<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/04/nelayan-indonesia-1676728514.jpg" alt="Sugianto, seorang nelayan berusia 31 tahun asal Indonesia menerima penghargaan dari Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung. (Korea JongAng Daily)  &nbsp;" width="100%">
<figcaption>Sugianto, seorang nelayan berusia 31 tahun asal Indonesia menerima penghargaan dari Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung. (Korea JongAng Daily)  &nbsp;</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Sugianto, seorang nelayan berusia 31 tahun asal Indonesia menerima penghargaan dari Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung. Hal ini dikarenakan perannya dalam membantu evakuasi warga selama kebakaran hutan di Kabupaten Uiseong, Gyeongsang Utara.</p> <p>Tak hanya Sugianto, Lee juga menganugerahkan 10 individu lainnya atas kontribusi mereka masing-masing. Seperti dilansir dari Korea JongAng Daily, Sugianto diganjar penghargaan lantaran telah menyelamatkan tujuh lansia pada kebakaran hutan tersebut.</p> <p>Sugianto sendiri telah delapan tahun meninggalkan Indonesia untuk bekerja di Korea Selatan menggunakan visa kerja, dan selama itu ia bekerja di kapal penangkap kepiting salju.</p> <p>Saat kebakaran terjadi pada 25 Maret 2025, dan dengan cepat merambat menuju desa, ia berlari dari satu rumah ke rumah lain sambil berteriak, &ldquo;Nenek, cepat keluar!,&rdquo; untuk membangunkan warga yang masih terlelap dan mendesak mereka segera mengungsi.</p> <p>Ia bahkan menggendong seorang perempuan lanjut usia yang memiliki keterbatasan gerak sejauh kurang lebih 150 meter menuju tembok laut, sehingga perempuan tersebut berhasil menyelamatkan diri dari jilatan api.</p> <p>Mengenang kejadian itu, Sugianto mengaku ia sangat takut. Namun merasa seolah sedang menyelamatkan keluarganya sendiri. Dalam peristiwa tersebut, ia tercatat telah menolong sekitar 10 orang. &ldquo;Saya bersyukur telah menerima visa yang memungkinkan saya tinggal di Korea. Saya merasa senang bisa membantu para lansia. Awalnya mereka khawatir, tetapi setelah mendengar kabar ini, mereka sangat bangga,&rdquo; ungkap Sugianto. <strong>(*)</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>-</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nama Penulis: NANDA PRAYOGA - nandaprayoga66@gmail.com</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p>Rubrik/Kanal: Internasional</p>

Nelayan Indonesia Sugianto terima penghargaan dari Presiden Korea Selatan. Ia selamatkan lansia saat kebakaran hutan di Uiseong.

Nelayan Indonesia Sugianto Terima Penghargaan Presiden Korsel usai Selamatkan Lansia dari Kebakaran Hutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/14/Foto-udara-tanggul-laut-Dery-Ridwansah-5JPG-2219731906.jpg" alt="Deretan kapal nelayan di kawasan tanggul laut Muara Baru, Jakarta Utara, Jumat (13/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Deretan kapal nelayan di kawasan tanggul laut Muara Baru, Jakarta Utara, Jumat (13/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Empat nelayan asal Indonesia mengaku mengalami kekerasan fisik dan dijebak di kapal pemasok tuna untuk perusahaan Amerika Serikat, Bumble Bee Seafoods. Mereka pun mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan makanan laut kalengan tersebut.</p> <p>Gugatan yang diajukan Rabu (12/3) tersebut merupakan kasus pertama yang diajukan terhadap perusahaan makanan laut AS terkait kerja paksa di laut. Menurut pengacara para nelayan Indonesia itu, Agnieszka Fryszman, perusahaan AS yang mendapatkan keuntungan dari kerja paksa harus bertanggung jawab.</p> <p>&rdquo;Apa yang terjadi (dengan keempat nelayan itu) sungguh mengerikan,&rdquo; katanya seperti dikutip dari <em>Associated Press</em> (15/3).</p> <p>Dua dari empat nelayan nelayan asal Indonesia bernama, Akhmad dan Syafi&rsquo;i. Mereka bekerja untuk perusahaan kapal berbendera Tiongkok. Kapal tersebut merupakanpenyedia tuna albacore untuk Bumble Bee.</p> <p>Selama bekerja di kapal tersebut, mereka mendapat perlakuan keji, dipukuli secara berkala oleh kapten kapal. Bahkan kaki Akhmad terkena kail logam hingga tulang tapi harus tetap bekerja. Syafi&rsquo;i juga sama menderitanya. Saat terkena luka bakar parah, dia tidak mendapatkan perawatan medis. Malah diminta tetap bekerja.</p> <p>Bumble Bee, dalam gugatan yang diajukan keempat nelayan, disebut melanggar Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia AS. Beleid tersebut memungkinkan korban perdagangan manusia menuntut perusahaan di AS yang mengetahui atau setidaknya seharusnya tahu bahwa ada kerja paksa dalam bisnisnya.</p> <p>Sampai dengan kemarin (16/3), Bumble Bee Seafoods belum memberikan komentar mengenai gugatan tersebut. Namun, Fryszman menyebut bahwa perusahaan itu telah lama diperingatkan tentang kondisi tidak manusiawi dalam rantai pasokannya.</p> <p>&rdquo;Bumble Bee telah diperingatkan tentang kondisi ini selama bertahun-tahun,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Pada 2020, pemerintah AS bahkan menghentikan impor dari kapal berbasis di Taiwan yang dilaporkan memasok perusahaan yang kemudian mengakuisisi Bumble Bee. Dalam gugatan itu, para nelayan menuntut kompensasi atas upah yang belum dibayarkan serta perubahan sistemik di industri perikanan.</p> <p>Mereka meminta agar perusahaan seperti Bumble Bee mewajibkan kapal-kapal pemasoknya membawa hasil tangkapan ke darat, menyediakan perawatan medis di kapal, serta menyediakan layanan komunikasi agar pekerja dapat mencari bantuan. <strong>(lyn/ttg)</strong></p>

Empat nelayan asal Indonesia mengaku mengalami kekerasan fisik dan dijebak di kapal pemasok tuna untuk perusahaan Amerika Serikat.

