<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/danlanud-4075426247.jpg" alt="Komandan Lanud TNI AU Sultan Hasanuddin Marsekal Pertama TNI Bonang Bayuaji memberikan arahan kepada jajarannya. (Lanud TNI AU Sultan Hasanuddin)" width="100%">
<figcaption>Komandan Lanud TNI AU Sultan Hasanuddin Marsekal Pertama TNI Bonang Bayuaji memberikan arahan kepada jajarannya. (Lanud TNI AU Sultan Hasanuddin)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Komandan Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Sultan Hasanuddin Marsekal Pertama TNI Bonang Bayuaji mengingatkan seluruh jajarannya untuk tetap netral. Pesan itu dia sampaikan mengingat pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam pilkada serentak 2024 semakin dekat. Perwira tinggi bintang satu TNI AU itu menegaskan, seluruh prajurit TNI harus netral.&nbsp; Bonang menyatakan bahwa netralitas adalah harga mati bagi TNI. Sehingga tidak boleh ada yang melanggar komitmen tersebut. &rdquo;Jelang pelaksanaan pilkada di Sulawesi Selatan, saya&nbsp; menekankan kepada seluruh personel Lanud TNI AU Sultan Hasanuddin agar menjaga netralitas TNI, karena itu merupakan aturan yang tidak bisa ditawar dan harus kita jaga dengan sungguh-sungguh,&rdquo; kata dia menegaskan. Kepada seluruh jajarannya, Bonang menyatakan bahwa prajurit TNI tidak boleh memihak kepada siapa pun. Mereka tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Dengan bersikap netral, kata dia, TNI menunjukkan dukungannya terhadap demokrasi yang adil, damai, dan sehat. Karena itu, TNI hanya diperbantukan dalam urusan pengamanan pilkada.&nbsp; &rdquo;Saya mengingatkan kepada seluruh personel Lanud TNI AU Sultan Hasanuddin untuk berhati-hati dalam tindakan maupun ucapan, serta menghindari segala bentuk pernyataan atau aktivitas yang dapat ditafsirkan sebagai dukungan terhadap salah satu pasangan calon tertentu,&rdquo; jelasnya.

Kepada seluruh jajarannya, Bonang Bayuaji menyatakan bahwa prajurit TNI tidak boleh memihak kepada siapa pun.

Jelang Pilkada Serentak 2024, Danlanud Sultan Hasanuddin Ingatkan Netralitas Para Prajurit

