<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/14/Screenshot-2025-09-14-152021-1479722776.png" alt="Daftar negara anggota Majelis Umum PBB yang mengikuti voting two state solution antara Israel dan Palestina (Dok. UN)" width="100%">
<figcaption>Daftar negara anggota Majelis Umum PBB yang mengikuti voting two state solution antara Israel dan Palestina (Dok. UN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan 'New York Declaration' pada Jumat (13/9) pekan lalu, sebuah resolusi yang memberi dorongan baru bagi upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui konsep Two State Solution. Resolusi ini lahir dari konferensi internasional yang digagas Arab Saudi dan Prancis, dan disebut sebagai salah satu langkah paling tegas PBB dalam beberapa tahun terakhir terkait isu Palestina. Sebanyak 142 negara memberikan dukungan terhadap deklarasi tersebut. Namun, 10 negara menolak dan menjadi sorotan. Salah satu negara yang menolak Palestina dan membela Israel dalam forum tersebut adalah negara yang begitu dekat dengan Indonesia. 10 negara yang menolak solusi tersebut yakni Amerika Serikat, Israel, Argentina, Hungaria, Paraguay, Nauru, Mikronesia, Palau, Tonga, dan Papua Nugini. Sementara 12 negara lain memilih abstain, termasuk Republik Ceko, Kamerun, Ethiopia, Albania, Fiji, Guatemala, dan Makedonia Utara, mengutip Roya News. Penolakan Papua Nugini, yang berbatasan langsung dengan Indonesia di kawasan Pasifik, menjadi sorotan. Selama ini, negara tersebut jarang tampil dalam panggung diplomasi global, terutama terkait isu Timur Tengah. Sikapnya menolak Two State Solution membuat posisi Papua Nugini berbeda dengan mayoritas negara Asia, termasuk Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Keputusan itu juga menegaskan adanya blok kecil negara-negara Pasifik, seperti Nauru, Palau, dan Tonga, yang cenderung sejalan dengan sikap Amerika Serikat dan Israel. Blok ini kerap mengandalkan bantuan ekonomi dan pertahanan dari Washington maupun sekutunya, sehingga memengaruhi pilihan politik luar negeri mereka. Sementara, menukil Al-Jazeera, 'New York Declaration' secara tegas menyebutkan langkah-langkah &ldquo;nyata, terikat waktu, dan tidak dapat dibalikkan&rdquo; menuju terbentuknya negara Palestina yang berdaulat di perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Deklarasi juga mengecualikan Hamas dari proses politik, menuntut pembebasan seluruh sandera, serta menyerukan agar kelompok itu mengakhiri kekuasaan di Gaza dan menyerahkan senjata kepada Otoritas Palestina. Palestina menyambut baik hasil pemungutan suara tersebut. Wakil Presiden Palestina sekaligus anggota Komite Eksekutif PLO, Hussein al-Sheikh, menyebut resolusi PBB sebagai &ldquo;langkah penting untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mendirikan negara merdeka Palestina.&rdquo; Ia menekankan bahwa pengakuan internasional yang semakin luas memperkuat hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri, sekaligus berkontribusi pada keamanan kawasan. Deklarasi ini muncul di tengah situasi memanas di Timur Tengah. Sehari sebelum pemungutan suara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui perluasan permukiman di Tepi Barat, kebijakan yang dipandang akan makin menyulitkan terwujudnya negara Palestina di masa depan. Sementara itu, dukungan 142 negara menunjukkan adanya mayoritas global yang menolak status quo dan mendorong solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian. Meski demikian, keberadaan 10 negara penolak, terutama AS dan Israel sebagai aktor utama, menegaskan bahwa jalur diplomasi menuju Palestina merdeka masih menghadapi tantangan berat. &nbsp;

Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi untuk solusi dua negara Palestina, namun 10 negara menolak termasuk negara tetangga Indonesia.

10 Negara Ini Tolak Eksistensi Palestina di Forum Majelis Umum PBB, Termasuk Negara Tetangga Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/25/WhatsApp-Image-2025-05-25-at-151906-3891323972.jpeg" alt="Penumpang feri di Sungai Chao Phraya, Bangkok, mengenakan masker untuk melindungi diri dari virus Covid-19. (Bangkok Post)" width="100%">
<figcaption>Penumpang feri di Sungai Chao Phraya, Bangkok, mengenakan masker untuk melindungi diri dari virus Covid-19. (Bangkok Post)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sekalipun badai pandemi Covid-19 di tanah air sudah dinyatakan berakhir dan berubah menjadi endemi sejak pertengahan tahun 2023 silam di , Indonesia kini diminta untuk lebih mewaspadai virus korona. Hal itu berdasarkan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan meminta masyarakat untuk lebih waspada. Seiring dengan peningkatan jumlah pasien Covid 19 di sejumlah negara di Asia seperti di Thailand, Malaysia, Hongkong, dan Singapura. Menurut Surat Edaran Kemenkes, terdapat sejumlah varian Covid-19 yang saat ini sedang menyebar di sejumlah negara di Asia. Yaitu XEC dan JN.1 di Thailand, LF.7 dan NB.1.8 (turunan JN.1) di Singapura, &nbsp;JN.1 di &nbsp;Hong Kong, dan XEC (turunan JN.1) di Malaysia. "Meski demikian, transmisi penularan masih relatif rendah, dan angka kematiannya juga rendah," kata Pelaksana tugas atau Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Murti Utami dalam keterangannya. Di Indonesia sendiri, memasuki minggu ke-20 tahun 2025, terjadi tren penurunan kasus konfirmasi mingguan. Dari 28 kasus pada minggu ke-19 menjadi 3 kasus pada minggu ke-20, dengan positivity rate hanya sekitar 0,59 persen.&nbsp;Di Indonesia, varian yang paling banyak beredar adalah MB.1.1. Meski belum ada kekhawatiran berlebih, Kemenkes meminta masyarakat di Indonesia untuk mewaspadai virus Covid-19 mengingat adanya tren peningkatan jumlah kasus di sejumlah negara tetangga. &ldquo;Surat edaran ini dalam rangka meningkatkan kewaspadaan Covid-19 maupun penyakit potensial KLB/ Wabah lainnya bagi Dinas Kesehatan, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan para pemangku kepentingan,&rdquo; imbuh Murti.

