<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/942623fb-ee08-4411-88da-9039b1a5fba6-2792185978.jpg" alt="Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu dalam konferensi pers di Kantornya, Selasa (24/2). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu dalam konferensi pers di Kantornya, Selasa (24/2). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mempermudah pelaku usaha mikro dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Kebijakan ini diambil untuk mengatasi kendala izin lokasi atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang selama ini dinilai memperlambat proses penerbitan NIB. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menjelaskan SE ini diterbitkan sebagai jawaban atas keluhan para pelaku mikro yang sulit mengurus NIB karena terhambat izin lokasi. Sehingga ini menyebabkan delay time terhadap realisasi pengambilan NIB. "Kami dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi saat ini sudah menerbitkan Surat Edaran Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 1S Tahun 2026 tentang Ketentuan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat bagi Usaha Mikro," kata Todotua Pasaribu dalam konferensi pers di Kantornya, Selasa (24/2). Dia membeberkan dalam SE tersebut ditegaskan bahwa pelaku usaha mikro kini dapat melakukan pernyataan mandiri terkait lokasi usaha mereka. Pernyataan tersebut akan secara otomatis disetujui tanpa perlu melalui verifikasi teknis seperti sebelumnya. &ldquo;PKKPR-nya tetap ada, tetapi bisa dilakukan dengan pernyataan mandiri. Jadi cukup menyatakan titik lokasinya di mana, alamatnya di mana, tanpa perlu verifikasi teknis lagi, itu sudah bisa NIB-nya diterbitkan,&rdquo; tegas Todotua. Tak hanya sekadar SE, Todotua memastikan bahwa dalam tiga bulan ke depan, aturan yang mempermudah pelaku usaha mikro itu akan ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Menteri agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Berdasarkan data kementerian, total NIB yang telah terbit mencapai sekitar 15.226.905. Dari jumlah tersebut, sekitar 14,9 juta merupakan pelaku usaha mikro. Di sisi lain, potensi jumlah pelaku usaha mikro di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 56 juta unit usaha. Artinya, masih terdapat sekitar 40 juta pelaku usaha mikro yang belum memiliki legalitas usaha. Ia menegaskan, kemudahan ini tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga berdampak positif bagi negara. Dengan semakin banyak UMKM yang memiliki legalitas, kontribusi terhadap penerimaan negara diyakini akan meningkat. &ldquo;Dan ini juga akan baik bagi negara juga karena nanti kontribusi penerimaan dari sektor UMKM ini dengan sendirinya pasti akan naik,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Kementerian Investasi terbitkan SE untuk permudah izin lokasi dan percepat penerbitan NIB bagi jutaan pelaku usaha mikro.

Kementerian Investasi Terbitkan SE Izin Lokasi, Jutaan Pelaku Usaha Mikro Kini Bisa Bikin NIB Lebih Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/IMG-20250318-WA0020-1663003597.jpg" alt="Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu. (Nurul Fitriana/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat dalam satu tahun terakhir, sebanyak 3 juta pelaku usaha baru telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS).&nbsp; &ldquo;Dalam satu tahun ada pertumbuhan sekitar tiga juta pelaku usaha yang memiliki NIB di negara kita," kata Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional II Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Yogyakarta, Senin (10/11).&nbsp; Ia mengatakan, capaian itu menandakan bahwa iklim berusaha dan ekonomi di Indonesia tetap tumbuh. Itu sebabnya Indonesia masih mampu menarik banyak minat investor.&nbsp; "Ini angka yang sangat signifikan. Artinya apa? Artinya memang negara kita, Indonesia, iklim berusahanya atau ekonominya masih tumbuh,&rdquo; sambungnya. &nbsp; Todotua menjelaskan, jumlah NIB yang diterbitkan meningkat dari sekitar 10,6 juta menjadi 14 juta hanya dalam kurun waktu satu tahun. Menurutnya, hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perizinan berusaha yang semakin transparan dan terintegrasi.&nbsp; Pemerintah, lanjutnya, terus berupaya memperkuat ekosistem investasi dengan mempercepat proses perizinan. Salah satunya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 yang mengatur Service Level Agreement (SLA) dalam perizinan berusaha.&nbsp; Regulasi tersebut memperkuat penerapan prinsip fiktif positif, yaitu mekanisme pemberian izin atau sertifikat standar secara otomatis apabila batas waktu penerbitan telah terlampaui. Langkah ini dinilai memberikan kepastian waktu dan kemudahan bagi pelaku usaha.&nbsp; &ldquo;Melalui PP 28 Tahun 2025, pemerintah ingin memberikan kepastian waktu bagi pelaku usaha dalam pengurusan perizinan. Ada sekitar 132 jenis izin yang sekarang berlaku dengan mekanisme fiktif positif," tutur Todotua.&nbsp; "Contohnya, izin usaha perhotelan memiliki batas waktu penyelesaian 14 hari. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada keputusan, maka izin dianggap telah terbit dan pelaku usaha dapat langsung menjalankan kegiatannya,&rdquo; tambahnya.&nbsp; Ia juga menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkeadilan&nbsp; "Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkeadilan, sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan berusaha," pungkasnya.

