<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/05/Twitter-univ_indo-Foto-UI-1471576027.jpg" alt="Ilustrasi Universitas Indonesia. (twitter UI)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Universitas Indonesia. (twitter UI)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Zayyid Sulthan Rahman menekankan tidak boleh ada nepotisme maupun manipulasi dalam pemilihan dekan periode 2025-2029. Sebagai universitas unggulan di Indonesia, UI memiliki integritas tinggi yang harus dijaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Zayyid karena belakangan mulai berhembus isu tidak sedap dalam proses pemilihan dekan. Oleh karena itu, segala bentuk dugaan infiltrasi politik, nepotisme, dan praktik transaksional harus dicegah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, kata Zayyid, bila intervensi tersebut datang dari eksternal kampus. Kelompok mahasiswa akan berusaha maksimal agar pemilihan dekan&nbsp; berjalan dengan transparan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami menuntut semua calon dekan berani memaparkan gagasan, visi, dan misi secara transparan. Jangan sampai mahasiswa membeli kucing dalam karung. Kami akan skeptis terhadap calon yang minim gagasan dan sarat kepentingan,&rdquo; kata Zayyid kepada wartawan, Jumat (31/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/016771501/harga-emas-antam-31-oktober-2025-naik-rp-42000-jadi-rp-2305000-per-gram">Harga Emas Antam 31 Oktober 2025: Naik Rp 42.000 jadi Rp 2.305.000 Per Gram</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menilai, infiltrasi politik dalam pemilihan dekan bisa berlanjut hingga keterpilihan. Dia merasa mahasiswa akan menjadi yang pertama terdampak bila hal ini terjadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dampaknya bisa langsung terasa. Mulai dari penetapan UKT yang tidak transparan, pembatasan kegiatan mahasiswa, sampai tekanan akademis terhadap mereka yang kritis,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BEM UI juga memperingatkan agar pola patron-klien antara dekanat dan rektorat tidak kembali menciptakan utang budi politik yang justru menyeret kampus ke dalam lingkaran kekuasaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami akan tetap bersuara dan mengawal seluruh proses agar pemilihan dekan tidak berubah menjadi ajang transaksional atau bagi-bagi kekuasaan,&rdquo; jelas Zayyid.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Dia mendorong pemilihan dekan di UI harus dijauhkan dari intervensi politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dugaan intervensi politik dalam pemilihan dekan, di kampus manapun, termasuk UI, merupakan persoalan serius. Pemilihan dekan harus objektif, transparan, dan bebas dari tekanan politik,&rdquo; tegas politisi PKB itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mendorong Kemendikbudristek dan pihak UI melakukan pengawasan ketat agar tidak ada ruang bagi praktik transaksional yang bisa menggerus integritas akademik.</div>

Zayyid Sulthan Rahman menekankan tidak boleh ada nepotisme maupun manipulasi dalam pemilihan dekan periode 2025-2029.

