<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Rapat-paripurna-RKUHP-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). DPR dan pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna DPR. Dengan ini beleid h" width="100%">
<figcaption>Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). DPR dan pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna DPR. Dengan ini beleid h</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dianggap memperbaiki posisi negara dalam menyediakan layanan kesehatan. Aspirasi masyarakat diwujudkan dalam RUU yang sedang menunggu untuk dibahas di sidang paripurna DPR itu. Anggota Komisi IX dari Fraksi Gerindra Putisari menyebutkan, Indonesia masih banyak bergantung pada produk kesehatan impor. Menurut data Kementerian Kesehatan pada 2021, sekitar 90 persen bahan baku obat berasal dari luar negeri. Sementara itu, total PDB yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan hanya 2 persen. "Ketersediaan tenaga kesehatan di Indonesia juga rendah,&rdquo; katanya. Di Indonesia hanya ada 0,42 dokter umum per 1.000 penduduk. Dokter spesialis lebih rendah lagi, yakni 0,12 dokter spesialis per 1.000 penduduk. Karena itu, dia menilai perlu ada transformasi kesehatan yang dipayungi dengan undang-undang. Saat ini dia anggap momen yang tepat untuk merancang UU tentang kesehatan. "RUU Kesehatan yang dibentuk sekarang mengubah paradigma menjadi pencegahan melalui promotif dan preventif,&rdquo; ujar Putisari. Selain itu, memperluas layanan kesehatan rujukan ke daerah yang sulit dan perbaikan layanan kesehatan tingkat pertama. "RUU Kesehatan ini berupaya untuk penguatan kefarmasian dan alat kesehatan dengan memperhatikan proses dari hulu sampai hilir,"katanya. RUU Kesehatan dianggap memfasilitasi penelitian hingga produksi farmasi dan alat kesehatan. "Serta mendorong penggunaan bahan baku dalam negeri,&rdquo; imbuhnya. Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Netty Prasetyani menyampaikan, Indonesia masih rendah dalam akses layanan kesehatan yang berkualitas. Layanan kesehatan dianggapnya semakin bergantung pada teknologi dan akhirnya membuat biaya semakin mahal. "Dengan dibahas di komisi IX, banyak diskusi yang meski belum ideal, tapi sudah ada perbaikan dari draf sebelumnya,&rdquo; katanya. Dia mengapresiasi beberapa usulan yang diakomodasi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, penghapusan klausul asuransi komersial dalam sistem asuransi komersial. Keputusan itu menghindari multitafsir asuransi komersial jadi substitusi asuransi nasional. "Pemberlakuan syarat yang ketat bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan asing,&rdquo; tutur Netty. Persyaratan yang ketat ini antara lain perlunya alih teknologi, batasan waktu, dan kemampuan bahasa Indonesia. Klausul terkait pengadaan tenaga medis asing dengan alasan investasi dihapuskan. Hal itu menjadi perbincangan yang cukup panas di lingkungan organisasi profesi kesehatan. (lyn/c6/oni)

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dianggap memperbaiki posisi negara dalam menyediakan layanan kesehatan.

DPR Klaim RUU Kesehatan Perketat Syarat Kedatangan Nakes Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Netty-Aher-PKS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82/2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Namanya diganti dengan Satuan Tugas (Satgas) atau Komite Kebijakan Penanganan Covid-19.  Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetyani mengatakan, ‎persoalan intinya bukan pada pembentukan dan pembubaran sebuah lembaga. Namun mengenai penanganannya supaya bisa memutus penyebaran virus Korona.  "Ada kejelasan peta jalan penanganan pandemi Covid-19. Siapa pun sepakat bahwa pandemi ini membutuhkan orkestrasi berbagai sumber daya sebagai instrumen perang melawan Covid-19," ujar Netty kepada wartawan, Rabu (22/7).  Jadi, sejauh mana pembubaran Gugus Tugas yang kemudian diganti dengan pembentukan Satuan Tugas harus benar-benar mampu ‘mengerem’ lonjakan kasus Covid-19 yang semakin eksponensial.  "Jangan sampai publik melihat bahwa penanganan oleh pemerintah hanya sekadar ganti istilah, ganti lembaga, menambah jubir dan influencer tetapi Covid-19 di Indonesia tetap tidak teratasi, bahkan sekarang sudah menyalip kasus positif di negara asalnya," katanya.  Sebelum dibentuk Komite, posisi Gugus Tugas sangat strategis karena memegang rentang kendali koordinasi antar Kementerian dan Lembaga. Sekarang, dengan posisi Gugus Tugas yang hanya bagian kecil di dalam struktur Komite, makin jelas terlihat bahwa kebijakan pemerintah cenderung memprioritaskan ke ekonomi saja.  "Pantas saja, keberpihakan anggaran untuk sektor kesehatan dalam penanganan Covid-19 ini terasa setengah hati. Dampaknya, rumah sakit kewalahan karena kurangnya daya dukung sarana, alat dan bahan kesehatan sehingga tenaga kesehatan berguguran satu per satu," ungkapnya.  Sementara itu, pembangkangan masyarakat seperti mengabaikan protokol kesehatan, menolak dijemput ke layanan kesehatan. Kemudian menolak anggota keluarganya dimakamkan dengan protokol Covid-19. menjadi pemberitaan sehari-hari.  Sehingga menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, jangan salahkan publik jika banyak yang berpendapat kebijakan pemerintah mengarah pada skenario herd immunity atau kekebalan imun tubuh.  Sehingga membiarkan rakyatnya kewalahan menghadapi Covid-19 karena kontraksi ekonomi menjadi pilihan untuk diselamatkan.  "Saya minta pemerintah tidak bermain-main dengan Covid-19 yang disebut sebagai malaikat pencabut nyawa oleh Ketua Gugus Tugas. Buatlah kebijakan berbasis kesehatan dan yakinkan masyarakat dengan menunjukkan strong leadership agar ada jaminan bahwa penanganan pandemi dilakukan dengan tepat," pungkasnya.  Diketahui, Presiden Jokowi resmi membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Hal itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82/2020‎ tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.  Presiden Jokowi mengganti Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dengan Satuan Tugas (Satgas) atau Komite Kebijakan Penanganan Covid-19.  Adapun, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebelumnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia. Hal ini tertuang dalam Kepres 7/2020 Pasal 2.  Kini, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 berada di bawah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Erick Thohir sebagai ketua pelaksana.  Dalam komite tersebut, di bawahnya terdapat Satgas Penanganan Covid-19 yang diketuai Kepala BNPB Doni Monardo. Kemudian, terdapat juga Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang diketuai Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin.

