<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/images-2022-07-28T122002.075.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sektor penerbangan diketahui merupakan salah satu penyumbang emisi karbon yang tidak sedikit. Sektor ini dilaporkan bertanggung jawab atas sekitar lima persen emisi antropogenik global yang juga turut menyebabkan perubahan iklim.  Hal ini karena bahan bakar yang digunakannya. Pesawat memang sangat bergantung pada minyak mentah, atau bahan bakar jet, yang merupakan bahan bakar hidrokarbon cair yang biasanya berasal dari minyak mentah.  Untuk mengatasi hal tersebut, menekan angka emisi yang dihasilkan dari padatnya penerbangan di seluruh dunia, para ilmuwan terus putar otak. Dikutip dari DesignBoom, peneliti internasional di ETH Zurich mengklaim telah menemukan cara untuk memproduksi bahan bakar penerbangan menggunakan air, karbon dioksida (CO2), dan sinar matahari.  Tim telah merancang menara all-in-one yang menggunakan energi matahari untuk menghasilkan alternatif sintetis untuk bahan bakar yang berasal dari fosil seperti minyak tanah dan solar. Menurut penciptanya, bahan bakar yang dihasilkan adalah karbon-netral , berkelanjutan, dan sepenuhnya kompatibel dengan infrastruktur penerbangan yang ada untuk pengiriman, penyimpanan, dan penggunaan di mesin jet.  Meski perangkat hanya dapat mengubah sekitar empat persen energi matahari menjadi bensin saat ini, tim mengklaim mereka mencoba meningkatkan efisiensi ini hingga lebih dari 15 persen. Dengan menara inovatif mereka, tim peneliti ingin mengubah ini dan menggerakkan sektor penerbangan selangkah lebih dekat untuk menjadi netral karbon.  Tim desain telah menerapkan sistem yang baru diluncurkan di menara surya yang terletak di Spanyol. "Kami adalah yang pertama mendemonstrasikan seluruh rantai proses termokimia dari air dan CO2 hingga minyak tanah dalam sistem menara surya yang terintegrasi penuh," kata Aldo Steinfeld, profesor dari ETH Zurich.  Dia melanjutkan, upaya sebelumnya untuk memproduksi bahan bakar penerbangan melalui penggunaan energi matahari sebagian besar telah dilakukan di laboratorium. "Dengan teknologi surya kami, kami telah menunjukkan bahwa kami dapat memproduksi minyak tanah sintetis dari air dan CO2 dari pada menurunkannya dari bahan bakar fosil," imbuhnya.  Tim memulai pengujian skalabilitas pada tahun 2017 dan membangun fasilitas produksi bahan bakar solar di IMDEA Energy Institute di Spanyol. Pabrik bahan bakar terdiri dari 169 panel reflektif pelacak matahari yang mengarahkan dan memusatkan radiasi matahari ke dalam reaktor surya yang dipasang di atas menara.  Reaktor surya, yang memiliki struktur berpori kemudian ditenagai oleh radiasi matahari terkonsentrasi untuk menggerakkan siklus reaksi oksidasi-reduksi (redoks). Reaktor kemudian mengubah air dan CO2 yang dimasukkan ke dalamnya menjadi syngas, campuran hidrogen dan karbon monoksida yang diformulasikan secara khusus.

