<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/Tentara-Angkatan-Darat-Nepal-1623552514.jpg" alt="Tentara Angkatan Darat Nepal fokus melakukan penjagaan, menunggu penunjukan Perdana Menteri (PM) sementara. (france24.com)" width="100%">
<figcaption>Tentara Angkatan Darat Nepal fokus melakukan penjagaan, menunggu penunjukan Perdana Menteri (PM) sementara. (france24.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Nepal dalam keadaan aman. Sampai hari ini (13/9), dari total 134 WNI, sebanyak 57 diantaranya sudah pulang ke Indonesia. Mereka termasuk dalam 78 WNI yang berada di Nepal untuk kunjungan singkat. Baik berwisata maupun mengikuti konferensi internasional. Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha mengungkapkan bahwa Kemlu melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dhaka dan jajarannya telah melakukan pendampingan kepada seluruh WNI di Nepal. Total ada 134 WNI yang berada di Nepal. Sebanyak 56 WNI menetap dan 78 WNI melakukan kunjungan singkat. "Dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini, sejak bandara Kathmandu dibuka sudah ada gelombang pemulangan WNI melalui penerbangan komersial," kata Judha saat diwawancarai oleh awak media di Jakarta. Rinciannya, pada 11 September ada 18 WNI pulang, 12 September ada 22 WNI pulang, dan 13 September ada 17 WNI Pulang. Sehingga total ada 57 WNI yang pulang ke Indonesia sampai hari ini. Sisanya sebanyak 21 WNI akan meninggalkan Nepal mulai besok sampai 18 September mendatang. Sehingga dalam 5 hari sudah tidak ada lagi WNI yang melakukan kunjungan singkat di Nepal. "Rencananya besok 17 WNI akan pulang. Tanggal 15 ada 2 WNI, dan pada tanggal 18 ada 2 WNI. Jadi, total insya Allah pada 18 September seluruh WNI yang melakukan kunjungan singkat dapat kembali pulang ke Indonesia. Untuk WNI yang menetap memang mereka memilih untuk tetap tinggal di sana karena mereka memiliki keluarga," jelas dia.&nbsp; Judha memastikan bahwa seluruh WNI di Nepal dalam keadaan baik-baik saja. Meski ada beberapa WNI yang sempat menginap di Hotel Hilton yang menjadi sasaran amuk massa. Namun, jajaran Kemlu di Nepal berhasil mengevakuasi dan menyelamatkan seluruh WNI yang menginap di hotel tersebut.&nbsp; "Jadi, dapat kami sampaikan tidak ada Warga Negara Indonesia yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut," ujarnya. &nbsp; &nbsp;

Kementerian Luar Negeri memastikan 134 WNI di Nepal aman, 57 WNI sudah pulang, sisa 21 WNI akan kembali hingga 18 September.

Krisis Nepal, Kemlu Pastikan Seluruh WNI Aman, Sudah 57 dari Total 134 WNI Pulang ke Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/kacau-nepal-3384887287.jpg" alt="Ambulans melewati pengunjuk rasa yang membakar ban untuk memblokir jalan-jalan selama protes terhadap larangan media sosial dan korupsi di Kathmandu, Nepal, Selasa (9/9). (AP Photo/Niranjan Shrestha)" width="100%">
<figcaption>Ambulans melewati pengunjuk rasa yang membakar ban untuk memblokir jalan-jalan selama protes terhadap larangan media sosial dan korupsi di Kathmandu, Nepal, Selasa (9/9). (AP Photo/Niranjan Shrestha)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Nepal Ram Chandra Poudel akan membubarkan parlemen untuk membentuk pemerintahan sementara dengan mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, sebagai perdana menteri, lapor media lokal pada Jumat. Kesepakatan untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu dan kemudian mengangkat Karki sebagai&nbsp;Perdana Menteri muncul setelah laporan media yang menyebut Karki menolak menerima jabatan tersebut sebelum parlemen dibubarkan. Menurut The Himalayan Times, Presiden Poudel akan membubarkan parlemen yang terdiri dari 275 kursi, mengumumkan keadaan darurat, dan membentuk pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Karki. Pembubaran parlemen tersebut sejalan dengan tuntutan para pengunjuk rasa dari Generasi Z, menurut penasihat pers kepresidenan, Kiran Pokharel. Upacara pelantikan Karki sebagai kepala pemerintahan sementara diperkirakan akan digelar pada pukul 21.00 waktu setempat. Dorongan untuk membentuk pemerintahan sementara menyusul setelah serangkaian protes mematikan sejak Senin (8/9), yang menyebabkan sedikitnya 51 orang tewas dan ratusan lainnya terluka, serta memaksa penggulingan pemerintahan terpilih Perdana Menteri KP Sharma Oli. Korban tewas termasuk tiga anggota polisi Nepal, 21 pengunjuk rasa, 18 warga sipil lainnya, dan sembilan narapidana, menurut kepolisian.

Poudel akan membubarkan parlemen yang terdiri dari 275 kursi, mengumumkan keadaan darurat, dan membentuk pemerintahan sementara.

