<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/06/Q1bp0B7UmjUGqTU1XaF5ZstkW5mnHXYtOCyiMljz-1-1273347203.jpg" alt="Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kamaruddin Amin di sela Rakernas BWI di Jakarta Selasa (5/8/2025) malam. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kamaruddin Amin di sela Rakernas BWI di Jakarta Selasa (5/8/2025) malam. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selama beberapa tahun belakangan, Indonesia menyandang status sebagai negara paling dermawan di dunia. Tapi, kini Indonesia bukan lagi negara paling dermawan.&nbsp; Dalam laporan terkini World Giving Report (WGR) 2025, posisi Indonesia dalam hal kedermawanan anjlok ke peringkat 12. Posisi Indonesia disalip negara-negara dari benua Afrika.&nbsp; Di posisi teratas laporan WGR 2025, Nigeria menjadi negara paling dermawan dengan donasi rata-rata mencapai 2,83 persen dari pendapatan per kapita.&nbsp; Mesir menyusul di posisi kedua (2,45 persen), diikuti oleh Tiongkok dan Ghana (2,19 persen), serta Kenya (2,13 persen). Kondisi tersebut sempat disinggung Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kamaruddin Amin. Pria yang juga menjadi Sekjen Kementerian Agama (Kemenag) itu meyakini bahwa kedermawanan masyarakat di Indonesia masih tinggi. "Saya kaget Indonesia bukan lagi paling dermawan. Kalah dengan negara-negara Afrika. Ini tantangan untuk kita," katanya pada pembukaan Rakernas BWI di Jakarta (5/8) malam.&nbsp; Sesuai dengan tugasnya, Kamaruddin akan mengawal penghimpunan wakaf di Indonesia. Dia menegaskan bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar. Kamaruddin mencontohkan, untuk wakaf tunai atau wakaf uang saja, potensinya mencapai Rp 181 triliun per tahun.&nbsp; Tetapi saat ini penghimpunan wakaf tunai masih sekitar Rp 3,5 triliun. Jadi masih jauh dari potensinya. Untuk itu dia menginisiasi supaya ASN Kemenag memulai kewajiban melakukan pembayaran wakaf uang. "Bisa mulai dari Rp 50 ribu per tahun, Rp 100 ribu per tahun, atau lebih besar lagi," katanya.&nbsp; Dengan jumlah ASN yang mencapai 400 ribu orang, akan terkumpul dana yang besar. Apalagi jika melibatkan guru-guru, siswa, santri, dan mahasiswa di bawah naungan Kemenag. Dia menegaskan bahwa wakaf uang tidak akan habis uang pokoknya. Yang disalurkan hanya hasil pengelolaannya. Misalnya untuk beasiswa pelajar dari keluarga miskin atau lainnya.&nbsp; Selain wakaf uang, Kamaruddin juga mengatakan bahwa wakaf berupa aset fisik seperti tanah atau sejenisnya juga sangat banyak. Jumlahnya mencapai 400 ribu titik. Sebagian digunakan untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, dan makam.&nbsp; <h2>Maksimalkan Aset Tanah Wakaf yang belum Dikelola</h2> Ke depan, aset tanah wakaf yang belum dikelola harus bisa dimaksimalkan. "Selama ini sudah ada yang dikelola secara produktif. Misalnya untuk persawahan, perikanan, dan lainnya," jelasnya.&nbsp; Dalam kesempatan itu Kamaruddin juga menyampaikan Gerakan Indonesia Berwakaf. Menurut dia, Gerakan Indonesia Berwakaf sangat relevan dan terkait dengan Indonesia Emas 2045. Karena Indonesia berwakaf tujuan akhirnya adalah mengentaskan kemiskinan. Baginya, Indonesia emas artinya menandai Indonesia maju, Indonesia yang tidak ada lagi orang miskinnya. "Sehingga wakaf diharapkan berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan, mencerdaskan anak-anak bangsa, itu semua relevansinya ke sana," kata Kamaruddin.&nbsp;

Indonesia turun peringkat menjadi negara ke-12 paling dermawan di dunia dalam World Giving Report 2025, disalip negara-negara Afrika.

