<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/06/4fa6bc32-aa36-4d63-a0ac-9a5e42358197-1254801258.jpeg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji pilih bungkam saat ditanya terkait laporan Ormas Madas terhadap dirinya, Selasa (6/1). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji pilih bungkam saat ditanya terkait laporan Ormas Madas terhadap dirinya, Selasa (6/1). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji dilaporkan oleh ormas Madura Asli Sedarah (Madas) ke Polda Jatim, Senin sore (5/1). Laporan ini terkait konten media sosial Armuji saat sidak kasus Nenek Elina Widjajanti. Saat ditemui JawaPos.com di rumah dinas Wakil Wali Kota Surabaya, Jalan Wali Kota Mustajab, Armuji memilih enggan berkomentar terkait laporan ormas Madas yang dilayangkan terhadap dirinya. "Nek itu aku nggak wani ngomong (kalau itu aku nggak berani bilang), nanti jam setengah 1 tak kasih kejutan," tutur orang nomor dua di Kota Pahlawan tersebut setelah program Rumah Aspirasi, Selasa (6/1). Saat kembali ditanya maksud pernyataannya, apakah akan menggelar konferensi pers atau menyampaikan klarifikasi melalui media sosial, Armuji lagi-lagi memilih bungkam dan tidak memberikan penjelasan. "Nggak berkomentar, no komen, langsung saja nanti jam setengah 1 di mana-di mananya ya, sudah saya nggak ngomong itu (nggak mau komentar), kok dipancing-pancing kamu itu," imbuhnya dengan nada bercanda. Sebelumnya, Kasus Nenek Elina Widjajanti, 80 tahun, yang diusir secara paksa oleh oknum ormas dari rumahnya sendiri di Jalan Dukuh Kuwuhan 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, berbentuk panjang. Senin kemarin (5/1) Ormas Madura Asli Sedarah (Madas) resmi melaporkan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, ke Polda Jawa Timur atas dugaan pelanggaran UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/10/1/2026/SPKT/POLDA JAWA TIMUR pada Senin, 5 Januari 2026, dengan pasal yang dilaporkan adalah Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE Juncto 44 Ayat 3. Kisah Nenek Elina Widjajanti, 80 tahun, yang diusir secara paksa dari rumahnya viral di media sosial. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji juga sempat melakukan sidak dan diunggah di berbagai akun media sosialnya @cakj1. Dalam video sidak tersebut, Armuji menyebut oknum yang mengusir Nenek Elina mengenakan seragam ormas Madas. "Oknum Madas? Orang Sini? Kita berharap Pak Kapolda segera ditindak oknum Madas, oknum ya," tutur Armuji, dikutip JawaPos.com, Senin (5/1). Ketua Umum DPP Madas, Muhammad Taufik mengatakan video orang nomor dua di Kota Surabaya itu menggiring opini publik dan mencoreng nama baik ormas Madura Asli Sedarah. "Ada dua hal yang kami laporkan. Yang pertama, berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Siapa terlapornya, Tentu pemilik akun Cak J1. Instagram, TikTok dan YouTube," tutur Taufik di depan SPKT Mapolda Jatim, Senin (5/1). Menurutnya, video sidak yang diunggah oleh Armuji terkait kasus Nenek Elina tak hanya mencemarkan nama organisasi, tetapi juga memicu kerusuhan antar suku di tengah masyarakat Kota Pahlawan. "Laporan kita itu titik penekanannya begini. Sidak itu ada perkataan yang disampaikan (Armuji) pakai baju madas. Silakan kawan-kawan bisa (cek), tidak ada baju madas ataupun atribut madas yang dipakai," tambahnya. Selain melaporkan akun media sosial Armuji, ormas Madas juga melaporkan beberapa akun media sosial lainnya yang juga menyebar konten hoax. Bukti-bukti tersebut sudah dilampirkan saat membuat laporan. "Ada beberapa pihak-pihak juga yang kami laporkan karena hoax, sampai terjadi kerusakan dan beberapa sweeping yang mengatasnamakan Arek Surabaya. Saya yakin itu bukan Arek Surabaya," tukas Taufik. &nbsp;

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dilaporkan ormas Madas ke Polda Jatim atas video sidak kasus Nenek Elina yang viral. 