Nepal Bubarkan DPR, Bentuk Pemerintahan Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/Screenshot_2025-09-10-12-30-17-676_comandroidchrome-edit-750499703.jpg" alt="Massa mengikuti demonstrasi yang menentang pelarangan media sosial oleh pemerintah Nepal. (Anadolu/as)" width="100%">
<figcaption>Massa mengikuti demonstrasi yang menentang pelarangan media sosial oleh pemerintah Nepal. (Anadolu/as)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Sejak Selasa (9/9) bentrokan warga dengan pasukan keamanan di Nepal mulai terjadi. Bandara di negara itu pun ditutup karena terkait keamanan nasional.&nbsp; Di Ibu Kota Nepal, Khatmandu, dan Itahari, pasukan keamanan menembaki demonstran sejak Senin (8/9). Akibatnya, 19 orang meninggal pada insiden ini. Suasana mencekam. Dilansir dari Hindustan Times, jam malam diberlakukan di wilayah tersebut sejak Selasa. Bahkan, tentara Nepal mengancam akan mengerahkan pasukan dan mengambil alih keamanan negara mulai pukul 22.00 pada Selasa. Angkatan Darat setempat menuding beberapa kelompok telah memanfaatkan konflik ini. Sementara itu, semua bandara ditutup. Tentu ini membuat penerbangan dari dan ke Nepal dibatalkan. Evaluasi akan dilakukan harian. Kemarin (10/9) hingga pukul 12 siang, militer akan mengambil alih Bandara Internasional Tribhuvan di Khatmandu. Rumah Perdana Menteri Jhalanath Khanal dibakar. Tindakan ini membuat istri Khanal, Rabi Laxmi Chitrakar, meninggal dunia karena luka bakar. Para pengunjuk rasa juga merusak kediaman Perdana Menteri KP Sharma Oli, Presiden Nepal Ram Chandra Paudel, dan mantan Perdana Menteri Pushpa Kamal Dahal 'Prachanda' di Khumaltar, Lalitpur. Massa juga berdemonstrasi di depan rumah mantan Perdana Menteri Sher Bahadur Deuba di Budhanilkantha, Kathmandu. Panglima Angkatan Darat Nepal Ashok Raj Sigdel pada hari Selasa mendesak para pengunjuk rasa untuk menghentikan aksi mereka dan sepakat untuk berdialog. &ldquo;Melindungi kepentingan nasional adalah tanggung jawab bersama semua orang,&rdquo; kata Sigdel.&nbsp; Kejadian ini mendapat perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Koordinator Residen PBB Hanaa Singer-Hamdy yang berada di wilayah itu menyebut banyak stafnya yang menangis. &ldquo;Mereka belum pernah melihat kekerasan seumur hidup mereka,&rdquo; katanya.&nbsp; Singer juga menyoroti keselamatan warga sipil. Kebutuhan yang mendesak adalah akses terhadap medis. &ldquo;Peran kami sebenarnya adalah untuk mengingatkan semua orang agar memastikan perlindungan warga sipil, menjaga kebebasan fundamental, dan mendukung Nepal dalam komitmennya terhadap norma dan standar hak asasi manusia internasional,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) menyebut, KBRI Dhaka yang memiliki wilayah akreditasi di Nepal, telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan otoritas setempat menyusul aksi demonstrasi oleh Generasi Z di Kathmandu dan kota-kota lainnya, di Nepal. Termasuk, dengan komunitas Indonesia di Nepal. Dari komunikasi yang berlangsung, diperoleh informasi bahwa WNI di sana dalam kondisi aman. KBRI Dhaka mencatat terdapat 57 WNI yang tinggal menetap di Nepal.&nbsp; Di saat yang sama, terdapat pula 43 anggota Delegasi RI yang sedang mengikuti beberapa konferensi internasional di Kathmandu, 2 anggota TNI yang sedang mengikuti pelatihan, serta 23 wisatawan WNI. "Hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut," ujar Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha saat dikonfirmasi.&nbsp; Kendati demikian, menurut dia, KBRI juga telah mengeluarkan imbauan agar para WNI meningkatkan kewaspadaan, menghindari kerumunan massa, dan terus memonitor situasi keamanan dari sumber pemerintah dan media. WNI yang ada di sana dan tengah mengalami situasi darurat diminta untuk segera menghubungi perwakilan pemerintah di sana melalui hotline KBRI Dhaka di nomor +8801614444552 dan Konhor RI Kathmandu di nomor +9779851046514 atau +9779801190989.&nbsp; "Bagi WNI yang saat ini sedang melakukan kunjungan atau berwisata di Nepal diminta segera melakukan lapor diri ke hotline KBRI Dhaka," tegasnya.&nbsp; Seperti diketahui, pada Senin, 8 September 2025, Generasi Z Nepal melakukan aksi demonstrasi yang berujung ricuh. Aksi ini dipicu oleh keputusan Pemerintah Nepal memblokir 26 platform media sosial populer. Mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X, setelah perusahaan-perusahaan tersebut gagal mendaftar sesuai regulasi baru pemerintah Nepal.&nbsp; Demonstrasi tersebut berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan. Hingga Selasa (9/9), tercatat 19 orang meninggal akibat tembakan aparat keamanan, dan ratusan lainnya luka-luka.&nbsp;

Rumah Perdana Menteri Jhalanath Khanal dibakar. Tindakan ini membuat istri Khanal, Rabi Laxmi Chitrakar, meninggal dunia karena luka bakar.

Istri Perdana Menteri Nepal Meninggal Dibakar Massa di Dalam Rumahnya

Nepal membara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Nepal membara

Berita Terkini

Krisis Nepal, Kemlu Pastikan Seluruh WNI Aman, Sudah 57 dari Total 134 WNI Pulang ke Indonesia

Nepal Bubarkan DPR, Bentuk Pemerintahan Sementara

Istri Perdana Menteri Nepal Meninggal Dibakar Massa di Dalam Rumahnya

Download Aplikasi JawaPos.com