<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/15/Penertiban-PKL-di-Kenjeran-Ngaglik-8-2867406185.jpg" alt="Satpol PP Kota Surabaya menertibkan PKL yang berjualan di pedestrian Jalan Kenjeran hingga Jalan Ngaglik. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Satpol PP Kota Surabaya menertibkan PKL yang berjualan di pedestrian Jalan Kenjeran hingga Jalan Ngaglik. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) kembali dilakukan oleh Satpol PP Kota Surabaya. Kali ini, yang disasar adalah PKL yang mengokupasi pedestrian sepanjang Jalan Kenjeran, Jalan Kapasari, hingga Jalan Ngaglik. Kasi Trantibum Kecamatan Simokerto Bagoes Hanindyo Retno mengatakan, pihaknya menerjunkan 50 personel gabungan untuk menertikan PKL di pedestrian Jalan Kenjeran&ndash;Ngaglik. "Personel gabungan yang diterjunkan, terdiri dari personel Satpol PP Kecamatan Simokerto, Genteng, Tegalsari, dan personel dari Kecamatan Bubutan," tutur Hanindyo dalam keterangannya, Rabu (15/1). Dari kegiatan tersebut, Satpol PP Kota Surabaya menertibkan 13 lapak yang dinilai menyalahi aturan karena berjualan di atas pedestrian. Bahkan, ada lapak yang berjualan di atas saluran. "Kami menertibkan pedagang yang berjualan di bahu jalan. Lapak hingga kursi kayu yang sengaja ditempatkan dan ditinggalkan oleh pemiliknya di atas pedestrian juga kami tertibkan," lanjutnya. Menariknya, sebuah becak yang terparkir di atas pedestrian jalan Kenjeran juga menjadi sasaran. Sebagai efek jera, Satpol PP Kota Surabaya mengangkut becak tersebut dan memberi tanda terima barang hasil penertiban. "Ini kami lakukan untuk mengurangi kemacetan yang sering terjadi Jalan Kenjeran hingga Jalan Ngaglik, karena pembeli yang parkir tidak teratur. Selain itu juga untuk mengurangi kesan kumuh," tutur Hanindyo. Sebelum menertibkan, Satpol PP telah beberapa kali mengimbau dan melakukan sosialisasi kepada para PKL untuk menaati peraturan. Yakni dengan tidak berjualan pedestrian maupun bahu jalan. &ldquo;Kami sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang, namun mereka hiraukan. Bahkan kami juga pernah menertibkan mereka, tetapi para PKL tersebut masih tetap kembali berjualan dan melanggar aturan,&rdquo; imbuhnya.

Kali ini, Satpol PP menyasar PKL yang mengokupasi pedestrian sepanjang Jalan Kenjeran, Jalan Kapasari, hingga Jalan Ngaglik Surabaya.

Kurangi Macet dan Kumuh, Satpol PP Tertibkan PKL yang Jualan di Pedestrian Jalan Kenjeran hingga Ngaglik Surabaya