Kementerian Investasi mencatat 3 juta pelaku usaha baru terbitkan NIB, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Kementerian Investasi Catat 3 Juta Pelaku Usaha Baru Terbitkan NIB dalam Setahun

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/rapat-apsar-koblen.jpeg" alt="Ilustrasi rapat dengar pendapat tentang perizinan Pasar Koblen di DPRD Surabaya. (Abdul Hakim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rapat dengar pendapat tentang perizinan Pasar Koblen di DPRD Surabaya. (Abdul Hakim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pembangunan pasar buah pada bangunan cagar budaya (BCB) eks penjara Koblen belum bisa berjalan. Sebab pasar tradisional tersebut belum dilengkapi nomor induk berusaha (NIB). Dewan segera lakukan pemanggilan terhadap PT Dwi Budi Widjaja selaku pengelola pasar.&nbsp;Selasa&nbsp;(22/4), rapat pembahasan terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) digelar Komisi B DPRD Surabaya. Meliputi DPMPTSP, Dinkopdag, Disbudporapar dan Kecamatan Bubutan, serta pakar sejarah Surabaya. Sejumlah poin penting berhasil didapat. Yakni pembangunan pasar pada bangunan eks penjara Koblen belum dilengkapi NIB. Kemudian pembangunan pasar pada bangun eks penjara Koblen belum dilengkapi NIB. Izin pemanfaat bangunan yang dikeluarkan Disbudporapar Surabaya telah habis pasar 2023 dan belum ada perpanjangan izin. Selain itu menurut pakar sejarah Surabaya, bangunan eks penjara Koblen memiliki nilai sejarah yang tinggi. Sehingga kondisi bangunan harus dipertahankan.&nbsp; Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochammad Machmud menegaskan pembangunan pasar buah pada bangunan eks penjara Koblen belum bisa berjalan. Sebelum PT Dwi Budi Widjaja selaku pengelola telah mengantongi izin yang dibutuhkan. Terutama NIB. Machmud menjelaskan tujuan pembangunan pasar buah secara permanen dinilai baik. Sebab, tujuannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Meski begitu, pembangunan harus dilakukan pada lokasi yang tepat. Tidak hanya melihat terkait luas lahan kosong yang ada. "Apalagi bangunan eks penjara Koblen telah berstatus cagar budaya, dan mempunyai nilai sejarah di dalamnya. Sehingga bangunan tidak bisa dimanfaatkan sembarangan begitu saja," kata Machmud.&nbsp; Seperti yang dijelaskan pakar sejarah dari Roodebrug Soerabia. Pendirian pasar secara permanen dapat merusak material bangunan cagar budaya. Jika dibiarkan, hal tersebut dapat menghilangkan nilai sejarah yang tertanam pada bangunan eks penjara Koblen.&nbsp; Sebelum terlambat dan agar tidak terjadi permasalahan ke depan, pihaknya meminta pemkot untuk lebih selektif Dalam pemberian izin. Harus benar-benar dicek peruntukan pemanfaatan bangunan. Sebelum, proses pengerjaan berjalan. "Hearing terkait hal ini akan kembali digelar. Pengelola dan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) akan kami panggil untuk memberikan keterangan dalam pembangunan pasar ini," ujar dia.&nbsp; Kabid Distribusi Perdagangan Dinkopdag Surabaya Devie Afrianto menjelaskan Devie Afrianto mengatakan, selain tidak memiliki NIB, pihak pengelola pasar juga belum berkoordinasi dengan Dinkopdag. Baik itu secara lisan atau tertulis. Karena itu pelaksanaan pembangunan tidak boleh dilakukan. Sebelum, mereka telah melengkapi prosedur pendirian pasar secara permanen.&nbsp; "Mereka belum ada komunikasi sama sekali ke kami. Apalagi, terbukti belum adanya NIB. Jadi belum boleh mendirikan bangunan. Segera, kami akan panggil pihak pengelola," kata Devie.