PKS: Jangan Sampai Rakyat Mikir Pemerintah Bisanya Cuman Ganti Istilah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/di-depan-bkow-netty-heryawan-beri-wejangan-terakhir_m_164533.jpeg" alt="Ketua Dewan Penasihat Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Barat Netty Prasetiyani (berhijab kuning)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Penasihat Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Barat Netty Prasetiyani (berhijab kuning)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Penasihat Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Barat Netty Prasetiyani menyebut momentum ke-55 hari jadinya BKOW Jawa Barat, merupakan momen terakhir dirinya datang dan menghadiri acara ini. "Ini adalah momentum hari jadi ke 55 tentu dalam konteks istri gubernur atau sebagai dewan penasihat ini terakhir saya datangi," ungkap Netty usai memberikan sambutan dalam perayaan HUT ke 55 BKOW Jawa Barat di Aula Wisma Wanita Jalan Riau Bandung, Selasa (24/10), dilansir RMOl Jabar (Jawa Pos Grup). Dirinya berharap, BKOW semakin baik dalam mengelola aspek manajerial dari organisasinya dan semakin jeli menetapkan program serta kegiatannya yang bisa secara aktif menyelesaikan permasalahan. "Dan BKOW menjadi wadah pemersatu karena begitu banyak organisasi perempuan," ujarnya Mudah-mudahan, lanjut Netty, berkumpulnya dua organisasi jauh lebih baik daripada berorganisasi sendiri. Dia menambahkan, berkumpulnya tiga atau lebih kepala dalam satu organisasi besar yang bernama BKOW, tentu akan semakin menajamkan pencapaian visi misi setiap organisasi. "Dan tentu saja ini akan semakin menajamkan distribusi tugas dari setiap organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW," tandasnya.

Di Depan BKOW, Netty Heryawan Beri Wejangan Terakhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/ditanya-pilgub-jabar-netty-saya-bantu-kang-aher-sampai-selamat_m_161577.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca penarikan dukungan terhadap Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu oleh Gerindra, wacana mengusung istri gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Netty Prasetiyani kembali mencuat. Netty dinilai sosok yang pas, dan diyakini mampu merekatkan kembali tensi polisik antaran PKS maupun Gerindra. Menanggapi hal tersebut, Netty mengatakan, sampai hari ini dirinya ingin tetap fokus untuk mendampingi sang suami, yang notabene masih menyisakan lagi satu tahun kepemimpinannya. "Yang mencuatkan kan media, saya dampingin Kang Aher aja. Kang Aher mau landing soalnya. Jadi saya membantu Kang Aher sampai landingnya mulus, diakhir masa jabatannya selamat, tidak ada kasus hukum, tidak ada masa depan suram, saya, anak-anak, dan keluarganya," ungkap Netty dilansir RMOLJabar (JawaPos Grup), kemarin (8/10). Terkait dirinya akan maju atau tidak, Netty menjelaskan, politik merupakan sesuatu yang tidak bisa diramal atau tidak dapat dipastikan karena itu dinamis. "Masalah politik, saya bolak-balik bilang tidak dapat diramal tidak dapat dipastikan. Silahkan diperbincangkan, silahkan didiskusikan entah di warung kopi, entah di meja pimpinan partai politik, yang jelas tahapannya masih nanti Desember," terangnya. Selain itu, dirinya akan menunggu hasil keputusan nanti siapa yang akan menjadi Bakal Calon Gubernur Jawa Barat dari PKS. "Jadi kita tunggu lah yang terbaik yang jadi kesepakatan para pimpinan partai politik. Kemudian, hasil komunikasi para pihak antara partai satu dengan partai lain untuk membentuk koalisi, membentuk sekutu politik, teman politik silahkan," tandasnya