No Komen Usai Dilaporkan Ormas Madas ke Polda Jatim, Armuji Siapkan Kejutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/05/eri-cahyadi-5-jan-3425004586.jpg" alt="Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengajak seluruh pihak untuk tidak main hakim sendiri saat menyelesaikan permasalahan sengketa tanah. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengajak seluruh pihak untuk tidak main hakim sendiri saat menyelesaikan permasalahan sengketa tanah. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Viralnya kasus Nenek Elina Widjajanti, 80 tahun, yang diusir oleh oknum ormas dari rumahnya sendiri, membuka fenomena lama bahwa aksi premanisme dan mafia tanah, yang masih terjadi di Surabaya. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pun tak tinggal diam. Agar kasus serupa tak terulang, pemerintah bergerak cepat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengajak seluruh pihak untuk tidak main hakim sendiri saat menyelesaikan permasalahan sengketa tanah. Sebaliknya, lakukan secara musyawarah dan sesuai alur hukum yang berlaku. "Saya mohon kepada warga Kota Surabaya, tolong kalau ada permasalahan sengketa tanah, kita ada satgas mafia tanah dan satgas penanganan premanisme, karena negara kita ini negara hukum,&rdquo; ucapnya, Senin (5/1). Satgas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah hadir untuk menindaklanjuti sengketa secara hukum. Tidak boleh lagi ada permasalahan tanah yang dimanfaatkan oleh oknum untuk mengintimidasi pihak lain. &ldquo;Jangan menggunakan kekuatan lainnya, jangan menggunakan pihak-pihak lainnya. Sehingga tidak ada premanisme di Kota Surabaya. Setelah ini kita bergerak di masing-masing wilayah," imbuhnya. Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa selain kantor pusat di Jalan Sedap Malam, posko ini juga akan tersebar di lima wilayah, yakni di Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Utara, Surabaya Selatan, dan Surabaya Pusat. Orang nomor satu di Surabaya tersebut menekankan, Satgas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah tidak segan menindak tegas jika terjadi aksi kekerasan dan pemaksaan dalam hal sengketa tanah. "Kita akan sikat habis, karena suasana Surabaya jadi tidak tenang. Tapi kami nyuwun tulung, laporkan ke kita (Satgas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah), kita akan segera menindak, jangan lapor ke pihak lain," tegas Eri. Bagi warga Surabaya yang ingin lapor ke Satgas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah, bisa menghubungi hotline untuk pengaduan masyarakat melalui nomor +62 817-0013-010 dan Call Center (CC) 112. &ldquo;Siapa yang membuat suasana Surabaya tidak tenang dengan kekerasan, dengan pemaksaan, Satgas penanganan premanisme ini akan turun. Tapi saya mohon kepada warga Surabaya untuk melapor, harus berani melapor,&rdquo; pungkasnya.

Surabaya bentuk Satgas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah. Wali Kota Eri Cahyadi minta warga tak main hakim sendiri dan segera lapor.

Surabaya Serius Berantas Premanisme dan Mafia Tanah, Eri Cahyadi: Jangan lagi Main Hakim Sendiri!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/dc4a0193-4b31-409d-99bb-f4f11be157f1-3096006093.jpg" alt="Wakil Kepala Kejati Jatim, Saiful Bahri Siregar mengatakan pihaknya telah menerima SPDP dan menunjuk 3 JPU untuk menangani perkara kasus Nenek Elina, Rabu (31/12). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Kepala Kejati Jatim, Saiful Bahri Siregar mengatakan pihaknya telah menerima SPDP dan menunjuk 3 JPU untuk menangani perkara kasus Nenek Elina, Rabu (31/12). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polda Jawa Timur terkait kasus pengusiran paksa Nenek Elina Widjajanti di Surabaya. Oleh karena itu, tiga orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah ditunjuk untuk menangani perkara Nenek Elina yang viral di media sosial. Kabar ini disampaikan Wakil Kepala Kejati Jatim, Saiful Bahri Siregar. "Tentunya kami sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan per tanggal 24 Desember 2025, dan saat ini kami juga sudah menunjuk tim Jaksa Penuntut Umum," tutur Saiful, Rabu (31/12). Adapun tiga JPU yang ditunjuk menangani kasus Nenek Elina, yakni Muhammad Rizki Pratama, Suwarti, dan Rista Erna. Mereka akan berkoordinasi aktif sengan penyidik kepolisian untuk menyusun konstruksi hukum perkara. &ldquo;Jaksa saat ini sedang berkomunikasi dengan penyidik kepolisian, termasuk membahas pasal-pasal yang akan diterapkan serta kelengkapan barang bukti yang nantinya dibawa ke persidangan,&rdquo; imbuhnya. <h3>Kronologi singkat</h3> Kisah Nenek Elina Widjajanti, 80 tahun, yang diusir secara paksa oleh ormas dari rumahnya yang berada di Jalan Dukuh Kuwuhan 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, tengah menyita perhatian publik. Kasus bermula saat sekelompok laki-laki tinggi tiba-tiba mendatangi rumah Nenek Elina pada 6 Agustus 2025. Mereka meminta Elina dan keluarga untuk pergi karena rumah itu diklaim sudah dibeli oleh seseorang bernama Samuel. Namun, Nenek Elina enggan pergi karena merasa tidak menjual rumah. Alih-alih pergi, sekelompok ormas justru mengusir Nenek Elina secara paksa. Momen pengusiran terekam kamera dan viral di media sosial. "Ini rumahnya saya, bukan rumahnya orang. Ini rumahnya siapa? Ini rumahnya saya? Mana suratnya? Saya kan sudah tunjukkan surat (rumah) saya," protes Nenek Elina, sebelum akhirnya dipaksa keluar dari rumahnya. Kemudian pada 9 Agustus 2025, bangunan rumah Nenek Elina disegel menggunakan kayu dan besi, yang membuat pihak keluarga tak bisa masuk. Tak lama, rumah tersebut dirobohkan menggunakan alat berat eskavator. Atas peristiwa yang dialaminya, Nenek Elina membuat laporan ke SPKT Mapolda Jatim pada Rabu, 29 Oktober 2025. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/1546/X/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR. Polda Jatim bergerak cepat dengan menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yakni Samuel Ardi Kristanto (SAK), M Yasin (MY), dan SY alias Klowor. Ketiganya kini mendekam di rutan Mapolda Jatim. SAK, MY, dan SY dijerat dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Mereka terancam pidana maksimal 5 tahun 6 bulan. &nbsp;

