<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/Hasil-Rapat-Pleno-DPP-PKB-Dery-Ridwansah-1-4001497066.jpg" alt="Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid bersama para petinggi PKB menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat pleno dengan Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz di DPP PKB, Jakarta, Jumat (1/9/2023)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid bersama para petinggi PKB menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat pleno dengan Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz di DPP PKB, Jakarta, Jumat (1/9/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid mengingatkan aparat keamanan untuk tegas bersikap netral dan jujur dalam menghadapi Pemilu 2024. Ia menekankan, netralitas tidak hanya pada perkataan, tapi juga perbuatan. "Kita mau omongin pemilu damai, kalau memang satu ada antara kata dan perbuatan yaitu satu, kita bilang netral ya betul-betul netral, kita mau jujur ya betul-betul jujur, bukan hanya ingin ngomongnya jujur," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11). Wakil Ketua Umum PKB ini menyebut, lembaga negara saat ini tengah mengalami gangguan soal netralitas. Karena itu, butuh keteladanan dalam bersikap netralitas. "Nah itu butuh keteladanan, dan ini lah menurut saya jadi soal institusi-institusi politik hari ini, menurut saya mengalami distrus. MK, mungkin juga MPR, DPR, KPK, BPK, termasuk juga lembaga kepresidenan," ucap Jazilul. Ia mengumpamakan, sangat sulit membedakan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sekaligus pada saat yang sama menjadi kepala keluarga. Ia pun menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sempat kental nuansa konflik kepentingan. "Makanya kalau di lembaga kehakiman itu tidak boleh dia memutus perkara berkaitan dengan anak atau ikatan kekeluargaan. Karena memang apapun hasilnya seandainya kemarin tok, tidak diberi misalkan ditolak oleh MK, tetap tuduhan itu akan sampai," pungkas Jazilul.

Lembaga negara saat ini tengah mengalami gangguan soal netralitas. Karena itu, butuh keteladanan dalam bersikap netralitas.

Komisi III DPR Sebut Banyak Lembaga Negara Alami Gangguan Netralitas Jelang Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/IMG20231016142845-3125209638.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023). (ANTARA/Siti Nurhaliza)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023). (ANTARA/Siti Nurhaliza)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta agar seluruh pihak bekerja sama untuk memerangi hoaks jelang Pemilu 2024. Menurutnya hal itu mesti dipastikan agar jalannya pemilu dapat berjalan secara damai dan aman, terutama di Jakarta.&nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu ia sampaikan saat berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dan Pangdam Jaya Mayjen TNI M. Hasan di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ), Jakarta Selatan, pada Senin (13/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita harus memilah berita-berita yang memang hoaks (supaya) bisa kita abaikan. Sekali lagi harapan kami adalah melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bisa memberikan informasi terbaik bagi masyarakat," katanya dalam sambutan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia meyakini bahwa dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sydah menentukan titik-titik rawan konflik agar menjadi aman dan kondusif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013173259/heru-sebut-proyek-lrt-velodrome-manggarai-butuh-rp-55-triliun">Heru Sebut Proyek LRT Velodrome-Manggarai Butuh Rp 5,5 Triliun</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas hal itu, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen dalam menjunjung tinggi profesionalisme dengan bersikap netral dalam Pemilu 2024 ini. Khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai aturan terkait netralitas saat pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013095867/dki-jadi-area-kontestasi-pemilu-paling-panas-heru-budi-larang-asn-foto-bareng-capres-cawapres">DKI jadi Area Kontestasi Pemilu Paling Panas, Heru Budi Larang ASN Foto Bareng Capres-Cawapres</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"ASN pasti memiliki aturan-aturan dan prosedur tetap (protap), sehingga ASN DKI Jakarta (diharapkan) dapat menjalankan tugas dengan mengusung profesionalisme. Tentunya kami juga melakukan itu untuk memberikan kenyamanan bagi warga jelang pesta pemilu 2024," tegas Heru&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam memelihara kedamaian dan keamanan Kota Jakarta saat pemilu 2024 nanti. Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu berharap, para tokoh masyarakat dan pemuka agama dapat memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang mungkin muncul selama proses kampanye dan pemilihan umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini tidak lepas dari posisi Jakarta sebagai barometer politik ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan di Indonesia. Jakarta memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas pemilu (berpedoman pada) Indeks Kerawanan Pemilu 2024," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bawaslu juga telah menetapkan dan menempatkan Jakarta sebagai daerah paling rawan gangguan. Sehingga kita memerlukan tindakan mitigasi dan deteksi dini untuk mencegah potensi kerawanan agar tidak meluas dan mengganggu stabilitas," tandas Heru.</div>