BEM Minta Pemilihan Dekan UI Transparan, Harus Dijauhkan dari Nepotisme dan Intervensi Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/IMG-20250225-WA0022-2172602844.jpg" alt="Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng mengingatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak melakukan praktik nepotisme dalam perekrutan pegawai. Hal itu disinggung Mekeng saat Rapat Kerja (Raker) Komisi XI dengan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Di lapangan itu masih ada penempatan-penempatan yang basisnya like and dislike. Penempatan berdasarkan lulusan dari mana,&rdquo; kata Mekeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, fenomena yang terjadi adalah jika pimpinan dari Universitas Indonesia (UI) maka bawahan semuanya lulusan UI. Bahkan, jika pimpinan dari UGM maka bawahan semua lulusan UGM, atau lulusan dari universitas mana, maka semua anak buah akan ikut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini masih terjadi. Sangat tidak profesional,&rdquo; ucap Mekeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini&nbsp;menyayangkan penempatan pegawai yang tidak berdasarkan profesionalisme dan kompetensi individu, tetapi lebih pada kesamaan almamater. Ia khawatir, praktik nepotisme itu akan mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di OJK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Harus perbaikan sistem rekrutmen dan penempatan pegawai agar lebih berbasis kompetensi, bukan afiliasi institusi pendidikan,&rdquo; ujar Mekeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015689721/sempat-diremehkan-jadi-anggota-dpr-verrell-bramasta-saya-membuktikannya-dengan-kerja-nyata">Sempat Diremehkan Jadi Anggota DPR, Verrell Bramasta: Saya Membuktikannya dengan Kerja Nyata</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mekeng juga menyinggung dugaan praktik kolusi antara pegawai Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK dalam meloloskan perusahaan yang tidak layak untuk go public. Menurutnya, praktik itu merugikan investor dan mencederai kepercayaan publik terhadap pasar modal di Indonesia</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang paling nyata belum lama kita ketahui problemnya adalah adanya kongkalikong antara Bursa Efek Indonesia, pegawai di Bursa Efek Indonesia dan pegawai di OJK. Yang meloloskan perusahaan-perusahaan yang tidak layak untuk go public, diloloskan,&rdquo; urai Mekeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Mekeng meminta penjelasan dari OJK terkait tindak lanjut dari praktik kolusi tersebut. Ia menekankan, pentingnya sanksi tegas agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini sebetulnya hukumannya harus keras sekali karena ini membohongi publik. Saya mau tanya, pegawai OJK yang berkolaborasi itu sudah diapakan? Apa sanksinya? Apa yang sudah diperbaiki dalam sistemnya?&rdquo; cetusnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Mekeng juga mempertanyakan sistem pengawasan, serta mekanisme evaluasi pegawai di OJK, mengingat masih ada pegawai yang bertahun-tahun tidak mengalami kenaikan pangkat tanpa penjelasan yang jelas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"OJK dapat melakukan perbaikan sistem manajemen SDM dan pengawasan internal secara lebih transparan dan profesional," pungkasnya.</div>

Melchias Markus Mekeng mengingatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak melakukan praktik nepotisme dalam perekrutan pegawai.

Komisi XI DPR Ingatkan OJK Soal Profesionalitas Kerja Terhadap Pegawai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/korupsi-3970013800.jpg" alt="Ilustrasi korupsi. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korupsi. (Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menyatakan, Indonesia yang telah berdiri selama 79 tahun mengalami tantangan serius dalam hal moralitas penyelenggara negara dan kualitas kehidupan bernegara. Kondisi itu merupakan sebuah kemunduran, bukan hanya sekadar kerapuhan.</p> <p>Menurut dia, kontrol terhadap kekuasaan dan pembatasan sangat penting. Karena hak dan kebebasan yang dikumandangkan dalam demokrasi sering tidak sejalan dengan mekanisme pengawasan yang memadai.</p> <p>&rdquo;Indonesia telah mengalami kemunduran besar dengan maraknya kembali praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, mulai dari kasus BLBI hingga penggunaan jet pribadi yang kini marak diperbincangkan,&rdquo; kata Halili dalam diskusi bertajuk <em>Etika Penyelenggara Negara: Etika dan Agama</em>, Jumat (20/9).</p> <p>Dia mencontohkan, nepotisme hingga penggunaan jet pribadi yang tengah diperbincangkan saat ini menunjukkan menurunnya moral etik penyelenggara negara. Mengutip pernyataan Mochtar Lubis dalam pidatonya pada 1977, kata Halili, watak manusia Indonesia cenderung munafik, enggan bertanggung jawab, feodal, percaya pada takhayul, lebih mementingkan penampilan daripada substansi, dan lemah.</p> <p>Dia menekankan, watak-watak ini masih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, yang mencerminkan krisis moral dan etika di kalangan elite politik dan penyelenggara negara.</p> <p>&rdquo;Jika elite yang terpilih adalah representasi dari warga kita, maka perbaikan harus dimulai dari masyarakat itu sendiri,&rdquo; ujar Halili.</p> <p>Sementara itu, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) 1988-2002 Chandra Setiawan mengungkapkan, kekhawatiran tentang maraknya pelanggaran etika dan hukum di Indonesia. Krisis ini tidak hanya terjadi di kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga di level penegak hukum yang sering memutuskan perkara dengan cara yang mencederai keadilan.</p> <p>&rdquo;Sering kita dengar bahwa hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas,&rdquo; ucap Chandra.</p>

Indonesia yang telah berdiri selama 79 tahun mengalami tantangan serius dalam hal moralitas penyelenggara negara dan kualitas bernegara