Kejati Jatim tunjuk tiga jaksa kawal kasus SPDP pengusiran paksa Nenek Elina. Proses hukum mulai dan tersangka sudah ditahan.

SPDP Diterima, Kejati Jatim Tunjuk Tiga Jaksa Kawal Kasus Pengusiran Paksa Nenek Elina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/daa31128-6509-49c8-84d7-fd78b3e1b121-1994117771.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pihaknya siap membubarkan ormas yang terbukti terlibat premanisme. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pihaknya siap membubarkan ormas yang terbukti terlibat premanisme. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya secara tegas tidak menolerir praktik premanisme dan aksi main hakim sendiri. Organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang terlibat pun terancam dibubarkan. Lantas bagaimana dengan ormas yang mengusir paksa Nenek Elina Widjajanti, 80 tahun dari rumahnya di Jalan Dukuh Kuwuhan 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep? Apakah akan dibubarkan? Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil penyidikan yang dilakukan Ditreskrimum Polda Jawa Timur terkait keterlibatan ormas dalam kasus Nenek Elina. "Jadi kita tunggu hasil yang keluar dari Polda Jatim, apakah ada keterlibatan ormas atau tidak. Jika terlibat, langsung kita ambil tindakan tegas, yakni bubarkan," tutur Eri di Balai Kota Surabaya, Rabu (31/12). Ketika ditanya apabila yang terbukti mengusir Nenek Elina adalah anggota ormas, Wali Kota Eri kembali menegaskan bahwa pihaknya belum bisa berkomentar. Yang jelas, Pemkot Surabaya masih menunggu hasil kepolisian. "Yang disampaikan keterlibatan ormas atau tidak, yang menentukan adalah pihak yang berwajib. Maka kita tunggu, karena kita ini adalah negara hukum, kita pastikan, terkait bidana, harus kita sampaikan," imbuhnya. Namun, jika pihak berwajib, dalam hal ini Polda Jatim mengumumkan adanya keterlibatan organisasi dalam kasus Nenek Elina, Pemkot Surabaya tak segan untuk langsung memberikan rekomendasi pembubaran ormas. "Pihak berwajib ini menentukan, Polda Jawa Timur menentukan tidak. Apakah pribadi atau lembaga. Kalau yang disampaikan adalah lembaga, keterlibatan lembaga ormas, kita akan sampaikan untuk dibubarkan," seru Eri. Orang nomor satu di Kota Surabaya ini juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan tidak main hakim sendiri. Sebagai negara hukum, persoalan yang terjadi di masyarakat, baiknya diselesaikan secara hukum. "Kami berdiri tegak untuk semua agama, bukan satu golongan. Disinilah (melalui Kasus Nenek Elina) kita diuji oleh Tuhan, apakah kita merasa bersaudara atau tidak. Hari ini saya minta tolong untuk tidak ada yang provokasi lagi," tukasnya. Kronologi singkat Kisah Nenek Elina Widjajanti, 80 tahun, yang diusir secara paksa oleh ormas dari rumahnya yang berada di Jalan Dukuh Kuwuhan 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, tengah menyita perhatian publik. Kasus bermula saat sekelompok laki-laki tinggi tiba-tiba mendatangi rumah Nenek Elina pada 6 Agustus 2025. Mereka meminta Elina dan keluarga untuk pergi karena rumah itu diklaim sudah dibeli oleh seseorang bernama Samuel. Namun, Nenek Elina enggan pergi karena merasa tidak menjual rumah. Alih-alih pergi, sekelompok ormas justru mengusir Nenek Elina secara paksa. Momen pengusiran terekam kamera dan viral di media sosial. "Ini rumahnya saya, bukan rumahnya orang. Ini rumahnya siapa? Ini rumahnya saya? Mana suratnya? Saya kan sudah tunjukkan surat (rumah) saya," protes Nenek Elina, sebelum akhirnya dipaksa keluar dari rumahnya. Kemudian pada 9 Agustus 2025, bangunan rumah Nenek Elina disegel menggunakan kayu dan besi, yang membuat pihak keluarga tak bisa masuk. Tak lama, rumah tersebut dirobohkan menggunakan alat berat eskavator. Atas peristiwa yang dialaminya, Nenek Elina membuat laporan ke SPKT Mapolda Jatim pada Rabu, 29 Oktober 2025. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/1546/X/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR. &nbsp;