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/24/SAMTI-WIRA-WIBAWATI-1108582345.jpg" alt="SAMTI WIRA WIBAWATI" width="100%">
<figcaption>SAMTI WIRA WIBAWATI</figcaption>
</figure> MASA&nbsp;menjelang pilpres selalu menjadi pertaruhan netralitas aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI). Karena sering kali menjadi wacana yang mengemuka di publik. Seperti yang pernah terjadi pada Pemilu 2014 dan 2019, di mana terdapat beberapa kasus yang diduga mengindikasikan pelibatan bintara pembina desa (babinsa) untuk mengondisikan pilihan masyarakat. Juga pengerahan purnawirawan TNI untuk condong pada satu calon tertentu yang berkontestasi saat itu. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga menghadapi dinamika dari stabilitas keamanan nasional di tahun politik menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Juga ada pekerjaan rumah yang belum tuntas dalam tubuh TNI terkait upaya reformasi birokrasi. Semua perlu mendapat perhatian dari TNI sebagai komponen bangsa yang bersifat menentukan (first amongst equal). Apalagi jika panglima TNI dari angkatan darat, yang sering kali dinilai bisa memperluas ruang gerak komando. Karena mendominasi hingga 75 persen besaran luas wilayah berpenduduk di Indonesia. Dalam kontestasi Pemilu 2024, kekhawatiran atas sulit tercapainya netralitas TNI menjadi lebih tinggi. Sebab, salah satu kandidat presiden, yakni Prabowo Subianto, berlatar belakang purnawirawan TNI bintang tiga yang juga menteri pertahanan RI aktif. Dia berpasangan dengan putra presiden RI yang juga aktif menjabat: Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, saat ini Gibran juga merupakan wali kota Solo aktif. Di samping itu, terdapat resistansi publik atas terbukanya jalan putra Presiden Jokowi itu untuk maju dalam Pilpres 2024 karena ada sangkut paut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan umur capres-cawapres. Jajaran mantan perwira tinggi berbintang juga diketahui masuk dalam struktur tim kampanye nasional dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Seperti Kapten Timnas Anies-Muhaimin (Amin) Marsekal Madya (Purn) Muhammad Syaugi. Juga mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa yang menjadi wakil ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Hal tersebut memunculkan kekhawatiran dari beberapa pihak atas kemungkinan munculnya ketidaknetralan dalam proses pemilu nanti. Panglima TNI perlu memastikan langkah optimalisasi pengawasan dalam rangka mencapai makna netralitas TNI yang sesungguhnya agar tercapai. TNI yang merupakan bagian utuh dari sistem nasional ini perlu mematuhi amanat konstitusi dan prinsip dasar demokrasi, beserta wewenang dari TNI itu sendiri dengan batasan-batasan yang diatur dalam UU 34/2004. Hal tersebut menjadi kunci dari berhasil atau tidaknya upaya reformasi TNI yang juga berlandasan pada Sapta Marga dan sumpah prajurit. Dalam penyampaian visi dan misi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjabarkan visi patriot yang menekankan pada TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Sementara misi yang dituangkan dalam program kerja prioritas Jenderal Agus seputar profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara, kemampuan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis, memantapkan kemampuan TNI yang integratif bersinergi dengan kementerian/lembaga, mengakselerasi upaya modernisasi alutsista, serta mewujudkan TNI yang adaptif dengan spektrum ancaman. Dalam sesi pemaparan visi-misi yang terbuka, Jenderal Agus juga secara eksplisit menyebutkan upaya menjaga dinamika keamanan dalam negeri. Yakni terkait proses menjelang Pilpres 2024 dengan menjamin netralitas TNI melalui pemberian sanksi tegas kepada anggota TNI yang terbukti terlibat politik praktis menjelang pemilu. Visi dan misi tersebut sejatinya tidak jauh berbeda dengan panglima-panglima TNI sebelumnya yang selalu menekankan pada profesionalisme TNI, netralitas TNI, upaya modernisasi alutsista TNI, akselerasi dari interoperabilitas tiga matra, serta mengoptimasi strategi Indonesia dalam lingkup keamanan internasional. Di samping itu, tantangan selanjutnya yang akan dihadapi adalah hubungan sipil-militer di Indonesia. Selama ini pilpres sering kali menjadi arena pembuktian: apakah kondisi pembagian kewenangan yang tegas antara lapis otoritas politik yang dipegang oleh presiden dan lapis otoritas pertahanan negara yang dipegang oleh TNI sudah terimplementasi dengan baik atau belum. Seperti dua sisi dalam satu koin mata uang, TNI harus menjalankan tugas dan kewenangan dalam menjamin keamanan nasional dan membangun kekuatan pertahanan sesuai kebijakan. Namun di lain sisi juga harus menjalankan tugas dan kewenangan TNI yang secara integral hadir dari keputusan politik presiden. Dalam poros tersebut, rakyat menjadi variabel kunci keduanya. Garis batasan yang ada harus jelas tegak berdiri di bawah garis komando panglima TNI, tidak peduli dari angkatan darat, laut, atau udara. Oleh karena itu, hitungan minggu saat Indonesia masuk dalam pesta demokrasi 14 Februari 2024 nanti akan menjadi salah satu contoh praktik upaya perkembangan reformasi TNI dari masa ke masa. Keberhasilan hal tersebut juga akan sangat bergantung pada visi, intensi politik, juga komitmen dari pemerintah bersama perangkat TNI, terutama panglima, dalam menerapkan netralitas dan reformasi TNI. Aktifnya Prabowo Subianto yang menjabat menteri pertahanan saat ini dianggap akan membuat batasan netralitas TNI menjadi kabur. Namun, konsekuensi logis jika Prabowo mundur dari Menhan, para calon presiden dan wakil presiden lainnya yang aktif menjabat menteri dan atau kepala daerah juga harus mundur. Akhirnya, tarik-menarik kepentingan politik bisa terjadi. Dikhawatirkan hal tersebut justru memantik gesekan konflik di tingkat elite mengingat waktu pemilu yang semakin dekat. Oleh karena itu, tugas panglima TNI menjadi benar-benar teruji pada Pemilu 2024 yang tahapannya sedang berlangsung.&nbsp;(*) <hr /> *) SAMTI WIRA WIBAWATI, Alumnus Universitas Pertahanan, mahasiswi Doktoral HI Unpad, direktur riset Forum Strategis Diplomasi Pertahanan Indonesia, bekerja sebagai tenaga ahli DPR RI

Masa menjelang pilpres selalu menjadi pertaruhan netralitas TNI. Karena sering kali menjadi wacana yang mengemuka di publik.