Alami Kekerasan Fisik di Kapal Ikan Pemasok Tuna, Empat Nelayan Indonesia Gugat Perusahaan AS

<div> <div class="nH"> <div class="nH"> <div class="nH aqk aql bkL"> <div class="nH bkK"> <div class="nH"> <div class="nH ar4 z"> <div class="aeI"> <div class="AO"> <div id=":3" class="Tm aeJ"> <div id=":1" class="aeF"> <div class="nH"> <div class="nH"> <div class="nH g"> <div class="nH a98 iY"> <div class="nH"> <div class="aHU hx"> <div> <div class="h7 ie" tabindex="-1"> <div class="Bk"> <div class="G3 G2"> <div id=":1hr"> <div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1804331147948215842" data-legacy-message-id="190a459e8aa04e22"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1hu" class="ii gt"> <div id=":1ht" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/30/357-Laka-Laut-2023-1217375901.jpg" alt="Tim SAR dan nelayan di perairan Serasan Natuna/ sumber: Antara" width="100%">
<figcaption>Tim SAR dan nelayan di perairan Serasan Natuna/ sumber: Antara</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bakamla RI melalui aset patroli KN Pulau Nipah-321 menjemput 16 nelayan Indonesia yang ditangkap Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Serah terima dilaksanakan di perairan Malaysia, Tanjung Setapa, Kamis (11/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulanya, 16 nelayan tersebut ditangkap oleh APMM pada 25 April 2024, karena diduga telah memasuki perairan Malaysia untuk menangkap ikan secara illegal. Kemudian pada 24 Juni 2024, Pengadilan Johor telah melakukan persidangan terhadap kasus tuduhan penangkapan ikan illegal yang dilakukan 16 nelayan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam persidangan, Hakim memutuskan membebaskan 16 nelayan atas dugaan penangkapan ikan secara illegal di wilayah Malaysia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berkaitan dengan pembebasan 16 nelayan dimaksud, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru berkoordinasi dengan Bakamla RI dan APMM, guna memfasilitasi pemulangan menuju batas laut terluar Malaysia. Selaanjutnya para nelayan diserahterimakan kepada otoritas terkait di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014642699/bom-ikan-meledak-satu-nelayan-pasuruan-tewas-polisi-temukan-potongan-tubuh">Bom Ikan Meledak, Satu Nelayan Pasuruan Tewas, Polisi Temukan Potongan Tubuh</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam prosesnya, Bakamla RI mengerahkan KN Pulau Nipah 321 untuk memfasilitasi pemulangan menuju Dermaga Batu Ampar, Batam. Proses serah terima melibatkan 3 belah pihak yaitu, Bakamla RI, KJRI Johor Bahru, dan APMM. Masing-masing diwakili oleh Kepala Zona Bakamla Barat Laksamana Pertama Bakamla Bambang Trijanto, Konsul Jenderal RI Johor Bahru Sigit S. Widiyanto, dan Timbalan Pengarah Operasi Negeri Johor Kepten Maritim Kama Azri Bin Kamil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setibanya, Bakamla RI menyerahkan 16 nelayan tersebut kepada Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk didata dan dipulangkan kedaerahnya masing-masing.&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Dalam persidangan, Hakim memutuskan membebaskan 16 nelayan atas dugaan penangkapan ikan secara illegal di wilayah Malaysia.

Usai Divonis Bebas, 16 Nelayan Indonesia Yang Ditangkap Malaysia Dijemput Bakamla RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/25/20240125000524_0-201473794.jpg" alt="Riyanto, nelayan Indonesia mendapat penghargaan dari otoritas penjaga pantai Korea." width="100%">
<figcaption>Riyanto, nelayan Indonesia mendapat penghargaan dari otoritas penjaga pantai Korea.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Sikap heroik Riyanto, seorang nelayan Indonesia, mendapat sorotan dari media Korea. Pasalnya, Riyanto baru-baru ini menyelamatkan perempuan asal negeri ginseng itu yang jatuh ke Laut Ulsan. Atas aksi itu nelayan 29 tahun tersebut mendapat penghargaan dari otoritas penjaga laut Korea.</p> <p>Dilansir <em>koreaherald.com</em> (25/1), Riyanto menerima sertifikat penghargaan dari Pos Penjaga Pantai Ulsan Rabu(24/1).</p> <p>Adapun aksi Riyanto itu bermula ada nelayan di kapal penangkap ikan Dongchang seberat 29 ton melihat seorang perempuan berusia sekitar 30 tahunan jatuh ke air di Pelabuhan Bangeojin di Ulsan pada Kamis lalu (18/1).</p> <p>Melihat kejadian itu, Riyanto langsung melompat ke laut yang sangat dingin. Dia membantu perempuan Korea itu penjaga pantai Ulsan tiba untuk menyelamatkan.</p> <p>Akibat aksi Riyanto itu, perempuan paruh baya itu berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk perawatan.</p> <p>Belakangan ini diketahui bahwa perempuan Korea yang diselamatkan Riyanto itu tidak sengaja jatuh ke laut. Perempuan itu ternyata sedang teler karena mabuk pada saat kejadian.</p> <p>Kepala Stasiun Penjaga Pantai Ulsan Jeong Wook-han memuji aksi Riyanto yang rela mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan seorang perempuan. Apalagi ketika itu suhu air laut sangat dingin.</p> <p>Menurut BMKG Korea, suhu udara di Ulsan antara 6,6 derajat Celcius dan 14,8 derajat Celcius.</p>