<h3>&nbsp;</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/POLICE-LINE.jpg" alt="Ilustrasi police line. (Adnan Reza Maulana/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi police line. (Adnan Reza Maulana/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak empat saksi telah diperiksa pada kasus dugaan pembunuhan di Jalan Ngaglik 2. Mulai warga, keluarga, hingga saksi ahli. Polisi juga mendalami motif dan penyebab kematian Lindawati, 55. Kapolsek Genteng Kompol Bayu Halim menyampaikan, kasus itu segera diungkap kepada publik lebih luas dalam waktu dekat. Dia masih enggan menanggapi perihal temuan-temuan Jawa Pos bahwa ada dugaan hubungan asmara, gadai emas atas nama korban, dan luka-luka karena hantaman barbel. &rdquo;Kami mengutamakan scientific crime investigation (SCI), termasuk hasil kejiwaan akan kami sampaikan saat rilis,&rdquo; tegasnya. SCI merupakan serangkaian metode untuk mengungkap penyebab pasti suatu kasus kejahatan. Mulai latar belakang, motif, hingga kejanggalan dengan menerapkan berbagai disiplin ilmu. Misal, analisis forensik, rekonstruksi tempat kejadian perkara, hingga pengumpulan bukti. Sementara itu, Kepala Departemen dan SMF Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr Soetomo Surabaya dr Edi Suyanto SpF SH MH menyatakan telah menyerahkan visum korban kepada pihak kepolisian. Namun, dia tidak memerinci waktu pasti penyerahan berkas itu. &rdquo;Nggih (sudah diserahkan), untuk detail pastinya bisa tanya petugas (polisi, Red),&rdquo; sebut dia. Secara medis umum, Edi menjelaskan bahwa otopsi dilakukan menyeluruh di semua bagian tubuh, baik luar dan dalam, untuk dapat menentukan penyebab kematian. Setelah diminta penyidik, pihaknya segera memeriksa apakah seseorang meninggal wajar atau tidak wajar. &rdquo;Sebaiknya langsung (jasad diperiksa) untuk menentukan penyebab. Kalau bisa, jangan sampai ada pembusukan saat pemeriksaan,&rdquo; tuturnya. Dia memastikan forensik harus berkata jujur sesuai temuan medis. Percabangan ilmu forensik yang terlibat pun beragam seperti patologi, medik, odontologi, dan lainnya. Setelah pemeriksaan tuntas luar dan dalam, akan diketahui penyebab hingga perkiraan waktu kematian. &rdquo;Misal terlihat luka-luka luar, itu bisa diperkirakan waktu kejadiannya,&rdquo; ungkap dia. Jika ada orang meninggal dengan luka di wajah, misalnya, pihaknya akan mencari tahu itu disebabkan pukulan benda berat atau lainnya. Lalu, bisa juga diketahui korban dianiaya saat masih hidup atau setelah meninggal dunia. Salah satu ciri korban dipukul saat hidup adalah terjadinya pendarahan dan memiliki lebam mayat yang berbeda. &rdquo;Cirinya beda lagi kalau habis dipukul sesuatu, ternyata korban mati lemas,&rdquo; ungkap Edi. Pada pemberitaan sebelumnya, sumber internal Jawa Pos menyebutkan korban mengalami beberapa luka. Di antaranya, memar, lecet, robek, hingga patah tulang. Misalnya, di bagian jari, tulang mata, pipi, dahi, kelopak mata, dan batang hidung. Diduga kuat, itu disebabkan korban dihantam oleh benda keras seperti barbel. (dho/c6/jun)

Polisi kantongi hasil visum Lindawati. Investigasi saintifik fokus dalami motif, bukti, dan penyebab kematian di kasus Ngaglik 2.