Menguji Netralitas TNI dalam Pilpres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/06/IMG-20240106-WA0049-3012548982.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam rapat tindak lanjut pengadaan ASN 2024, di rumah dinasnya, Jakarta, Sabtu (6/1)." width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam rapat tindak lanjut pengadaan ASN 2024, di rumah dinasnya, Jakarta, Sabtu (6/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kekhawatiran pelanggaran netralitas aparatur negara mendapat respons sejumlah pihak. Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas angkat bicara terkait prediksi peningkatan pelanggaran ASN dalam pemilu kali ini. Menurut dia, risiko kenaikan pelanggaran ASN dalam Pemilu 2024 ini wajar terjadi lantaran jumlah pilkada lebih banyak daripada tahun lalu. Terlebih, pilkada juga akan dilaksanakan bersamaan dengan pilpres. &rdquo;Itu kan memprediksi, jumlah pemilihan tahun kemarin juga nggak sebanyak sekarang. Sehingga memang membutuhkan perhatian lebih,&rdquo; ujarnya saat ditemui seusai melakukan pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di kantor Kemen PAN-RB kemarin (11/1). Dia menegaskan, apabila terjadi pelanggaran netralitas ASN, dapat dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Nanti KASN mengambil langkah cepat. &rdquo;Dan kami sudah sampaikan ke KASN untuk tidak segan-segan memberikan sanksi bagi pelanggaran netralitas ASN ini,&rdquo; tegasnya. Sebagai informasi, KASN memprediksi jumlah pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024 mencapai 10 ribu kasus. Jumlah itu naik lima kali lipat dibandingkan dengan Pemilu 2020 lalu. Terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar menyampaikan bahwa instansinya sangat berharap Pemilu 2024 berlangsung damai. Dia menyatakan, seluruh masyarakat Indonesia tidak perlu ragu terhadap netralitas TNI. &rdquo;Panglima TNI telah menegaskan, TNI aktif dan keluarganya berkomitmen menjaga netralitas untuk menciptakan pemilu damai 2024,&rdquo; imbuhnya. Bila ada isu yang berkembang dengan suara sumbang, dia memastikan bahwa itu adalah upaya memecah belah persatuan dan mengadu domba TNI dengan rakyat. Belum lama muncul kabar Dandim 0726/Sukoharjo Letkol Czi Slamet Riyadi memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). TNI memastikan kabar tersebut tidak benar. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IV/Diponegoro Kolonel Infanteri Richard Harison menegaskan hal itu. Menurut dia, ada pihak tidak bertanggung jawab yang menggunakan foto Letkol Slamet. Menurut Kolonel Richard, temuan yang sudah dilaporkan kepada Bawaslu Sukoharjo itu telah diklarifikasi oleh Letkol Slamet. &rdquo;Pencatutan foto Letkol Czi Slamet Riyadi yang disandingkan dengan salah satu capres dan cawapres yang terpampang di baliho merupakan hoaks dan propaganda negatif,&rdquo; kata dia. (far/idr/mia/syn/hen/c6/oni)

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas angkat bicara terkait prediksi peningkatan pelanggaran ASN dalam pemilu kali ini.

