<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT1-Susi-Pudjiastuti-Komisi-IV-eca4.jpg" alt="Susi Pudjiastuti - Hendra Eka" width="100%">
<figcaption>Susi Pudjiastuti - Hendra Eka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku tidak setuju dengan rencana pemerintah mengirimkan banyak nelayan di Laut Natuna. Kebijakan itu dianggap bukan solusi yang baik.  "Saya tidak setuju kalau ada yang bilang, kalau mau aman, ya diisi nelayan banyak-banyak. Bukan itu solusinya,” ujar Susi di DPP PKS, Jalan Simatupang, Jakarta, Senin (20/1).  Menurutnya, itu bukan solusi untuk menghilangkan kapal Tiongkok di Natuna. Pemerintah tahu ada kapal penangkap ikan asal Tiongkok itu dari nelayan Indonesia.  ‎"Jadi saya tidak setuju kalau dibilang tidak ada nelayan. Lah wong nelayan Natuna yang teriak kalau ada ikan di sana, kalau tidak ada video dari nelayan," tuturnya.  Susi juga mengatakan, saat ini yang terpenting adalah pemerintah berkomitmen bahwa Perairan Natuna adalah milik Indonesia. Bukan milik Tiongkok seperti yang selama ini diklaim.  ‎"Kewibawaan kita yang bisa kita tunjukkan adalah konsistensi. Investasi itu berbeda. Jadi, itu yang sebetulnya harus kita lakukan secara berkelanjutan (continue)," katanya.  Menurut Susi, pemerintah harus memberikan efek jera terhadap para nelayan Tiongkok tersebut. Jangan sampai mereka kembali ke Perairan Natuna untuk menangkap ikan.  "Patroli harus menegakkan hukum, kalau diusir menurut saya ya sia-sia dan wasting money (buang yang, red),” ungkapnya.  Sekadar informasi, Kementerian Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengumumkan rencana akan menurunkan sekitar 120 nelayan dari Jawa ke wilayah Perairan Natuna.  "Kita mau memobilisasi nelayan-nelayan dari Pantura, dan mungkin pada gilirannya dari daerah-daerah lain di luar Pantura, untuk beraktivitas kekayaan laut, mencari ikan, dan sebagainya di sana," kata Menko polhukam Mahfud MD.  Mahfud menjelaskan, perairan Natuna adalah daerah yang kaya dengan sumber daya laut, dengan berbagai jenis ikan yang mahal melimpah di sana.  Ia menambahkan, pemerintah akan mendukung nelayan-nelayan dari Pantura itu untuk ke Natuna, baik dari segi perizinan, fasilitas, maupun perlindungan.  “Saudara nanti akan dilindungi oleh negara, tidak akan ada tindakan-tindakan fisik yang akan mengancam saudara," kata Mahfud.

Susi Tidak Setuju Mahfud Kirim Ratusan Nelayan Pantura ke Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Nelayan-Natuna.jpg" alt="Perahu nelayan bersandar di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Kamis (09/01/2020). (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Perahu nelayan bersandar di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Kamis (09/01/2020). (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan bahwa rencana mobilisasi nelayan dari pantai utara (pantura) Jawa ke perairan Natuna tidak akan menyisihkan nelayan lokal. Sebaliknya, nelayan Natuna akan mendapat prioritas.  Keterangan tersebut disampaikan Mahfud saat berkunjung ke Natuna kemarin (15/1). ”Jangan salah paham seakan-akan kami mau mengedrop nelayan dari luar Natuna ke sini. Kemudian nelayan-nelayan Natuna tidak diperhatikan. Justru prioritas diberikan kepada nelayan-nelayan setempat,” beber mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.  Mahfud memastikan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan gubernur Kepulauan Riau dan bupati Natuna. Dia menyebutkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan mengurus masalah teknis. Pihaknya masih mendata dan menyiapkan sejumlah fasilitas yang dibutuhkan di Natuna. Baik untuk nelayan yang datang dari luar Natuna maupun nelayan lokal. Mulai membangun sentra ekonomi sampai memperbanyak kapal-kapal ikan.  Selain Mahfud dan pejabat teras Kemenko Polhukam, dalam kunjungan kemarin turut serta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Selain itu, hadir pejabat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Mahfud menegaskan, kedatangannya ke Natuna bertujuan untuk meneruskan dan menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo. Yakni memastikan patroli oleh aparat di Natuna berjalan. Kemudian mengisi zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Natuna Utara dengan kegiatan ekonomi yang dimotori para nelayan.

