<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pengembangan-kasus-suap-meikarta-dilakukan-jika-ada-bukti-baru_m_.jpg" alt="Pembangunan apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/10). Pembangunan proyek Meikarta tetap berlanjut usai penetapan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro ditangkap." width="100%">
<figcaption>Pembangunan apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/10). Pembangunan proyek Meikarta tetap berlanjut usai penetapan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro ditangkap.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap proyek Meikarta yang telah menjerat sebelas orang. Terbaru, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa dan Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek perumahan mewah tersebut.  Juru Bicara KPK Febri Diansyah menduga masih ada pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan suap izin proyek Meikarta. Menurutnya, ada keterlibatan pihak lain seperti yang terungkap dalam fakta persidangan.  "Dari fakta-fakta yang ada kami duga masih ada pihak lain yang menerima aliran dana, ataupun masih ada pihak lain yang diduga berperan dalam konstruksi perkara ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (30/7).  Sebab dalam fakta persidangan, anggota DPRD Bekasi Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Soleman disebut mempertemukan Iwa Karniwa dengan Henry Lincoln selaku Sekretaris Dinas PUPR dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR. Dalam persidangan, Soleman disebut mengetahui janji Rp 1 miliar untuk Iwa.  Febri menyampaikan, dimungkinkan Soleman akan diperiksa terkait kasus suap izin proyek Meikarta untuk tersangka Iwa Karniwa. Sebab, sebagian anggota DPRD Bekasi telah diperika terkait kasus tersebut.  "Nanti saksi-saksi yang lain tentu akan kami periksa juga sesuai dengan kebutuhan dan juga jadwal yang sudah disusun oleh para penyidik," ucap Febri.  Kendati demikian, Febri belum bisa memastikan kapan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi itu akan diperiksa oleh penyidik KPK. Menurutnya, penyidik akan kembali memberikan informasi siapa saja yang bakal diperiksa untuk tersangka Iwa maupun mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto.  "Itu tentu akan kami informasikan lebih lanjut," tukas Febri.  Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua tersangka baru. Mereka adalah mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto, dan Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Barat Iwa Karniwa.  Bartholomeus diduga sebagai pihak dari PT Lippo Cikarang yang‎ bersama-sama dengan terpidana kasus korupsi ini yakni, Billy Sindoro, Henry Jasmen, Taryudi, serta Fitra Djaja Purnama berupaya meloloskan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) terkait pembangunan proyek Meikarta.  Mereka diduga menyuap mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin sebesar Rp 10,5 miliar yang uangnya disinyalir berasal dari PT Lippo Cikarang. Uang tersebut untuk mengurus IPPT terkait pembangunan proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.  Sementara Iwa Karniwa‎ diduga menerima suap Rp 900 juta untuk mengurus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi yang masih berkaitan dengan proyek Meikarta. Uang tersebut juga diduga berasal dari PT Lippo Cikarang.  Atas perbuatannya, Iwa Karniwa dijerat pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sedangkan, Bartholomeus Toto disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Anggota DPRD Bekasi Soleman akan Dipanggil Sebagai Saksi Iwa Karniwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Iwa-Karniwa-Sekda-jabar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai sikap Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa yang akan kooperatif terkait kasus suap izin proyek Meikarta yang menjeratnya. Bahkan Gubernur Jawa Barar, Ridwan Kamil telah menunjuk Asisten I Bidang Hukum dan Kesejahteraan Pemprov Jabar Daud Ahmad sebagai pelaksana harian (Plh) Sekda Jabar.  "Kami hargai Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang segera mengambil tindakan cepat setelah konpers (konferensi pers) kemarin. Hal ini dilakukan agar tidak ada katakan lah seperti persinggungan hal-hal lain yang akan merugikan di dua sisi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (30/7) malam.  Febri menuturkan, penyelenggara negara yang terjerat perkara korupsi di KPK akan terhambat kinerjanya. Maka sudah selayaknya dinonaktifkan sementara untuk menjalani proses hukum yang berlaku.  "Jadi, jabatan itu akan terhambat dan di sisi lain juga mungkin tidak akan maksimal menghadapi proses hukum tersebut," ucap Febri.  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyampaikan, untuk mendalami peran Iwa dan mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto, keduanya akan diperiksa sebagai tersangka. Penyidik akan mengagendakan pemeriksaan kedua orang tersebut.  "KPK akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka Iwa ataupun tersangka Bartholomeus Toto, tergantung jadwalnya kapan yang akan dilakukan oleh penyidik," tegas Febri.  Sebelumnya, Sekda Jabar (nonaktif) Iwa Karniwa menyatakan akan kooperatif mendukung kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Hal ini menyusul penetapan dirinya sebagai tersangka kasus suap izin proyek Meikarta.  "Saya akan menaati, mengikuti serta bersikap kooperatif sebagai bentuk tanggung jawab saya untuk turut membantu KPK dalam upaya pemberantasan korupsi," ucap Iwa di Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/7).  Iwa mengaku legawa dengan status hukumnya saat ini. Ia menyerahkan sepenuhnya kelanjutan kasusnya kepada penegak hukum.  "Atas penetapan status tersangka pada saya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, saya menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berjalan," tukas Iwa.  Dalam perkara ini, Iwa Karniwa diduga telah menerima uang Rp900 juta dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk menyelesaikan proses RDTR.  Perda RDTR Kabupaten Bekasi itu diperlukan untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta. Uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa diduga berasal dari PT Lippo Cikarang.  Iwa Karniwa terjerat pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Acungi Jempol Pemprov Jabar yang Langsung Nonaktifkan Sekdanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pengembangan-kasus-suap-meikarta-dilakukan-jika-ada-bukti-baru_m_.jpg" alt="Pembangunan apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/10). Pembangunan proyek Meikarta tetap berlanjut usai penetapan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro ditangkap." width="100%">
<figcaption>Pembangunan apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/10). Pembangunan proyek Meikarta tetap berlanjut usai penetapan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro ditangkap.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (Perda RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. KPK menduga, Iwa Karniwa menerima Rp 900 juta dari PT Lippo Cikarang.  Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyampaikan, Iwa diduga menerima Rp 900 juta terkait izin suap proyek Meikarta. Mulanya, Iwa meminta Rp 1 miliar untuk menyelesaikan proses RDTR Kabupaten Bekasi.  Perkara tersebut dimulai pada 2017 ketika Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili, menerima sejumlah uang terkait dengan pengurusan Peraturan Daerah tentang RDTR Kabupaten Bekasi.  "Kemudian, uang tersebut diberikan kepada beberapa pihak dengan tujuan agar memperlancar proses pembahasannya," kata Saut dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (29/7).  Menurut Saut, sekitar April 2017 setelah masuk pengajuan Rancangan Perda RDTR, Neneng Rahmi diajak oleh Sekretaris Dinas PUPR untuk bertemu pimpinan DPRD di Kantor DPRD Kabupaten Bekasi. Dalam pertemuan itu, Sekretaris Dinas PUPR menyampaikan permintaan uang dari pimpinan DPRD terkait pengurusan tersebut.  Setelah Rancangan Perda RDTR Kabupaten Bekasi disetujui oleh DPRD Bekasi dan dikirim ke Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan pembahasan, namun Raperda tidak segera dibahas oleh POKJA Badan Koordinasi Penataan ruang Daerah (BKPRD) sedangkan dokumen pendukung sudah diberikan.  "Didapatkan informasi bahwa agar RDTR diproses Neneng Rahmi harus bertemu dengan tersangka IWK [Iwa Karniwa] selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat," ucap Saut.  Neneng yang sudah diputus bersalah di pengadilan kemudian mendapatkan informasi bahwa tersangka Iwa meminta uang Rp 1 miliar untuk penyelesaian proses RDTR di Provinsi.  Menurut Saut, permintaan tersebut diteruskan pada salah satu karyawan PT Lippo Cikarang dan direspons bahwa uang itu akan disiapkan. Beberapa waktu kemudian, pihak Lippo pun menyerahkan uang itu pada Neneng Rahmi.  "(Uang diserahkan) sekitar Desember 2017 dalam dua tahap, Neneng melalui perantara menyerahkan uang pada tersangka IWK dengan total Rp 900 juta terkait dengan pengurusan RDTR di Provinsi Jawa Barat," jelas Saut.  Atas perbuatannya, Iwa diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. KPK juga telah menetapkan sedikitnya sembilan orang tersangka dalam kasus Meikarta ini.  Beberapa di antaranya telah mendapatkan vonis hukuman penjara dan denda ratusan juta rupiah. Empat orang selaku pemberi dari pihak swasta yakni Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryudi dan Fitra Djaja Purnama (Konsultan Lippo Group), dan Henry Jasmen (pegawai Lippo Group).  Sementara lima orang tersangka lainnya dari pihak penerima suap perizinan Meikarta di antaranya Neneng Hasanah Yasin (Bupati Bekasi), Jamaludin (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi), serta Sahat Maju Banjarnohor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi). Kemudian, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Terkait Kasus Meikarta, Sekda Jabar Kecipratan Rp 900 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/berkas-dilimpahkan-neneng-segera-hadapi-persidangan_m_.jpg" alt="Bupati Bekasi Non Aktif Neneng Hasanah Yasin usai menjalani pemeriksaan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta" width="100%">
<figcaption>Bupati Bekasi Non Aktif Neneng Hasanah Yasin usai menjalani pemeriksaan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, penyelidik tengah melakukan pengembangan perkara terkait izin suap pembangunan Meikarta di Bekasi, Jawa Barat. Penyelidikan atas kasus yang menjerat mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro ini sudah dilakukan lembaga antirasuah.  "Untuk Meikarta kami pastikan ada pengembangan, karena memang cukup banyak nama yang muncul di fakta persidangan tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/7) malam.  Namun Febri enggan menjelaskan pihak yang tengah ditelisik keterlibatannya. Febri pun tak menampik jika penyelidik KPK tengah membidik korporasi sebagai tersangka.  "Semua pihak bisa ditelusuri lebih lanjut, apakah itu orang-perorangan ataupun korporasi sepanjang ada bukti yang cukup," ucap Febri.  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini memastikan, tim KPK tengah mempelajari lebih jauh fakta persidangan kasus ini. Febri berjanji akan segera mengumumkannya jika penyelidikan kasus ini sudah ditingkatkan ke penyidikan.  "Jika sudah ada informasi yang lebih lengkap terkait pengembangan perkara ini, kami sampaikan lebih lanjut," tegas Febri.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-suap-meikarta-kpk-panggil-presiden-direktur-lippo-karawaci_c_1540447565_253663.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar.  Dalam kasus suap izin Meikarta, mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin divonis 6 tahun penjara denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan. Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan, Neneng terbukti bersalah menerima suap sebesar Rp 10,630 miliar dan SGD 90 ribu.  Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yakni 7 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan. Selain Neneng, dalam kasus ini KPK juga menjerat delapan orang lainnya.  Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.  Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen selaku pegawai Lippo Group.