Setara Institute Sebut Maraknya Nepotisme Bukti Runtuhnya Moralitas Penyelenggara Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/04/denny-indrayana-2-2272210782.png" alt="Denny Indrayana." width="100%">
<figcaption>Denny Indrayana.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana menilai penolakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bagian dari tindakan inkonstitusional.</p> <p>Termasuk putusan MK terbaru nomor 60 dan 70 tentang syarat minimal dukungan partai politik dan batas usia minimal calon kepala daerah. Penolakan itu membuat rakyat marah karena melihat kepentingan politik kelompok tertentu.</p> <p>"Yang bikin marah persoalan Kaesang-nya, Gibran-nya, nepotismenya," kata Denny dalam diskusi politik, Kamis (22/8).</p> <p>Denny menuturkan, adanya penilaian bahwa pembangkangan ini sebagai nepotisme membuat rakyat marah. Sehingga terjadi aksi massa besar-besaran menolak keputusan DPR RI. "Yang kita lihat nepotisme yang mengganggu betul, menggunakan instrumen hukum," lanjutnya.</p> <p>Sebelumnya, dalam putusan nomor 70/PUU-XXII/2024, MK mempertegas aturan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Bahwa syarat minimum usia calon kepala daerah yang diatur dalam UU Pilkada berlaku pada saat pendaftaran calon.</p> <p>Syarat minimum usia itu masing-masing 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon wali kota dan wakil wali kota serta calon bupati dan wakil bupati.</p> <p>Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang mendengar putusan itu, sepakat untuk mengabaikan MK dan menggunakan putusan Mahkamah Agung dalam RUU Pilkada terbaru. Yakni syarat usia berlaku pada saat dilantik menjadi kepala daerah.</p> <p>Langkah itu membuat putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep yang tadinya tertutup untuk pilkada level provinsi menjadi terbuka kembali. Karena Kaesang baru akan berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024, sementara pelantikan kepala daerah terpilih dijadwalkan 1 Januari 2025.</p> <p>Sementara, dalam putusan nomor 60/PUU-XXII/2024, MK menyamakan syarat minimal dukungan calon dari parpol dengan calon perseorangan. Yakni 6,5 persen sampai 10 persen suara sah pemilu sebelumnya, sesuai jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) daerah tersebut.</p> <p>Namun, Baleg mengakali putusan itu dengan mencantumkan klausul dalam RUU Pilkada terbaru. Bahwa syarat minimal 6,5 persen sampai 10 persen itu hanya berlaku untuk parpol nonparlemen.</p>

Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana menilai penolakan terhadap putusan MK adalah bagian dari tindakan inkonstitusional.

