<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pertemuan-di-moskow-aher-dan-neneng-sarapan-bareng-bahas-meikarta_m_-1.jpg" alt="Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan bereaksi dalam kasus suap perizinan Meikarta Bekasi di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/3) kemarin. Dalam persidangan itu menguak perihal pertemuan pria yang akrab disapa Aher dengan Neneng di Moskow. Dalam kesaksiannya, Aher ditanya seputar pertemuan dengan Bupati Bekasi di Rusia Moskow akhir tahun 2017. &ldquo;Pertemuan Moskow saya tegaskan bukan direncanakan, dan itu secara kedinasan namun berbeda,&rdquo; jelas Aher&nbsp;seperti dikutip Pojoksatu.id (Jawa Pos Group). Kedatangannya ke Moskow Rusia, dalam rangka delegasi Jabar, di Rusia untuk ikut serta dalam kegiatan Kemendag RI. &ldquo;Saya hadir diundang sebagai Gubernur Jabar, dan ketemu Bu Neneng sebagai Bupati Bekasi, dan itu delegasi tersendiri,&rdquo; jelasnya. Artinya,undangan terpisah. "Diundang tersendiri,sebagai perwakilan kabupaten Bekasi," tuturnya. Pas hotel, Aher menambahkan bahwa satu hotel dengan Neneng. "Ternyata satu hotel, pas sarapan makan bertemu, kita ngobrol soal Meikarta. Diantaranya apa perlu ada rekomendasi atau tidak, itu mengalir saja karena tuntutan perda, Jawaban saya, tunggu kajian dengan para pihak saat ini," ungkap dia. Aher juga menegaskan, dalam proses perizinan Meikarta, mana yang jadi prioritas Pemprov atau Pemkab sudah ada tugasnya masing-masing. "Kalau memang ada tugas dan porsinya provinsi kita selesaikan," paparnya. Selain menanggapi soal pertemuan dengan Neneng, Aher juga menjelaskan soal laporan dari Kadis PUPR Jabar, Guntoro. &ldquo;Saya diakhir masa jabatan gubernur diberi laporan oleh kadis PUPR Jabar pak Guntoro. Ada laporan dari Guntoro namun normatif,&rdquo; jelasnya. Diakui Aher, memang Kadis PUPR Jabar menjelaskan tentang RDTR. &ldquo;Memang ada ngobrol itu, tapi sampai akhir saya ga tau apa yang terjadi. Yang pasti saya TTD sesuai sk gubernur dalam rangka sk luas Meikarta 84,6 hektar, untuk rekomendasi yang administrasinya dikeluarkan melalui kepgub kepada DPMPTST," kata dia. Dirinya sebagai gubernur, bahkan belum tahu perubahan tata ruang disana. &ldquo;Waktu itu saya fokus mau pensiun,dan tak tahu soal perubahan tata ruang tersebut,&rdquo; pungkasnya.

