo; di paviliun (VIP).  Manajemen Ibnu Sina mengalokasikan anggaran Rp 5,2 miliar untuk tambahan 100 bed baru. Dananya bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dengan nilai total Rp 44 miliar.  Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Ibnu Sina dr Wiwik Tri Rahayuningsih menjelaskan, sudah ada ruang perawatan yang bisa diisi bed baru. Yaitu, gedung PONEK (pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif) terpadu. Gedung empat lantai itu terdiri atas ruang IGD, ruang operasi, NICU, kamar bersalin, dan high care unit (HCU). Semua dilengkapi ruang rawat inap. &rsquo;&rsquo;Bed itu akan mengisi gedung PONEK,&rsquo;&rsquo; ujar Wiwik.  Sebelumnya, Ibnu Sina memiliki 239 tempat tidur. Jumlah tersebut tidak bisa menampung pasien dari wilayah pantai utara (pantura). Sejak ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan regional, Ibnu Sina menjadi rujukan pasien dari wilayah Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro.  Selain untuk menambah bed, anggaran DAK dialokasikan untuk peningkatan fasilitas lain. Paling banyak untuk penambahan alat kesehatan (alkes) di ruang operasi. &rsquo;&rsquo;Banyak yang diperbarui. Alatnya tidak murah,&rsquo;&rsquo; kata Wiwik.  Di ruang NICU (neonatal intensive care unit), ada tambahan inkubator dan perlengkapan pendukung lain senilai Rp 1,3 miliar. Anggaran untuk pengadaan ambulans dan mobil jenazah mencapai Rp 1,7 miliar.  Wiwik berharap penambahan alkes serta sarana-prasarana bisa memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah pantura. Terutama warga Gresik. &rsquo;&rsquo;Yang jelas, pelayanan kesehatan juga bakal ditingkatkan,&rsquo;&rsquo; tuturnya. (adi/c14/roz)

Dapat Rp 44 M, RSUD Ini Tambah Kasur

nicu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nicu

Berita Terkini

Tasya Kamila Ungkap Penyebab Anak Kedua Sempat Dirawat di Ruang NICU

Tak Bisa Bayar, Pasien Ditahan RS, Anggota Dewan Turun Tangan

Dapat Rp 44 M, RSUD Ini Tambah Kasur

Download Aplikasi JawaPos.com