Kritik Upaya Pembangkangan terhadap Putusan MK, Denny Indrayana: Nepotismenya Mengganggu Betul   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/IMG_9249JPG-488540103.jpg" alt="Massa aksi saat berunjuk rasa meolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Massa aksi saat berunjuk rasa meolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) menyatakan keprihatinannya terhadap situasi Indonesia dalam dua hari terakhir.</p> <p>DGB-UI menyikapi kegentingan itu dengan tegas menyatakan bahwa saat ini tengah terjadi krisis konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Krisis itu akibat dari pembangkangan DPR yang secara arogan dan vulgar telah mempertontonkan pengkhianatan terhadap konstitusi.</p> <p>Dalam pernyataan sikapnya, Dewan Guru Besar UI menilai bahwa pembahasan revisi UU Pilkada mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Selasa (20/8).</p> <p>"Akibatnya, Indonesia kini berada di dalam bahaya otoritarianisme yang seakan mengembalikan Indonesia ke era kolonialisme dan penindasan," kata pernyataan tersebut.</p> <p>Pernyataan DGB-UI itu ditandatangani oleh 67 guru besar. Dalam pernyataan itu, DGB-UI menilai tingkah-polah tercela yang diperlihatkan para anggota DPR tak lain dan tak bukan merupakan perwujudan kolusi dan nepotisme. Padahal tingkah itu telah dilawan dengan keras oleh aksi massa dan mahasiswa sehingga melahirkan Reformasi pada 1998.</p> <p>Dewan Guru Besar UI dengan tegas menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi semua, termasuk semua lembaga tinggi negara.</p> <p>"Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dengan mengabaikan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No.70/PUU-XXII/2024 sehari setelah diputuskan, nyata-nyata DPR sangat menciderai sikap kenegarawanan yang dituntut dari para wakil rakyat," tegas pernyataan tersebut.</p> <p>Menurut DGB UI, tidak ada dasar filosofis, yuridis, maupun sosiologis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengubah persyaratan usia calon kepala daerah termasuk besaran kursi parpol melalui revisi UU Pemilihan Kepala Daerah.</p> <p>Perubahan-perubahan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antarlembaga tinggi negara seperti Mahkamah Konstitusi versus DPR sehingga kelak hasil Pilkada justru akan merugikan seluruh elemen masyarakat karena bersifat kontraproduktif dan akan menimbulkan kerusakan kehidupan bernegara.</p> <p>Konsekuensi yang tak terelakkan adalah runtuhnya kewibawaan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, dan hukum akan merosot ke titik nadir bersamaan dengan runtuhnya kepercayaan Masyarakat.</p> <p class="class-paragraph">"Kami tersentak dan geram karena sikap dan tindak laku para pejabat baik di tataran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang sangat arogan dan nyata-nyata mengingkari sumpah jabatan mereka. Kami sangat prihatin dan cemas akan masa depan demokrasi yang akan menghancurkan bangsa ini," kata DGB UI prihatin dengan sikap DPR.</p> <p>Kini, para anggota Dewan yang semestinya mengawal dan menjamin keberlangsungan Reformasi justru telah berkhianat dengan menolak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan untuk menjaga demokrasi di negeri ini.</p> <p>DGB UI juga mengimbau semua lembaga negara terkait untuk:</p> <p>1. Menghentikan revisi UU Pilkada<br />2. Bertindak arif, adil, dan bijaksana dengan menjunjung nilai-nilai kenegarawanan <br />3. Meminta KPU segera melaksanakan putusan MK No. 60 dan No. 70 tahun 2024 demi terwujudnya kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila.<br />4. Negara harus didukung penuh agar tetap tegar dan kuat dalam menjalankan konstitusi sesuai dengan perundang- undangan, serta mengingatkan secara tegas bahwa kedaulatan rakyat adalah berdasarkan pancasila.</p>

Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) menyatakan keprihatinannya terhadap situasi Indonesia dalam dua hari terakhir.

Tegaskan 4 Imbauan, Dewan Guru Besar UI Desak DPR Patuhi Putusan MK

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/nepo-baby-1234715858.jpg" alt="Nepo Baby di Hollywood. /Sumber Foto: Vulture" width="100%">
<figcaption>Nepo Baby di Hollywood. /Sumber Foto: Vulture</figcaption>
</figure> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>&nbsp;Baik di dalam maupun luar negeri, istilah &lsquo;Nepo Baby&rsquo; akhir-akhir ini sedang populer di dunia maya.</p> <p dir="ltr">Dilansir JawaPos.com dari Dictionary.com, Nepo Baby adalah istilah slang yang memiliki makna orang terkemuka atau berkuasa, seperti selebritas atau politisi, dengan orangtua yang juga terkemuka atau berkuasa.</p> <p dir="ltr">Terutama, istilah Nepo Baby digunakan untuk orang yang memiliki koneksi dalam industri yang ia geluti dan memiliki andil dalam kesuksesan mereka.</p> <p dir="ltr">Kata &lsquo;Nepo&rsquo; diambil dari &lsquo;Nepotisme&rsquo;, yang menurut KBBI memiliki arti perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat.</p> <p dir="ltr">Nepotisme juga memiliki makna kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah.</p> <p dir="ltr">Serta dapat juga diartikan sebagai tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan.</p> <p dir="ltr">Tak ayal istilah Nepo Baby digunakan oleh warganet untuk mendeskripsikan beberapa artis yang terkenal dengan bantuan nama besar orangtua atau kakek dan nenek mereka.</p> <p dir="ltr">Beberapa artis mancanegara yang disebut sebagai Nepo Baby adalah Dakota Johnson yang merupakan anak dari aktor dan aktris Don Johnson dan Melanie Griffith; Lily Rose-Depp yang adalah putri dari model dan aktor Vanessa Paradis dan Johnny Depp; serta Lily Collins, anak dari musisi Phil Collins; dan masih banyak lagi.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/013731990/kata-israeled-ditambahkan-di-kamus-slang-urban-dictionary-ini-arti-dan-contoh-kalimatnya">Kata &lsquo;Israeled&rsquo; Ditambahkan di Kamus Slang &lsquo;Urban Dictionary&rsquo;, Ini Arti dan Contoh Kalimatnya</a></strong></p> <p dir="ltr">Beberapa orangtua dari artis mancanegara yang disebut Nepo Baby tersebut mengelak atas tuduhan bahwa anak mereka bisa sukses karena bantuan nama besar mereka.</p> <p dir="ltr">Salah satunya adalah aktor Ethan Hawke yang merupakan ayah dari aktris serial Stranger Things, Maya Hawke.</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">&ldquo;Saya merasa kasihan pada generasi ini karena kata nepotisme entah bagaimana berubah menjadi ejekan, padahal itu adalah sejarah umat manusia,&rdquo; kata Ethan Hawke, dilansir JawaPos.com dari BuzzFeed.</p> <p dir="ltr">Begitu pula aktris Meg Ryan, ibu dari aktor serial The Boys, Jack Quaid, yang mengatakan bahwa anaknya benar-benar berbakat alami dan kata Nepo Baby sangat meremehkan etos kerja serta bakatnya.</p> <p dir="ltr">Di Indonesia, protes tersebut juga dilontarkan oleh aktris dan penyanyi Widi Mulia, ibu dari aktris muda Widuri karena anaknya disebut sebagai Nepo Baby.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Dru, Widuri, dan Den tumbuh baik berkesenian karena mendapat support dan privilege dari kami ortunya yang juga seniman. Peluang mereka dalam jalur profesional datang secara organik,&rdquo; tulis Widi dalam Instagram Storiesnya.</p> <p dir="ltr">Widi Mulia mengatakan istilah Nepo Baby kurang tepat dipergunakan untuk anak-anaknya dengan aktor Dwi Sasono karena mereka tidak memiliki kuasa untuk memilih dan menentukan jalan karir anak mereka.</p> <p dir="ltr">Selain itu, di Indonesia, istilah Nepo Baby semakin banyak digunakan untuk mendeskripsikan Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak sulung dari Presiden Joko Widodo.***</p>