Pertemuan di Moskow, Aher dan Neneng Sarapan Bareng Bahas Meikarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pertemuan-di-moskow-aher-dan-neneng-sarapan-bareng-bahas-meikarta_m_.jpg" alt="Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan bereaksi dalam kasus suap perizinan Meikarta Bekasi di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/3) kemarin. Dalam persidangan itu menguak perihal pertemuan pria yang akrab disapa Aher dengan Neneng di Moskow. Dalam kesaksiannya, Aher ditanya seputar pertemuan dengan Bupati Bekasi di Rusia Moskow akhir tahun 2017. &ldquo;Pertemuan Moskow saya tegaskan bukan direncanakan, dan itu secara kedinasan namun berbeda,&rdquo; jelas Aher&nbsp;seperti dikutip Pojoksatu.id (Jawa Pos Group). Kedatangannya ke Moskow Rusia, dalam rangka delegasi Jabar, di Rusia untuk ikut serta dalam kegiatan Kemendag RI. &ldquo;Saya hadir diundang sebagai Gubernur Jabar, dan ketemu Bu Neneng sebagai Bupati Bekasi, dan itu delegasi tersendiri,&rdquo; jelasnya. Artinya,undangan terpisah. "Diundang tersendiri,sebagai perwakilan kabupaten Bekasi," tuturnya. Pas hotel, Aher menambahkan bahwa satu hotel dengan Neneng. "Ternyata satu hotel, pas sarapan makan bertemu, kita ngobrol soal Meikarta. Diantaranya apa perlu ada rekomendasi atau tidak, itu mengalir saja karena tuntutan perda, Jawaban saya, tunggu kajian dengan para pihak saat ini," ungkap dia. Aher juga menegaskan, dalam proses perizinan Meikarta, mana yang jadi prioritas Pemprov atau Pemkab sudah ada tugasnya masing-masing. "Kalau memang ada tugas dan porsinya provinsi kita selesaikan," paparnya. Selain menanggapi soal pertemuan dengan Neneng, Aher juga menjelaskan soal laporan dari Kadis PUPR Jabar, Guntoro. &ldquo;Saya diakhir masa jabatan gubernur diberi laporan oleh kadis PUPR Jabar pak Guntoro. Ada laporan dari Guntoro namun normatif,&rdquo; jelasnya. Diakui Aher, memang Kadis PUPR Jabar menjelaskan tentang RDTR. &ldquo;Memang ada ngobrol itu, tapi sampai akhir saya ga tau apa yang terjadi. Yang pasti saya TTD sesuai sk gubernur dalam rangka sk luas Meikarta 84,6 hektar, untuk rekomendasi yang administrasinya dikeluarkan melalui kepgub kepada DPMPTST," kata dia. Dirinya sebagai gubernur, bahkan belum tahu perubahan tata ruang disana. &ldquo;Waktu itu saya fokus mau pensiun,dan tak tahu soal perubahan tata ruang tersebut,&rdquo; pungkasnya.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/neneng-eks-bupati-bekasi-saya-sudah-kooperatif-dengan-kpk_m_.jpg" alt="Persidangan suap izin Meikarta" width="100%">
<figcaption>Persidangan suap izin Meikarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan empat terdakwa lain dari&nbsp;pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kompak tidak mengajukan eksepsi. Maka persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Bandung pekan depan. Setelah pembacaan dakwaan oleh Jaksa KPK, kemudian lima yakni Neneng, Kadis PUPR Bekasi Jamaludin, Kadis Damkar Sahat Banjar Nahor, Kadis PMPTSP Dewi Tisnawati dan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili berkonsultasi dengan penasihat hukumnya.&nbsp;Setelah&nbsp;berkonsultasi, Majelis Hakim menanyakan kembali soal eksepsi. Semua terdakwa pun kompak tidak mengajukan eksepsi. Kemudian Majelis Hakim menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyusun jadwal. Namun karena tidak mengajukan ekspresi maka dilanjut pemeriksaan saksi. "Jadi karena terdakwa tidak eksepsi maka langsung pemeriksaan saksi minggu depan ya," kata hakim di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (27/2). Sebagaimana diketahui, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin didakwa bersama empat bawahannya telah menerima suap berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta. Dengan total suap yang sebesar Rp Rp 16.182.020.000 dan SGD 270 ribu atau senilai Rp 2,7 miliar lebih dalam kurs saat ini. Maka totalnya menjadi Rp 18 miliar lebih. Usai persidangan, Neneng dan terdakwa lainnya berdiri dari kursi pesakitan. Kemudian berjalan menuju ke luar ruangan persidangan. Saat ditanya Neneng terkait tanggapannya soal dakwaan jaksa. Namun tidak menjawab dan hanya mengucapkan kalimat 'terima kasih. Selain itu, soal tidak mengajukan eksepsi, Neneng menjawab bahwa dirinya bersikap kooperatif kepada jaksa KPK. "Prinsipnya saya sudah kooperatif kepada KPK," ucap Neneng di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (27/2).

Neneng Eks Bupati Bekasi: Saya Sudah Kooperatif dengan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpk-minta-publik-kawal-sidang-kasus-suap-proyek-meikarta_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta publik mengawal sidang kasus dugaan suap terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta. Permintaan ini dilontarkan KPK karena persidangan Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yassin akan digelar di PN Bandung, besok (27/2). "Kami mengajak publik juga terlibat dalam mengawal proses hukum ini, agar selain sebagai bentuk peran serta masyarakat, persidangan yang terbuka untuk umum juga dapat menjadi proses pembelajaran bagi kalangan mahasiswa dan akademisi," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (26/2). Selain Neneng, mantan aktivis ICW ini menuturkan ada empat terdakwa lain yang juga akan disidang yaitu, Kadis PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin, Kadis Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor. Kemudian, ada juga Kadis PMPTSP Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Neneng Rahmi. Febri menjelaskan, agenda persidangan adalah pembacaan dakwaan bagi kelima terdakwa. Kelimanya, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga menerima suap terkait proyek Meikarta. "Persidangan akan digelar pada Rabu (27/2) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda pembacaan terdakwa," tukas Febri. Selain lima orang tersebut, KPK juga menetapkan 4 orang tersangka dari pihak swasta. Keempatnya juga telah menjalani persidangan dan dituntut oleh jaksa KPK. Keempat terdakwa pihak swasta itu ialah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro yang dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan, Konsultan Lippo Group Taryadi dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan, Konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan dan Pegawai Lippo Group Henry Jasmen dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Dalam kasus ini, total 9 pihak yang terlibat dengan rincian empat pihak sebagai pemberi suap dan lima pihak penerima suap. Dengan dugaan, Neneng dan anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji oleh para petinggi Lippo Group, terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta pada lahan seluas 774 hektare.

KPK Minta Publik Kawal Sidang Kasus Suap Proyek Meikarta