<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/3-bocah-pemeran-video-threesome-belum-dipulangkan_m_187532.jpeg" alt="Ketua P2TP2A Netty Prasetiyani usai acara kajian perdana Komunitas Saung Perceka di RM Sindang Reret, Bandung, Jumat (9/2)." width="100%">
<figcaption>Ketua P2TP2A Netty Prasetiyani usai acara kajian perdana Komunitas Saung Perceka di RM Sindang Reret, Bandung, Jumat (9/2).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai, tunjangan hari raya (THR) bagi pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online memang sudah seharusnya diberikan. Ia pun meminta pihak aplikator untuk memenuhi imbauan dari Pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Langkah tepat dari Pemerintah untuk memperhatikan nasib para pekerja berbasis aplikasi. THR untuk pengemudi ojol dan kurir online adalah bentuk kepedulian dan apresiasi yang layak diberikan," kata Netty kepada wartawan, Minggu (16/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netty mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengimbau perusahaan aplikasi untuk memberikan THR bagi ojol dan kurir online. "Presiden menunjukkan keberpihakannya kepada para pekerja berbasis aplikasi yang selama ini belum mendapatkan THR," ucap Netty.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Netty mengatakan, ojol dan kurir online memiliki peran penting dalam perekonomian digital dan mobilitas masyarakat. Apalagi saat ini masyarakat sudah bergantung terhadap jasa para ojol dan kurir online.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Para pengemudi ojol dan kurir online telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Mereka bekerja keras, menghadapi berbagai tantangan di jalan, dan tetap melayani meskipun dalam situasi sulit," ungkap Netty.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Legislator fraksi PKS itu menekankan pentingnya memerhatikan kesejahteraan pengemudi ojol dan kurir online. Meskipun saat ini pengemudi ojol dan kurir online berstatus mitra dalam platform digital, kata Netty, mereka juga memiliki hak-hak pekerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya mengajak perusahaan platform digital untuk menjadikan imbauan dari Pemerintah ini sebagai bagian dari kebijakan keberlanjutan dalam menjaga hubungan baik dengan para mitra pengemudi dan kurir,&rdquo; tegasnya.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengimbau perusahaan layanan transportasi daring memberikan bonus hari raya (BHR) untuk pengemudi dan kurir online. Menindaklanjuti arahan Presiden, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemenaker pun sudah menetapkan BHR bagi mitra pengemudi ojek online ojol sebesar 20 persen dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Sementara itu, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia mengungkap rata-rata penghasilan pengemudi ojol sebesar Rp 3 juta per bulan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan menggunakan pendapatan rata-rata pengemudi ojol yang disampaikan oleh SPAI, maka BHR yang diterima pengemudi ojol di Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025 dapat dihitung dengan rumusan 20 persen dikali rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir atau 20 persen dikali Rp 3 juta yang hasilnya adalah Rp 600.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan demikian, mitra pengemudi jasa layanan angkutan berbasis aplikasi bisa menerima bonus hari raya sebesar Rp 600.000 apabila pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir adalah Rp 3 juta.</div>

Netty mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengimbau perusahaan aplikasi untuk memberikan THR bagi ojol dan kurir online.

