<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/BI-ANTARA.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI) (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI) (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mencatat surplus transaksi berjalan 2022 mencapai USD 13,2 miliar atau satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan dengan surplus 2021 sebesar USD 3,5 miliar atau 0,3 persen dari PDB.  "Kinerja ini terutama didukung peningkatan ekspor sejalan dengan harga komoditas global yang masih tinggi dan permintaan atas komoditas Indonesia yang tetap baik, di tengah impor yang juga meningkat seiring perbaikan ekonomi domestik," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya di Jakarta, Senin.  Sementara itu, transaksi modal dan finansial tahun 2022 mencatat defisit USD 8,9 miliar seiring dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.  Dengan perkembangan tersebut, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) secara keseluruhan tahun 2022 kembali membukukan surplus sebesar USD 4 miliar, setelah pada tahun sebelumnya mencatat surplus USD 13,5 miliar.  "Perkembangan NPI secara keseluruhan tahun 2022 mencatat surplus didorong oleh kinerja ekspor yang makin kuat sehingga menopang ketahanan sektor eksternal," ujarnya.  Neraca perdagangan Indonesia pada Januari-Desember 2022 secara keseluruhan mencatat surplus USD 54,46 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2021 sebesar USD 35,42 miliar.  Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2022 tetap kuat yakni sebesar USD 137,2 miliar atau setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional.  BI terus mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.  &nbsp;

BI: Surplus Transaksi Berjalan 2022 Capai USD 13,2 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/BI-ANTARA.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI) (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI) (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia mencatat Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) surplus USD 2,4 miliar pada kuartal II 2022, yang menopang terjaganya ketahanan eksternal. Kinerja NPI tersebut meningkat setelah mengalami defisit USD 1,8 miliar  pada kuartal sebelumnya.  “Peningkatan kinerja NPI tersebut didukung oleh surplus transaksi berjalan yang meningkat dan perbaikan defisit transaksi modal dan finansial,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.  Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2022 mencapai USD 136,4 miliar, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional.  BI juga mencatat transaksi berjalan surplus sebesar USD 3,9 miliar  atau 1,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II 2022, naik signifikan dari capaian surplus pada kuartal sebelumnya USD 0,4 miliar  atau 0,1 persen dari PDB.  Kinerja transaksi berjalan tersebut terutama didukung oleh peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas beriringan dengan harga komoditas global yang tetap tinggi.  Di sisi lain, defisit neraca perdagangan migas meningkat, dipengaruhi oleh kenaikan impor merespons peningkatan permintaan seiring dengan kenaikan mobilitas masyarakat, serta tingginya harga minyak dunia.  Lebih lanjut defisit neraca pendapatan primer dan neraca jasa juga mengalami peningkatan sejalan dengan akselerasi aktivitas ekonomi domestik dan pembayaran imbal hasil investasi pada periode laporan.  Sementara itu transaksi modal dan finansial pada kuartal II 2022 tercatat defisit sebesar USD 1,1 miliar  atau 0,3 persen dari PDB, membaik dibandingkan dengan defisit USD 2,1 miliar atau 0,7 persen dari PDB di kuartal sebelumnya.  Perbaikan ini ditopang oleh aliran masuk neto atau surplus investasi langsung sebesar USD 3,1 miliar, melanjutkan capaian surplus pada kuartal sebelumnya yang mencerminkan optimisme investor terhadap prospek pemulihan ekonomi dan iklim investasi domestik yang terjaga.  Kinerja investasi portofolio juga menunjukkan perbaikan terbatas dengan mencatat defisit yang lebih rendah sebesar USD 0,4 miliar, di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.  Di sisi lain, transaksi investasi lainnya mencatat kenaikan defisit, terutama disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo sesuai pola kuartalan.  “Ke depan, Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian, serta melanjutkan koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal,” kata Erwin.