Riyanto, seorang nelayan Indonesia, baru-baru ini menyelamatkan perempuan Korea. Perempuan itu yang diketahui sedang mabuk itu jatuh ke laut

Selamatkan Perempuan Korea Yang Jatuh ke Laut, Nelayan Indonesia Mendapat Ganjaran dari Otoritas Setempat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/10/ganjar-bertemu-nelayan-3232959889.jpg" alt="Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo bertemu ratusan nelayan dari berbagai wilayah Indonesia di kediamannya, Patra Kuningan Jakarta, Minggu (10/12)." width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo bertemu ratusan nelayan dari berbagai wilayah Indonesia di kediamannya, Patra Kuningan Jakarta, Minggu (10/12).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memastikan, regulasi kelautan ke depan akan berpihak pada nelayan. Sebab, aturan yang tumpang tindih dan merugikan nelayan harus dikaji atau direvisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Ganjar usai menemui ratusan nelayan dari berbagai wilayah Indonesia di kediamannya, Patra Kuningan Jakarta, Minggu (10/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertemuan itu, ratusan nelayan yang tergabung dalam organisasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia dari Jawa Timur, Jogja, Jateng, Jabar, Banten, Lampung dan lainnya demi menyampaikan aspirasi kepada Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ganjar menyambut baik aspirasi dari para nelayan. Ia memastikan, semua aspirasi akan ditampung untuk dijadikan pegangan dalam menentukan kebijakan ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi teman-teman nelayan menyebutkan banyak aturan atau regulasi yang dianggap tidak pro ke nelayan. Maka ke depan, regulasi dan aturan itu perlu kita kaji ulang," ucap Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar juga sepakat, setiap perizinan harus dipermudah. Ke depan, perizinan cukup dengan KTP dan menggunakan sistem digital sehingga lebih mudah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Termasuk soal BBM bersubsidi, kita harus memenuhi itu. Intinya, kita harus libatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan agar regulasi kelautan kita ke depan berpihak pada nelayan," tegasnya.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejumlah persoalan disampaikan para nelayan kepada Ganjar dalam pertemuan itu. Salah satu point utamanya terkait zonasi. Nelayan menyebut, aturan zonasi selama ini banyak yang dirasa merugikan kami para nelayan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami minta pada pak Ganjar, ketika beliau jadi presiden agar aturan itu direvisi," ucap Wakil Ketua KNTI, Sugeng Nugroho.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sugeng mencontohkan, dalam PP 11/2021 tentang zonasi penangkapan ikan, nelayan dibatasi melaut pada titik 573/572 atau kira-kira 200 mil laut. Padahal, laut Indonesia sangat luas, yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh nelayan dalam negeri, bukan nelayan asing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ada juga PP 85/2023 tentang penangkapan terukur. Dalam aturan itu, ditetapkan kuota nelayan. Jika kuota sudah penuh, maka nelayan tidak boleh melaut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013457768/pujian-gilbert-agius-kepada-pemain-psis-semarang-walau-kandas-di-kandang-borneo-fc">Pujian Gilbert Agius Kepada Pemain PSIS Semarang walau Kandas di Kandang Borneo FC</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jelas ini merugikan kami, kami minta aturan itu dihapus dan nelayan dibebaskan untuk melaut karena bisa meningkatkan pendapatan bagi negara," pungkas Sugeng. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memastikan, regulasi kelautan ke depan akan berpihak kepada nelayan di Indonesia

Bertemu Nelayan, Ganjar Pastikan Evaluasi Aturan yang Tumpang Tindih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/Tangkapan-Ikan-Nelayan-Melimpah-Dery-Ridwansah-2JPG-335366144.jpg" alt="ILUSTRASI: Nelayan menimbang ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Nelayan menimbang ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Perubahan iklim yang terjadi belakangan sangat dirasakan oleh kalangan nelayan. Mereka mengalami kesulitan menangkap ikan. Ditambah pula tindak penangkapan secara ilegal (illegal fishing) dari nelayan luar negeri.</p> <p>Persoalan itu sangat disadari oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum HNSI Anton Leonard mengatakan, hingga kini kesejahateraan nelayan Indonesia belum merata. Ada banyak pemicunya. Di antaranya adalah perubahan iklim dan tindakan illegal fishing yang begitu marak.</p> <p>"Perubahan iklim membuat hasil tangkapan tidak maksimal. Nelayan juga kesulitan meningkatkan tangkapan karena harus berhadapan dengan nelayan dari luar yagn masuk secara ilegal," ujar Anton Leonard kepada wartawan, Sabtu (21/10).</p> <p>Anton Leonard baru saja ditunjuk sebagai plt ketum HNSI. Penunjukan merupakan hasil konsolidasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Cabang HNSI di Jakarta, Jumat (20/10). Para DPD dan DPC HNSI berkumpul menyikapi dinamika internal organisasi mereka.</p> <p>Hasilnya keputusan dari konsolidasi itu mencabut mandat kepada Yusuf Solichien yang sebelumnya ditunjuk sebagai Plt ketua umum HNSI. Tugasnya digantikan Anton Leonard. Dia menambahkan, tugas HNSI adalah mengayomi dan menyuarakan aspirasi nelayan Indonesia.</p> <p>Ketua DPD HNSI Sulsel Chairil mengatakan, konsolidasi HNSI dihadiri 20 perwakilan DPD. Mereka sepakat untuk mencabut mandat plt ketum HNSI dari Yusuf Solichien dan menunjuk Anton Leonard sebagai penggantinya.</p> <p>"Kami berharap Munas dapat diselenggarakan secepatnya agar roda organisasi dapat berjalan maksimal," ujar Chairil.</p> <p>Jems Tuuk, perwakilan DPD Sulut berharap ada perlakuan yang adil bagi semua daerah dan transparansi dalam pengelolaan organisasi.</p> <p>"Kami berharap perlakuan sewenang-wenang kepada kami tidak dialami oleh rekan-rekan di daerah lainnya. Dan, ke depannya HNSI semakin baik sesuai dengan prinsip demokratisasi dan kedaulatan organisasi." </p>

