<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-periksa-anggota-dprd-dan-staf-sekwan-bekasi-terkait-kasus-meikarta_m_.jpg" alt="MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar" width="100%">
<figcaption>MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta. Neneng akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa.   "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersang IWK (Iwa Karniwa, Sekda Jawa Barat)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Kamis (22/8).  Selain Neneng, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Kepala Departemen Land Acquiticion Permit PT Lippo Cikarang, Edi Dwi Soesianto dan seorang konsultan Fitradjaja Purnama.   "Keduanya juga diperiksa untuk tersangka IWK (Iwa Karniwa)," ucap Febri.   Dalam perkara ini, lembaga antirasuah telah menetapkan Toto dan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai tersangka. Toto diduga menyuap mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin senilai Rp10,5 miliar. Uang diberikan kepada Neneng melalui orang kepercayaannya dalam beberapa tahap.  Sementara Iwa diduga telah menerima uang Rp900 juta dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk menyelesaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Perda RDTR Kabupaten Bekasi itu diperlukan untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta.   Uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa diduga berasal dari PT Lippo Cikarang. PT Lippo Cikarang sendiri disinyalir merupakan sumber uang suap untuk sejumlah pihak dalam mengurus perizinan proyek Meikarta.  Iwa diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Panggil Mantan Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Cikarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/berkas-dilimpahkan-neneng-segera-hadapi-persidangan_m_.jpg" alt="Bupati Bekasi Non Aktif Neneng Hasanah Yasin usai menjalani pemeriksaan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta" width="100%">
<figcaption>Bupati Bekasi Non Aktif Neneng Hasanah Yasin usai menjalani pemeriksaan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hassanah Yasin, segera menjalani persidangan terkait kasus suap proyek izin pembangunan Meikarta. Ini karena berkas penyidikan Neneng dan empat tersangka lain diserahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), besok. "Besok, JPU KPK merencanakan akan melimpahkan berkas perkara 5 orang ini ke PN Bandung untuk kemudian menunggu penetapan jadwal sidang dan majelis hakim di Bandung," kata ujar juru bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (20/2). Mantan aktivis ICW ini menjelaskan, kelima orang itu ialah Neneng Hassanah Yasin, Bupati Bekasi periode 2017-2022, Jamaludin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi dan Neneng Rahmi, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Selain itu, kata Febri penahanan kelima tersangka ini juga dipindahkan. Neneng akan dipindahkan dari rutan K4 cabang KPK ke Lapas Sukamiskin Bandung. "Penahanan terhadap Neneng Hassanah Yasin, Dewi Trisnawati, dan Neneng Rahmi dilakukan di Lapas Wanita Sukamiskin sembari menunggu proses persidangan yang direncanakan dilakukan di Pengadilan Tipikor pada PN Bandung," ujarnya. Sedangkan Jamaludin dan Sahat MBJ Nahor dipindahkan ke Rutan Kebon Waru Bandung. Kelima orang itu telah dibawa ke Bandung hari ini. "Para terdakwa tersebut telah sampai di Bandung pada siang hari di rutan masing-masing," tukas Febri. sementara itu Febri menambahkan, persidangan terhadap terdakwa lain salah satunya Billy Sindoro dan tiga terdakwa lain sudah masuk ke tahap penuntutan. "Sebagian besar pihak terdakwa telah mengakui, dan jika masih ada yang menyangkal tentang perbuatannya, kami telah hadirkan bukti yang relevan untuk membuktikan dakwaan KPK. Selain itu, KPK juga akan uraikan pembuktian terkait dugaan peran korporasi dalam kasus ini," jelas Febri. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tersangka pemberi suap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan dua orang Konsultan Lippo Grup Taryudi dan Fitra Djaya Purnama serta satu orang pegawai Lippo Group Henry Jasmen. Sedangkan, sebagai penerima fee sebesar Rp 7 milliar adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin bersama Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat MJB Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Kab Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. Neneng dan anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji oleh para petinggi Lippo Group, terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta pada lahan seluas 774 hektare.