BI: Neraca Pembayaran Surplus USD 2,4 Miliar di Kuartal II 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Gedung-BI-Hana.jpg" alt="Gedung Bank Indonesia" width="100%">
<figcaption>Gedung Bank Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia melaporkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) defisit USD 1,8 miliar pada kuartal I 2022, yang di antara penyebabnya adalah defisit pada transaksi modal dan finansial meskipun di sisi lain transaksi berjalan menikmati surplus.  Besaran defisit transaksi modal dan finansial sebesar USD 1,7 miliar pada kuartal I 2022 lebih tinggi dibanding capaian surplus pada neraca transaksi berjalan yang sebesar USD 0,2 miliar, sehingga NPI kembali defisit seperti kuartal IV 2021.  Meski demikian Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam publikasi Laporan NPI di Jakarta, Jumat, menyebut NPI pada kuartal I 2022 tetap baik dan mampu menopang ketahanan eksternal.  Selain itu cadangan devisa pada akhir Maret 2022 tercatat sebesar USD 139,1 miliar atau setara dengan pembiayaan 7,0 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional.  “Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian, serta melanjutkan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal,” kata Erwin.  Dalam komponen NPI, neraca transaksi berjalan berlanjut mencetak surplus sebesar USD 0,2 miliar. Surplus pada transaksi berjalan karena meningkatnya nilai ekspor pada neraca perdagangan nonmigas seiring dengan harga ekspor komoditas global yang masih tinggi, seperti batu bara dan minyak sawit mentah.  Di transaksi modal dan finansial, bank sentral melihat investor optimistis terhadap prospek pemulihan ekonomi domestik dan iklim investasi, yang terindikasi dari neto investasi langsung pada kuartal I 2022 sebesar USD 4,5 miliar. Namun, masih ada ketidakpastian pasar keuangan global karena meningkatnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina dan rencana percepatan normalisasi kebijakan moneter di negara maju. Ketidakpastian itu menyebabkan aliran keluar investasi portofolio.  Transaksi modal dan finansial pada kuartal I 2022 ini defisit USD 1,7 miliar, lebih rendah dibanding defisit USD 2,2 miliar pada kuartal IV 2021.  Selain itu, transaksi investasi lainnya mencatat defisit yang lebih besar dari triwulan sebelumnya antara lain disebabkan oleh peningkatan piutang dagang dan penempatan ke aset valas sejalan dengan masih tingginya aktivitas ekspor, demikian dikutip dari laporan BI.

BI: Neraca Pembayaran Defisit USD 1,8 Miliar di kuartal I-2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Toko-Pedagang-Sembako-Dery-Ridwansah-6-2.jpg" alt="Pedagang sembako merapihkan dagangannya di kios Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (11/8/2021). Pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembayaran sewa toko berupa ruangan atau bangunan, dari pelaku usaha retail atau pedagang eceran ya" width="100%">
<figcaption>Pedagang sembako merapihkan dagangannya di kios Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (11/8/2021). Pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembayaran sewa toko berupa ruangan atau bangunan, dari pelaku usaha retail atau pedagang eceran ya</figcaption>
</figure>Surplus Transaksi Berjalan Terbesar dalam 12 Tahun  JawaPos.com – Kinerja perdagangan Indonesia menunjukkan tren positif. Pada triwulan III 2021, neraca pembayaran Indonesia (NPI) mencatat surplus.  Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono memerinci, NPI mencatat surplus USD 10,7 miliar setelah defisit USD 0,4 miliar pada triwulan sebelumnya. ”Kinerja NPI tersebut ditopang transaksi berjalan yang mencatat surplus,” jelasnya kemarin (20/11).  Transaksi berjalan pada triwulan III mencatat surplus USD 4,5 miliar atau 1,5 persen dari PDB. Itulah surplus terbesar dalam 12 tahun terakhir. Pada triwulan sebelumnya, transaksi berjalan defisit USD 2 miliar (0,7 persen dari PDB).  Dengan kondisi tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir September 2021 mencapai USD 146,9 miliar. Jumlah itu lebih tinggi jika dibandingkan pada akhir Juni 2021 sebesar USD 137,1 miliar.  Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional.  ”Transaksi berjalan pada triwulan III 2021 mencatat surplus, terutama ditopang surplus neraca perdagangan barang yang naik signifikan,” kata Erwin.  Transaksi modal dan finansial pada triwulan III 2021 juga mencatat surplus yang makin meningkat. Terutama bersumber dari investasi langsung. Pada triwulan III 2021, transaksi modal dan finansial mencatat surplus USD 6,1 miliar (2 persen dari PDB), lebih tinggi daripada capaian surplus pada triwulan sebelumnya USD 1,6 miliar dolar AS (0,6 persen dari PDB).  Secara terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menjelaskan, jika dilihat secara struktur, surplus neraca pembayaran terbilang positif. ”Hal itu ditopang neraca modal. Tapi, kelemahan kita ada di current account karena itu umumnya defisit,” jelasnya kemarin.  Piter menyebutkan, dalam current account ada empat neraca. Yaitu, neraca barang, jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Dari empat neraca tersebut, kelemahan terlihat di neraca jasa dan pendapatan primer. ”Kita bisa surplus ketika neraca perdagangan barang bisa menutup defisit di dua neraca itu (jasa dan pendapatan primer),” katanya.  Saat ini neraca barang yang surplusnya lebih besar membuat permasalahan itu tertutupi. Namun, lanjut Piter, jika ingin struktur NPI diperkuat, surplus di current account harus lebih dulu dioptimalkan.  Bagaimana caranya? Menurut dia, hal tersebut berkaitan dengan kinerja industri, terutama industri jasa. Dia menyebut beberapa lini seperti industri asuransi dan logistik yang harus diperkuat.  Selain itu, kenaikan harga komoditas ikut menjadi sentimen yang membuat neraca perdagangan barang surplus. Meski begitu, lanjut Piter, kenaikan harga tersebut tidak akan selamanya terjadi. ”Ketika ekonomi sudah mulai normal, impor kita bakal naik lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Di sisi lain, kenaikan harga komoditas tidak akan selamanya terjadi, suatu saat pasti melandai dan turun. Kalau impor kembali naik, surplus kita bakal mengecil,” tuturnya.