Isi ZEE, Mahfud MD Janji Prioritaskan Nelayan Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/edhy-prabowo-1.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo-raka denny/jawapos" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo-raka denny/jawapos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemerintah mengerahkan nelayan dari pantai utara (pantura) Jawa ke perairan Natuna mendapat penolakan dari nelayan setempat. Namun, pemerintah menegaskan bahwa penguatan kegiatan perekonomian di kawasan perairan Natuna tetap dilakukan.  Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, di Natuna sebetulnya sudah ada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa. Namun, aktivitasnya belum maksimal. ’’Belum optimal, belum bermanfaat buat masyarakat,’’ ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin (14/1).  Salah satu penyebabnya adalah ketersediaan bahan bakar minyak yang belum tercukupi. Imbasnya, para nelayan yang beroperasi di sekitar Natuna masih enggan merapat. Ketersediaan air bersih di SKPT Selat Lampa juga tidak memadai. Persoalan lain, lanjut dia, bantuan kapal yang diberikan pemerintah kepada nelayan Natuna tidak sesuai dengan kebutuhan. Spesifikasinya dinilai tidak cocok dengan kebiasaan masyarakat. ’’Kapal yang diberikan selama ini adalah kapal fiber yang mereka nggak mau. Mereka maunya kapal kayu,’’ tuturnya.  Berbagai persoalan tersebut, lanjut dia, akan diselesaikan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Rencananya, Edhy berkunjung bersama Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD siang ini (15/1). ’’Kita harus bangun nelayan-nelayan di situ dulu,’’ kata politikus Gerindra tersebut.  Terkait larangan bagi kapal berbobot 150 gross tonnage (GT) yang diusulkan dicabut untuk menarik kapal besar ke Natuna, Edhy mengaku masih melakukan kajian. Sebab, larangan tersebut dikeluarkan untuk menjaga ekosistem ikan agar tidak terlalu dieksploitasi. ’’Itu kan sustainable laut kita, keberadaan ikan kita. Presiden kita tidak setuju kalau kita kasih seluas-luasnya,’’ terangnya.