Simak dan ketahui istilah 'Nepo Baby’ akhir-akhir ini sedang populer di dunia maya, ini arti, dan sosok  yang sedang ramai disebut.

Istilah Nepo Baby Sedang Populer di Dunia Maya, Simak Pengertian dan Siapa Saja yang Disebut Nepo Baby

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/Sidang-MK-Dery-Ridwansah-1-3833557585.jpg" alt="Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi hakim konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin sidang pengucapan putusan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum" width="100%">
<figcaption>Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi hakim konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin sidang pengucapan putusan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Hakim konstitusi Arief Hidayat menyatakan, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menjatuhkan pelanggaran etik berat terhadap Anwar Usman dalam memutuskan perkara nomor 90/puu-xxi/2023 dinilai tidak bisa diartikan sebagai tindak&nbsp;nepotisme yang melahirkan <em>abuse of power</em> presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, para pemohon mempersoalkan putusan nomor 90/puu-xxi/2023 yang mengubah syarat usai calon presiden dan calon wakil presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/014563971/google-tampilkan-doodle-bertema-earth-day-2024-soroti-isu-perubahan-iklim-dan-masa-depan-bumi">Google Tampilkan Doodle Bertema Earth Day 2024, Soroti Isu Perubahan Iklim dan Masa Depan Bumi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berkenaan dengan dalil pemohon a quo adanya putusan MKMK Nomor 2 Tahun 2023 yang menyatakan adanya pelanggaran berat etik dalam pengambilan putusan MK Nomor 90 tidak serta merta menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut," kata Arief&nbsp;dalam sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di ruang sidang pleno gedung MK, Jakarta, Senin (22/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arief menjelaskan, kesimpulan putusan MKMK itu telah menegaskan bahwa tidak berwenang membatalkan putusan MK dalam konteks perselisihan hasil pemilu (PHPU). Serta, persoalan yang dapat didalilkan bukan lagi mengenai keabsahan atau konstitusionalitas, syarat, namun lebih tepat ditujukan pada keterpenuhan syarat daripada pasangan calon peserta pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014563987/4-zodiak-yang-punya-relationship-goals-bakal-memberikan-cintanya-tanpa-syarat-untuk-pasangan">4 Zodiak yang Punya Relationship Goals, Bakal Memberikan Cintanya Tanpa Syarat untuk Pasangan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian menurut mahkamah tidak tepat permasalahan dalam keterpenuhan syarat bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dari pihak terkait dan hasil verifikasi, serta penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Serta tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah telah terjadi intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon presiden tahun 2024," tegas Arief.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, MK menggelar sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024, pada Senin (22/4). Sidang yang digelar secara terbuka dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pukul 09.00 WIB untuk dua perkara sekaligus," kata juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK, Jakarta, Minggu (21/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014563978/romantis-abis-ini-4-zodiak-yang-paling-mesra-dalam-hubungan-percintaan-pasangannya-bakal-jadi-prioritas">Romantis Abis! Ini 4 Zodiak yang Paling Mesra Dalam Hubungan Percintaan, Pasangannya Bakal Jadi Prioritas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK membacakan putusan kedua perkara sengketa Pilpres dalam satu ruangan yang sama. Kedua perkara perkara itu diajukan oleh pemohon satu, yakni kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pemohon dua kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.</div> </div>