KPK Terus Kembangkan Kasus Meikarta, Kemungkinan Ada Tersangka Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/berkas-dilimpahkan-ke-pn-bandung-neneng-segera-jalani-sidang_m_.jpg" alt="Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin segera jalani sidang. Fedrik Tarigan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin segera jalani sidang. Fedrik Tarigan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, kembali menjalani sidang kasus suap perizinan Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (10/4). Dalam persidangan, Neneng mengaku menyesali perbuatannya menerima suap.  “Saya sudah mengundurkan diri, tapi SK (surat keputusan) belum diterima,” kata Neneng seperti dilansir dari Radar Bogor (JawaPos.com), Kamis (11/4).  Neneng lantas berujar bahwa dirinya kapok menjadi kepala daerah (Bupati) dan terjun ke dunia politik. Ia mengaku tak mau lagi terlibat urusan partai politik. “Apakah mau kembali menjadi bupati?” tanya pengacara Neneng.  “Tidak ingin,” jawab Neneng sambil terlihat mengusap pipi saat air matanya keluar karena mengungkapkan pernyataan tersebut.  “Jabatan politik?” tanya pengacara lagi. “Tidak mau,” kata Neneng menjawab.  Neneng pun mengakui perbuatannya. Ia menyesali apa yang sudah diperbuat. “Sangat besar penyesalan saya, intinya saya ini merasa bersalah,” terang Neneng.

Nangis Saat Persidangan, Neneng Sebut Tak Mau Lagi Jadi Bupati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/sedang-hamil-tua-neneng-ajukan-permohonan-berobat_c_287453.jpg" alt="Mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin jalani sidang perdana di PN Bandung, Rabu (27/2). Fedrik Tarigan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin jalani sidang perdana di PN Bandung, Rabu (27/2). Fedrik Tarigan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (10/4). Neneng dicecar jaksa KPK soal sumber uang pengembalian suap Meikarta ke KPK yang mencapai Rp 11 miliar.  Menjawab pertanyaan jaksa, Neneng mengaku bahwa setelah tertangkap tangan uang senilai Rp 11 milliar, dikembalikan ke KPK untuk negara. Hal itu terkait dengan kasus suap perizinan proyek Meikarta.  “Nggak lama setelah kena OTT dikembalikan langsung,” jelas Neneng seperti dilansir dari Pojokjabar.id (Jawa Pos Group), Rabu (10/4).  Neneng menjelaskan uang yang dikembalikan kepada negara berasal dari Meikarta dan uang pribadinya. Dirinya juga menampik jika uang tersebut berasal dari partai politik, seperti yang ditanyakan oleh jaksa.  “Uang itu dari Meikarta dan pribadi saya. Bukan (dari parpol),” kata Neneng.  Neneng sendiri, diketahui menerima uang dari perizinan proyek Meikarta. Dia mengaku tergiur dengan nilai yang ditawarkan Meikarta hingga Rp 20 miliar. Meski tak sesuai realisasi, Neneng mengakui menerima sebesar Rp 10 miliar.  “Saya menerima 10 miliar, bertahap. Lalu saya kembalikan uang itu sebesar Rp 11 miliar ke negara,” jelasnya.

Kembalikan Uang Suap Meikarta, Neneng Pastikan Tak Gunakan Dana Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/sedang-hamil-tua-neneng-ajukan-permohonan-berobat_m_.jpg" alt="Mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin jalani sidang perdana di PN Bandung, Rabu (27/2)" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin jalani sidang perdana di PN Bandung, Rabu (27/2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menjalani sidang perdana kasus suap Meikarta di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (27/2). Dalam persidangan diketahui Neneng tengah hamil tua. Saat persidangan salah satu pengacara Neneng, Rafi Apriadi mengajukan&nbsp;permohonan berobat ke majelis hakim untuk Neneng. Pasalnya Neneng dijadwalkan akan melahirkan pada April mendatang.&nbsp; "Kondisi ibu Neneng sedang hamil, kami perlu mengajukan permohonan berobat. Mengingat bulan April dijadwalkan melahirkan. Mohon dipertimbangkan," kata&nbsp;Rafi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (27/2). Kemudian hakim melempar tanggapan kepada Jaksa KPK dan sudah ada analisa terkait kondisi kesehatan Neneng selama mengandung. "Terkait alasan kesehatan Bu Neneng, ada analisis dokter terkait waktu persidangan. Nanti Insya Allah ketika akan (melahirkan) kami konfirmasikan, nanti dibantu tim dokter KPK juga," kata Jaksa KPK. Selain itu juga, majelis hakim pun mengizinkan atau mempersilakan Neneng Hasanah Yasin melakukan pengajuan berobat. Akan tetapi, ia meminta untuk waktu berobat dilakukan bukan di hari sidang. "Jadi permohonan ini jangan pas hari sidang. Kalau memang sakit kami izinkan, tapi nanti dilampirkan juga surat dari LP (Lapas). Kalau ada rekomendasi kesehatan dokter LP, nanti kami pertimbangkan. Tapi catatan jangan pas hari sidang," ujar hakim. Dalam persidangan, sebelum memulai pembacaan dakwaan hakim menanyakan soal kesehatan para terdakwa. Secara bergantian termasuk Neneng mengaku dalam keadaan sehat.