Pasar buah di eks penjara Koblen Kota Surabaya terhambat karena belum memiliki NIB dan izin pemanfaatan bangunan

Pembangunan Pasar Buah Eks Penjara Koblen Surabaya Belum Memiliki Izin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/16/mrlEFSiJXLOAMdAzHXw0JpOzQCaTWwCVKnHov7qH-2540885971.jpg" alt="Perusahaan milik Jan Hwa Diana, UD Sentoso Seal ternyata tidak memiliki NIB. (Riana Setiawan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Perusahaan milik Jan Hwa Diana, UD Sentoso Seal ternyata tidak memiliki NIB. (Riana Setiawan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perusahaan milik Jan Hwa Diana, UD Sentoso Seal sedang masih menjadi topik perbincangan hangat di Kota Surabaya. Ini berkaitan dengan kasus dugaan penahanan ijazah milik karyawannya. Tak ingin tinggal diam, Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar hearing atau dengar pendapat. Hearing dihadiri oleh Jan Hwa Diana dan mantan karyawan yang ijazahnya ditahan bernama Nila Handiarti. Komisi D DPRD Kota Surabaya juga memanggil perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur. Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Akmarawita Kadir mengatakan bahwa UD Sentoso Seal diduga melakukan penahanan ijazah karyawan. Bukan hanya milik satu korban, melainkan ada 31 ijazah yang ditahan. "Katanya 31 orang itu yang ijazah tertahan, ini harus dicari. Jadi pertama, pelapor Bu Nila mengatakan bahwa dia merasa ijazahnya ditahan, tetapi ketika itu ditanyakan ke Bu Diana, dia jawab tidak tahu," tuturnya ditemui seusai hearing, Selasa (15/4). Akma mengungkapkan selain menahan ijazah, UD Sentoso Seal juga diduga memperlakukan karyawan secara tidak manusiawi, seperti memotong gaji saat mereka melaksanakan salat Jumat. "Di samping ada penahanan ijazah, ternyata ada metode kerja yang tidak sesuai, kalau menurut saya sih tidak berperikemanusiaan, jadi seperti ada yang tadi disekap, salat Jumat dipotong gajinya dan sebagainya," imbuhnya. Yang mengejutkan, dalam hearing terungkap bahwa UD Sentoso Seal milik Jan Hwa Diana tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Oleh karena itu, Akma meminta Disperinaker Kota Surabaya dan Disnakertrans Jatim untuk mengusut tuntas kasus ini. "ketika ditanya UD Sentosa Seal itu tidak punya NIB ternyata. Saya baru tahu tadi. Kalau memang ini melanggar aturan, ya harus ditutup, siapa pemiliknya harus dicari," seru Politikus dari Partai Golkar itu. Sebelumnya, dugaan penahanan ijazah yang menyeret perusahaan milik Diana ini mencuat, setelah konten sidak Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji ke UD Sentoso Seal di kawasan Margomulyo, viral di media sosial. Tak lama kemudian, mantan karyawan bernama Nila Handiarti resmi melaporkan UD Sentoso Seal ke Polres Tanjung Perak pada Senin (14/4). Hal ini ia lakukan karena ingin ijazah jenjang SMA-nya kembali. "Tahan ijazah, saya hanya meminta ijazah saya dikembalikan, itu saja. (Yang dilaporkan) sudah sesuai yang ada di videonya Bapak Armuji," tutur Nila setelah membuat laporan polisi di Polres Tanjung Perak, Senin (14/4).&nbsp; &nbsp;

Kasus penahanan ijazah karyawan UD Sentoso Seal menjadi sorotan di Surabaya, Komisi D DPRD menggelar hearing untuk menindaklanjutinya.

UD Sentoso Seal Milik Jan Hwa Diana Ternyata Tak Miliki NIB, Diduga Tahan 31 Ijazah dan Eksploitasi Karyawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/NIB-UMKM-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya menggelar layanan jemput bola pengurusan nomor induk berusaha (NIB) kemarin (7/2). Targetnya, tahun ini seluruh UMKM di metropolis mengantongi dokumen perizinan itu.  Layanan jemput bola NIB dihelat di kantor Kecamatan Bulak dan Kecamatan Wonocolo. Pelaku UMKM yang hendak mengurus NIB cukup membawa KTP. ’’Sampai saat ini, layanan jemput bola masih berlanjut. Cara ini efektif untuk mengajak warga mengurus NIB,’’ kata Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Surabaya Erringgo Perkasa kemarin.  Sama seperti tahun lalu, program jemput bola berjalan setiap Selasa dan Kamis. Lokasinya di kelurahan dan kecamatan. Petugas juga menggelar layanan di pusat UMKM seperti sentra wisata kuliner (SWK) dan tempat wisata.  Total ada 63.414 usaha yang sudah mengantongi NIB. Perinciannya, 62.111 usaha mikro kecil (UMK) dengan modal usaha kurang dari Rp 5 miliar. Sisanya adalah usaha non-UMK. ’’Paling banyak kategori berusaha adalah pedagang eceran makanan dan minuman,’’ terangnya.  Posisi kedua ditempati rumah atau warung makan. Ketiga, industri produk makanan. Keempat, per-dagangan besar berbagai macam barang. Berikutnya, perdagangan makanan eceran lainnya. Pengurusan NIB cukup mudah. Apalagi bagi mereka yang kategori UMK. Sebab, usaha itu masuk kategori risiko rendah.