Berkas Dilimpahkan, Neneng Segera Hadapi Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/berkas-dilimpahkan-bupati-nonaktif-bekasi-neneng-segera-hadapi-sidang_m_.jpg" alt="Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin usai menjalani pemeriksaan" width="100%">
<figcaption>Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin usai menjalani pemeriksaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;-&nbsp; Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara&nbsp;Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin ke penuntutan umum. Pelimpahan ini berkaitan dengan kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta. "Hari ini (8/2) dilakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka ke penuntutan atau tahap dua," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (8/2). Selain Neneng&nbsp;kata mantan aktivis ICW ini, ada empat tersangka lagi yang juga dilimpahkan berkasnya ke penuntut umum. Mereka antara lain, Jamaludin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi dan Neneng Rahmi, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. "Persidangan rencananya akan dilakukan di PN Tipikor Bandung," tukasnya. Febri menjelaskan, sejak penangkapan pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 14 Oktober 2018, penyidik KPK telah memeriksa 22 saksi untuk melengkapai berkas acara pemeriksaan tersangka. Mereka antara lain, mantan Gubernur Jawa Barat, Anggota DPRD Bekasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan&nbsp;Swasta. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tersangka pemberi suap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan dua orang Konsultan Lippo Grup Taryudi dan Fitra Djaya Purnama serta satu orang pegawai Lippo Group Henry Jasmen. Sedangkan, sebagai penerima fee sebesar Rp 7 milliar adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin bersama Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat MJB Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Kab Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. Neneng dan anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji oleh para petinggi Lippo Group, terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta pada lahan seluas 774 hektare.

Berkas Dilimpahkan, Bupati Nonaktif Bekasi Neneng Segera Hadapi Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-wabup-bekasi-rohim-mintareja-diperiksa-kpk-terkait-suap-meikarta_m_.jpg" alt="MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar" width="100%">
<figcaption>MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHY (Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (24/1). KPK juga memanggil dua saksi lain, yakni Kasi Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga Jawa Barat, Yani Firman dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Jamaludin. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama. Lembaga antirasuah mengungkap fakta baru aliran dana suap Meikarta yang diduga digunakan membiayai pelesiran para anggota dewan Kabupaten Bekasi ke luar negeri. KPK menemukan adanya kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektare. Namun, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektare. Disinyalir ada pihak yang sengaja mengubah rencana &lrm;tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi. Diduga aturan tersebut sengaja diubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta. Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar. Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng melalui para kepala dinas.

Eks Wabup Bekasi Rohim Mintareja Diperiksa KPK Terkait Suap Meikarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-periksa-mantan-anggota-dprd-hingga-sekretaris-dewan-bekasi_m_.jpg" alt="MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar" width="100%">
<figcaption>MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi terkait kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Penyidik memanggil Taih Minarno selaku mantan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Sartika Komala Sari, dan Endang Setiani selaku staf sekretaris dewan (setwan). "Hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai saksi untuk tersangka NHY (Neneng Hasanah Yasin) terkait kasus Meikarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (22/1). Pada pemeriksaan sebelumnya KPK mendalami pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pembahasan pembentukan aturan tentang tata ruang di Kabupaten Bekasi serta sejumlah anggota DPRD yang diduga dibiayai berlibur ke Thailand. Dalam dakwaan Billy Sindoro, jaksa menduga Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemkab Bekasi telah melakukan penyesuaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal itu dilakukan terkait dengan rencana pembangunan kawasan area Meikarta oleh PT Lippo Cikarang, Tbk. Pembangunan proyek itu diduga sebagai bagian dari program Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Dalam memuluskan kepentingan PT Lippo Cikarang,Tbk, RDTR itu dibuat berdasarkan penyesuaian Wilayah Pengembangan (WP) pembangunan proyek Meikarta. Dalam perkara ini Neneng Hasanah termasuk salah satu dari sembilan tersangka yang ditetapkan KPK. Neneng diduga menerima uang Rp10,8 miliar dan 90.000 dolar Singapura dari Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group. Uang tersebut diduga untuk memuluskan sejumlah perizinan terkait pembangunan proyek Meikarta. Sebagai penerima Neneng diduga melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 b atau pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