Kemenkes mengeluarkan SE untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap Covid-19, seiring dengan peningkatan kasus di negara tetangga.

Penularan Covid-19 Kembali Meningkat di Sejumlah Negara, Kemenkes Keluarkan Surat Edaran Sinyal Waspada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72365_91658_riset-penelitian-2.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kemajuan pembangunan bangsa ditentukan dari pendidikan dan riset. Sayangnya, jumlah anggaran riset di Indonesia masih belum optimal. Anggaran riset dari jumlah pendapatan per kapita masih sangat kecil yaitu 0,2 persen. Anggaran riset secara nasional masih 0,2 persen dari total pendapatan perkapita. Jika dinominalkan jumlahnya hanya Rp 16-17 triliun. Jumlah ini masih kalah jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga di Asia. &ldquo;Korea Selatan 4 persen, Malaysia sudah 1 koma sekian persen,&rdquo; kata Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi Muhammad Dimyati di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Rabu (21/12). Anggaran riset ini, kata Dimyati, masih jauh dari harapan. Pola pikir masyarakat masih menganggap bahwa penelitian adalah belanja, bukan investasi. &ldquo;Kalau menganggap penelitian adalah investasi, maka mereka akan berlomba memperbesar ini. Investasi kan ada return. Negara maju karena investasi,&rdquo; tegas Dimyati. Semakin tinggi anggaran riset, lanjutnya, maka kemajuan pembangunan bangsa akan bergeliat. Harapan ini disambut baik oleh UI untuk menggenjot jumlah penelitian dan jurnal internasional. Rektor UI Muhammad Anis menjelaskan, selama tiga tahun terakhir pihaknya membangun pondasi dan atmosfer riset bagi para peneliti. Seluruh fakultas diwajibkan menggenjot hasil riset. &quot;Lalu sarpras kita upgrade dan ditambah. Dengan pembangunan laboratorium multidisplin riset dilakukan berbagai disiplin ilmu,&rdquo; tegas Anis. (cr1/JPG)

Anggaran Riset RI Sangat Minim, Kalah Sama Negara Tetangga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/67078_86230_kesenian-melayu_CECEP-MULYANABATAM-POS.jpg" alt="Wali Kota Batam Muhamad Rudi bersama Marlin Agustina Rudi dan tamu undangan memukul kompang pada pembukaan Kenduri Seni Melayu di Kepri Mall" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Batam Muhamad Rudi bersama Marlin Agustina Rudi dan tamu undangan memukul kompang pada pembukaan Kenduri Seni Melayu di Kepri Mall</figcaption>
</figure>JawaPos.com BATAM - Para seniman melayu dari empat negara tetangga akan berkolaborasi dengan seniman melayu lokal Indonesia pada malam puncak Kenduri Syair Melayu (KSM) yang digelar di pelataran parkir Kepri Mall, Batam, Minggu malam (27/11). &nbsp; Adapun seniman melayu dari tiga provinsi lokal yakni Kepri, Riau dan Sumatera Barat. Dari ketiga provinsi itu akan ikut berpartisipasi ada 15 sanggar melayu. Sementara seniman melayu negara tetangga berasal dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Thailand. KSM ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Jadi ke-187 Batam yang jatuh pada 18 Desember mendatang. Mantan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan, KSM merupakan salah satu potensi daerah Batam. Kegiatan ini dapat merajut silaturahmi antarnegara dan antardaerah. &quot;Semoga orang-orang melayu tetap bersatu dan sukses,&quot; kata Ahmad Dahlan yang dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Minggu (27/11). Sementara itu, Wali Kota Batam Rudi menambahkan, KSM bertujuan untuk menampilkan seni budaya melayu di tanah melayu. Di samping untuk mempertahankan seni budaya itu sendiri. Sehingga generasi penerus dapat mengenal kebudayaan melayu dengan baik. Lebih jauh dikatakan Rudi, budaya melayu itu terus berkembang. Dari tahun ke tahun, KSM ikut merekam perkembangan budaya tersebut. Terbukti dari semakin banyaknya kolaborasi-kolaborasi yang terjadi di pentas KSM. &quot;Lima belas tahun lalu belum seperti ini. Mudah-mudahan semakin berkembang semakin bagus,&quot; ujar Rudi. (ceu/iil/JPG)

Seniman Melayu Negara Tetangga dan Lokal Berkolaborasi Pada Kenduri Syair

negara tetangga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#negara tetangga

Berita Terkini

10 Negara Ini Tolak Eksistensi Palestina di Forum Majelis Umum PBB, Termasuk Negara Tetangga Indonesia

Penularan Covid-19 Kembali Meningkat di Sejumlah Negara, Kemenkes Keluarkan Surat Edaran Sinyal Waspada

Anggaran Riset RI Sangat Minim, Kalah Sama Negara Tetangga

Seniman Melayu Negara Tetangga dan Lokal Berkolaborasi Pada Kenduri Syair

Download Aplikasi JawaPos.com