Komisi IX DPR Imbau Aplikator Penuhi THR Ojol dan Kurir Online sesuai Ketetapan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/gagal-ginjal-kronis.jpg" alt="BISA DICEGAH: Aulia Malihatul Saffanah sedang menjalani cuci darah di Instalasi Hemodialisis RSUD dr Soetomo. (Septinda Ayu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BISA DICEGAH: Aulia Malihatul Saffanah sedang menjalani cuci darah di Instalasi Hemodialisis RSUD dr Soetomo. (Septinda Ayu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR RI meminta pemerintah untuk menggencarkan edukasi publik terkait kasus gangguan ginjal akut. Edukasi publik ini dinilai penting, karena masih banyak masyarakat yang belum mengenali gejalanya dan tindakan apa yang harus dilakukan jika anak-anak mengalami gangguan ginjal akut.  “Justru sekarang banyak informasi yang belum tentu benar beredar di masyarakat. Misalnya apakah kasus ini disebabkan paracetamol atau tidak?" kata Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher dalam keterangannya, Selasa (18/10).  Netty mengatakan, komunikasi publik seperti ini yang harus dikelola dengan baik oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) maupun Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).  "Sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang benar dari sumber resmi dan bisa mencegah dampak dari ‘kesimpangsiuran’ informasi itu," ucap Netty.  Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, jika masyarakat tidak mengenali gejala gangguan ginjal akut maka penanganan penyakit tersebut akan terlambat dilakukan.  "Akhirnya berujung pada kematian sebagaimana 11 pasien gangguan ginjal akut yang terjadi di Bali beberapa waktu lalu," ungkap Netty.  Merujuk Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 11 pasien gagal ginjal misterius yang meninggal di Bali tersebut terlambat untuk ditangani. Oleh karena itu, kata Netty, pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai penyakit ini secara masif dengan berbagai strategi dan platform media.  "Banyak orang tua yang masih menganggap penyakit ini sebagia flu ataupun pilek biasa sehingga penanganannya tak tepat sasaran,” papar Netty.  Netty meminta, agar pemerintah secara ketat mengawasi obat batuk asal India yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal pada anak di negara Gambia.  “Meskipun menurut BPOM empat obat sirup tersebut tidak terdaftar di Indonesia, namun harus tetap diawasi ketat jika ada yang mengedarkan. Kita tahu ada banyak obat yang tidak terdaftar di BPOM ataupun kemekes, tapi bisa beredar luas,” pungkasnya.

DPR Minta Pemerintah Gencarkan Edukasi Soal Gangguan Ginjal Akut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Netty-Aher-PKS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah diminta menyiapkan langkah antisipatif yang jelas dalam menghadapi ancaman varian Omicron. Bukan sekadar membuat imbauan dilarang keluar rumah.  "Pandemi telah memasuki tahun ketiga. Pemerintah seharusnya telah memiliki pola penanganan dan langkah antisipatif yang jelas dalam menghadapi setiap perkembangan terbaru, termasuk ancaman Omicron yang lebih mudah tingkat penularannya," ujar Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher kepada wartawan, Selasa (8/2).  Menurut legislator PKS itu, saat ini masyarakat membutuhkan bahasa positif yang menunjukkan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi tantangan puncak gelombang ketiga Covid-19.  "Sosialisasi dan informasi tentang peningkatan infrastruktur kesehatan, ketersediaan ranjang rawat, ruang ICU, kecukupan alat dan bahan medis, serta percepatan pencapaian target vaksinasi tentu lebih menenangkan daripada info larangan lansia keluar rumah," kata Netty.  Dia mengatakan, para lansia sejak awal pandemi sudah di rumah saja. Apalagi mereka yang memiliki penyakit penyerta (komorbid). "Kita tidak ingin masyarakat berpresepsi ada ancaman kondisi buruk di balik imbauan tersebut," ungkapnya.  Politikus PKS itu meminta pemerintah agar menjelaskan percepatan target vaksinasi untuk lansia dan anak-anak di bawah 12 tahun. Termasuk capaian target vaksinasi di daerah yang masih belum memenuhi minimal 70 persen target dosis lengkap.  "Prediksi pemerintah tentang puncak gelombang ketiga harus sudah diikuti dengan kesiapsiagaan rumah sakit dan segala infrastruktur penunjangnya. Bagaimana langkah antisipasi dalam menghadapi kondisi terburuk? Bagaimana kesiapan obat-obatan, ranjang rawat, tenaga medis? Hal inilah yang perlu dijelaskan pada masyarakat secara terbuka," tuturnya.  Hal lain yang perlu disampaikan kepada masyarakat adalah kesiapan dukungan obat-obatan, suplemen dan telemedicine untuk yang pasien isolasi mandiri.  "Belajar dari pengalaman menghadapi gelombang serangan varian Delta, pemerintah harus lebih sigap dan siap dalam segala sisi," katanya.  Terakhir, Netty kembali meminta pemerintah dan para pejabatnya menjadi contoh yang baik dalam penegakan disiplin protokol kesehatan.  "Jangan sampai masyarakat diminta diam di rumah, sementara kunjungan kerja pemerintah yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa terus dilakukan," imbuhnya.  Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut kasus Covid-19 di Indonesia diperkirakan terus melonjak. Dia mengimbau masyarakat yang berusia 60 tahun ke atas, memiliki penyakit penyerta (komorbid), dan belum menerima vaksin untuk tidak keluar rumah selama sebulan.  Menurut dia, pasien Covid-19 yang meninggal didominasi oleh masyarakat yang belum divaksin dua kali, berusia 60 tahun ke atas, dan memiliki komorbid. Luhut pun mengingatkan semua masyarakat segera menerima vaksinasi Covid-19.  Adapun kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia salah satunya disebabkan adanya varian Omicron. Untuk itu, Luhut meminta masyarakat untuk tetap waspada dan tak menganggap enteng varian Omicron.

Jangan Sekadar Larangan Keluar Rumah, Harus Ada Langkah Antisipatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Netty-Aher-PKS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah menjelaskan dasar penetapan kebijakan diwajibkannya test reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) kepada calon penumpang pesawat di dalam negeri.  "Apakah sudah dilakukan penelitian sampling terkait mobilitas masyarakat melalui udara dengan peningkatan kasus positif? Ini penting agar masyarakat tahu bahwa kebijakan tersebut dibuat berdasarkan hasil penelitian ilmiah," ujar Netty kepada wartawan, Senin (25/10).  Menurut Netty, kebijakan ini terkait dengan ide pelonggaran mobilitas namun harus tetap terpantau agar tidak kebobolan.  "Saat ini angka kasus sudah menurun, PPKM sudah dilonggarkan, namun tetap harus dipantau agar tidak bablas. Nah, bagaimana caranya? Mengapa harus dengan tes PCR yang berbiaya tinggi?" tanya Netty.  Netty juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut jangan sampai diskriminatif. Pasalnya mengapa hanya transportasi udara sementara transportasi lainnya juga menimbulkan kerumunan.  "Perlu konsistensi antara prasyarat angkutan darat, laut dan udara terkait screening method karena esensinya sama dan seharusnya tidak berbeda alat," ungkapnya.  Karena, lanjutnya, bila transportasi udara dianggap memiliki risiko lebih, harus ada afirmasi harga tes PCR yang terjangkau oleh semua kalangan.  "Prinsipnya jangan sampai membebani masyarakat, karena saat ini tes PCR masih tinggi. Kimia Farma sebagai BUMN saja mematok harga Rp 495 ribu. Angka ini jauh lebih mahal ketimbang harga tiket ekonomi pesawat Jakarta-Surabaya," tambahnya.  Oleh karena itu, wajar jika kebijakan ini menimbulkan polemik pro kontra. Karena kebijakan ini akan diterima oleh masyarakat jika pemerintah memiliki solusi terkait pembiayaannya.  "Apakah pemerintah dapat memberikan subsidi biaya tes PCR agar terjangkau? Jika pemerintah dapat menekan harga tes hingga diangka Rp 150 ribu, tentu akan sangat membantu masyarakat," ungkapnya.  Selain itu menurut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kewajiban PCR untuk pesawat juga memantik masalah karena setiap daerah memiliki kapasitas beragam terkait ketersediaan lab dan aksesibilitas publik untuk PCR.  "Seharusnya waktu berlakunya juga diperpanjang, bukan hanya dua hari. Apalagi masih banyak lab di daerah yang infrastrukturnya belum lengkap sehingga tidak mampu mengeluarkan hasil tes PCR dalam kurun waktu 1×24 jam. Hal ini akan menjadi masalah tersendiri jika tidak ada solusi dari pemerintah," pungkasnya.