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta agar seluruh pihak bekerja sama untuk memerangi hoaks jelang Pemilu 2024.

Koordinasi dengan Forkopimda, Heru Wanti-wanti Hoaks Untuk Redam Konflik Jelang Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/PEMILU-GRAFIS-1-1-2302183922.jpg" alt="Pemilu 2024." width="100%">
<figcaption>Pemilu 2024.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Gabungan Koalisi Masyarakat Sipil (GKMS) akan melakukan deklarasi dan peresmian posko Netralitas ASN, TNI dan Polri. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan pemilu 2024 yang aman dan lancar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Demi terselenggaranya pemilu yang demokratis, maka netralitas menjadi suatu hal yang penting untuk disikapi dengan serius," kata Juru Bicara GKMS, Rijal Ilyas di Jakarta, Rabu (8/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">GKMS terdiri dari beberapa elemen, mulai dari akademisi, mahasiswa, NGO, pegiat media sosial, wartawan hingga masyarakat. Posko Netralitas ini akan menampung pengaduan tindakan yang dirasa tidak netral selama pemilu berjalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013260891/jelang-pergantian-panglima-komisi-i-dpr-akan-bentuk-panja-netralitas-tni-untuk-pemilu-2024">Jelang Pergantian Panglima, Komisi I DPR Akan Bentuk Panja Netralitas TNI untuk Pemilu 2024</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami bersama masyarakat dimulai dari Pusat, dan kedepannya akan menyusul ditiap Provinsi hingga Kabupaten/Kota kedepannya akan membentuk posko pengaduan Netralitas bagi ASN, TNI dan Polri tersebut," jelas Rijal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013172338/jokowi-undang-3-capres-makan-di-istana-cak-imin-singgung-netralitas-dan-anak">Jokowi Undang 3 Capres Makan di Istana, Cak Imin Singgung Netralitas dan Anak</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Inisiator GMKS, Ridwan Darmawan mengatakan, dalam menjaga integritas dan profesionalitas aparatur negara, Aparatur Sipil Negara Bersama Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia harus netral.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Netralitas yang dimaksud adalah bahwa setiap ASN tidak boleh berpihak kepada kepentingan atau pengaruh pihak manapun, sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014," kata Ridwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk Polri, dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mewajibkan agar setiap anggota Polri bersikap netral dalam politik. "Aturan tersebut juga mengatur anggota Polri untuk tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis," tambahnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan TNI juga sama harus netral, dalam pemilu tugas pokok TNI adalah melaksanakan operasi perbantuan kepada Polri dalam rangka pengamanan pemilihan legislatif dan capres-cawapres. Serta pengamanan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Khususnya pasal yang mengatur operasi militer selain perang, guna mewujudkan situasi nasional yang aman, tertib, dan lancar," pungkasnya.&nbsp;</div>

GKMS terdiri dari beberapa elemen, mulai dari akademisi, mahasiswa, NGO, pegiat media sosial, wartawan hingga masyarakat.