Menteri PAN-RB dan TNI Tegaskan ASN dan Prajurit Netral selama Pemilu 2024

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/27/Dede-Indra-PermanaJPG-3139272251.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Dede Indra Permana." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Dede Indra Permana.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Munculnya beberapa narasi menyoal netralitas Polri dalam rangkaian pemilu 2024, mendapat tanggapan dari Politisi PDI Perjuangan yang menjabat sebagai Anggota Komisi III DPR RI Dede Indra Permana. &ldquo;Kami sebagai mitra Kepolisian Republik Indonesia meyakini bahwa kinerja Bapak Kapolri beserta jajaran sangat profesional dalam kinerja dan mengabdi kepada masyarakat terutama kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang damai,&rdquo; ujar Dede dalam siaran pers, Senin (27/11). Politisi muda dari dapil Jawa Tengah X ini menambahkan, bersama Panglima TNI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengundang para perwakilan seluruh partai politik dalam peresmian Museum Jenderal Hoegeng Pekalongan untuk mendeklarasikan Pemilu damai. &ldquo;Pak Kapolri menjadikan tauladan Almarhum Jenderal Hoegeng tentang integritas seorang pemimpin untuk menjaga dan menegakan hukum dengan penuh tanggung jawab dan kredibilitas,&rdquo; bebernya. Dede juga mengatakan, mengapresiasi Kapolri dan jajaran pejabat Polri, Bapak-bapak As dan Karo yang senantiasa memberikan support dan mengakomodir aspirasi dari dapil kami tanpa membeda-bedakan fraksi atau partainya.&nbsp; "Terutama bagi PDI Perjuangan yang selalu mendapat perhatian yang luar biasa,&rdquo; tambah Dede. Untuk itu, lanjut Dede. Komisi III DPR mengajak seluruh masyarakat dan media untuk membuat narasi yang edukatif. Bukan yang negatif. &ldquo;Jangan membenturkan PDI Perjuangan dengan rekan-rekan Polri dan TNI. Karena PDI Perjuangan juga sangat sayang kepada Polri. Pada era Ibu Megawati, Ketua Umum kami menjadi presiden, Polri menjadi lembaga yang mandiri,&rdquo; tandasnya.

Komisi III DPR mengajak seluruh masyarakat dan media untuk membuat narasi yang edukatif. Bukan yang negatif soal Polri dan TNI saat pemilu.