Dugaan Pembunuhan di Ngaglik Surabaya: Polisi Kantongi Hasil Visum Lindawati, Motif dan Bukti Pembunuhan Didalami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/01/WhatsApp-Image-2023-08-01-at-102524-1021487194.jpg" alt="Satpol PP menerima audiensi pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan pakaian bekas di jalur pedestrian Jalan Ngaglik, Surabaya." width="100%">
<figcaption>Satpol PP menerima audiensi pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan pakaian bekas di jalur pedestrian Jalan Ngaglik, Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sekelompok massa yang mengatasnamakan Aliansi Madura Indonesia (AMI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Satpol PP Surabaya pada Senin (31/7). Mereka menggelar aksi selama kurang lebih dua jam hingga kemudian membubarkan diri dengan tertib. Aksi tersebut digelar buntut dari giat penertiban Satpol PP terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan pakaian bekas di jalur pedestrian Jalan Ngaglik, Surabaya, pada 26 Juli. Setelah menyampaikan aspirasi kurang lebih satu jam, perwakilan massa aksi diterima audiensi Kepala Satpol PP Surabaya Eddy Christijanto di ruang rapat lantai 1, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya. Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto menyampaikan terima kasih atas masukan dan kritik yang disampaikan massa aksi. &rdquo;Saya atas nama Kepala Satpol PP menyampaikan terima kasih terhadap kritik semuanya yang njenengan (Anda) sampaikan kepada kami,&rdquo; kata Eddy Christijanto. Eddy menjelaskan soal pola penataan PKL di Surabaya agar mereka tetap bisa berjualan tanpa mengganggu kepentingan publik. Yakni PKL di jalur pedestrian dimasukkan ke Sentra Wisata Kuliner (SWK). Sedangkan pola kedua, PKL dimasukkan ke halaman ruko-ruko. &rdquo;Tetapi terkadang ruko tidak mau, kita mencoba untuk memediasi untuk bisa masuk (halaman) ruko, karena saat malam ruko tidak dipakai. Sekarang kita sedang memediasi supaya bisa masuk di kawasan minimatket, supaya PKL bisa masuk di situ tidak di jalan,&rdquo; ujar Eddy. Sedangkan pola ketiga, Eddy menyebut, penataan PKL Surabaya di jalur pedestrian dilakukan dengan dimasukkan ke persil pemilik rumah. Namun, ketika masuk persil milik orang lain, tentu akan ada biaya sewa. &rdquo;Nah, itu monggo (silakan) bisa disampaikan langsung dengan pemilik persil rumah. Contoh di Jalan Kalasan, itu kita masukkan di persil orang. Tentu mereka ada sewa menyewa dengan pemilik rumah,&rdquo; tutur Eddy. Selain tiga pola itu, Eddy menyatakan, pihaknya juga memberikan opsi penataan PKL dengan cara pembinaan. Pola pembinaan itu dilakukan ketika di lokasi terdekat tidak ada SWK, ruko, atau persil halaman rumah. &rdquo;Seperti di Genteng itu contoh PKL binaan, dengan catatan ada space yang tidak mengganggu kepentingan warga. Jadi empat pola itu yang dilakukan sejak dahulu seperti itu,&rdquo; papar Eddy. Eddy menyebut, penataan PKL di kawasan itu telah dilakukan sejak sekitar 2017-2018. Saat itu PKL masih berjualan di jalur pedestrian jalan raya. &rdquo;Akhirnya oleh pemerintah kota dibelikan tanah di Gembong Asih. Mereka direlokasi di situ dan itu sudah bersih semua tidak ada PKL di Gembong, di Ngaglik yang berjualan di jalan raya,&rdquo; kata Eddy. Sedangkan terkait peristiwa pada 26 Juli di Jalan Ngaglik, Eddy menyebut, sebelumnya PKL sudah beberapa kali diingatkan agar tidak berjualan pakaian bekas hingga melebar di jalur pedestrian. Nah, ketika dilakukan penertiban, ada salah satu PKL yang memprovokasi hingga membuat kesalahpahaman antara petugas Satpol PP dan pedagang. &rdquo;Mungkin teman-teman terpancing ketika ada (PKL) yang teriak (provokasi). Lalu ada yang coba mendorong petugas sehingga dia (PKL) sampai jatuh terpeleset dan luka di lutut. Jadi kejadiannya seperti itu. Akhirnya kemudian bertemu di polsek sampai selesai,&rdquo; terang Eddy. Eddy menegaskan selalu menekankan kepada jajarannya agar mengedepankan humanis dan persuasif saat melaksanakan penertiban. Dia mempersilakan siapapun untuk melaporkan apabila melihat petugas Satpol PP yang tidak bertugas sesuai prosedur.

Satpol PP Surabaya lakukan penertiban PKL di jalur pedestrian Jalan Ngaglik, Surabaya. Satpol PP tetap humanis saat lakukan penertiban PKL