PCR Jadi Syarat Terbang, Komisi IX DPR Minta Negara Tak Diskriminatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/141738325_253517022824439_3123269249105477404_n.jpg" alt="Instagram rachel Vennya" width="100%">
<figcaption>Instagram rachel Vennya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memberi sanksi pada Rachel Vennya yang kabur dari masa karantina setelah melakukan perjalanan ke luar negeri.  "Maka harus diberi sanksi tegas. Jangan ada pembiaran dan pembedaan sikap kepada siapapun. Apalagi yang melakukan ini seorang publik figur yang dijadikan contoh oleh masyarakat," ujar Netty kepada wartawan, Jumat (15/10).  Menurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, tindakan tegas penting dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat. "Jika pemerintah tidak memberikan sanksi yang tegas apalagi cenderung didiamkan, hal ini dapat memicu kecemburuan sosial. Jangan sampai rakyat berpikir bahwa pemerintah pilih-pilih dalam memberikan sanksi," katanya.  Netty melihat, pelanggaran protokol kesehatan oleh tokoh publik telah terjadi beberapa kali dan menjadi pemberitaan luas media. "Seharusnya langkah klarifikasi dan penindakannya pun harus disebarluaskan ke publik juga. Dengan begitu, rakyat tahu dan percaya bahwa pemerintah bersikap tegas, adil dan transparan. Jika pilah-pilih, rakyat bisa bersikap masa bodoh dengan ketentuan protokol kesehatan," tambahnya.  Selain itu, kata Netty, dugaan keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa kaburnya Rachel Vennya tersebut harus diusut sampai tuntas. "Aparat harus bertindak sebagai pelaksana sekaligus pengawas penerapan aturan, jangan justru membantu pelanggaran. Kejadian ini harus diusut tuntas, jangan dibiarkan. Saya khawatir, sebelumnya telah ada kejadian serupa, namun tidak diketahui publik," ungkapnya.  Oleh karena itu, ujar Netty, jika terbukti adanya keterlibatan petugas, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi. "Apakah sudah dilakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja petugas karantina? Tidak hanya petugas di bandara tapi juga petugas yang menjadi penanggungjawab di tempat-tempat karantia," pungkasnya.

Legislator PKS Minta Pemerintah Urusi Rachel yang Kabur dari Karantina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Netty-Aher-PKS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mempertanyakan langkah tindak lanjut pemerintah terkait penyerangan tenaga kesehatan (nakes) oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, beberapa hari lalu.  "Pemerintah harus mengusut dan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Nakes dan fasilitas kesehatan merupakan wilayah sakral yang terlarang disentuh dalam konflik apapun. Mereka  berada di daerah terpencil di pengunungan Papua  untuk menjalankan misi kemanusiaan" ujar Netty kepada wartawan, Senin (20/9).  Menurut politikus perempuan PKS itu, jaminan keamanan dan perlindungan terhadap nakes yang bertugas di wilayah konflik harus menjadi prioritas pemerintah.  "Perlindungan dan jaminan keamanan bagi seluruh warga negara merupakan amanat konstitusi. Tidak hanya untuk WNI di dalam negeri, tapi bahkan juga mereka yang di luar negeri. Ini tanggung jawab negara," katanya.  Apalagi, ujar Netty, saat ini Indonesia sedang berhadapan dengan Covid-19 sehingga tenaga kesehatan  yang menjadi garda terdepan. Sehingga seharusnya pemerintah untuk memberikan perlindungan.  "Seharusnya mereka aman dari berbagai konflik apapun dan terlindungi jiwanya untuk tetap menjalankan misi kemanusiaan," ungkapnya.  Netty juga menuturkan jika tenaga dan fasilitas kesehatan telah diserang, disiksa dan dilecehkan oleh KKB, maka pemerintah harus bertindak tegas dengan mengusut tuntas para teroris pelakunya.  "Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan, apalagi sampai berulang lagi," tegasmya.  Selain itu, lanjut Netty, pemerintah harus memberikan dukungan dan santunan memadai untuk korban dan keluarganya sebagai bentuk pertanggungjawaban.  "Pastikan korban dan keluarganya mendapatkan dukungan dan santunan memadai dari pemerintah. Mereka perlu mendapatkan perawatan psikis untuk memulihkan luka traumatis. Jangan sampai insiden ini membuat nakes menolak bertugas di wilayah terpencil dan konflik karena merasa tidak aman," pungkasnya.