Fraksi PDIP: Jangan Benturkan Kami dengan Polri dan TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/Jenderal-TNI-Agus-Subiyanto-Dery-Ridwansah-7JPG-4244870354.jpg" alt="Jenderal TNI Agus Subiyanto saat menjalani Fit and Proper Test Calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Jakarta, Senin (13/11/2023). Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan memasuki masa pensiun pada 26 November 2023. Presiden Joko Widodo mengusulkan Agus Sub" width="100%">
<figcaption>Jenderal TNI Agus Subiyanto saat menjalani Fit and Proper Test Calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Jakarta, Senin (13/11/2023). Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan memasuki masa pensiun pada 26 November 2023. Presiden Joko Widodo mengusulkan Agus Sub</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jalan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto menuju jabatan panglima TNI mulus. Setelah menuntaskan fit and proper test kemarin (13/11), Komisi I DPR menyetujui Agus menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang memasuki masa pensiun bulan depan. Hasil uji kepatutan dan kelayakan tersebut bakal dibawa ke rapat paripurna DPR pada Selasa (21/11) pekan depan. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menuturkan, pihaknya telah menyetujui pemberhentian dengan hormat Laksamana TNI Yudo Margono dari jabatan panglima TNI. Apresiasi diberikan atas dedikasi Yudo. Terkait Jenderal Agus, Meutya menyebut tidak ada catatan atas fit and proper test yang telah dilakoni. &rdquo;Tidak ada catatannya, hanya harapan,&rdquo; kata dia. Menurut legislator dari Partai Golkar itu, Komisi I DPR menitipkan pesan agar TNI netral dalam pemilu tahun depan. Sebagaimana diketahui, pergantian panglima TNI kali ini berlangsung di tengah berjalannya tahapan pemilu. Sehingga netralitas TNI menjadi sangat penting. Sesuai usulan Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto, pihaknya telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI. Meutya mengatakan, panja dibentuk lewat rapat internal pekan lalu (8/11). TNI memastikan membuka diri atas terbentuknya panja tersebut. &rdquo;Nanti yang memimpin Pak Utut. Beliau berkenan untuk memimpin dan tentu dibarengi oleh seluruh pimpinan dan juga anggota komisi I,&rdquo; jelasnya. Menurut Meutya, Agus sudah menyatakan komitmen TNI untuk netral. Komitmen itu disampaikan jauh sebelum fit and proper test berlangsung dan ditegaskan dalam berbagai kesempatan. &rdquo;Tadi beliau (Jenderal Agus, Red) sudah menyatakan tegas tidak ada keraguan kepada TNI untuk netralitas. Dan, komisi I juga akan mengawal melalui panja,&rdquo; bebernya. Di tempat yang sama, Agus mengungkapkan, netralitas TNI menjadi salah satu poin pokok yang dia sampaikan dalam fit and proper test kemarin. Soal netralitas, TNI sudah punya koridor yang jelas dan tegas. Yakni, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. &rdquo;Kami tidak boleh berpolitik praktis,&rdquo; tegasnya. Mantan komandan Kodim 0735/Surakarta tersebut menambahkan, netralitas TNI juga diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. &rdquo;Apabila TNI berpolitik praktis, akan dikenakan hukuman pidana atau disiplin,&rdquo; ucap Agus. Tidak sampai di situ, TNI terus berusaha memagari seluruh prajurit dari godaan yang mungkin datang. Di antaranya, dengan memberikan pedoman, buku saku, sosialisasi, hingga penekanan. Dalam fit and proper test kemarin, Agus turut menyampaikan visi yang dia bawa untuk TNI. Yakni, TNI PRIMA. Visi itu merupakan singkatan dari Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang turut mengantar Agus menjalani fit and proper test menyampaikan bahwa peralihan kepemimpinan di tubuh TNI merupakan hal yang biasa. &rdquo;Karena memang saya memasuki masa purnatugas 26 November dan harus dilanjutkan sehingga kepemimpinan TNI dapat berkelanjutan,&rdquo; imbuhnya. Pada bagian lain, Polri kembali menegaskan bersikap netral dalam Pilpres 2024. &rdquo;Sesuai Undang-Undang Nomor 2/2022 tentang Kepolisian, menyatakan Polri harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis,&rdquo; ujar Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Netralitas Polri kembali ditegaskan dalam surat telegram Kapolri Nomor ST/2463/OPS/2023 tentang Profesionalisme dan Netralisme Polri dalam Pilpres 2024. Ada sembilan larangan dalam telegram tersebut. Yakni, larangan membantu deklarasi, larangan menjadi pembicara dalam kegiatan politik kecuali pengamanan, larangan mempromosikan sekaligus menanggapi foto pasangan calon, larangan memberikan dukungan politik dalam bentuk apa pun, dan larangan berkomentar sekaligus mengarahkan masyarakat. Kemudian, netralitas dalam bentuk tidak mendukung secara materil dan imateriil, larangan menjadi tim sukses atau pengurus, larangan memberikan fasilitas dinas, dan anggota Polri tidak menggunakan hak memilihnya. Larangan tersebut diikuti dengan sanksi bagi anggota Polri yang melanggar. &rdquo;Pasti ada sanksi,&rdquo; tegasnya. (syn/idr/c6/fal)

Jalan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto menuju jabatan panglima TNI mulus.

Disetujui Jadi Panglima TNI, Jenderal Agus Tegaskan Tentara Netral

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/13/Jenderal-TNI-Agus-Subiyanto-Dery-Ridwansah-5JPG-48485831.jpg" alt="Jenderal TNI Agus Subiyanto saat menjalani Fit and Proper Test Calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Jakarta, Senin (13/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Jenderal TNI Agus Subiyanto saat menjalani Fit and Proper Test Calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Jakarta, Senin (13/11/2023).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Jenderal Agus Subiyanto disetujui menjadi calon Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono, yang akan memasuki masa pensiun. Pengesahan Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI akan dilakukan dalam rapat paripurna, yang akan digelar pada 21 November 2023 mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Eksekutif Senopati Syndicate Robi Sugara menekankan, Jenderal Agus Subiyanto harus memastikan netralitas TNI pada Pemilu 2024. Pasalnya, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dia harus fokus pada menjaga netralitas TNI pada penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya pada pemilihan presiden di mana ada anak dari Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subiyanto," kata Robi dalam keterangannya, Senin (13/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013276255/tpn-ganjar-mahfud-buka-posko-pengaduan-netralitas-pemilu-2024">TPN Ganjar-Mahfud Buka Posko Pengaduan Netralitas Pemilu 2024</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Robi menyebut, dalam menjaga&nbsp; netralitas TNI, Agus harus meyakinkan masyarakat bahwa TNI tidak terlibat dukungan, pemasangan atribut, dan penggalangan pada calon tertentu, khuususnya calon presiden dan wakil presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013262077/koalisi-masyarakat-sipil-bentuk-posko-pengaduan-netralitas-pns-tni-polri-dalam-pemilu-2024">Koalisi Masyarakat Sipil Bentuk Posko Pengaduan Netralitas PNS, TNI, Polri dalam Pemilu 2024</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian, panglima TNI juga harus menjamin keamanan bagi masyarakat agar tidak terintimidasi dalam pilihan politiknya pada pemilu 2024," ucap Robi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih saat ini, sudah ramai pemberitaam terkait ketidaknetralan aparat menjelang Pemilu 2024. Oleh karena itu, Jenderal Agus Subiyanto harus bisa meyakinkan netralitas TNI pada pesta demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Panglima TNI Agus Subiyanto juga harus membentuk tim khusus dalam menguatkan seruan untuk netralitas TNI pada pemilu 2024 ini. Tim ini bertugas memantau tentang pergerakan anggota TNI dalam menjaga netralitas untuk pemilu 2024. Jika ada yang terlibat, Panglima TNI tak segan-segan untuk mencopot dari jabatan bahkan keangotaanya sebagai TNI aktif," pungkas Robi.</div>