Perubahan iklim yang terjadi belakangan sangat dirasakan oleh kalangan nelayan. Mereka mengalami kesulitan menangkap ikan.

Nelayan Indonesia Hadapi Tantangan Perubahan Iklim hingga Illegal Fishing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SNI.jpg" alt="Ilustrasi kapal nelayan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kapal nelayan</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Kondisi perbatasan Zona Ekonomi Ekslusif yang menjadi pembatas teritorial Indonesia dan negara-negara tetangga sedang memanas beberapa waktu ini. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dikabarkan sudah siap untuk membuat konsesi untuk memudahkan proses ZEE Indonesia-Vietnam.<br /> <br /> Konsesi yang signifikan selama proses negosiasi untuk penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia-Vietnam digunakan menyelesaikan argumen yang sudah berlangsung hingga puluhan tahun. Menurut pengamat maritim, hal ini tentu juga untuk menunjukkan prestasi diplomatik kepada dunia dan juga masyarakat Indonesia.<br /> <br /> Dengan konsesi yang dilakukan pemerintah Indonesia, organisasi Serikat Nelayan Indonesia (SNI) menilai nelayan Indonesia akan menjadi pihak yang akan mendapatkan dampak, bahkan akan menjadi kubu yang paling dirugikan.<br /> <br /> “Ini berarti Indonesia kehilangan wilayah, hak berdaulat kita dirugikan, daerah penangkapan ikan diperkecil sehingga sumber daya perikanan dikurangi, kehidupan nelayan kita akan lebih sulit,” ujar Budi Laksana, Sekjen SNI.<br /> <br /> Perairan Indonesia memiliki potensi perikanan yang berlimpah, maka wilayah laut Indonesia bisa menjadi ladang pendapatan nasional yang berpotensi sangat besar untuk memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat, khusus nelayan di pesisir laut.<br /> <br /> Sementara, penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal sering terjadi.<br /> <br /> Menurut data dari South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (SCSPI), sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Beijing, kapal Vietnam yang masuk ke Laut China Selatan tercatat mencapai ribuan kapal. Dan ini sudah terjadi sejak tahun 2020. Pada masa pandemi Covid 19, kapal-kapal ilegal Vietnam masuk ke perairan Laut China Selatan dan juga teritori Indonesia mencapai angka 9 ribu kapal lebih.<br /> <br /> Pada bulan Agustus, tercatat 4 kegiatan dari pemerintah Indonesia yang menangkap kapal-kapal ikan dari Vietnam yang tertangkap basah mengambil ikan dan hasil laut di perairan Laut Natuna. Kejadian penangkapan tersebut semuanya terjadi di Laut Natuna.<br /> <br /> Kegiatan ilegal Vietnam ini masih terus berlanjut meski pemerintah Vietnam sudah mendapatkan peringatan “kartu kuning” dari Uni Eropa yang menjadi target pasar utama dari eksport ikan-ikan segar Vietnam. Namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah Vietnam.<br /> <br /> Pemerintah Vietnam hanya mengatakan ingin menindak tegas para pelaku ilegal tersebut. Namun pada kenyataannya pemerintah Vietnam justru memberikan fasilitas kepada para nelayan, memberikan bantuan subsidi bahan bakar, pinjaman dan juga bantuan lainnya.<br /> <br /> Klaim perairan Natuna yang disebut sebagai zona bebas, membuat Vietnam semakin merajalela untuk masuk ke zona ekonomi eksklusif Indonesia. Vietnam masih keras kepala dan tidak mau mengakui daerah teritori Indonesia meski sudah mendapatkan peringatan dari pemerintah Indonesia.<br /> <br /> Untuk mengatasi permasalahan yang masih berlarut-larut dan sampai sekarang belum menemukan titik temu, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi berupaya segera menyelesaikan perundingan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif dengan Vietnam pada tahun 2022.<br /> <br /> Yulius Yohanes selaku Analis Hubungan Internasional mengatakan, di tengah negara-negara yang masih berjuang pada era Covid yang masih belum reda sepenuhnya, belum lagi dampak perang Rusia dan Ukraina, permasalahan energi, dan juga pangan, pemerintahan Jokowi tentu ingin memberikan “warisan politik” kepada PDI-P yang menjadi partai pengusung Jokowi pada pemilihan Presiden lalu, sehingga dipertimbangkan menjadikan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia –Vietnam sebagai pencapaian diplomatik yang luar biasa, ini kemungkinan besar menjadi sebab pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi bersedia membuat konsesi yang signifikan.<br /> <br /> Dengan keras kepalanya Vietnam dan pertimbangan pemerintah tersebut, membuat Indonesia akhirnya memberikan konsesi dalam perundingan agar permasalahan cepat selesai. Namun, dalam permainan politik antara pemerintah Indonesia dan Vietnam, nasib nelayan Indonesia akan menjadi pihak yang mendapatkan dampaknya. Nelayan Indonesia akan menerima hasil yang cukup merugikan mereka. Belum lagi dengan permasalahan lain seperti di industri tambang yang bisa merugikan para pelaku industri di Indonesia tersebut.<br /> <br /> “Ya, tuntutan dan kepentingan nelayan tak bisa diabaikan di dalamnya,” pungkas Budi Laksana.