Koalisi Masyarakat Sipil Bentuk Posko Pengaduan Netralitas PNS, TNI, Polri dalam Pemilu 2024

<header class="post-header clearfix"> <div class="wp-caption"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/JKT-1-BAWASLU-KERJASAMA-DENGAN-TIKTOK-FED-6JPG-3218527148.jpg" alt="Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam sesi talk show usai melaksanakan nota kesepahaman bersama antara Bawaslu dan Tiktok Indonesia." width="100%">
<figcaption>Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam sesi talk show usai melaksanakan nota kesepahaman bersama antara Bawaslu dan Tiktok Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 terkait isu netralitas di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di Manado, Sulawesi Utara, Kamis, (21/9). Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam kesempatan itu memaparkan bahwa netralitas ASN menjadi salah satu isu yang paling rawan di tingkat provinsi. &ldquo;Berdasarkan hasil pengindeksan kerawanan yang dilakukan, ternyata inilah potraitnya, netralitas ASN menjadi salah satu isu yang paling rawan di tingkat provinsi,&rdquo; kata dia dalam paparannya. Kerawanan netralitas ASN, kata Lolly, berpotensi terjadi 22 provinsi. Adapun provinsi yang memiliki skor kerawanan tertinggi dalam konteks isu netralitas ASN adalah Maluku Utara dengan tingkat kerawanan 100,00. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012758217/anggota-dpr-apresiasi-sikap-ksad-yang-tekankan-netralitas-tni-jelang-pemilu-2024">Anggota DPR Apresiasi Sikap KSAD yang Tekankan Netralitas TNI Jelang Pemilu 2024</a> Kemudian, disusul Sulawesi Utara (55,87), Banten (22,98), Sulawesi Selatan (21,93), Nusa Tenggara Timur (9,40), Kalimantan Timur (6,01), Jawa Barat (5,48), Sumatera Barat (4,96), Gorontalo (3,9), dan Lampung (3,9). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01687837/mahfud-md-tekankan-netralitas-tni-polri-songsong-pemilu-2024">Mahfud MD Tekankan Netralitas TNI-Polri Songsong Pemilu 2024</a> &ldquo;Inilah posisi provinsi yang kerawanannya tinggi. Maka, pada 10 provinsi ini pastikan upaya pencegahannya tepat. Bentuk pencegahan di 10 provinsi ini, untuk ASN, tentu akan berbeda dengan daerah lain yang posisinya tidak rawan tinggi,&rdquo; papar Lolly. Selanjutnya, dia juga memaparkan daftar provinsi dengan kerawanan tertinggi isu netralitas ASN berdasarkan agregasi kabupaten/kota. Dijelaskan Lolly, daftar tersebut berdasarkan situasi isu netralitas yang masif terjadi di tingkat kabupaten/kota. &ldquo;Sepuluh provinsi kerawanan tertinggi berdasarkan agregat kabupaten/kota. Kalau yang tadi tertingginya berdasarkan peristiwa riil di provinsi, kalau yang ini adalah provinsi rawan tinggi berdasarkan situasi yang masif di kabupaten/kota,&rdquo; katanya. Maluku Utara menjadi yang tertinggi dengan tingkat kerawanan 18,85. Menyusul setelahnya Sulawesi Utara (16,60), Sulawesi Selatan (13,86), Sulawesi Barat (13,46), Sulawesi Tenggara (12,56), Sulawesi Tengah (10,02), Nusa Tenggara Barat (7,98), Papua Selatan (6,73), Banten (6,43), dan Kalimantan Utara (5,96). &ldquo;Artinya, Maluku Utara tidak hanya di ibu kota provinsi dia masif (isu netralitas ASN), tapi di kabupaten/kota,&rdquo; ucap Lolly. Dijelaskannya, pola ketidaknetralan ASN paling banyak terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Beberapa pola yang sering terjadi, di antaranya mempromosikan calon tertentu dan pernyataan dukungan secara terbuka di media sosial maupun media lainnya. Selanjutnya, menggunakan fasilitas negara untuk mendukung petahana; teridentifikasi dukungan dalam bentuk WhatsApp grup; dan terlibat secara aktif maupun pasif dalam kampanye calon. Lebih lanjut, dia menjelaskan pemetaan isu netralitas ASN didapat melalui tiga langkah metode analisis. Pertama adalah pengumpulan informasi kepada bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, terkait peristiwa yang terjadi saat Pemilu 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah 2020. &ldquo;Datanya harus terverifikasi. Tidak terverifikasi, kami lakukan pendalaman. Proses pengumpulan informasi ini dilakukan oleh tim yang memang sudah dibentuk oleh Bawaslu RI,&rdquo; jelasnya. Kedua, melakukan pembobotan terhadap data yang terkumpul. Menurut Lolly, pembobotan dilakukan dalam mekanisme analisis yang ketat. &ldquo;Pembobotan ini, seluruh peristiwa kemudian dilakukan analisis terhadap apa yang terjadi, termasuk soal jumlah temuannya berapa, jumlah laporannya berapa, pelanggarannya dalam bentuk apa,&rdquo; katanya. Metode ketiga adalah pemetaan kerawanan. Dalam tahap ini, Bawaslu memetakan temuan-temuan berdasarkan wilayah provinsi dan kabupaten/kota. &ldquo;Jadi ada datanya yang provinsi, ada yang data keperawanannya diambil dari agregat kabupaten/kota,&rdquo; imbuh dia. Terkait pemetaan tersebut, Bawaslu merekomendasikan beberapa strategi, yakni memasifkan sosialisasi daring maupun luring kepada seluruh ASN terkait urgensi netralitas, optimalisasi patroli pengawasan siber di media sosial, dan memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan multipihak. </div> </header>