Jenderal Agus Subiyanto harus memastikan netralitas TNI pada Pemilu 2024. Pasalnya ada anak presiden yag ikut dalam pilpres 2024.

Disetujui Jadi Calon Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto Diingatkan Jaga Netralitas Prajurit pada Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/IMG_20230926_121700-2426298086.jpg" alt="Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan." width="100%">
<figcaption>Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan memastikan seluruh anggota Korps Bhayangkara akan bersikap netral dalam menghadapi pemilu 2024. Anggota Polri tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis.&nbsp; Hal itu disampaikan Ramadhan menanggapi adanya isu ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024, berupa mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta terlibat politik praktis. "Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan kontestasi pemilu 2024," kata Ramadhan kepada JawaPos.com, Senin (13/11). Ramadhan menegaskan, anggota Polri yang melanggar netralitas akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Pada prinsipnya Anggota Polri harus bersikap netral.&nbsp; "Hal tersebut dilaksanakan untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman, damai dan bermartabat," jelasnya. Ramadhan menjelaskan, netralitas anggota Polri sudah tertuang dalam sejumlah aturan. Yakni UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Polri, PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, Surat Telegram Netralitas Polri, Surat Telegram Kapolri No: ST/2407/X/HUK 7.1/2023 tanggal 20 Oktober 2023, Lembar Penerangan Kesatuan ,Nomor: 4/I/ HUM.3.4.5/ 2023/ Pensat Netralitas Polri Dalam Pemilu 2024, dan Lembar Penerangan Kesatuan Nomor: 54/X/HUM 3.4.5/2023/Pensat, Arahan Bagi Personel Polri Jelang Pesta Demokrasi. Sebelumnya, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksana menyatakan bahwa dugaan&nbsp;ketidaknetralan aparat&nbsp;dalam&nbsp;pemilu 2024, didapat dari perwira kepolisian. Ia menekankan bahwa dugaan itu berdasarkan fakta yang didapat dari lapangan dan sumber internal kepolisian. "Yang saya sampaikan kemarin itu terkait dengan apa yang saya dapatkan fakta di lapangan. Apa yang saya dapatkan? Jadi, ada beberapa perwira kepolisian yang menelepon ke saya, bahkan ada yang chat juga, yang kemudian secara implisit maupun eksplisit ya menyampaikan sesuatu ada yang sedang tidak baik-baik saja," kata Aiman kepada&nbsp;JawaPos.com, Senin (13/11). Menurut Aiman,&nbsp;ketidaknetralan aparat&nbsp;itu sangat mengkhawatirkan. Sebab menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu, juga merugikan capres-cawapres lainnya. "Dari oknum yang kemudian diminta kepadanya agar katakanlah berpihak, lalu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang merugikan salah satu paslon tertentu dan menguntungkan paslon yang lain. Nah, ini yang kemudian disampaikan," papar Aiman. Sementara itu, terkait pemasangan baliho Prabowo-Gibran, lanjut Aiman, dirinya mendapatkan informasi itu dari pemberitaan media massa. Ia meyakini, informasi itu benar. "Terkait dengan pemasangan baliho itu poin kedua yang saya sampaikan juga, itu terkait pemberitaan dari harian Media Indonesia yang saya kutip," ungkap Aiman.