Pemkot Target Semua Pelaku UMKM di Surabaya Miliki Dokumen Perizinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Screenshot_20220222-151252_Photos.jpg" alt="Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki. Abdu Faisal/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki. Abdu Faisal/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki menargetkan tahun ini sebanyak 2,5 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha.  "Target kita NIB tahun ini 2,5 juta. Hari ini sudah 1,5 juta (NIB). Dengan pendekatan komprehensif dan pendampingan kepada UMKM dan kemudahan OSS, saya kira ini bisa tercapai," kata Teten Masduki usai menghadiri pemberian NIB kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Gedung Nanggala, Komplek Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Rabu.  Teten Masduki menjelaskan bahwa pihaknya terus mendorong UMKM untuk dapat mengajukan NIB melalui aplikasi OSS (Online Single Submission) Indonesia. Selain itu, lanjutnya, pengajuan NIB juga akan dikoneksikan dengan pengurusan sertifikasi halal yang biasanya dibutuhkan oleh pelaku usaha kuliner.  Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sampai dengan 12 Juli 2022 tercatat sebanyak 1.507.235 NIB telah diterbitkan melalui sistem OSS. Dari angka tersebut, 98 persen merupakan NIB pelaku UMK dan 2 persen pelaku usaha menengah dan besar.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menargetkan NIB bagi pelaku UMKM dapat iterbitkan hingga 100.000 per hari dari saat ini yang hanya 7.000 NIB sehari.  Presiden juga menekankan target tersebut memerlukan dukungan dari pemerintah daerah agar UMKM dapat lebih mengembangkan usaha mereka. Hal itu, lanjut Presiden, mengingat jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 65,4 juta pada tahun 2021 dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 61 persen.  "Oleh sebab itu pemerintah kalau nggak ngurus UMKM, keliru, salah besar. Karena kontribusi terhadap ekonomi nasional 61 persen. Dan penyerapan tenaga kerja 97 persen itu di UMKM, bukan di (perusahaan) yang gede-gede, ini perlu dicatat," kata Presiden Jokowi.

Kemenkop UKM Targetkan 2,5 Juta UMKM Miliki NIB Tahun 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/NIB-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com Setelah bertahun-tahun membuka usaha, Novita akhirnya kini telah memiliki nomor induk berusaha (NIB). Dokumen perizinan itu dia peroleh setelah mengikuti pelatihan pengurusan NIB di Kecamatan Sawahan kemarin (16/6).  NIB tidak sebatas bukti izin berusaha bagi UMKM. Pelaku usaha yang memiliki dokumen itu juga bakal mendapatkan intervensi dari pemkot. Wujudnya pelatihan, pemasaran, dan bantuan yang lain. ”Awalnya kelihatan ribet, tapi ternyata mudah juga. Diajari oleh petugas dan semua bisa lewat HP. Langsung dicetak tadi NIB-nya,” ujar Novita.  Sejak awal tahun, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya mendorong pelaku usaha memiliki nomor induk berusaha (NIB). Hingga kini sudah ada 27.695 NIB yang diterbitkan oleh OPD itu.  Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Surabaya Erringgo Perkasa menyampaikan, pihaknya berupaya agar seluruh pelaku usaha di Surabaya memiliki NIB. Pelayanan pengurusan NIB didekatkan lewat kegiatan jemput bola.  ”Sebenarnya mudah untuk melakukan registrasi sendiri. Namun, terkadang banyak yang mengalami kesulitan karena mungkin belum terbiasa,” jelasnya.  Dari data DPMPTSP Surabaya, UMKM yang memiliki NIB terus bertambah. Contohnya, usaha warung makan. Jumlah NIB yang diterbitkan sebanyak 1.741 NIB. Penerbitan NIB untuk usaha roti kue kering dan kue basah mencapai 1.277 NIB. Pedagang eceran makanan lainnya 1.330 NIB.  ”Sektor usaha-usaha yang seperti ini juga kami bantu,” tambah Subkoordinator Perizinan DPMPTSP Surabaya Ulfi Zulfia.  Sejumlah data tersebut direkap secara nasional maupun daerah. Dengan begitu, akan ada basis data riil UKM berdasar jenis usahanya. Selain didata, pelaku usaha mendapatkan intervensi dari pemerintah dan pemkot.  ”Nah, tahun ini kami melaksanakan fasilitas penerbitan NIB bagi UMKM sebanyak tiga kali. Sekarang sudah berjalan yang kedua. Setiap hari petugas keliling di dua lokasi yang berbeda untuk membantu para pelaku usaha,” ucapnya.

Pemkot Surabaya Sudah Terbitkan 27.695 NIB untuk UMKM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#NIB

Berita Terkini