Indonesia Bukan Lagi Negara Paling Dermawan di Dunia, Peringkat Anjlok dan Disalip Negara-Negara Afrika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/15/38_penye-121074632.jpg" alt="SELEKTIF: Dua pengguna internet mempertimbangkan pilihan donasi, Jumat (12/4). Laman Kitabisa.com menampilkan banyak opsi penggalangan dana oleh komunitas maupun perorangan." width="100%">
<figcaption>SELEKTIF: Dua pengguna internet mempertimbangkan pilihan donasi, Jumat (12/4). Laman Kitabisa.com menampilkan banyak opsi penggalangan dana oleh komunitas maupun perorangan.</figcaption>
</figure> Rakyat Indonesia memang dermawan. Urunan alias penggalangan dana alias crowdfunding, baik daring maupun luring, hampir selalu ramai peminat. Sayangnya, dana yang terkumpul itu kerap kali malah diselewengkan. KASUS Singgih Shahara belum sebulan berlalu. Awalnya komika asal Semarang itu membuka donasi lewat media sosial X dan platform penggalangan dana kitabisa.com. Dalam narasinya, dia mengaku butuh dana untuk membiayai pengobatan sang ibu dan penanganan speech delay sang anak. Begitu kisah sedih dan foto-foto yang mengundang simpati tersebar luas, mengalirlah dana ke rekeningnya. Sayang, uang urunan banyak warganet yang welas asih itu tidak digunakan sesuai peruntukannya. Berdasar penelusuran mandiri beberapa penghuni jagat X dan perwakilan kitabisa.com, Singgih hanya menggunakan sekitar Rp 50 juta dari total Rp 250-an juta yang terkumpul untuk pengobatan ibu dan buah hatinya. Sebagian besar dana yang lain dia gunakan untuk membayar utang dan pinjaman online. Bahkan, ada pula yang digunakan untuk membayar kontrakan rumah. Kasus yang mencuat pada pertengahan Maret lalu tersebut sontak menyita perhatian publik. Apalagi, kasus semacam itu bukan baru kali pertama terjadi di Indonesia. Memori publik melesat ke kasus penyelewengan dana publik oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada 2022. Uang donasi diselewengkan pengurus yayasan untuk kepentingan pribadi dan membiayai aktivitas terlarang. Termasuk, donasi yang seharusnya diperuntukkan para korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 senilai Rp 34 miliar. Kasus-kasus itu membuat sebagian besar masyarakat berpikir dua kali saat ada panggilan donasi. Christin Sulestianingtias, salah satunya. Dia mengaku kecewa pada penyelewengan dana hasil urunan publik. Namun, karena sejak awal niatnya adalah bersedekah, dia tidak akan kapok urunan lagi. &rsquo;&rsquo;Tapi, kalau tahu dana kita diselewengkan, ya mesti ada perbaikan sih ke depan,&rdquo; ungkap warga Jakarta Selatan itu kemarin (13/4). Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Ronald Rofiandri menyatakan bahwa kedermawanan rakyat Indonesia memang menonjol. Itu terkonfirmasi oleh laporan World Giving Index (WGI) yang dirilis Charities Aid Foundation (CAF). Badan amal asal Inggris tersebut merilis hasil survei 2022 pada tahun lalu. Dalam rilisnya, mereka menempatkan Indonesia pada urutan pertama negara dengan tingkat kedermawanan paling tinggi di dunia. Skornya mencapai 68. &rsquo;&rsquo;Ini (kedermawanan masyarakat Indonesia, Red) sulit dibendung. Apalagi dengan dilandasi motif beramal atau mengamalkan ajaran agama,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos. Ronald menjelaskan, aturan pengumpulan dana di Indonesia masih mengacu pada UU 9/1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Dia mengakui, aturan itu sudah usang dan sudah banyak yang tidak relevan dengan dinamika kemasyarakatan saat ini. &rsquo;&rsquo;(Aturannya, Red) sangat ketinggalan,&rdquo; ujarnya. Menurut Ronald, model pengumpulan uang atau barang hari ini sudah tidak seperti saat undang-undang tersebut lahir. Sekarang, jamak penggalangan dana secara digital (digital public fund rising) lewat berbagai aplikasi. &rsquo;&rsquo;Di UU (9/1961) ada mekanisme perizinan atau pendaftaran secara berjenjang. Apakah itu masih sejalan dengan perkembangan hari ini yang prosesnya (pengumpulan dana, Red) sangat cepat?&rdquo; terangnya. Karena itu, Ronald pun mendesak DPR dan pemerintah segera merevisi UU tersebut. Terlepas dari aturan yang sudah usang, Ronald mewanti-wanti masyarakat untuk lebih teliti. Selain itu, lembaga pengumpul dana sebagai fasilitator juga mestinya transparan dan akuntabel dalam mengelola dana publik. &rsquo;&rsquo;Karena semakin dibuat longgar, risiko terabaikannya prinsip transparansi itu juga menjadi semakin besar,&rdquo; tandasnya. (tyo/c7/hep) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013949723/tak-perlu-menunggu-kaya-raya-4-zodiak-ini-dikenal-paling-dermawan-dan-suka-berbagi-dengan-siapapun">Tak Perlu Menunggu Kaya Raya, 4 Zodiak Ini Dikenal Paling Dermawan dan Suka Berbagi dengan Siapapun</a> --- INDONESIA NEGARA PALING DERMAWAN DI DUNIA* Nama Negara Skor Indeks Kedermawanan 2022 <ul> <li>Indonesia 68</li> <li>Ukraina 62</li> <li class="class-paragraph">Kenya 60</li> <li>Liberia 58</li> <li>Amerika Serikat 58</li> </ul> *) Merujuk pada laporan World Giving Index (WGI) yang dirilis pada 2023. Sumber: Charities Aid Foundation World Giving Index (WGI)

Rakyat Indonesia memang dermawan. Urunan alias penggalangan dana alias crowdfunding, baik daring maupun luring, hampir selalu ramai peminat.

Dilema Masyarakat Indonesia sebagai Negara Paling Dermawan di Dunia, Tidak Kapok Sedekah Walau Ada Potensi Penyelewengan

negara paling dermawan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#negara paling dermawan

Berita Terkini

Indonesia Bukan Lagi Negara Paling Dermawan di Dunia, Peringkat Anjlok dan Disalip Negara-Negara Afrika

Dilema Masyarakat Indonesia sebagai Negara Paling Dermawan di Dunia, Tidak Kapok Sedekah Walau Ada Potensi Penyelewengan

Download Aplikasi JawaPos.com