Para pemohon mempersoalkan putusan nomor 90/puu-xxi/2023 yang mengubah syarat usai calon presiden dan calon wakil presiden.

MK Tegaskan Dalil Nepotisme dan Tuduhan Intervensi Jokowi Soal Aturan Syarat Cawapres Tak Terbukti

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/IMG-20231214-WA0010-3034878473.jpg" alt="Demo mahasiswa tolak politik dinasti." width="100%">
<figcaption>Demo mahasiswa tolak politik dinasti.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan, menilai keberadaan &lsquo;orang dalam&rsquo; dalam sistem politik dan kehidupan bernegara ibarat benalu. &lsquo;Orang dalam&rsquo; atau biasa disingkat akan mematikan meritokrasi dengan tidak memberikan kesamaan dan kesetaraan.</p> <p>&ldquo;Orang dalam itu benalu yang bisa membunuh meritokrasi. Meritokrasi tidak mengenal orang dalam atau orang luar. Ia tegak lurus dengan menempatkan kapasitas, kualitas, kapabilitas, dan integritas sebagai standar baku untuk terbangunnya sistem dalam beragam ranahnya, terlebih dalam sistem demokrasi,&rdquo; tegas Bakir di Jakarta, Kamis (14/12).</p> <p>&ldquo;Meritokrasi tegak apabila demokrasi betul-betul menempatkan equality sebagai pijakannya. Orang dalam menyebabkan equality mati,&rdquo; tambahnya.</p> <p>Selain itu, salah satu dampak buruk dari kuatnya &lsquo;orang dalam&rsquo; dalam sistem politik adalah maraknya kasus korupsi.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p><span class="Apple-converted-space"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013476451/tak-puas-dengan-jawaban-prabowo-soal-putusan-mkmk-anies-ordal-itu-menyebalkan">Tak Puas dengan Jawaban Prabowo Soal Putusan MKMK, Anies: Ordal Itu Menyebalkan</a></strong></span></p> <p>&ldquo;Karena orang dalam itu bentuk deviasi dari sistem yang seharusnya, sebagaimana korupsi bentuk penyimpangan dari mekanisme yang seharusnya. Mereka adalah sisi gelap birokrasi,&rdquo; jelas Kahfi.</p> <p>Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz menilai nepotisme dan keberadaan &lsquo;orang dalam&rsquo; akan mengganggu demokrasi.</p> <p>&ldquo;Tentu dalam demokrasi semua memiliki kesempatan yang setara. Ini tentu harus jadi nilai yang dipegang tiap pejabat publik sebagai "forbearance" atau penahan nafsu dalam menjaga demokrasi. Termasuk juga nepotisme dan fenomena ordal,&rdquo; terang Kahfi.</p> <p>Menurutnya, kendati tidak ada peraturan rigid, jelas soal orang dalam, nilai demokrasi harus tetap dipegang teguh, terutama memegang semangat meritokrasi. Keberadaan ordal juga menjadi rintangan dalam upaya pemberantasan korupsi.</p> <p>&ldquo;Bila ada nepotisme dalam rekrutmen politik, apalagi sampai memperalat hukum, maka muncul tindakan favoritisme yg berujun pada tindakan nepotis. Ini juga akan jd rintangan bagi upaya pemberantasan korupsi. Sebab, tindakan korupsi mengikut dengannya juga kolusi dan nepotisme. Ini juga jadi alasan utama mengapa reformasi menghendaki hilangnya KKN,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Ordal menjadi topik pembahasan panas dalam debat calon presiden. Yakni terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres-cawapres yang menjadi jalan mulus bagi Gibran Rakabuming anak Presiden Jokowi maju sebagai cawapres. Hal ini disebut sebagai fenomena ordal (orang dalam) dan hilangnya meritokrasi.</p> <p class="class-paragraph">Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Praswad Nugraha mengatakan praktek orang dalam sudah menjadi rahasia umum dan merusak demokrasi. "Ini faktor utama yang merusak demokrasi dan penegakan hukum, mereka kerap kali menjadi negosiator dalam tawar menawar komoditi yang bernama kewenangan dan kekuasaan,&rdquo; ujar Praswad, Kamis (14/12).<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Hal ini diperburuk dengan melemahnya lembaga pengawas hukum, HAM dan anti korupsi yaitu KPK. Seperti diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri ditangkap karena dugaan pemerasan.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Praswad juga menilai, KPK harus diperkuat kembali. Presiden bisa mengeluarkan<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>Perppu UU KPK agar kembali ke UU 30 Tahun 2002. Sehingga KPK bisa menjadi lembaga penegak hukum yang independen kembali.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Kemudian bahasan Hukum dan Ham, serta pemberantasan korupsi hanya dianggap materi debat semata. &ldquo;Saat kampanye, isu pemberantasan<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>korupsi dan penguatan KPK hanya menjadi barang dagangan dan pemanis pencitraan dari para kandidat,&rdquo; jelas Praswad.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Namun dia masih berharap para paslon memiliki komitmen yang kuat untuk pemberantasan korupsi.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>&ldquo;Semoga pemilu 2024 ini kita benar-benar bisa menghasilkan kandidat yang benar-benar komit dalam pemberantasan korupsi,&rdquo; pungkas Praswad.</p>