Adapun provinsi yang memiliki skor kerawanan tertinggi dalam konteks isu netralitas ASN adalah Maluku Utara dengan tingkat kerawanan 100,00.

 Bawaslu Luncurkan Pemetaan Isu Netralitas PNS Terkait Pemilu 2024, Maluku Paling Rentan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/27/Purnawirawan-Polri-354972792.jpeg" alt="Purnawirawan TNI dan Polri yang tergabung dalam Forum Keprihatinan Purnawirawan Perwira (FKKP) Tinggi TNI-Polri mengingatkan pejabat negara untuk nentral pada Pemilu 2024." width="100%">
<figcaption>Purnawirawan TNI dan Polri yang tergabung dalam Forum Keprihatinan Purnawirawan Perwira (FKKP) Tinggi TNI-Polri mengingatkan pejabat negara untuk nentral pada Pemilu 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Purnawirawan TNI dan Polri yang tergabung dalam Forum Keprihatinan Purnawirawan Perwira (FKKP) Tinggi TNI-Polri mengingatkan pejabat negara untuk nentral pada Pemilu 2024. "Netralitas untuk memastikan Pemilu berlangsung demokratis, jujur dan adil. Pelaksanaan Pemilu harus mewariskan pembelajaran yang baik bagi generasi penerus pembangunan bangsa," kata Koordinator FKKP Letnan Jenderal TNI (Purn) Ediwan Prabowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa. Dia menjelaskan kontestasi Pemilu 2024 yang tidak netral dan jurdil, berpotensi menambah dalamnya keretakan hubungan antaranak bangsa yang serius. "Semua pihak harus berperan nyata dalam mencegah terjadinya keadaan demikian," ujarnya. Menurut dia, pihaknya merasakan adanya perasaan khawatir dan cemas di tengah-tengah masyarakat atas netralitas aparat keamanan dan aparat pemerintah, termasuk Plt. Penjabat Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011510965/cuti-bersama-idul-adha-175-ribu-tiket-kai-ludes">Cuti Bersama Idul Adha, 175 Ribu Tiket KAI Ludes</a> "Hal tersebut harus benar-benar dihindari, karena ketidaknetralan pimpinan dan pejabat negara dapat memicu terjadinya kecurangan-kecurangan yang merusak tatanan demokrasi, yang ujungnya akan meninggalkan citra buruk eksistensi negara demokrasi, baik di dalam maupun di luar negeri," jelas peraih Bintang Adhi Makayasa di Akabri Darat tahun 1984 itu. Sementara itu, anggota FKKP Laksamana Madya TNI (Purn) Deddy Muhibah Pribadi SH menambahkan adanya kecemasan potensi kecurangan yang timbul seiring dengan munculnya informasi adanya daftar pemilih palsu yang manipulatif. Selain itu, para purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri juga menangkap adanya keraguan dan kekhawatiran terhadap lembaga peradilan dan penegak hukum yang terindikasi tebang pilih dan terpolitisasi. Kemudian, Inspektur Jenderal Pol (Purn) Prof Anas Yusuf mengatakan adanya keraguan dan kekhawatiran terhadap penegakan hukum dan keadilan, akibat kemungkinan adanya intervensi. "Yang pasti, intervensi terhadap hukum adalah kejahatan terhadap rakyat dan negara,&rdquo; katanya menegaskan.