Kurangi Emisi, Peneliti Rancang Bahan Bakar Pesawat Netral Karbon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220408-WA0002.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PLN (Persero) dan PT Grab Indonesia mengumumkan kolaborasinya dalam mengembangkan infrastruktur Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) di Indonesia.  Kolaborasi ini diklaim sekaligus untuk mendukung pencapaian target Carbon Neutral pada 2060. Kesepakatan kerja sama tersebut merupakan rangkaian kegiatan PLN di Indonesia International Motor Show (IIMS) JIExpo, Kemayoran.  Nantinya, PLN dan Grab akan menyediakan SPBKLU sebanyak enam kabinet di empat lokasi di Jakarta. Dua kabinet berada di PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya di Gambir, dua di PLN Bulungan, serta PLN Cempaka Putih dan PLN Kramatjati.  General Manager PLN UID Jakarta Raya, Doddy B. Pangaribuan mengapresiasi langkah kolaborasi bersama Grab. “Sejumlah kemitraan terus kami jalankan, salah satunya dengan Grab. Kolaborasi ini aksi nyata untuk mendukung peta jalan kendaraan listrik yang telah diluncurkan oleh pemerintah," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/4).  Sebelumnya, kolaborasi Grab dan PLN juga dilakukan di Bali untuk penempatan tujuh kabinet SPBKLU di tujuh lokasi. Penyediaan infrastruktur melalui SPBKLU tersebut dikatakan merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi target emisi gas rumah kaca sesuai Nationally Determined Contribution (NDC) yakni sebesar 29 persen tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41 persen bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada tahun 2030.  Sejauh ini, PLN UID Jakarta Raya telah mendirikan 26 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di 18 lokasi. Dua di antaranya merupakan SPKLU dengan sistem kemitraan atau partnership. Tahun ini, PLN UID Jakarta Raya juga menargetkan pengoperasian tujuh SPKLU lagi.  Sedangkan untuk SPBKLU PLN sudah memiliki enam unit yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Ke depan, PLN menyebut akan terus meningkatkan infrastruktur ini untuk bisa mendorong masifnya kendaraan listrik di Indonesia.  "Kami sudah membangun SPKLU dan SPBKLU yang ingin memfasilitasi pengisian listrik di luar rumah. Meski memang 85 persen pengisian di rumah. Di sini memang perlu kita mendukung infrastruktur pengisian _charging_ maupun penukaran baterai seperti hari ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik," imbuh Doddy.  Doddy menerangkan lebih jauh, PLN membuka peluang bagi swasta untuk menjalin kemitraan dalam penyediaan SPKLU dan SPBKLU. Menurut Doddy, penambahan dan perluasan pengoperasian SPKLU harus dilakukan agar pengendara kendaraan listrik tidak perlu khawatir baterai kendaraannya kehabisan energi listrik ketika melakukan perjalanan jauh menggunakan kendaraan listrik.  Direktur PT Sepeda Untuk Indonesia bagian dari Grab Indonesia, Iki Sari Dewi mengatakan dalam kesempatan yang sama kalau kerja sama antara pemerintah dan swasta merupakan salah satu kunci dalam percepatan alih teknologi menuju ekosistem kendaraan berbasis listrik di Indonesia.  Dalam jangka panjang, kerja sama dan alih teknologi itu akan memberikan dampak positif. "Grab melalui komitmen #LangkahHijau terus berupaya menghadirkan solusi nyata, termasuk pengembangan konsep e-mobility di Indonesia bersama PLN," terangnya.  Grab sendiri menargetkan busa menghadirkan total 14.000 armada kendaraan listrik di akhir tahun ini untuk mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik Tanah Air. Sejak meluncurkan armada kendaraan listrik perdana pada 2019, Dewi menyebut, Grab kini telah mengoperasikan lebih dari 8.500 kendaraan listrik, dengan dominasi pada kendaraan roda dua.  Dengan jumlah itu, pengurangan emisi CO2 mencapai 4.600 ton, setara dengan menanam 260.000 pohon. Tak hanya berdampak positif pada lingkungan, kehadiran armada listrik juga membuka peluang baru bagi mitra pengemudi.  Grab mengoperasikan armada kendaraan listrik dengan skema rental. Yaitu, Grab membeli motor listrik dari produsen, kemudian menyewakannya per hari. Dengan demikian, mitra pengemudi dapat berhemat karena pemeliharaan motor ditanggung Grab.