Pemkot Surabaya tunggu hasil penyidikan Polda Jatim terkait ormas pengusir Nenek Elina. Jika terbukti, ormas terancam dibubarkan.

Nasib Ormas yang Usir Paksa Nenek Elina di Surabaya di Ujung Tanduk, Akan Dibubarkan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/30/nenek-elina-836826621.jpg" alt="M. Yasin alias MY yang menjadi tersangka kasus pengusiran paksa terhadap Nenek Elina Widjajanti, 80 tahun, dari rumahnya di Surabaya, akhirnya menyerahkan diri. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>M. Yasin alias MY yang menjadi tersangka kasus pengusiran paksa terhadap Nenek Elina Widjajanti, 80 tahun, dari rumahnya di Surabaya, akhirnya menyerahkan diri. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Sempat kabur dan diburu polisi, M. Yasin alias MY yang menjadi tersangka kasus pengusiran paksa terhadap Nenek Elina Widjajanti, 80 tahun, dari rumahnya di Surabaya, akhirnya menyerahkan diri. Kabar ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast. Ia mengatakan M Yasin menyerahkan diri ke Polsek Wonokromo pada Senin (29/12), sebelum akhirnya dibawa ke Mapolda Jatim. "Tersangka MY diamankan penyidik Ditreskrimum Polda Jatim pada Senin sore sekitar pkl 17.15 WIB di Polsek Wonokromo," tutur Kombes Pol Jules kepada awak media di Surabaya, Selasa (30/12). Saat ini, tersangka menjalani pemeriksaan dan langsung ditahan di Rutan Polda Jatim. Kombes Pol Jules mengatakan kepolisian berjanji akan terus melakukan pendalaman dan mengusut tunas kasus Nenek Elina. "Kami langsung melakukan penahanan tersangka (MY) di Polda Jatim. Pasti nanti akan kami kembangkan setelah menjalani pemeriksaan (terkait kasus Nenek Elina yang viral di media sosial)," imbuhnya. Selain MY, Ditreskrimum Polda Jatim juga menangkap dan menetapkan Samuel Ardi Kristanto (SAK) sebagai tersangka. Ia diduga menjadi dalang yang membawa sekelompok orang untuk mengusir Nenek Elina. Sementara MY berperan sebagai eksekutor. "MY mengangkat dan membawa korban (Nenek Elina) keluar dari rumahnya. Dimungkinkan ada tersangka lain setelah pemeriksaan," tutur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Widi Atmoko. Kronologi Singkat Kisah Nenek Elina Widjajanti, 80 tahun, yang diusir secara paksa oleh ormas dari rumahnya yang berada di Jalan Dukuh Kuwuhan 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, tengah menyita perhatian publik. Kasus bermula saat sekelompok laki-laki tinggi tiba-tiba mendatangi rumah Nenek Elina pada 6 Agustus 2025. Mereka meminta Elina dan keluarga untuk pergi karena rumah itu diklaim sudah dibeli oleh seseorang bernama Samuel. Namun, Nenek Elina enggan pergi karena merasa tidak menjual rumah. Alih-alih pergi, sekelompok ormas justru mengusir Nenek Elina secara paksa. Momen pengusiran terekam kamera dan viral di media sosial. "Ini rumahnya saya, bukan rumahnya orang. Ini rumahnya siapa? Ini rumahnya saya? Mana suratnya? Saya kan sudah tunjukkan surat (rumah) saya," protes Nenek Elina, sebelum akhirnya dipaksa keluar dari rumahnya. Kemudian pada 9 Agustus 2025, bangunan rumah Nenek Elina disegel menggunakan kayu dan besi, yang membuat pihak keluarga tak bisa masuk. Tak lama, rumah tersebut dirobohkan menggunakan alat berat eskavator. Atas peristiwa yang dialaminya, Nenek Elina membuat laporan ke SPKT Mapolda Jatim pada Rabu, 29 Oktober 2025. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/1546/X/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR. SAK dan MY dijerat dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Mereka terancam pidana maksimal 5 tahun 6 bulan.