Ramadhan menegaskan, anggota Polri yang melanggar netralitas akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Anggotanya Disebut Dipaksa Dukung Prabowo-Gibran, Polri Tegaskan Netralitas Tak Terlibat Politik Praktis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/11/Panglima-TNI-Laksamana-Yudo-Margono-Dery-Ridwansah-1140908284.jpg" alt="Panglima TNI Laksamana Yudo Margono" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Laksamana Yudo Margono</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tes kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon panglima TNI kemungkinan bakal dihelat pekan depan. Jenderal TNI Agus Subiyanto yang kini bertugas sebagai kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menjadi calon tunggal pengganti Laksamana TNI Yudo Margono. Agus turut hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi I DPR di Jakarta kemarin (7/11). &rdquo;Perkiraan antara tanggal 10 sampai 14 November 2023,&rdquo; ungkap anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan kepada media terkait jadwal fit and proper test. RDP kemarin juga membahas pengamanan pemilu. Bukan hanya pemilu presiden, wakil presiden, dan legislatif, Farhan mengingatkan bahwa tahun depan juga bakal berlangsung pemilu kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur. Untuk itu, persiapannya harus benar-benar matang. Apalagi jika Undang-Undang Pilkada diresmikan. Farhan menyebut bakal ada kekosongan DPRD. Sehingga fungsi legislatif akan berada di tangan penjabat kepala daerah. Kekosongan itu juga bisa berlangsung lama. Mulai Agustus sampai November 2024. &rdquo;Sampai DPRD dilantik November 2024 dan kepala daerah baru dilantik Januari 2025. Jadi, kalau TNI tidak netral dan tidak jaga stabilitas, bisa ambyar ini negara,&rdquo; bebernya. Meski demikian, Farhan percaya dan yakin TNI tidak akan turut serta dalam urusan politik. Apalagi, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon pengganti punya komitmen sama: netralitas TNI harga mati. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menginginkan proses tes calon panglima berlangsung cepat. Bila perlu selesai dalam satu hari. &rdquo;Tinggal nanti ke depan bagaimana pemilu, netralitas di pemilu seperti apa, profesionalisme TNI seperti apa,&rdquo; imbuhnya. Untuk memastikan netralitas TNI, Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Netralitas TNI dalam pemilu tahun depan. &rdquo;Kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI,&rdquo; imbuhnya. Meski belum diputuskan, usulan tersebut disambut baik oleh pimpinan dan anggota Komisi I DPR lain. Selanjutnya, mereka akan membahas pembentukan Panja Netralitas TNI di internal komisi I. Berkaitan dengan hal itu, Yudo sudah berulang-ulang menyatakan bahwa TNI netral. Walau tidak sedikit purnawirawan TNI yang terlibat politik praktis, dia tegas menyampaikan, seluruh jajarannya tetap pada komitmen. (syn/c19/ttg)

Tes kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon panglima TNI kemungkinan bakal dihelat pekan depan.

Jelang Pergantian Panglima, Komisi I DPR Akan Bentuk Panja Netralitas TNI untuk Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/11/Panglima-TNI-Laksamana-Yudo-Margono-Dery-Ridwansah-1140908284.jpg" alt="Panglima TNI Laksamana Yudo Margono" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Laksamana Yudo Margono</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Netralitas TNI kembali ditekankan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Jenderal bintang empat itu terus mengingatkan para prajurit untuk tidak terlibat dalam politik praktis. &ldquo;TNI harus menjadi perekat kemajemukan bangsa. Karena, TNI merupakan garda terdepan dalam menjaga kerukunan, toleransi dan kebhinekaan, sehingga bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang utuh, kuat dan tangguh,&rdquo; ujar Yudo dalam keterangannya, Senin (21/8). Pengalaman membuktikan bahwa dengan soliditas dan sinergitas yang kuat, maka setiap potensi terjadinya gangguan keamanan lebih mudah untuk dideteksi dan diantisipasi. "Netralitas TNI juga merupakan wujud nyata, bahwa TNI tidak ingin kembali ke politik, TNI secara tegas tidak masuk ranah politik praktis," tegasnya. Anggota TNI maupun PNS TNI harus memupuk karakter dan nilai-nilai luhur bangsa. "Sebab apapun peran dan tugas yang prajurit serta PNS jajaran TNI lakukan, kita berada dalam satu kesatuan dan komando TNI," ucapnya. Begitu juga dengan maraknya penggunaan media sosial. Seorang anggota TNI maupun PNS TNI harus lebih bijak, sehingga tidak mempertontonkan keberpihakan kepada kelompok tertentu. "Maka tak henti-hentinya saya mengingatkan kembali kepada segenap prajurit dan PNS TNI sekalian, bahwa kita masih harus tetap hati-hati dan cermat terhadap penggunaan media sosial, bijaklah dalam menggunakan Medsos, ingat jarimu adalah nasibmu,&rdquo; pungkas Yudo.