Target Netral Karbon 2060, PLN dan Grab Kembangkan Infrastruktur EV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Menko-Luhut-Pandjaitan-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan didampingi Manteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kelapa Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau lokasi sodetan" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan didampingi Manteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kelapa Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau lokasi sodetan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mencapai target netral karbon Indonesia pada 2060 atau lebih cepat perlu kebijakan dan strategi yang jelas. Termasuk di sektor energi yang merupakan salah satu penghasil emisi terbesar di Indonesia. Pemerintah kini tengah menyiapkan paket kebijakan dekarbonisasi untuk mewujudkan transisi energi.  Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan, ada sejumlah strategi untuk merealisasikan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. Antara lain, pengembangan energi berkelanjutan, pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, dan pengembangan industri hijau. Tentu, untuk implementasinya membutuhkan komitmen politik (political will), basis hukum yang kuat, dan strategi yang komprehensif.  “Komitmen politik sudah, strategi sudah dituangkan pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) untuk bertransformasi menuju energi hijau. Untuk dasar hukum sudah disiapkan melalui RUU EBT (Rancangan Undang-undang Energi Baru Terbarukan),” kata Arifin dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2021, kemarin (21/9).  Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI berjanji akan mengesahkan RUU EBT tahun ini. Menurut dia, masa energi terbarukan sudah menjadi suatu keharusan. Di dalam rancangan beleid tersebut membahas insentif pengembangan EBT dan disinsentif bagi energi yang masih menyumbang karbon terbesar.  Di sisi lain, anggota Dewan Energi Nasional Herman Darnel Ibrahim mewanti-wanti agar implementasi dekarbonisasi sistem energi perlu memitigasi risiko ekonomi. Menjaga ketahanan energi nasional, khususnya untuk menjaga harga energi tetap terjangkau. “Selain itu menciptakan level playing field antara energi terbarukan dan energi fosil juga diperlukan, diantaranya dengan memanfaatkan instrumen pajak karbon,” jelasnya.  Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio N. Kacaribu mengungkapkan, setidaknya butuh Rp 3.500 triliun untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) di 2030. Padahal, anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Indonesia hanya 40 persen dari kebutuhan itu. “Maka jelas ini harus melibatkan pemda, swasta, dan dukungan internasional,” ujarnya.  Dia menyebut, pemerintah sudah menyiapkan instrumen keuangan green sukuk (Green Bond) dengan bunga rendah. Pihaknya juga tengah melakukan harmonisasi perpajakan agar selaras dengan prinsip pengurangan emisi karbon. Artinya, butuh mekanisme pasar karbon untuk menghubungkan sektor yang belum net zero emission dengan yang sudah net zero emission.  Jika mekanisme pasar karbon di Indonesia sudah terbentuk, maka sinyal pajak karbon untuk aktor batubara juga makin kuat. Dengan begitu, Indonesia akan dilirik oleh pasar energi baru global. “Ini tentu akan membantu proses pendanaan proyek energi terbarukan di Indonesia, sehingga bisa mempercepat pencapaian target dekarbonisasi Indonesia,” tandasnya.  Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menuturkan, pemerintah perlu menetapkan target penurunan emisi dan menentukan target di masing-masing sektor. Juga, mengkaji nilai atau harga karbon efektif yang dapat mendukung pencapaian target tersebut. Menurut dia, harga karbon harus dihubungkan dengan target penurunan emisi dan harus mendorong pelaku ekonomi mengubah pilihan teknologi.  “Jika harga karbon terlalu rendah, dikuatirkan tidak memberikan sinyal yang memadai untuk mendorong upaya penurunan emisi yang substansial,” urai Fabby.  Mengenai pelaksanaan pajak karbon, lanjut dia, pemerintah perlu terbuka menyampaikan pentingnya instrumen pajak karbon untuk menahan pertumbuhan emisi karbon. Lalu, menetapkan mekanisme dan instrumennya dan sektor-sektor ekonomi yang akan terkena dampak dari penerapan pajak karbon.  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah selalu berkomitmen dan berusaha yang terbaik untuk mencegah kenaikan suhu bumi 1,5 derajat celcius. Dia menekankan bahwa instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas meminta untuk segera bertransisi energi. “  Bahkan saat ini pemerintah sedang menyusun mekanisme transisi energi terutama untuk PLTU batubara Indonesia. “Dukungan pendanaan sangat penting untuk mendukung transisi ke energi terbarukan. Perlu bantuan dari negara maju untuk mencapai netral karbon di 2060 atau lebih cepat. Saat ini, peralihan sedang berjalan. PLTU batubara ada yang harus diberhentikan dan sedang disusun dengan PLN. Kita optimis bisa lebih cepat karena teknologi juga semakin berkembang jadi bisa lebih efisien,” jelas Luhut.  Pemerintah menargetkan kawasan pariwisata, khususnya Danau Toba dan Bali, akan netral karbon pada 2045 mendatang. Bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Baginya, perubahan tersebut mutlak terjadi bahkan dalam enam tahun ke depan. Sebab, saat ini semua industri yang bernilai hampir USD 100 miliar pun pembangunannya sudah mulai menggunakan energi terbarukan.  “Danau Toba bisa karena ada geothermal 1.000 megawatt dan banyak hydropower, sehingga semua kehidupan di sana tidak perlu lagi memakai energi fosil. Begitu pula dengan Bali,” imbuhnya.  Luhut menegaskan, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk energi terbarukan. Pada 2050 Eropa canangkan tidak mau pakai barang yang dari fosil energi. Sementara Indonesia memiliki barang-barang dari renewable energy atau green product. “PLN juga harus ikut dan berbenah,” tegasnya.