Orang dalam itu benalu yang bisa membunuh meritokrasi. Meritokrasi tidak mengenal orang dalam atau orang luar. Ini sangat membahayakan.

Kalangan Pakar Ingatkan Ulah Ordal yang Mematikan Meritokrasi dan Mendegradasi Demokrasi

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/20231114205110_IMG_7204-1JPG-501005466.jpg" alt="Calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengambil undian nomor urut Pilpres 2024 di Gedung KPU." width="100%">
<figcaption>Calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengambil undian nomor urut Pilpres 2024 di Gedung KPU.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan, masyarakat tengah disuguhkan dengan drama korea alias drakor. Ia menyebut, perjalanan bangsa memang terkadang lurus dan berliku seperti air mengalir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mendengarkan banyak pihak, kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan, suasana kebatinan yang muncul di masyarakat, ada tokoh agama ada guru-guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis, ada para pembret para aktivis mahasiswa dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu," kata Ganjar saat menyampaikan pidato politik di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (14/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar menekankan, demokrasi harus berjalan baik. Meski saat ini belum baik, sehingga kondisi bangsa saat ini harus disuarakan lantang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013286499/anies-muhaimin-nomor-1-prabowo-gibran-nomor-2-ganjar-mahfud-nomor-3">Anies-Muhaimin Nomor 1, Prabowo-Gibran Nomor 2, Ganjar-Mahfud Nomor 3</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena kami sangat yakin, ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini," ucap Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut, perjalanan demokrasi memang terkadang lurus dan berliku, seperti aliran air. Namun, ia meyakini&nbsp;air yang mengalir itu akan mengikuti arah batin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013286221/mahfud-md-respons-kabar-pakta-integritas-pj-bupati-sorong-yang-diduga-dukung-ganjar-pranowo">Mahfud MD Respons Kabar Pakta Integritas Pj Bupati Sorong yang Diduga Dukung Ganjar Pranowo</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau bentuknya itu dia paksakan, dia akan tetap mencari jalannya sampai tiba muara itulah, para demokrasi yang hari ini kita hidupkan dan tentu saja inilah kesepakatan hari ini, yang mesti kita jaga bersama," pungkas Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Pengundian nomor urut itu dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dipimpin oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (14/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun&nbsp;pasangan Anies-Muhaimin mendapat nomor urut 1, kemudian Ganjar-Mahfud mendapat nomor 2, dan Prabowo-Gibran nomor urut 3.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Ganjar Pranowo menyatakan, masyarakat tengah disuguhkan dengan drama korea alias drakor. Pasalnya demokrasi sedang tidak baik-baik saja.