Perundingan ZEE Indonesia-Vietnam Berpotensi Rugikan Nelayan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Dirjen-Pengawasan-Sumber-Daya-Kelautan-dan-Perikanan-Laksamana-Muda-TNI-Adin-Nurawaluddin..jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Dinas Sosial Provinsi Aceh, berhasil memfasilitasi kepulangan empat orang nelayan Indonesia ke Tanah Air setelah ditahan oleh Aparat Maritim Thailand, dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /> <br /> "Sebagaimana amanat yang kami emban, selain menjaga laut Indonesia. Negara dituntut untuk hadir di tengah nelayan Indonesia, terutama saat mereka mengalami masalah seperti saat ini," kata Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin dalam keterangan di Jakarta, Minggu.<br /> <br /> Ia mengemukakan bahwa kepulangan keempat nelayan Aceh Timur tersebut dilakukan pada 3 Agustus 2022, pukul 13.35 WIB disambut langsung Komandan Pangkalan PSDKP, Lampulo di Bandara International Sultan Iskandar Muda Di Blang Bintang, Aceh Besar, Aceh.<br /> <br /> Adin menyampaikan, pemulangan empat nelayan asal Aceh Timur tersebut merupakan bentuk nyata KKP hadir untuk nelayan Indonesia.<br /> <br /> Para nelayan tersebut, ujar dia, ditangkap oleh Otoritas Perairan Thailand pada Jumat, 28 Januari 2022 dan dipulangkan dari Songkla Thailand ke Jakarta pada tanggal 29 Juli 2022.<br /> <br /> Kemudian, lanjutnya, dilakukan karantina sebelum diberangkatkan ke daerah asal, yakni Aceh Besar.<br /> <br /> "Para nelayan tersebut kami pulangkan dengan serangkaian prosedur terkait protokol kesehatan Covid-19. Mereka yang dipulangkan berasal dari kapal Motor (KM) Sinar Makmur 05 dan KM Bahagia 05 asal Aceh Timur," ujar Adin.<br /> <br /> Diketahui, setelah menyambut kedatangan keempat orang nelayan tersebut, Komandan Pangkalan PSDKP Lampulo, menyerahkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman untuk langsung diantar ke kediaman masing-masing.<br /> <br /> “Semua upaya yang kita lakukan dengan bekerja sama antar instansi seperti Dinas Kelautan dan Perikanan tentunya sejalan dengan arahan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan yang selalu meminta kepada jajaran PSDKP untuk terus menjalin sinergi baik internal dan eksternal guna memberikan perlindungan kepada para nelayan Indonesia dan menjadi benteng KKP dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan,” tegasnya.<br /> <br /> Sebagai informasi para nelayan yang dipulangkan ke Indonesia merupakan warga Seuneubok Baroh, kecamatan Darul Aman dan Tanjung Mulia, Kecamatan Nurussalam, Aceh.