Luhut: 100 Tahun Kemerdekaan, Danau Toba dan Bali akan Netral Karbon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/plts-baru-palembang-siap-operasi-daya-listrik-bertambah-2-mw_m_185371-640x421.jpeg" alt="Indonesia menargetkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 mendatang (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Indonesia menargetkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 mendatang (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menargetkan Indonesia netral karbon pada 2060 mendatang. Sebagai upaya dekarbonisasi di sektor energi pada 2060, pemerintah berencana menghentikan proyek baru Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara mulai 2025. Pemerintah juga berencana mengganti secara bertahap semua pembangkit berbasis energi fosil menjadi energi terbarukan.  Berdasarkan Persetujuan Paris pada 2015, semua negara harus menurunkan emisi karbonnya. Termasuk di sektor energi untuk menjaga  ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri.  Ketua Yayasan Perspektif Baru Hayat Mansur mengatakan, upaya pemerintah dan PT PLN dalam melakukan dekarbonisasi di sektor energi memiliki tiga manfaat besar. Yaitu menjaga kelestarian lingkungan terutama mitigasi perubahan iklim, ketahanan energi, dan manfaat ekonomi seperti membuka lapangan kerja.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/22/04/2021/ada-2-sektor-potensial-untuk-perdagangan-karbon-di-indonesia/">Ada 2 Sektor Potensial untuk Perdagangan Karbon di Indonesia</a>  “Namun pemerintah tidak dapat melakukan upaya tersebut sendiri. Perlu dukungan kuat dari publik, yang terdiri dari swasta, akademisi, LSM, dan masyarakat,” kata Hayat Mansur dalam keterangannya, Senin (14/6).  Menurutnya, upaya dekarbonisasi berarti menghentikan investasi dan industri energi kotor seperti tambang batu bara, sumur minyak, dan gas bumi, yang selama ini mendukung ekonomi nasional dan beberapa daerah.Sehingga, perlu ada penyebaran informasi, dialog sosial, dan edukasi publik mengenai upaya dekarbonisasi sektor energi. Sehingga publik mendukung penuh transisi ke energi terbarukan yang lebih bersih karena nirkarbon.  Dari sisi ketersediaan energi bersih, Indonesia sendiri termasuk negara paling kaya sumber energi terbarukan dengan memiliki potensi energi terbarukan besar mencapai 442,4 GW. Salah satu yang terbesar adalah dari energi air mencapai 75 GW (75.000 MW).  Pemanfaatan air sebagai energi listrik di Indonesia juga bisa mencapai kapasitas besar dan mampu mengurangi emisi karbon sangat signifikan. Misalnya, PLTA Batang Toru berkapasitas 510 MW di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara diatur untuk berkontribusi pada pengurangan emisi karbon sekitar 1,6 juta ton per tahun atau setara dengan kemampuan 12 juta pohon menyerap karbon.  “Pemanfaatan energi terbarukan seperti PLTA sangat penting untuk upaya mitigasi perubahan iklim yang kini makin menjadi kenyataan, seperti peningkatan curah hujan, banjir, dan kekeringan berkepanjangan. Pada akhirnya, perubahan iklim dapat mengakibatkan kemusnahan semua spesies dan kehidupan di muka bumi,” tuturnya.  Sementara Ketua Umum METI Surya Darma memandang, Indonesia sebetulnya kelebihan karbon luar biasa untuk sektor energi. Karena pembangkit batubara yang menghasikan karbon besar justru sekarang terpacu pemanfaatnya jauh lebih besar.  Guna menurunkan emisi karbon di sektor energi maka harus beralih memakai energi terbarukan. Semua energi terbarukan harus dikembangkan karena Indonesia punya semua energi terbarukan. “Ada angin, air, matahari, gas bumi. Dari sisi potensi, urutan yang bisa dikembangkan adalah panas bumi, air, bio energy, sinar matahari, angin, gelombang Laut,” imbuhnya.  Setelah 2050, lanjutnya, angin dan matahari akan diutamakan oleh dunia untuk energi terbarukan karena potensi besar apalagi penggunaan baterai juga semakin murah “Upaya dekarbonisasi di Indonesia perlu adanya konsistensi dulu dari Pemerintah, antara kebijakan dan implementasi harus jalan,” kata Surya Darma.  Kalau dilihat sekarang, Ia menambahkan, perencanaan sudah dijalankan tapi begitu pengorganisasian dan implementasi sudah tidak sesuai dengan perencanaan. “Kelihatannya juga tidak ada monitoring. Itu suatu hal yang harus dibenahi ke depannya. Untuk mendukung upaya dekarbonisasi ini harus ada juga regulasi yang bagus, relevan, dan sejalan dengan perencanaan,” imbuhnya.

Indonesia Netral Karbon Pada 2060, Semua Pihak Harus Turun Tangan

netral karbon

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#netral karbon

Berita Terkini

Kurangi Emisi, Peneliti Rancang Bahan Bakar Pesawat Netral Karbon

Target Netral Karbon 2060, PLN dan Grab Kembangkan Infrastruktur EV

Luhut: 100 Tahun Kemerdekaan, Danau Toba dan Bali akan Netral Karbon

Indonesia Netral Karbon Pada 2060, Semua Pihak Harus Turun Tangan

Download Aplikasi JawaPos.com