Ditanya Pilgub Jabar, Netty: Saya Bantu Kang Aher sampai Selamat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/tepis-isu-dinasti-politik-begini-komentar-istri-ahmad-heryawan_m_1495070053_130881.jpeg" alt="Istri Gubernur Jawa Barat, Netty Prasetyani (berkacamata) ketika menyambangi warga." width="100%">
<figcaption>Istri Gubernur Jawa Barat, Netty Prasetyani (berkacamata) ketika menyambangi warga.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat resmi merekomendasikan dua kadernya di Pilgub Jabar 2018 mendatang. Salah satunya adalah Netty Prasetyani, istri dari Gubernur yang saat ini menjabat, Ahmad Heryawan.&nbsp; Munculnya nama Netty tak ayal menimbulkan kesan Dinas Politik yang tengah dibangun PKS. Namun, hal itu buru-buru ditepis Netty. &nbsp;&nbsp; &ldquo;Politik dinasti itu, kalau seseorang masuk tanpa kapasitas, dan kapalitas,&rdquo; kata Netty, Selasa (16/5). Dia menambahkan, munculnya nama dia untuk disodorkan ke DPP merupakan proses alamiah dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PKS beberapa waktu lalu. Sehingga, kata dia, usulan nama tersebut setelah melalui beberapa proses tanpa ada unsur paksaan dari keluarga. &ldquo;Kalau saya mendapatkan penugasan dari partai untuk masuk ke (Pilgub) Jabar. Sebagai kader, saya siap ditugaskan dimana pun. Bagaimana pun, penugasan ini berat,&rdquo; ujar Netty. Sejauh ini, kata Netty, DPP PKS belum memutuskan siapa nama yang ditetapkan untuk maju dalam Pilgub Jabar. Kalau pun namanya tak mendapat rekomendasi, Netty mengaku siap mensukseskan calon yang diusung oleh DPP PKS. &ldquo;Tidak hanya di Pilgub Jawa Barat, juga Pilkada di 16 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat,&rdquo; tandas dia.&nbsp; Selain Netty, PKS juga merekomendasikan Ahma Syaikhu. Dia adalah Ketua DPW PKS Jawa Barat. (kub/gob/mam/JPG)

Tepis Isu Dinasti Politik, Begini Komentar Istri Ahmad Heryawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/dikabarkan-dampingi-deddy-mizwar-begini-jawaban-istri-aher_m_118675.jpeg" alt="Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Istri Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan, Netty Prasetiyani mengaku belum bisa memastikan partai yang bakal mengusungnya dan figur pendampingnya nanti. Netty mengaku masih menimang-nimang terkait niatnya maju di Pilkada Jabar 2018.&nbsp; "Sampai saat ini belum ada partai yang menyatakan bakal mengusung. Kita juga belum pernah ada pembicaraan serius yang mengarah kesana. Tunggu tanggal mainnya saja," ucap Netty kepada awak media usai menghadiri pelantikan Rektor Untag Cirebon, Jumat (24/3).&nbsp; Tersiar kabar, Wakil Gubernur, &nbsp;Deddy Mizwar digadang-gadangkan bakal mendampingi Netty. Saat ditanya mengenai kabar tersebut, Netty mengaku, pihaknya tidak tahu sama sekali.&nbsp; "Kata siapa? Saya baru tahu kok, tunggu saja. Nanti kalau sudah dapat bocorannya saya kasih tahu. Sekarang saya sedang fokus ngurusin kasus kekerasan dulu di Jabar," kata politisi PKS itu. Selain fokus menengani kasus kekerasan, sambung Netty, saat ini dirinya akan fokus untuk mendampingi Aher hingga selesai menjadi Gubernur Jabar.&nbsp; "Ibarat pesawat itu, Pak Aher ini mau landing. Saya harus temenin hingga lancar. Ya saya pengennya jadi istri yang baik dan sukses mengelola organisasi," jelasnya. Karena Netty merupakan istri dari Gubernur Jabar yang sudah menjabat dua kali periode. Kabar majunya Netty pun dianggap seolah menjadi politik dinasti keluarga Aher. Disinggung mengenai hal itu, Netty menjawab dengan santai. Dirinya akan mengikuti mekanisme dan regulasi yang ada. "Terkait dinasti atau tidak, kalau saya melihat ini soal kapastias seseorang. Ya kalau ada yang mengkaitk-kaitkan hal itu tetap kita hormati. Tapi, selama tidak melanggar aturan, punya kapasitas, kemudian didukung, saya pikir tidak masalah. Tinggal membuktikannya saja," tandasnya.(nif/rmol/mam/JPG)

Dikabarkan Dampingi Deddy Mizwar, Begini Jawaban Istri Aher 