Ditahan di Thailand, 4 Nelayan Indonesia Akhirnya Dipulangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/cerita-minggu-1-12-20-b.jpg" alt="Penanggungjawab Pangkalan Kapal Rawai Dede Ardiansyah dengan speedboatnya di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Jumat (10/01/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Penanggungjawab Pangkalan Kapal Rawai Dede Ardiansyah dengan speedboatnya di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Jumat (10/01/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ponselnya terus berdering. Sementara ”komandan” Dedek masih bercengkerama dengan beberapa tamu yang singgah.<br /> <br /> Beberapa kali dia membuka ponsel, mengecek identitas penelepon atau pengirim pesan. Kemudian, melanjutkan obrolan di rumah panggung miliknya di Desa Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kabupaten Natuna.<br /> <br /> Tak lama, ponsel pria bernama lengkap Dedek Ardiansyah itu kembali berdering.<br /> <br /> Dua ponsel sekaligus. Bunyinya cukup ramai. Dedek pun harus meresponsnya. Dia bergegas beranjak dari sofa di ruang tamu cukup besar itu. ”Sebentar, saya angkat telepon dulu, ya,” ujar dia kepada tamunya tersebut Sabtu (11/1).<br /> <br /> Sejenak dia duduk di sofa warna cokelat tersebut. Namun, lagi-lagi ponsel berdering. Menggunakan logat Melayu, Dedek bercakap dengan seseorang di seberang telepon. Dari pembicaraan terdengar sekilas pembahasan tentang ikan-ikan tangkapan. Serta dokumen perizinan kapal ikan nelayan yang mangkal di depan rumahnya.<br /> <br /> Beberapa saat kemudian, seorang pria berkulit hitam legam tampak muncul di beranda rumah Dedek. Mengenakan celana pendek dan kaus berkerah lusuh, laki-laki berusia sekitar kepala empat itu menanyakan dokumen keberangkatan kapal nelayan.<br /> <br /> Dedek lantas meraih ponsel, menghubungi seseorang. ”Tolong ambil dokumen dulu,” ujarnya singkat.<br /> <br /> Seharian, aktivitas ”komandan” Dedek tidak bisa lepas dari dua ponselnya. Gawai itu ibarat kekasih yang saban hari menemani ke mana pun pergi. Maklum, Dedek adalah penanggung jawab kapal-kapal rawai yang melaut di Natuna. Dialah yang memegang izin penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap itu dari pemerintah setempat.<br /> <br /> Karena tanggung jawab itulah, Dedek harus memastikan puluhan kapal di bawah kendalinya aman dan nyaman saat ”nyangkul” di Natuna. Tepatnya di titik koordinat 4 lintang utara (LU) dan 109 bujur timur (BT).<br /> <br /> Sejauh ini, musuh terbesar pelayaran nelayan itu adalah kapal ikan asing (KIA) dari sejumlah negara. Di antaranya, Vietnam dan Thailand. Terkadang juga dari Tiongkok dan Malaysia.<br /> <br /> Dia selalu mendapat laporan dari para tekong (nakhoda) kapal bermuatan 20 grass tonnage (GT) itu setiap hari perihal kondisi laut dan keadaan kapal.<br /> <br /> Laporan pertama biasanya dikirim para tekong pukul 09.00. Menjelang sore, sekitar pukul 15.00, laporan kembali masuk. ”Untuk sekarang (kapal) yang aktif itu ada 38,” tutur bapak dua anak itu.<br /> <br /> Di Natuna sejatinya cukup banyak kelompok nelayan dan pengepul ikan. Mereka tersebar di Ranai, Pulau Tiga, sampai Sedanau. Dedek salah satunya.<br /> <br /> Namun, tidak semua punya koneksi ke pengawasan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau otoritas keamanan kelautan. Koneksi itulah yang digunakan Dedek untuk melaporkan setiap kejadian di laut. Pengawas ”swasta” istilahnya.<br /> <br /> Istilah pengawas ”swasta” tersebut tidak hanya melekat pada Dedek. Tapi, juga pada Sandi Terisno (ayah) dan Norman (kakak pertama Dedek). Namun, keduanya sudah lama meninggal.<br /> <br /> Dedek-lah yang kemudian meneruskan tugas sukarela pengawasan laut itu sejak tiga tahun lalu sampai sekarang. ”Kalau diawali dari bapak, sudah 20 tahun (jadi pengawas swasta),” tuturnya.<br /> <br /> Jaringan kuat nelayan dan otoritas keamanan laut Dedek sudah mengakar dari sang ayah. Dedek juga punya relasi di lingkungan KKP dari jaringan pertemanan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta. Tak heran, tiap laporan yang disampaikan ke otoritas keamanan selalu direspons cepat. ”Pasti akurat, kita nggak buat laporan palsu,” tutur angkatan XLIV (44) STP Jakarta itu.<br /> <br /> Dedek ingat betul saat awal-awal berkecimpung dalam pengawasan laut sekitar 2016 lalu. Dia melaporkan aktivitas KIA di perairan Natuna yang direspons cepat oleh KKP. Kala itu KKP menerjunkan Orca 3 dengan Kapten Martin sebagai awak. Kapal pengawas tersebut berhasil menangkap 12 kapal berbendera Vietnam.<br /> <br /> ”Kalau tidak salah, ketika kapal Orca 3 diresmikan, beliau (Martin) langsung nangkap 12 kapal,” kenang suami Siti Kumalasari itu. Dedek pun tidak pernah takut melaporkan KIA pencuri. Meski beberapa kali kerabat memperingatkan agar berhati-hati berurusan dengan KIA. Sebab, tidak jarang kapal-kapal itu dibekingi ”orang dalam”.<br /> <br /> Kecintaan terhadap laut dan ikanlah yang memotivasi Dedek dan ”tim guard” swasta untuk terus membantu pemerintah memberantas KIA pencuri ikan di Natuna. Sama dengan kebanyakan nelayan dan pemerhati laut, Dedek miris melihat KIA menangkap ikan menggunakan pukat (<em>trawl</em>) secara bebas. Alat tangkap itu merusak ekosistem laut. Dan ”menghabisi” mata pencaharian nelayan.<br /> <br /> <strong>Baca juga</strong>: <a href="https://www.jawapos.com/features/12/01/2020/mereka-menjaga-natuna-dari-kapal-asing-pencuri-ikan/">Mereka Menjaga Natuna dari Kapal Asing Pencuri Ikan</a>