Sedang Hamil Tua, Neneng Ajukan Permohonan Berobat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/jalani-sidang-perdana-suap-meikarta-neneng-kenakan-batik-hitam_m_.jpg" alt="Eks Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin jalani sidang perdana di PN Bandung, Rabu (27/2)" width="100%">
<figcaption>Eks Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin jalani sidang perdana di PN Bandung, Rabu (27/2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasing menjalani sidang perdana atas kasus penerimaan uang suap dari proyek Meikarta PT Lippo Cikarang di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (27/2). Neneng jalani sidang bersama empat bawahannya yang merupakan pegawai di Pemerintah Kabupaten Bekasi. Empat terdakwa lainnya yang terseret kasus proyek Meikarta itu yakni, Kepala dinas PUPR Bekasi Jamaludin; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dewi Tisnawati; Kelapa Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Sahat Banjar Nahor; dan Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaeli. Terlihat Neneng menjalani sidang mengenakan baju batik hitam, celana hitam, dan kerudung krem. Sementara Dewi mengenakan kerudung biru, sedangkan tiga terdakwa lainnya mengenakan stelan hitam putih. Sebagaimana diketahui, lima terdakwa tersebut telah menerima uang dari pemberi suap&nbsp;dari&nbsp;Billy Sindoro, Fitradjaja Purnama, Henry Jasmen, dan Taryudi. Yang sebelumnya sudah menjalani sidang di PN Bandung dan dituntut penjara dua hingga lima tahun. &lrm;Jaksa KPK membacakan surat dakwaan kelima terdakwa disebutkan menerima suap senilai total Rp 16 miliar dan SGD 270 ribu. "Neneng Hasanah Yasin menerima Rp 10,83 miliar dan SGD 90 ribu, serta Dewi Tisnawati menerima Rp 1 miliar. Sedangkan Jamaludin mendapat Rp 1,2 miliar, Sahat Banjarnahor senilai Rp 952 juta, Neneng Rahmi Nurlaili Rp 700 juta," kata Jaksa KPK di PN Bandung, Rabu (27/2). Disebutkan bahwa uang suap itu untuk mempermudah dan melancarkan surat izin pengelolaan dan pengolahan tanah (IPPT) seluas 83,4 hektare, IMB untuk 53 tower, pemasangan alat proteksi&lrm; pemadam kebakaran di 53 tower, dan 13 basement, siteplant dan block plant serta sarana teknis, SKKLH. Bahkan Sekda Jabar Iwa Karniwa pun disebut terlibat menerima senilai Rp 1 miliar.