Kontestasi Pemilu 2024 yang tidak netral dan jurdil, berpotensi menambah dalamnya keretakan hubungan antaranak bangsa yang serius.

Kalangan Purnawirawan TNI dan Polri Ingatkan Pejabat Negara Netral di Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mahfud-md-kabinet-tidak-kompak-banyak-partai-berkepentingan_m_.jpg" alt="Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam diskusi ‘Netralitas ASN’ di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (6/3)." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam diskusi ‘Netralitas ASN’ di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD bicara mengenai upaya pemerintah memperbaiki kualitas dan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, penegakan hukum untuk ASN saat ini sudah baik. &ldquo;Sudah bagus kan kalau menurut Undang-Undang. Ini yang mengendalikan jalannya pembinaan ASN, mengawasi, merekomendasikan,&rdquo; ujarnya saat ditemui dalam diskusi &lsquo;Netralitas ASN&rsquo; di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (6/3). Dia pun berharap agar para abdi negara tersebut mematuhi Komisi ASN (KASN) yang bertugas mengawasi mereka. Menurutnya, netralitas juga dibekingi oleh masing-masing lembaga pemerintahan, dalam hal ini eksekutif. &ldquo;Kan sebenarnya selama ini sering yang begini ini. Selalu di kabinet sendiri tidak kompak karena di situ banyak partai-partai yang berkepentingan di dalam. Kadang nggak ada gunanya juga eleksi di bawah, sudah masuk ke tingkat menteri itu sudah partai ikut campur,&rdquo; tutur Mahfud. &ldquo;Makanya yang penting itu agar rekomendasi KASN ini dilaksanakan. Selama ini kan itu yang absen dari kehidupan kita,&rdquo; tambah dia. Terkait lembaga pengawas, dia menyebutkan ada KPK, MK, MPSK, KY, dan lain sebagainya. Sebanyak kurang lebih 120 lembaga bertugas untuk merespons agar birokrasi bisa netral dan profesional. Begitu pula dengan banyaknya produk hukum yang telah dibuat selama masa reformasi untuk membenahi birokrasi. Misalnya, yakni UU 5/2014 tentang ASN dan UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. "Sebenarnya tujuannya sama untuk memperbaiki birokrasi kita, cuma titik beratnya beda. Bahkan sebelum lahirnya UU pembenahan tentang ini, dilakukan juga penguatan PTUN. Semula adalah UU No 5 Tahun 1986 diubah menjadi UU No 9 Tahun 2004 dan masih diubah lagi UU No 51 Tahun 2009 di mana aparat birokrasi harus diawasi demikian ketat dan dibawa ke pengadilan secepatnya kalau melanggar peraturan," paparnya.