Pengiriman Kapal Pantura ke Natuna Mendapat Penolakan dari Nelayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/nelayan-natuna-1.jpg" alt="Perahu nelayan bersandar di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Kamis (09/01/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Perahu nelayan bersandar di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Kamis (09/01/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure>Ratusan kapal dengan ribuan nelayan pantura antusias berangkat ke Natuna asal diberi kemudahan perizinan dan subsidi bahan bakar serta kepastian pembeli. Tapi, nelayan setempat minta mesti ada titik temu dulu soal alat tangkap dan wilayah tangkapan.  SAHRUL YUNIZAR, Jakarta-AGUS DWI PRASETYO, Natuna, Jawa Pos  ---  OMBAK masih tinggi. Menghantam bermacam kapal yang berlalu-lalang di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Natuna Utara. Tingginya 4–5 meter.  Belum lagi angin yang bertiup kencang. Dengan kecepatan mencapai 20 knot.  Tapi, gambaran kondisi perairan Natuna Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, itu sama sekali tak membuat gentar Riyono. ’’Ada 455 kapal yang sudah siap (berangkat),” kata ketua Aliansi Nelayan Indonesia itu.  Ratusan kapal dengan kru yang bisa mencapai ribuan tersebut merupakan armada nelayan dari pantai utara (pantura) Jawa. Yang siap diberangkatkan pemerintah ke perairan Natuna Utara yang beberapa waktu belakangan jadi sorotan karena ulah provokatif Tiongkok.  Sejumlah kapal nelayan asal Negeri Panda itu masuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna Utara dengan dikawal kapal coast guard (pengawal pantai) mereka.  Belakangan, kapal-kapal nelayan Tiongkok itu memang sudah keluar dari ZEE Indonesia. Tapi, kapal coast guard masih bercokol di sana.  ”Dari situ kami marah. Kurang ajar ini nelayan China, pakai pukat masuk ke sana dikawal coast guard pula,” ungkap Riyono.  Pukat yang dimaksud adalah pukat harimau. Alat tangkap tersebut sudah lama dilarang.  Bersama kawan-kawannya sesama aliansi nelayan, Riyono langsung berembuk. Mencari solusi dan menawarkannya kepada pemerintah.  Apalagi, para nelayan pantura, kata Riyono, sudah tidak asing dengan perairan Natuna. Bahkan, mereka tidak jarang melaut ke lokasi-lokasi yang letaknya lebih jauh. ”Sampai perbatasan Australia,” ucapnya.  Sejauh ini, kata dia, pertemuan dengan pemerintah sudah dilaksanakan lewat Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD. Selanjutnya, pertemuan kembali dilakukan. Secara khusus, mereka juga akan bertemu dengan Badan Keamanan Laut.  Dari 455 kapal tadi, yang terbanyak dari Tegal, Jawa Tengah. Sekitar 300 kapal. Lainnya berasal dari Rembang, Pati, Brebes, dan daerah-daerah lain di provinsi sama.  Bila dipukul rata, setiap kapal diawaki 25 orang. Kalau ada 455 kapal, berarti jumlah nelayan yang berangkat sebanyak 11.375 orang. Bahkan, bisa jadi jauh lebih banyak. Sebab, masih ada nelayan yang mendaftar untuk berangkat ke Natuna. ”Mereka ingin terlibat dalam misi Merah Putih itu lantaran merasa terpanggil,” kata Riyono.  Sejak empat tahun lalu, Riyono mengakui, banyak nelayan dari pantura yang ingin ke Natuna. Ketika ditawari pemerintah kala itu, mereka langsung menyambut. Sayang, rencana urung terlaksana.  Karena itu, ketika kapal-kapal ikan Tiongkok masuk berikut kapal pengawalnya, mereka langsung mengajukan diri. ”Biar kami isi Natuna Utara,” imbuhnya.  Ada alasan lain mengapa para nelayan pantura antusias berangkat. Perairan Natuna Utara kaya ikan. Berbeda dengan kondisi di pantura.  Menurut Kadromi, nelayan asal Rembang, hasil tangkapan ikan di Laut Jawa mulai turun. Itu terjadi sejak lima tahun belakangan.  Demi mendapat tangkapan lebih banyak, tidak jarang kapal Kadromi berlayar sampai luar Jawa. Tapi, itu berarti melawan aturan dan ketentuan.  Sebab, kapalnya hanya punya izin melaut di Jawa. Terakhir enam bulan lalu, dia harus berurusan dengan aparat berwenang lantaran kedapatan melaut ke Natuna.  ”Kapal saya ketangkap di sana,” bebernya.  Karena itu, begitu mendapat kesempatan melaut ke Natuna, dia langsung antusias. Sebagai nelayan, tawaran dari pemerintah dia nilai menarik. Ibarat kata, lanjut dia, sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui. Bisa ikut membela negara sekaligus mendapat kemudahan mencari dan menangkap ikan.  Gelombang tinggi dan angin kencang sama sekali tak membuat dia surut. ”Saya nelayan tulen, dari kecil sudah jadi nelayan,” imbuh pria yang akrab disapa Romi itu.  Dia juga tak khawatir bakal ada yang mengganggu di Natuna Utara. Termasuk coast guard Tiongkok.  Kalaupun diusir, dia yakin tidak akan ada satu pun aparat dari negara lain yang berani main kasar. ”Mereka ndak akan nembak. Saya nelayan, bukan tentara,” ungkap dia.  Romi, sebagaimana juga disampaikan Riyono, hanya meminta kemudahan perizinan, subsidi bahan bakar, dan kepastian adanya pembeli di Natuna. ”Kalau bisa, pemerintah bantu beli (hasil tangkapan, Red),” imbuhnya.  Itu penting karena biaya operasional melaut di Natuna Utara sangat besar. Sekali jalan, minimal harus keluar Rp 200 juta.  Romi menyebutkan, bila memaksa kembali ke Jawa setelah selesai melaut, biaya operasional tidak akan bisa ditutup. Karena itu, harus ada pengusaha atau perusahaan yang siap membeli hasil tangkapan mereka di Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna.  ”Kabar dari asosiasi, sudah ada yang siap,” kata dia.  Soal cuaca, kalaupun memang tidak memungkinkan untuk melaut, dia menyebut mereka bisa menunggu di Ranai. Yang penting saat ini, lanjut dia, dukungan pemerintah.  Termasuk terkait penerimaan nelayan setempat. Sebab, yang bakal berangkat sangat banyak. Hal penting lainnya berkaitan dengan alat tangkap.  Alat tangkap yang paling pas dipakai di sana, menurut Romi, adalah cantrang. ”Kalau alat lain nggak mungkin berhasil,” imbuhnya.  Di sini persoalannya. Dari sejumlah nelayan ”tuan rumah” yang ditemui Jawa Pos kemarin, ada yang setuju, ada yang khawatir. Yang khawatir, salah satu titik pangkalnya ada pada alat tangkap.  ”Kapal yang dikirim itu mau pakai alat tangkap apa?” tanya Suhaidi, tekong (nakhoda) Kapal Motor (KM) Pandu Berkah, saat ditemui Jawa Pos di pangkalan nelayan di Desa Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kabupaten Natuna, kemarin.  Pangkalan itu salah satu tempat berlabuh kapal tangkap berkapasitas 20 gross tonnage (GT) di Natuna. Informasi lengkap soal jenis kapal dan alat tangkap ikan yang digunakan sangat penting bagi nelayan seperti Suhaidi. Sebab, indikator itu menentukan seberapa banyak kapal tersebut bisa menghasilkan ikan tangkapan.  Termasuk jenis ikan yang ditangkap. ”Kalau mereka tangkap pakai jaring, ikan bisa kena semua, kami nggak dapat apa-apa,” ujar nelayan asal Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, itu.  Hampir semua nelayan KM kapasitas 20 GT yang mangkal di Tanjung Kumbik Utara menggunakan alat tangkap rawai (pancing kail tali panjang) dengan target tangkapan ikan dasar. Misalnya, kurisi bali, kakap merah, kerapu, dan jahan. Mereka biasanya melaut di titik koordinat 108 sampai 110 atau sebelah timur Pulau Laut.  Tapi, ada pula yang sama sekali tak khawatir. Dedek Ardiansyah, tokoh nelayan di Tanjung Kumbik Utara, Pulau Tiga Barat, Natuna, menilai tidak ada masalah dengan kedatangan kapal-kapal dari pantura. Asal, kapal-kapal itu tidak terlalu dekat dengan wilayah tangkapan nelayan Natuna.  ”Misalnya, operasi (nelayan pantura) 60 mil ke atas itu, mereka (nelayan Natuna) nggak ada masalah,” paparnya.  Menurut Dedek, wilayah perairan Natuna sangat luas. Tambahan kapal nelayan dari pantura, khususnya yang berkapasitas 30 GT, sangat mendukung perekonomian masyarakat Natuna. ”Karena kapal asing saja bisa ngisi (perairan Natuna) banyak, masak kapal Indonesia sendiri nggak bisa. Dan sebenarnya mereka (nelayan Indonesia) bisa bekerja sama di laut,” tuturnya.