Awasi Laut Natuna, Komandan Dedek Teruskan Jejak Ayah dan Kakak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/cerita-minggu-1-12-20-a.jpg" alt="Pemandangan Pulau Tiga Barat, Natuna, Jumat (10/1/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Pemandangan Pulau Tiga Barat, Natuna, Jumat (10/1/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure><em>Lebih dari 50 kapal ikan sukarela bertugas melaporkan aktivitas kapal ikan asing (KIA) ilegal yang belakangan marak di perairan Natuna. Pencurian oleh kapal-kapal asing itu mengakibatkan ikan tangkapan nelayan setempat menurun.</em><br /> <br /> <strong>AGUS DWI P.</strong>, <em>Natuna, Jawa Pos</em><br /> <br /> ---<br /> <br /> <strong>CUACA</strong> di Laut Natuna, tepatnya di titik koordinat 4 derajat lintang utara (LU) dan 109 derajat bujur timur (BT), sebenarnya tak jelek-jelek amat. Namun, M. Daud memutuskan pulang lebih ”pagi” hari itu.<br /> <br /> Tekong (nakhoda) kapal motor (KM) Pesona Mandiri tersebut pun meminta delapan anak buah kapal (ABK) berkemas lebih cepat. ”Hari ini kita nggak bisa kerja,” seru Daud kepada para ABK.<br /> <br /> Keputusan itu dia ambil berdasar apa yang dia lihat di sana: ada puluhan kapal berbendera Vietnam. Mereka ”menguasai” perairan yang sejatinya menjadi ”ladang” ikan para nelayan Natuna tersebut.<br /> <br /> Dalam perjalanan pulang, Daud sesekali mendongak ke arah monitor sistem posisi global (global positioning system/GPS) yang terpacak di kompartemen atas setir perahu. Jelas terpampang di sana, kapal-kapal itu menangkap ikan di wilayah Indonesia.<br /> <br /> Gagang telepon radio single-sideband modulation (SSB) pun dia angkat untuk meng-update aktivitas kapal-kapal Vietnam tersebut. Suaranya cepat menyebar ke radio lain yang memiliki frekuensi sama. Total ada lebih dari sepuluh KIA yang berekspansi di Laut Natuna pada Rabu (8/1) siang menjelang sore itu. Kapal-kapal tersebut berukuran besar. Jauh lebih besar daripada KM yang diawaki Daud.<br /> <br /> KIA itu juga dilengkapi beragam peralatan canggih: telepon satelit, radar angin, radar ikan, GPS, dan sebagainya. Kecepatan kapal mereka pun di atas rata-rata KM Indonesia.<br /> <br /> Sembari terus mengendalikan kemudi, Daud sekilas teringat pengalaman apes setiap kali bertemu kapal-kapal ikan asing. Yang paling membuatnya kesal adalah saat semua pancing rawai berkail mustad lengkap dengan bendera apung yang ditebar ABK lenyap karena terjerat jaring trawl (pukat) ganda KIA. Kejadian yang membuatnya rugi besar itu berlangsung beberapa tahun lalu.<br /> <br /> Pukat ganda memang ancaman bagi semua nelayan Natuna. Pasalnya, alat tangkap yang umumnya selebar tiga kali ukuran lapangan sepak bola dan telah dilarang pemerintah sejak lama itu dapat dengan mudah mengeruk semua ikan di perairan. Baik ikan timbul (permukaan) semacam tenggiri dan tongkol hingga ikan dasar seperti kakap merah, jahan, kurisi bali, dan kerapu.<br /> <br /> Dalam batinnya, pengalaman pahit itu tak boleh terulang. Untuk sementara, pulang lebih baik ketimbang harus kehilangan rawai. Harus diakui, rawai lebih krusial baginya. Juga bagi delapan ABK yang ikut dalam rombongan penangkap ikan di pengujung Desember lalu itu. ”Tidak apa kita setengah hari saja kerja,” serunya kepada para ABK.<br /> <br /> Mendengarkan seruan sang bos, Sam, Boncil, Jon, Bacok, Iwan, Nur, Arifin, dan Buyung pun merapikan pekerjaan masing-masing. Ada yang mengecek ikan tangkapan di bagian lambung kapal. Sisanya gotong royong menggulung tali rawai dan memastikan alat tangkap itu bisa digunakan kembali.<br /> <br /> Gara-gara kapal Vietnam, tangkapan hari itu tidak melimpah seperti biasanya. Daud dan timnya hanya dapat membawa 2 ton ikan. Padahal, saat situasi normal, mereka bisa membawa 3 hingga 4 ton sekali ”nyangkul” di tengah laut. Tangkapan tersebut dibongkar di Selat Lampa untuk kemudian dijual ke Tanjung Balai Karimun, ibu kota Kepulauan Riau.<br /> <br /> ”Kalau ada kapal Vietnam, kami nggak bakalan bisa kerja,” ucap Daud kepada Jawa Pos di pangkalan kapal nelayan di Tanjung Kumbik Utara, Pulau Tiga Barat, Rabu lalu. Cerita tentang merajalelanya KIA itu juga disampaikan kepada ”komandan” Dedek, penanggung jawab pangkalan kapal ikan rawai tersebut.<br /> <br /> <strong>”Tim Guard” Swasta</strong><br /> <br /> Dari laporan para tekong itulah, peran ”komandan” Dedek terbilang sentral bagi petugas pengawas laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Dari Dedek, informasi soal KIA yang membabi buta menangkap ikan secara ilegal (illegal, unreported and unregulated fishing/IUUF) di perairan Natuna dengan cepat sampai ke otoritas keamanan laut.<br /> <br /> Menjelang akhir tahun lalu publik sempat digegerkan video viral aktivitas kapal asing di perairan Natuna yang berujung pada mencuatnya isu kedaulatan Indonesia di kabupaten yang wilayahnya kepulauan tersebut. Nah, ketegangan itu berawal dari laporan para nelayan yang terganggu dengan penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing. Salah satunya dari Vietnam.