Mahfud MD: Kabinet Tidak Kompak, Banyak Partai Berkepentingan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pns-diminta-sosialisasikan-keberhasilan-jokowi-tjahjo-jangan-dicela_m_.jpg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo meminta PNS menyampaikan keberhasilan Jokowi-JK selama 4 tahun memimpin." width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo meminta PNS menyampaikan keberhasilan Jokowi-JK selama 4 tahun memimpin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menegaskan, aparatur sipil negara (ASN/PNS) untuk tidak mencela Presiden Joko Widodo. Tjahjo meminta ASN pada lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah untuk dapat sejalan dengan pemerintah pusat. "Seorang ASN sangat tidak etis jika mencela pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota. Jelas arahan Presiden Jokowi ingin menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, taat kepada hukum membangun reformasi birokrasi," kata Tjahjo dalam keterangannya, Minggu (3/3). Tjahjo meminta ASN untuk menyampaikan keberhasilan program pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla pada periode 2014-2019. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami keberhasilan pemerintah. "Sampaikanlah program Pak Jokowi-Jusuf Kalla, gubernur dan bupati kepada masyarakat, itu kan boleh. Dia pimpinan kita yang sah dalam proses pemerintahan," tegas Tjahjo. Selain itu, Tjahjo mengimbau seluruh aparatur pusat sampai daerah untuk membantu sosialisasi Pileg dan Pilpres 2019 agar tercapainya tingkat partisipasi politik masyarakat. "Target penyelenggara pemilu adalah 78 persen mudah-mudahan bisa lebih. Kunci dari pelaksanaan sosialisasi tidak hanya dibebankan kepada penyelenggara pemilu, tetapi seluruh aparatur pemerintah, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat untuk ikut membantu," ucap Tjahjo. Lebih lanjut, Tjahjo tidak bosan-bosannya nenyampaikan untuk mencermati dan lawan racun demokrasi. Hal ini demi lancarnya Pemilu 2019. "Jangan lupa juga cermati dan lawan racun demokrasi, yaitu politik uang, kampanye yang berujar kebencian, politisasi SARA, fitnah dan Hoax. Saat ini sangat mengkhawatirkan berbagai racun demokrasi di media sosial yang tentunya sangat mudah diakses oleh masyarat," pungkas Tjahjo.

PNS Diminta Sosialisasikan Keberhasilan Jokowi, Tjahjo: Jangan Dicela

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasih-like-ke-paslon-cagub-di-akun-medsos-oknum-pns-disidang_m_194587.jpeg" alt="Oknum PNS di Kutim manfaatkan medsos untuk mendukung salah satu paslon akhirnya disidang Panwaslu." width="100%">
<figcaption>Oknum PNS di Kutim manfaatkan medsos untuk mendukung salah satu paslon akhirnya disidang Panwaslu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama proses Pilkada Serentak 2018 berlangsung, PNS diminta untuk menjaga netralitasnya. Tindak tanduknya jika berujung pada dukungan ke salah satu calon bisa berujung dengan sidang di panitia pengawas pemilu (panwaslu). Sebagaimana dialami oknum PNS di Kutai Timur, dia terpaksa berurusan dengan panwaslu. Pria berinisial IL, warga Kecamatan Bengalon yang bekerja di salah satu UPTD pendidikan, itu diduga melakukan pelanggaran tentang kepemiluan. PNS itu tertangkap tangan mendukung salah satu pasangan calon (paslon) gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dengan cara memberikan like (suka) posting-an di akun media sosial. Padahal, tindakan semacam itu dilarang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Larangan serupa dituangkan dalam Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2900/KASN/11/2017 pada 10 November 2017. Pria yang berdomisili di Sangatta tersebut sudah disidang untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. ''Saat kami klarifikasi, dia sudah mengakui perbuatannya. Dia mengaku memberikan like terhadap posting-an paslon,'' ujar Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kutim Budi Wibowo. Mengenai sanksi, Budi menjelaskan bahwa kewenangannya ada di Bawaslu provinsi. Namun, dia mengungkapkan bahwa bentuknya bisa berupa teguran tertulis hingga penurunan pangkat. Selain IL, Panwaslu Kutim sedang membidik beberapa PNS yang melakukan pelanggaran serupa. Informasi tentang pelang&shy;garan itu terungkap dari pengakuan IL. Tindakan tegas tersebut diharapkan bisa menjadi peringatan bagi PNS agar tidak bermain-main dalam urusan netralitas pilkada.&nbsp;

Kasih Like ke Paslon Cagub di Akun Medsos, Oknum PNS Disidang

netralitas pns

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#netralitas pns

Berita Terkini