PKS Pertanyakan Tindak Lanjut Pengusutan Penyerangan Nakes di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Swab-Test-Anak-Anak-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Petugas medis mengambil sampel lendir seorang anak saat tes swab di Puskesmas, Ciganjur, Kamis (7/1/2021). Tes Swab ini terhadap puluhan warga secara gratis ini yang diadakan Sudinkes Jakarta Selatan ini dilakukan untuk screening memetakan penyebaran viru" width="100%">
<figcaption>Petugas medis mengambil sampel lendir seorang anak saat tes swab di Puskesmas, Ciganjur, Kamis (7/1/2021). Tes Swab ini terhadap puluhan warga secara gratis ini yang diadakan Sudinkes Jakarta Selatan ini dilakukan untuk screening memetakan penyebaran viru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus Covid-19 di Indonesia saat ini sudah mencapai angka 1 juta kasus. Angka ini lebih banyak dari total seluruh kasus di negara-negara Asia Tenggara lainnya yang berjumlah 917.279 kasus.  Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyinggung penanganan pandemi yang masih berantakan dari hulu ke hilir. Sejumlah persoalan masih jadi PR di lapangan, mulai dari 3T yang rendah dan belum merata, protokol kesehatan 3M yang longgar.  "Kemudian kekurangan ruang isolasi dan nakes, realisasi insentif nakes yang belum 100 persen, sengkarut data vaksinasi," ujar Netty kepada wartawan, Kamis (28/1).  Netty menuturkan, angka positivity rate Covid-19 Indonesia mencapai persentase 33,24 persen, yang artinya lebih dari enam kali lipat dari angka 5 persen ambang batas minimal positivity rate yang ditetapkan oleh standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).  "Dari sisi ekonomi, kita sudah masuk jurang resesi pada kuartal III-2020. Realisasi laju perekonomian minus 3,49 persen, di mana sebelumnya sempat terperosok ke angka 5,32 persen. Jadi tolong dijelaskan, atas dalih apa jika pemerintah klaim telah terjadi keberhasilan pemulihan ekonomi," tanya Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI.  Netty mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 ini adalah masalah serius yang penerapan kebijakannya harus tegas, konsisten dan tidak tebang pilih.  Masuknya WN Tiongkok di tengah kebijakan penutupan akses oleh pemerintah hingga 8 Februari tentu membuat banyak kaget dan tidak habis pikir.  "Apa pun alasan pengecualiannya, kejadian tersebut berpotensi menjadi preseden buruk pemerintah di mata publik. Rakyat jadi bingung dan bertanya-tanya: semetara mobilitas dan aktivitas mereka dibatasi, mengapa orang luar yang berpotensi membawa virus varian baru malah dibiarkan masuk," ungkapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/adUAvW8iCRA

Angka Positif Tembus 1 Juta, DPR Pertanyakan Penanganan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Netty-Aher-PKS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet, Senin (28/9) menyebut angka kematian akibat Covid-19 Indonesia lebih tinggi dari angka presentase di dunia.  Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher mengatakan, kondisi tersebut terjadi karena sistem kesehatan di Indonesia buruk dalam penanganan pandemi Covid-19.  "Kalau penanganan pandemi kita bagus, kita tidak akan mengalami krisis dokter, kekurangan APD, kekurangan ruang isolasi, dan ICU serta tidak akan terjadi lonjakan kasus yang eksponansial setelah satu semester bergulat dengan pandemi," ujar Netty kepada wartawan, Selasa (29/9).  Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR ini, negara-negara lain sudah pada tahap mempersiapkan terjadinya gelombang kedua. Sementara Indonesia justru masih berjibaku mengantisipasi gelombang pertama.  "Kurva Covid kita belum pernah melandai secara signifikan," ujarnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/09/2020/sudah-ratusan-meninggal-pks-indonesia-bakal-hadapi-krisis-dokter/">Sudah Ratusan Meninggal, PKS: Indonesia Bakal Hadapi Krisis Dokter</a></li> </ul> Oleh karena itu, kata Netty, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, menahan laju pandemi langsung pada jantung persoalannya, yaitu menghentikan tingkat transmisi yang tinggi yang terus memunculkan klaster-klaster baru.  Harus ada upaya keras untuk memutus mata rantai penularan di perkantoran, angkutan publik, pasar dan pusat perbelanjaan, asrama sekolah atau kampus, pertemuan-pertemuan dan rumah sakit. Bahkan, perkantoran pemerintah menjadi penyumbang angka kasus paling banyak di DKI.  "Pastikan tempat-tempat publik tersebut steril dan semua orang mematuhi protokol kesehatan. Jika perlu gunakan TNI dan Polri untuk menjaga ketertiban di sana," ujarnya.  Kedua, memastikan cukupnya fasilitas kesehatan, meliputi kapasitas tempat tidur isolasi, ICU, ventilator, dan SDM kesehatannya. Ketiga, meningkatkan kapasitas testing.  "Sangat menyedihkan bahwa kapasitas test kita masih di bawah  standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan testing per Minggu adalah 1 per 1.000 penduduk," ungkapnya.  Menurut Netty, terpenting, fokus dulu pada aspek kesehatan. Prioritaskan sumber daya anggaran, SDM, waktu, program pada aspek kesehatan.  "Bukankah awal September lalu Presiden mengingatkan seluruh jajarannya untuk menunjukkan aura krisis dan mengutamakan aspek kesehatan  daripada pemulihan ekonomi?  Apakah ini sudah dilaksanakan dengan baik atau hanya dianggap angin lalu?," tuturnya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan ‎data yang ia dapatkan pada Minggu 27 September 2020 rata-rata kasus virus Korona atau Covid-19 di Indonesia mencapai 22.46 persen. Sehingga hal ini lebih sedikit dibandingkan kasus Covid-19 di dunia yang jumlahnya mencapai 23.13 persen.  Oleh sebab itu angka ini terus diperbaiki lagi oleh semua jajarannya. Termasuk juga angka kesembuhan. Karena Jokowi menginginkan semua angka harus mengalami perbaikian untuk kasus Covid-19 ini.  "Saya kira ini terus diperbaiki lagi," katanya.  Jokowi menambahkan, pada Agustus 2020 ini angka kematian di Indonesia juga menurun dibandingkan angka sebelumnya. Sehingga saat ini menjadi 3.77 persen dari sebelumnya 4.33 persen.  Meskipun Jokowi mengungkapkan angka kematian di dunia dibandingan di Indonesia masih lebih tinggi di luar negeri. Sehingga hal ini perlu terus diperbaiki supaya angka kematian akibat Covid-19 bisa ditekan jumlahnya.  "‎Kita bandingkan dengan rata-rata kematian dunia kita masih sedikit lebih tinggi, karena rata-rata dunia 3.01 persen. Ini menjadi tugas kita bersama untuk menekan lagi agar rata-rata kematian di negara kita bisa terus menurun," tuturnya.

Angka Kematian Covid-19 Tertinggi, PKS: Harusnya Fokus Dulu Kesehatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Netty Prasetiyani Aher

Berita Terkini