<br /> <br /> ”Komandan” Dedek-lah yang kali pertama mengunggah video pelanggaran itu di media sosial miliknya pada 23 Desember lalu. Kemudian ditanggapi beragam oleh banyak pihak. Tidak terkecuali Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ”Sebenarnya sudah saya laporkan ke KKP dari tanggal 17 dan 18 Desember, tapi belum ada tindakan di laut,” ujarnya kepada <em>Jawa Pos</em>.<br /> <br /> Cerita kapal asing dalam video yang menyebar itu tidak jauh berbeda dengan yang diceritakan Daud dkk. Video tersebut menggambarkan sekumpulan KIA yang identik dengan kapal Vietnam sedang menangkap ikan di wilayah perairan Natuna secara bebas.<br /> <br /> Merujuk aturan, penangkapan itu jelas ilegal dan pelakunya bisa ditangkap. Bahkan, kapalnya sah-sah saja ditenggelamkan seperti di era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. ”Waktu itu (laporan di tanggal 17 dan 18 Desember, Red) alasan dari KKP dananya habis karena akhir tahun,” bebernya.<br /> <br /> Selain ke KKP, Dedek melaporkan aktivitas KIA itu kepada TNI Angkatan Laut (AL) dan polisi perairan yang bermarkas di kawasan Natuna. ”Kalau dari TNI-AL, ditindaklanjuti operasi kapal,” ujar pria 31 tahun tersebut.<br /> <br /> Karena video telanjur menyebar dan banyak diperbincangkan orang, KKP yang seolah kecolongan lantas menggunakan kapal pengawas perikanan menindak tegas KIA di Natuna. Hasilnya, pada 30 Desember lalu, tiga kapal Vietnam berukuran besar ditangkap di perairan Natuna secara dramatis. Yaitu kapal KG 95118 TS ukuran 125 GT, KG 94629 TS berkapasitas 98 GT, dan KG 93255 TS (98 GT).<br /> <br /> Sejatinya laporan Dedek ke otoritas kelautan dan perikanan bukan kali itu saja dilakukan. Semenjak menjadi penanggung jawab pangkalan kapal rawai di Tanjung Kumbik Utara tiga tahun lalu, Dedek rutin melaporkan setiap kegiatan KIA pencuri ikan di perairan yang terkenal kaya sumber daya laut tersebut. ”Di era Bu Menteri Susi kami sudah melakukan hal yang sama,” ungkapnya.<br /> <br /> Saat ini ada 53 kapal ikan dari Tanjung Balai Karimun yang menjadi bagian ”tim guard” swasta di bawah arahan Dedek. Setiap kapal dilengkapi GPS, radio komunikasi, dan telepon satelit. Dengan peralatan itu mereka bisa kapan saja melaporkan KIA pencuri ikan kepada Dedek dari jarak puluhan mil di tengah laut Natuna.<br /> <br /> Kapal-kapal berkonstruksi kayu itu biasanya teken kontrak 3–4 bulan dengan pemodal. Selama kontrak itu, mereka bisa menghabiskan Rp 400 juta untuk operasi. Puluhan kapal yang selalu mangkal di depan rumah Dedek setelah melaut tersebut bergantian ”nyangkul” di zona terluar perairan Indonesia yang sejak lama diincar KIA berbagai negara itu. Misalnya Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Tiongkok.<br /> <br /> <strong>Menjaga Natuna, Menjaga Indonesia</strong><br /> <br /> Pengawasan KIA sejatinya bukan tugas utama Daud dkk atau Dedek dan timnya. Mereka tidak digaji untuk melakukan itu. Negara memiliki infrastruktur lebih lengkap ketimbang KM Pesona Mandiri atau kapal-kapal ikan lain ukuran kecil yang notabene hanya mampu menangkap ikan.<br /> <br /> Di Selat Lampa kerap mangkal kapal pengawas perikanan milik KKP di bawah naungan Satuan Pengawas (Satwas) Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP). Beberapa hari terakhir ini juga ada Kapal Perang RI (KRI) Usman-Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di selat tersebut.<br /> <br /> Meski begitu, Dedek dan timnya hingga kini tetap rutin melaporkan semua hal yang berkaitan dengan pelanggaran penangkapan ikan di Natuna. Laporan tersebut berisi lokasi titik koordinat dan jumlah KIA yang menebar pukat di perairan Natuna. ”Kami hanya relawan biasa. Saya senang kalau nelayan di Natuna bisa kerja di laut tanpa diganggu trawl (pukat) itu,” kata Dedek.<br /> <br /> Begitu pula Aswadi dan Papang, dua anggota tim guard swasta Dedek yang paling setia. Sebagai anggota tim ”militan”, Aswadi dan Papang selalu siap kapan saja membantu dan menjalankan perintah komandan demi menjaga Natuna dan Indonesia dari ”jajahan” kapal asing. ”Pokoknya, apa kata ’komandan’ Dedek saja,” kata Papang, lantas tertawa.<br /> <br /> Para tekong juga demikian. Kedaulatan Indonesia bagi mereka tidak bisa ditawar. Mereka pun berharap aktivitas KIA di perairan Natuna ditindak tegas seperti di era Menteri Susi. Penindakan KIA sangat menentukan keselamatan dan kenyamanan kerja mereka. Semakin banyak KIA ditindak, semakin melimpah pula ikan tangkapan di ”surga” laut Natuna.<br /> <br /> Terlepas dari semua itu, ada rahasia penting yang selalu dijaga Dedek dan timnya, yaitu racikan akar kayu. ”Jamu” seduh berisi campuran berbagai akar kayu dan daun limau itu resep turun-temurun yang diyakini masyarakat Tanjung Kumbik Utara sebagai minuman penghangat tubuh di tengah cuaca Natuna yang tak menentu. ”Racikan ini (akar kayu) ampuh sangat,” kata Dedek, lantas tersenyum sambil menunjukkan sebungkus racikan akar kayu siap seduh.

Mereka Menjaga Natuna dari Kapal Asing Pencuri Ikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nelayan indonesia

Berita Terkini