Jalani Sidang Perdana Suap Meikarta, Neneng Kenakan Batik Hitam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/berkas-dilimpahkan-ke-pn-bandung-neneng-segera-jalani-sidang_m_.jpg" alt="Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin segera jalani sidang. Fedrik Tarigan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin segera jalani sidang. Fedrik Tarigan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berkas kasus suap perizinan proyek Meikarta yang menyeret Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hasanah Yasin dan beberapa kepala dinas Pemkab Bekasi telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung. Maka sidang pun akan segera digelar. Panitera Muda Tipikor PN Bandung M Tiere mengatakan, berkas telah dilimpahkan oleh KPK pada Kamis (21/2) pagi. Ada lima berkas yang dilimpahkan yakni atas nama Bupati Bekasi non Aktif Neneng, Kadis PUPR Bekasi Jamaludin, Kadis Damkar Sahat MBJ Nahor, Kadis PMPTSP Dewi Tisnawati dan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili. "Berkasnya sudah masuk, saat ini sedang proses register. Yakni berkas untuk lima orang tersangka," kata M Tiere di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (21/2). Sebagaimana diketahui, bahwa Neneng ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap perizinan proyek Meikarta dari terdakwa Billy Sindoro dan terdakwa lainnya. Bahwa uang suap tersebut dari PT Lippo Group yang ditujukan untuk mempelancar izin proyek di wilayah Bekasi. Sebelumnya, dalam surat dakwaan KPK, total uang yang dialirkan kepada Neneng dan sejumlah kepala dinas Pemkab Bekasi kurang lebih Rp 19 miliar. Dana tersebut dari PT Lippo Cikarang. Neneng pun sempat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus Meikarta dengan terdakwa Billy Sindoro di Pengadilan Negeri Bandung beberapa waktu lalu. Dalam persidangan Neneng membenarkan menerima sejumlah uang dari PT Lippo Group.

Berkas Dilimpahkan ke PN Bandung, Neneng Segera Jalani Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/20-anggota-dprd-bekasi-dapat-hadiah-plesiran-ke-thailand-dari-meikarta_m_.jpg" alt="MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar" width="100%">
<figcaption>MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil identifikasi sebanyak 20 anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang plesiran ke Thailand diduga menggunakan dana proyek Meikarta. Bahkan, KPK menduga ada staf sekretaris dewan anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang turut ikut dalam wisata tersebut.  "Ada staf setwan atau sekretaris dewan di DPRD Bekasi yang kami duga ikut perjalanan ke Thailand yang pembiayaannya diduga terkait dengan kepentingan perizinan proyek Meikarta di Bekasi. Saat ini teridentifikasi lebih dari 20 orang Anggota DPRD Kabupaten Bekasi mendapatkan pembiayaan jalan-jalan ke Thailand tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/1) malam.  Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu mengungkapkan plesiran ke negeri gajah putih itu dilakukan pada tahun 2018. Namun, Febri belum dapat membeberkan kapan tepatnya perjalanan itu dilakukan.  Dia juga memastikan dalam melakukan perjalanan tersebut menggunakan jasa agen perjalanan untuk mengurus wisata tiga hari dua malam tersebut.  "Waktu (plesirannya) di tahun 2018, kapan tepatnya belum bisa saya sampaikan. Tetapi, selain proses jalan-jalan itu, uangnya didiuga terkait dengan perizinan Meikarta, tentu juga menggunakan jasa dari pihak travel agent ya untuk perjalanan tiga hari dua malam berlibur ke Thailand," ungkap Febri.  Dia juga menjelaskan bahwa sudah ada sejumlah Anggota DPRD Bekasi yang telah mengembalikan uang plesiran tersebut. KPK mengingatkan kepada Anggota DPRD lainnya untuk segera mengembalikan dan memberikan keterangan sejujurnya terkait plesiran tersebut.  "Kami hargai sikap kooperatif tersebut karena justru kalau memberikan keterangan tidak benar ada ancaman pidana tersendiri. Kami ingatkan agar semuanya bersikap kooperatif," pungkasnya.  Dalam perkara ini KPK juga mendalami dan mengklarifikasi proses pembiayaan plesiran tersebut. Sebelumnya, KPK telah menerima pengembalian uang sejunlah Rp180 juta dari dua orang yang terdiri dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD.Tidak hanya itu, KPK juga menerima pengembalian uang plesiran mulai dari angka Rp9 juta hingga mencapai Rp11 juta perorang.

20 Anggota DPRD Bekasi Dapat Hadiah Pelesir ke Thailand dari Meikarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#neneng hasanah yasin

Berita Terkini