Neraca Pembayaran Tak Lagi Defisit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/perbaiki-neraca-transaksi-berjalan-ekspor-jasa-kini-bebas-pajak_m_.jpg" alt="Ilustrasi pungutan pajak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pungutan pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp; Untuk mendorong ekspor dan memperbaiki neraca transaksi berjalan, pemerintah terus memperbanyak fasilitas fiskal. Kali ini ekspor jasa menjadi sasaran pemerintah. Caranya, memperluas jenis ekspor jasa yang dikenai pajak pertambahan nilai (PNN) dengan tarif 0 persen. Artinya, jenis usaha yang tidak dikenai PPN akan lebih banyak. Perluasan jenis ekspor jasa tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No 32/PMK.010/2019 yang mulai berlaku pada 29 Maret 2019. "Dengan demikian, jasa kena pajak yang dihasilkan dan dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia itu tidak dikenai PPN," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama seperti dikutip Jawa Pos, Minggu (7/4). Ekspor jasa yang dapat menerima fasilitas PPN 0 persen harus memenuhi dua persyaratan formal. Yaitu, kegiatan ekspor tersebut didasarkan atas perjanjian tertulis dan terdapat bukti pembayaran yang sah dari penerima ekspor kepada PKP (pengusaha kena pajak) yang melakukan ekspor. Perjanjian tertulis harus mencantumkan dengan jelas jenis jasa, perincian kegiatan, serta nilai penyerahan jasanya. "Dalam hal persyaratan formal tersebut, jika tidak terpenuhi, penyerahan jasa dianggap terjadi di dalam wilayah Indonesia dan dikenai PPN dengan tarif 10 persen," lanjut Yoga. Selain mempertahankan jenis jasa yang telah ada pada ketentuan sebelumnya, aturan baru itu memasukkan sejumlah jenis jasa baru. Peneliti Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menyambut baik terbitnya aturan tersebut. Menurut dia, aturan itu merefleksikan penerapan destination principle secara konsisten. Destination principle adalah prinsip bahwa negara tempat dimanfaatkannya suatu jasa dikenai PPN. Jadi, ketika itu dimanfaatkan atau dikonsumsi di negara lain, justru dikenai PPN dengan tarif 0 persen. "Hampir seluruh negara di dunia juga mengikuti prinsip tersebut," ungkapnya. Dengan demikian, apabila Indonesia masih memberikan PPN dengan tarif normal 10 persen atas ekspor jasa, akan terjadi double tax. Yaitu, dikenai PPN di Indonesia maupun negara luar. Akibat double tax tersebut, jasa dari Indonesia menjadi tidak kompetitif di pasar internasional. Dengan aturan baru itu, ekspor jasa Indonesia seharusnya lebih berdaya saing. Bukan hanya itu, investasi di sektor jasa internasional di Indonesia bisa menjadi lebih menarik bagi investor. "Dengan begitu, ekspor jasa bisa meningkat dan memperbaiki neraca perdagangan jasa yang selama ini juga selalu defisit," ucapnya.

Perbaiki Neraca Transaksi Berjalan, Ekspor Jasa Kini Bebas Pajak

neraca pembayaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#neraca pembayaran

Berita Terkini

BI: Surplus Transaksi Berjalan 2022 Capai USD 13,2 Miliar

BI: Neraca Pembayaran Surplus USD 2,4 Miliar di Kuartal II 2022

BI: Neraca Pembayaran Defisit USD 1,8 Miliar di kuartal I-2022

Neraca Pembayaran Tak Lagi Defisit

Perbaiki Neraca Transaksi Berjalan, Ekspor Jasa Kini Bebas Pajak

Download Aplikasi JawaPos.com