KPK Periksa Mantan Anggota DPRD Hingga Sekretaris Dewan Bekasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-telisik-dugaan-penerimaan-fasilitas-lain-bagi-anggota-dprd-bekasi_m_.jpg" alt="MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar" width="100%">
<figcaption>MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus menelusuri dugaan aliran dana suap pada sejumlah anggota DPRD Bekasi dalam proses perizinan pembangunan Meikarta. Lembaga ini, menduga anggota DPRD Kabupaten Bekasi tak cuma mendapat tiket jalan-jalan ke Thailand. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut adanya dugaan fasilitas lain yang diberikan kepada sejumlah anggota DPRD Bekasi saat berada di Thailand. "Saya belum bisa sampaikan secara rinci, ya. Tapi tentu saja paket jalan-jalan itu tidak hanya tiket dan tidak hanya untuk anggota DPRD-nya," ungkapnya pada awak media, di gedung merah putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (17/1) malam. Mantan aktivis ICW ini mengatakan, hingga saat ini KPK masih menelusuri apa saja fasilitas lain tersebut. Dia menyatakan, KPK sudah mempunyai bukti dan daftar nama para anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang mendapat fasilitas pelesiran ke Thailand itu. "Tentu sejumlah bukti yang kami dapat sudah cukup terang, tapi masih kami klarifikasi kepada yang diduga menerima fasilitas tersebut," tegasnya. Adapun, pada hari ini penyidik KPK sudah memeriksa empat anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebagai saksi dalam kasus ini. Keempat orang itu, katanya, dicecar mengenai proses pembahasan RDTR di Kabupaten Bekasi hingga perjalanan ke Thailand yang diduga masih terkait Meikarta. "Apakah ada kepentingan kepentingan lain pada saat itu untuk meloloskan atau mempengaruhi bagaimana hasil akhir dari aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi," ujarnya. Hingga saat ini, lembaganya sudah menerima pengembalian uang senilai Rp 180 juta dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Namun, KPK belum mengungkap identitas orang-orang yang mengembalikan uang itu. Dalam kasus ini, ada sembilan orang yang menjadi tersangka di kasus dugaan suap proyek Meikarta, termasuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Dari kesembilan orang itu, empat orang, yakni Billy Sindoro, Taryadi, Fitra Djaja Purnama, dan Henry Jasmen, tengah menjalani proses persidangan. &nbsp;

KPK Telisik Dugaan Penerimaan Fasilitas Lain Bagi Anggota DPRD Bekasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mendagri-melawan-tjahjo-yang-bisa-berhentikan-saya-hanya-presiden_m_.jpg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Desakan agar Tjahjo Kumolo mundur dari jabatannya sebagai mendagri semakin santer. Hal itu bermula dari namanya yang disebut oleh Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah dalam sidang kasus suap izin Meikarta. Desakan itu membuat politikus PDIP itu gerah. Dia pun menjawab bahwa yang bisa memberhentikannya hanyalah presiden sebagai pemilik otoritas atas jabatan itu. &ldquo;Saya nggak komentar itu. Yang bisa memberhentikan saya ya presiden,&rdquo; tegasnya saat ditemui usai menghadiri kegiatan Ditjen Dukcapil di kawasan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (15/1). Menyoal namanya yang disebut oleh Neneng Hassanah, Tjahjo menganggap itu suatu hal yang wajar. &ldquo;Enggak, saya enggak (terganggu). Hal yang wajar kok. Ya menceritakan proses rapat apa adanya. Katanya ada yang minta ini, ada yang itu, ya wajar saja,&rdquo; papar Tjahjo. Mantan sekjen PDIP itu mengaku tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Neneng. Apalagi sampai menemuinya. Dia mengklaim percakapan dirinya dengan Neneng dalam telepon saat itu merupakan yang pertama dan terakhir. Sementara di luar hal pekerjaannya sebagai menteri, Tjahjo lagi-lagi menegaskan tidak pernah mengenal Neneng secara pribadi. &ldquo;Nggak pernah (berkomunikasi), ya ditelepon itu saja. Selama ini saya nggak pernah ketemu dia. Ya ketemu dia di acara-acara resmi Kemendagri saja. Kalau kenal secara pribadi gak pernah,&rdquo; tegas dia. Sebelumnya, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean memberikan tanggapan atas pencatutan nama Tjahjo dalam persidangan kasus suap perizinan proyek Meikarta. Tanggapannya itu disampaikan Ferdinand melalui akun Twitter pribadinya @Ferdinand_Haean pada Senin (14/1). Dia berharap Tjahjo segera mengklarifikasi kabar tersebut dan meminta bahwa apabila kabar tersebut benar, maka Tjahjo harus mundur dari jabatannya. "Mas @tjahjo_kumolo mohon klarifikasinya, apakah ini benar? Jika benar, sebaiknya anda segra mundur dari jabatan anda..!! Bupati Neneng Mengaku Diminta Tjahjo Kumolo Muluskan Izin Meikarta," kicaunya.