Penertiban PKL di Jalur Pedestrian Jalan Ngaglik, Kasatpol PP Surabaya Beberkan Pola Penataan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/hati-hati-beredar-sirup-pakai-bahan-air-pdam-tanpa-izin-disita-bbpom_m_138411.jpeg" alt="PAKAI AIR MENTAH: Mesin pengolahan sirup ilegal disegel dengan mengikatkan police line dan akan digunakan sebagai salah satu barang bukti." width="100%">
<figcaption>PAKAI AIR MENTAH: Mesin pengolahan sirup ilegal disegel dengan mengikatkan police line dan akan digunakan sebagai salah satu barang bukti.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash; Tim Satgas Pangan Polrestabes Surabaya kembali beraksi. Kamis (15/6) mereka menemukan perdagangan sirup palsu di kawasan Ngaglik. Temuan tersebut bisa sedikit mengurangi kekhawatiran masyarakat akan beredarnya bahan pangan yang membahayakan.   Dalam kasus itu, polisi memeriksa FM, pemilik pabrik sirup. Dalam bekerja, FM berupaya mendapatkan keuntungan besar. Dia berusaha menambah kapasitas sirup yang dijual dengan air PDAM. &rdquo;Air itu dijernihkan sendiri dengan direbus,&rdquo; ujar Wakasatreskrim Polrestabes Surabaya Kompol Bayu Indra Wiguna.  Kemudian, air yang sudah direbus dicampur dengan essence, lalu diaduk dengan menggunakan mesin. &rdquo;Ini tergolong home industry yang sudah maju, ya. Peralatannya sudah lengkap,&rdquo; imbuhnya.  Polisi menduga, bahan-bahan yang digunakan untuk mencampur merupakan perasa buatan yang berbahaya jika dikonsumsi. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya izin edar oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).  Bukan hanya itu, sirup tersebut juga tidak memiliki izin edar dan dikemas dengan botol bekas. &rdquo;Karena itu, kami akan menyita semua produk dan peralatan di pabrik ini,&rdquo; tegas perwira dengan satu melati di pundak tersebut.  Polisi berjanji berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai temuan itu. Selanjutnya, pembuktian adanya zat-zat berbahaya diserahkan kepada dinas untuk diujikan. Menjelang libur Lebaran, Bayu mengimbau warga Metropolis tetap awas. Sebab, sangat mungkin, temuan-temuan semacam itu bertambah banyak. &rdquo;Karena itu, kami tetap mengintensifkan Operasi Satgas Pangan Polrestabes Surabaya hingga menjelang Lebaran,&rdquo; jelasnya.  Bagi masyarakat, Bayu menyarankan untuk tidak sembrono ketika memilih makanan. Selain berdasar selera, sebaiknya makanan tersebut harus memenuhi perizinan. Sebab, makanan yang sudah melewati tahap uji coba pasti layak dikonsumsi. Operasi Satgas Pangan itu memang kerap diadakan jajaran kepolisian. Selain memeriksa kualitas pangan, pada Ramadan ini, satgas bertugas mengontrol harga makanan di pasaran.  Tidak hanya memantau harga pasar, mereka juga berani menindak para pedagang nakal yang tidak memenuhi prosedur. Bahkan, beberapa di antaranya sudah dijebloskan ke penjara. &rdquo;Sudah ada yang kami pidanakan karena jelas terbukti menyalahi aturan,&rdquo; tegasnya.  Menjelang libur Lebaran, fokus satgas pangan pun berubah. Polisi mulai menyidak makanan-makanan yang sering dikonsumsi masyarakat ketika Lebaran. Salah satunya adalah sirup dan parsel yang disidak pada Sabtu (10/6).  Meskipun tidak didapatkan temuan baru, polisi tetap menyatakan perang terhadap para pedagang nakal. Razia-razia semacam itu terus digalakkan hingga libur Lebaran. &rdquo;Ini akan kami tambah intensitasnya. Kami tingkatkan lagi untuk semakin rutin,&rdquo; terangnya. (bin/c16/git)

Hati-hati, Beredar Sirup Pakai Bahan Air PDAM tanpa Izin Disita BBPOM

ngaglik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ngaglik

Berita Terkini

Kurangi Macet dan Kumuh, Satpol PP Tertibkan PKL yang Jualan di Pedestrian Jalan Kenjeran hingga Ngaglik Surabaya

Dugaan Pembunuhan di Ngaglik Surabaya: Polisi Kantongi Hasil Visum Lindawati, Motif dan Bukti Pembunuhan Didalami

Penertiban PKL di Jalur Pedestrian Jalan Ngaglik, Kasatpol PP Surabaya Beberkan Pola Penataan

Hati-hati, Beredar Sirup Pakai Bahan Air PDAM tanpa Izin Disita BBPOM

Download Aplikasi JawaPos.com