Di Balik Rencana Pemberangkatan Para Nelayan Pantura ke Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/berita-bantuan-ke-nelayan-menteri-susi-senyum-dong_m_153185.jpeg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Direktur Utama Bank BRI Suprajarto memberikan bantuan tersebut secara simbolis kepada para nelayan Pantura, Jumat(25/8)." width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Direktur Utama Bank BRI Suprajarto memberikan bantuan tersebut secara simbolis kepada para nelayan Pantura, Jumat(25/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menandatangani kerja sama tentang Pemberian Fasilitas Layanan Perbankan dalam Kegiatan Penangkapan lkan. Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja dan Direktur BRI Donsuwan Simatupang. Usai acara penandatanganan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Direktur Utama Bank BRI Suprajarto memberikan bantuan tersebut secara simbolis kepada para nelayan Pantura. Perwakilan nelayan dari masing-masing kelompok maju kedepan dan berfoto bersama Susi dan Suprajarto. Saat hendak foto, ada nelayan yang tampak tidak tersenyum. Susi yang tampil cantik dengan mengenakan dress hijau bermotif garis hitam memberi candaan kepada nelayan yang berekspresi datar tersebut. "Senyum dong. Kan udah dikasih bantuan besar," ujarnya seraya tertawa di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (25/8). Selain itu, bos maskapai Susi Air ini juga melemparkan candaan ke nelayan lainnya yang menerima bantuan secara simbolis. Melalui bantuan ini, nelayan diharapkan tidak lagi menggunakan cantrang. "Jangan pakai cantrang lagi ya," kata Susi. Sekedar informasi, kerja sama ini dimaksudkan sebagai dasar pemberian fasilitas layanan perbankan di bidang penangkapan ikan dalam rangka peningkatan usaha nelayan. Tujuannya untuk mewujudkan edukasi dan layanan perbankan dalam kegiatan penangkapan ikan serta meningkatkan produktivitas kegiatan usaha nelayan. Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini antara Iain pemanfaatan fasiIitas Iayanan perbankan oleh nelayan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pendampingan teknis dan sosialisasi bersama oleh KKP dan BRI kepada nelayan, serta pertukaran data.