Ganjar Sebut Banyak Pihak Tengah Menyuarakan Kegelisahan Kondisi Demokrasi saat Ini

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/Mahfud-dan-Rieke-835469727.jpeg" alt="Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Mahfud MD saat bersama Rieke Dyah Pitaloka." width="100%">
<figcaption>Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Mahfud MD saat bersama Rieke Dyah Pitaloka.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Deklarasi Nasional Laju Indonesia #GAMA2024 digelar di Graha Mahameru, Surabaya, Sabtu, (11/11). Acara itiu dihadiri oleh perwakilan massa dari berbagai profesi yang selama ini terlibat berbagai kegiatan sosial kemanusiaan bersama Laju Indonesia.</p> <p>Deklarasi ini dihadiri pula oleh Cawapres Mahfud MD, yang turut melantik Ketua Laju Indonesia untuk Jawa Timur, Fuad Benardi.</p> <p>Ketua Umum Laju Indonesia, Rieke Diah Pitaloka menandai deklarasi nasional dengan pembacaan "Panca Dharma GAMA", yaitu pertama memperjuangkan Visi dan Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali ke amanat Pembukaan Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Dharma GAMA kedua adalah memperjuangkan terwujudnya lima bidang Kesejahteraan Rakyat, terpenuhinya hak konstitusional rakyat atas sandang, pangan dan papan; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan, pekerjaan yang layak dan lima jaminan sosial; kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM; serta infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik</p> <p>Adapun dharma GAMA ketiga , yaitu memperjuangkan kebijakan pembangunan berbasis riset dan inovasi nasional ( evidence based policy).</p> <p>Dharma GAMA keempat yaitu memperjuangkan lahirnya Big Data Indonesia berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi sebagai data dasar kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan. Terakhir, Dharma GAMA kelima adalah memperjuangkan hadirnya Otonomi Daerah dalam Perspektif NKRI melalui Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Presisi.</p> <p>Mahfud menyambut antusias Panca Dharma GAMA, ia mengaku setuju dan siap berkomitmen.</p> <p>"Saya sangat setuju dan berkomitmen menjadikan Panca Dharma GAMA yang diajukan oleh Laju Indonesia menjadi bagian perjuangan untuk terwujudnya Indonesia Unnggul," ujarnya.</p> <p>Menurut Mahfud, hal yang tidak boleh terlewati dari upaya menjalankan kelima dharma ini adalah dengan ditegakkannya pemberantasan korupsi. Tanpa pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme visi misi, serta kebijakan pembangunan sebagus apa pun tidak mungkin terwujud.</p> <p>"Mas Ganjar, sebagai Calon Presiden dan saya sebagai Calon Wakil Presiden memiliki komitmen teguh terhadap hal tersebut," imbuhnya.</p> <p class="class-paragraph">Dalam arahannya, Mahfud pertama kali berterima kasih atas dukungan Laju Indonesia.</p> <p>"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya Cawapres Mas Ganjar, menerima dukungan dan Panca Dharma GAMA2024. Insyallah akan menjadi basis perjuangan kami berdua jika terpilih. Akan menjadi bagian tema perjuangan Ganjar-Mahfud menuju Indonesia Unggul," tutur Mahfud.</p> <p>Diingatkan oleh Mahfud mewujudkan berbagai program pemerintahan, tidak mudah jika pemerintahan tidak punya pemimpin yang kuat. Pemimpin yang dimaksud adalah yang mampu mengendalikan pemerintahan untuk lajunya Indonesia.</p> <p>Menurut Mahfud, seorang pemimpin harus bersih dari korupsi dan punya komitmen dalam penegakan hukum. Sudah saatnya hukum benar-benar berkeadilan dan tidak tebang pilih pada siapa pun.</p> <p>"Sekarang ini adalah momentum yang sangat tepat untuk melakukan pergantian pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu. Jadi jangan takut menerima intimidasi. Jangan terbujuk dengan rayuan uang dari pemimpin yang tak punya nilai yang ditawarkan," tegas Mahfud.</p>

Tanpa pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan sebagus apa pun tidak mungkin berjalan baik.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nepotisme

Berita Terkini