Mendagri Melawan, Tjahjo: Yang Bisa Berhentikan Saya Hanya Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disinggung-soal-backdate-perizinan-meikarta-neneng-saya-nggak-tahu_m_.jpg" alt="Neneng Hasanah Yasin, usaia menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus yang melilitnya, Jumat (23/11)" width="100%">
<figcaption>Neneng Hasanah Yasin, usaia menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus yang melilitnya, Jumat (23/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yassin dalam kasus dugaan suap izin pembangunan proyek Meikarta. Ketika hendak meninggalkan gedung KPK sekitar pukul 15.40 WIB, Neneng sempat menjawab sedikit pertanyaan awak media ketika disinggung perihal kasus yang melilitnya. "Ya ini masih saksi aja sama seperti kemarin," katanya usai menjalani pemeriksaan, Kamis (23/11) Ketika disinggung mengenai indikasi backdate (penanggalan mundur) yang ditemukan oleh lembaga antirasuah ini, dia mengaku sama sekali tidak mengetahui. "Saya enggak tau tentang backdate, saya sama sekali tidak tau backdate itu," lanjutnya. Sekadar informasi, KPK menduga sejumlah dokumen perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam pembangunan Meikarta berstatus 'backdate' alias penanggalan mundur dari waktu sebenarnya. Selain itu, KPK juga menemukan adanya dugaan 'backdate' pada sejumlah dokumen perizinan, KPK tengah menelusuri pembangunan proyek Meikarta, apakah sudah dimulai sebelum proses pengurusan izin selesai atau sebaliknya. "Terkait dengan perizinan, KPK mendalami informasi adanya indikasi 'backdate' (penanggalan mundur) dalam sejumlah dokumen perizinan Meikarta," pungkas Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Rabu (14/11). Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tersangka pemberi suap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan dua orang Konsultan Lippo Grup Taryudi dan Fitra Djaya Purnama serta satu orang pegawai Lippo Group Henry Jasmen. Sedangkan, sebagai penerima fee sebesar Rp 7 milliar adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin bersama Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Bekasi Sahat MJB Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Kab Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Disinggung Soal Backdate Perizinan Meikarta, Neneng: Saya Nggak Tahu!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-telisik-perizinan-proyek-meikarta-melalui-dprd-bekasi_m_.jpg" alt="MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar" width="100%">
<figcaption>MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkonfirmasi pembahasan rencana tata ruang yang dibahas di DPRD Kabupaten Bekasi dalam kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya perlu mendalami lebih jauh mengenai rencana tata ruang di proyek tersebut karena adanya dugaan perizinan yang tidak sesuai dengan koridor hukum. "Kami perlu mendalami lebih jauh sejauh mana proses pembahasan rencana tata ruang yang dibahas di DPRD Bekasi saat itu," ucapnya pada awak media, Jumat (16/11) Untuk menelisik hal ini, KPK pada Kamis (15/11) memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bekasi Sulaeman untuk tersangka Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN). "Untuk wilayah yang sangat luas pembangunan dan perizinan itu diduga perlu melakukan revisi peraturan daerah terlebih dahulu dan tentu saja hal tersebut membutuhkan otoritas atau kewenangan dari DPRD di Bekasi," tegas dia. Selain itu, sebut Febri, fokus utama KPK saat ini dalam kasus perizinan Meikarta adalah rangkaian peristiwa terkait proses perizinan, baik rekomendasi dari dinas-dinas yang diduga adanya indikasi "backdate". "Kenapa itu perlu didalami karena rangkaian proses perizinan inilah yang kami juga sebagai "underline" transaksi dari dugaan suap terhadap Bupati Bekasi dan sejumlah pihak lain," tuturnya. Diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan sembilan tersangka. Mereka antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS) dan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin. Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare. KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas.

KPK Telisik Perizinan Proyek Meikarta Melalui DPRD Bekasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#neneng hassanah yasin

Berita Terkini

KPK Panggil Mantan Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Cikarang

Berkas Dilimpahkan, Neneng Segera Hadapi Persidangan

Berkas Dilimpahkan, Bupati Nonaktif Bekasi Neneng Segera Hadapi Sidang

Eks Wabup Bekasi Rohim Mintareja Diperiksa KPK Terkait Suap Meikarta

KPK Periksa Mantan Anggota DPRD Hingga Sekretaris Dewan Bekasi

KPK Telisik Dugaan Penerimaan Fasilitas Lain Bagi Anggota DPRD Bekasi

Mendagri Melawan, Tjahjo: Yang Bisa Berhentikan Saya Hanya Presiden

Disinggung Soal Backdate Perizinan Meikarta, Neneng: Saya Nggak Tahu!

Disinggung Soal Backdate Perizinan Meikarta, Neneng: Saya Nggak Tahu!

KPK Telisik Perizinan Proyek Meikarta Melalui DPRD Bekasi

Download Aplikasi JawaPos.com