Berita Bantuan ke Nelayan, Menteri Susi : Senyum Dong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/prihatin-nasib-nelayan-cak-imin-sarankan-ini-ke-pemerintah_m_127338.jpeg" alt="Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan pers di kantor DPP PKB, Selasa (2/5)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan pers di kantor DPP PKB, Selasa (2/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar miris dengan kondisi kehidupan nelayan Indonesia. Dia mengatakan, akibat sejumlah regulasi yang tumpang tindih dan tanpa kajian yang matang, para nelayan terkena imbasnya. "Misalnya soal benih lobster. Kalau memang tidak boleh (ditangkap) atau dibatasi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan harus menyediakan solusinya buat mereka," ujar dia ketika menerima sejumlah perwakilan nelayan se-Indonesia di Kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/5). &nbsp; Cak Imin-sapaannya- lantas menyingung ihwal puluhan nelayan yang ditangkap oleh polisi. Menurutnya, tindakan tersebut sejatinya tak boleh dilakukan secara serampangan. "Masyarakat harus diberikan edukasi. Saya meminta kepada Kapolri untuk tidal gampang menangkap nelayan," jelas dia. "Saya akan melapor ke Pak Jokowi untuk mereview aturan-aturan yang memang merugikan para nelayan," ungkp Cak Imin. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua Komisi IV, Daniel Johan, perwakilan nelayan se-Indonesia, &nbsp;organisasi nelayan, pengusaha ikan, dan akademisi.&nbsp; Sementara, Daniel Johan menyoroti soal kebijakan pelarangan cantrang yang diberlakukan Menteri Susi Pudjiastuti. Semenjak diimplementasikan, 16 pengolahan tutup, yang berakibat PHK kepadaa 7725 warga. Sementara total nilai investasi yang hilang diperkirakan mencapai 116 juta dollar. "Ini saya pikir harus disiikapi secara kritis. Pemerintah tak boleh mendiamkan. Perlu ada upaya yang nyata dalam merombak aturan yang dikeluarkan," pungkas dia.(mam/JPG)

Prihatin Nasib Nelayan, Cak Imin Sarankan Ini ke Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/cak-imin-kaget-dengan-kondisi-ribuan-nelayan-pantura_m_126127.jpeg" alt="Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar ketika melakukan silaturahmi dengan ribuan nelayan Pantura di Tegal, Jawa Tengah, Rabu (26/4)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar ketika melakukan silaturahmi dengan ribuan nelayan Pantura di Tegal, Jawa Tengah, Rabu (26/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Muhaimin Iskandar kaget dengan kondisi nelayan di kawasan Pantura Jawa. Sebab hingga&nbsp;sekarang, masih banyak dari mereka yang kesulitan dalam mencari nafkah.&nbsp; "Saya kaget mendengar laporan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI DPR RI F-PKB bahwa persoalan nelayan setelah 2 tahun lebih masih belum beres, karena itu&nbsp;saya memutuskan untuk melihat dan mendengar langsung fakta lapangan dan mengunjungi nelayan," kata dia dihadapan ribuan nelayan Pantura di Tegal, Rabu (26/4). Setelah mendengar dan menyaksikan langsung kondisi nelayan, Cak Imin-sapaannya- langsung menginstruksikan menteri kader PKB di kabinet untuk mengangkat nasib nelayan Pantura dalam sidang kabinet. "Saya intruksikan kepada kader PKB yang duduk menjadi menteri Kabinet Kerja untuk mengangkat nasib nelayan Pantura dalam sidang kabinet," ujarnya. Cak Imin memastikan dirinya pun akan menyampaikan fakta di lapangan ini langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menghasilkan jalan keluar&nbsp;terbaik bagi nelayan. "Tujuan utama didirikannya Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk membuat nelayan lebih baik hidupnya. KKP harus mewujudkan tujuan&nbsp;tersebut," ucapnya. Lebih jauh ia berkata, KKP ini pertama kali didirikan Gus Dur dan PKB. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, bukan malah mempersulit&nbsp;dan buat nelayan susah. "Saya perintahkan Wakil Ketua Komisi IV dari PKB Daniel Johan untuk mengawal dan membantu memberi solusi atas kesusahan nelayan Pantura. Terus kawal&nbsp;nelayan sampai gol," kata Cak Imin. Di tempat sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan menegaskan, kebijakan Menteri Susi melarang nelayan menggunakan cantrang menciptakan&nbsp;pengangguran massal. "Kebijakan ini membuat sekitar 2,4 juta kepala keluarga jadi pengangguran," katanya. Daniel berharap nasib nelayan agar segera mendapat perhatian&nbsp;pemerintah. "Ini penting, kita harus menjaga kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Saya sempat putus asa, tapi dengan perintah Cak Imin agar terus memperjuangkan&nbsp;nelayan sampai gol, maka ini akan kita perjuangkan sampai terwujud," pungkas dia.(mam/JPG)

Cak Imin Kaget dengan Kondisi Ribuan Nelayan Pantura 

nelayan pantura

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nelayan pantura

Berita Terkini