M Yasin tersangka pengusiran paksa Nenek Elina di Surabaya akhirnya menyerahkan diri ke polisi dan kini ditahan di Polda Jatim.

Sempat Kabur, M Yasin Tersangka Pengusiran Paksa Nenek Elina Akhirnya Menyerahkan Diri ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/29/dd501e90-f8a0-493d-8b81-83b18d7e169c-259820231.jpg" alt="Dirreskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Widi Atmoko menetapkan Samuel Ardi Kristanto sebagai tersangka kasus pengusiran paksa Nenek Elina. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dirreskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Widi Atmoko menetapkan Samuel Ardi Kristanto sebagai tersangka kasus pengusiran paksa Nenek Elina. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur menetapkan Samuel Ardi Kristanto (DAK), 44 tahun, sebagai tersangka dari kasus pengusiran paksa Nenek Elina Widjajanti. Dirreskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Widi Atmoko. Ia mengatakan penetapan tersangka ini dilakukan setelah gelar perkara dan pemeriksaan berbasis scientific crime investigation (SCI), Senin (29/12). Polda Jatim juga menetapkan tersangka lain, yakni M Yasin (MY). "Pagi tadi kami melakukan pemeriksaan ahli, kemudian gelar perkara dan menetapkan dua tersangka, yakni SAK dan MY," tutur Kombes Pol Widi. Tersangka SAK telah ditangkap dan digelandang ke Gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur pada Senin sore. Sementara tersangka MY masih diburu oleh petugas kepolisian dan masuk daftar pencarian orang (DPO). "Peran SAK diduga membawa dan mengoordinasikan sejumlah orang yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut, sedangkan MY itu mengangkat dan membawa korban (Nenek Elina) keluar dari rumahnya," imbuhnya. Kombes Pol Widi mengatakan bahwa SAK saat ini sedang menjalani pemeriksaan lanjutan. "Setelah pemeriksaan nanti, sesuai dengan KUHP, akan dilakukan penahanan,&rdquo; ucap Perwira dengan 3 melati dipundak tersebut. SAK dan MY dijerat Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Mereka terancam pidana lima tahun enam bulan. Kronologi singkat Kisah Nenek Elina Widjajanti, 80 tahun, yang diusir secara paksa oleh ormas dari rumahnya yang berada di Jalan Dukuh Kuwuhan 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, tengah menyita perhatian publik. Kasus bermula saat sekelompok laki-laki tinggi tiba-tiba mendatangi rumah Nenek Elina pada 6 Agustus 2025. Mereka meminta Elina dan keluarga untuk pergi karena rumah itu diklaim sudah dibeli oleh seseorang bernama Samuel. Namun, Nenek Elina enggan pergi karena merasa tidak menjual rumah. Alih-alih pergi, sekelompok ormas justru mengusir Nenek Elina secara paksa. Momen pengusiran terekam kamera dan viral di media sosial. "Ini rumahnya saya, bukan rumahnya orang. Ini rumahnya siapa? Ini rumahnya saya? Mana suratnya? Saya kan sudah tunjukkan surat (rumah) saya," protes Nenek Elina, sebelum akhirnya dipaksa keluar dari rumahnya. Kemudian pada 9 Agustus 2025, bangunan rumah Nenek Elina disegel menggunakan kayu dan besi, yang membuat pihak keluarga tak bisa masuk. Tak lama, rumah tersebut dirobohkan menggunakan alat berat eskavator. Atas peristiwa tersebut, Nenek Elina membuat laporan ke SPKT Mapolda Jatim pada Rabu, 29 Oktober 2025. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/1546/X/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR. &nbsp;

Samuel dijadikan tersangka pengusiran paksa Nenek Elina oleh Polda Jatim. Polisi ungkap peran pelaku dan buru tersangka lain yang terlibat d

Samuel Jadi Tersangka Kasus Pengusiran Paksa Nenek Elina, Polda Jatim Ungkap Perannya