Netralitas TNI kembali ditekankan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Jenderal itu terus mengingatkan para prajurit untuk tidak berpolitik.

Laksamana Yudo Margono: TNI Tidak Ingin Kembali Masuk Ranah Politik Praktis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Panglima-TNI-Laksamana-TNI-Yudo-Margono-Rapat-Dengan-DPR-Fedrik-Tarigan-10.jpg" alt="Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023). Rapat tersebut membahas situasi dan kondisi keamanan terkini di Provinsi Papua serta membahas kebutuhan alutsista" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023). Rapat tersebut membahas situasi dan kondisi keamanan terkini di Provinsi Papua serta membahas kebutuhan alutsista</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang pemilu serentak tahun depan, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengingatkan netralitas TNI. Hal itu dia sampaikan secara tegas saat mengisi Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2023 di Museum Satria Mandala, Jakarta Selatan pada Kamis (9/2). Dia meminta seluruh pimpinan satuan menggunakan jam komandan untuk memberi penekanan kepada anak buah masing-masing, agar netral dan tidak memihak.  Yudo tidak ingin ada personel TNI yang terlibat dalam politik praktis. ”Ini sudah 2023, tentunya sudah masuk tahun politik,” kata dia di hadapan kepala staf tiga matra dan para pimpinan komando utama (kotama) TNI. Tidak hanya anggota masing-masing, orang nomor satu di institusi militer tanah air itu meminta, agar para personel TNI juga memberi pemahaman kepada keluarga masing-masing. Bahwa TNI wajib netral dalam pemilu tahun depan.  Pejabat yang pernah bertugas sebagai panglima Komando Armada (Koarmada) I itu menekankan, netralitas TNI dalam pemilu merupakan amanat undang-undang. Tidak hanya itu, presiden sebagai panglima tertinggi juga sudah mewanti-wanti agar TNI netral. Dan yang tidak kalah penting, lanjut Yudo, rakyat berharap besar pada TNI. Sehingga harapan itu harus dijunjung tinggi. ”Kita tegaskan lagi supaya personel TNI tidak terlibat politik praktis,” imbuhnya.  Meski masih ada waktu satu tahun sampai pemilu tahun depan, Yudo menilai, prajurit harus terus diingatkan. Tujuannya agar semua paham dan melaksanakan kewajiban tersebut. ”Jam komandan, itu istilahnya perhatian, pengarahan kepada prajurit. Baik di tingkat peleton, kompi, batalyon, koramil, kodim, dan sebagainya,” kata dia.  ”Harus sering-sering diberitahukan perkembangan situasi bahkan diberi pemahaman tentang netralitas pemilu, tentang netralitas TNI,” tambah dia.  Pria kelahiran Madiun itu ingin seluruh jajarannya memahami dan melaksanakan kewajiban tersebut. ”Jangan sampai nanti begitu mendekati 2024 mereka belum paham, melakukan hal-hal yang melanggar hukum, rugi sendiri,” kata dia mengingatkan.  Di samping netralitas TNI, Yudo pun menyampaikan bahwa persiapan untuk pengamanan pemilu serentak juga harus terus dimatangkan. ”Persiapan dalam pengamanan di tingkat sekarang dalam kondisi damai ini, dalam kondisi yang stabil ini, kita tetap waspada,” imbuhnya.

Memasuki Tahun Politik, Laksamana Yudo Ingatkan Netralitas TNI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#netralitas tni

Berita Terkini