<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/puan2-334328279.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara pembukaan Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 atau negara-negara anggota OKI." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara pembukaan Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 atau negara-negara anggota OKI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Meskipun Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 telah berakhir, namun DPR RI masih memegang keketuaan di forum Uni Parlemen negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) itu hingga setahun ke depan. Keketuaan DPR di PUIC dapat memperkuat posisi Indonesia di dunia Islam, termasuk pada isu Palestina. "Keketuaan DPR RI di PUIC sebagai salah satu ajang bergengsi dunia mengukuhkan peran Indonesia, khususnya dalam dunia Islam,&rdquo; kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yustiana Roba Putri kepada wartawan, Senin (19/5). &ldquo;Artinya Indonesia dianggap sangat penting perannya di dalam menjawab tantangan global yang juga dialami oleh negara-negara OKI," sambungnya. Menurut Irine, keketuaan DPR di forum parlemen OKI membuka ruang besar bagi Indonesia untuk memainkan peran lebih aktif dalam merespons isu-isu penting umat Islam, termasuk konflik berkepanjangan di Palestina. Ia menyatakan, posisi keketuaan DPR di PUIC semakin memungkinkan Indonesia mendorong penyelesaian konflik secara lebih terarah, termasuk mendorong negara yang tergabung di OKI bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. "Jadi keketuaan ini membawa dampak yang sangat banyak untuk Indonesia, karena selain yang pasti prestige, tentunya posisi ini membuat Indonesia bisa mendirect penyelesaian-penyelesaian konflik di Palestina dan juga di daerah lain yang melibatkan saudara-saudara muslim kita," papar Irine. Peran Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina akan semakin dianggap oleh dunia global. Bahkan, kata Irine, upaya-upaya yang dilakukan Indonesia mendapat pengakuan langsung dari Palestina. "Palestina sendiri menyatakan bahwa Indonesia adalah saudara dalam perjuangan. Palestina merasa Indonesia tidak pernah meninggalkan Palestina di dalam memperlakukan perjuangan kemerdekaannya," pungkasnya.

DPR RI memimpin Forum Parlemen OKI, memperkuat posisi Indonesia dalam menyelesaikan konflik Palestina.

Keketuaan DPR di Forum Parlemen OKI Perkuat Posisi Indonesia untuk Selesaikan Konflik Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/4KbLuYSPayN1NY5BLls8iYGHZpb0O6ELoR8TLXHa-1-1375828799.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkit sosok tokoh Islam, Khalid bin Walid, seorang panglima besar dalam sejarah Islam yang dikenal tidak pernah kalah dalam peperangan. Prabowo menyebut, sosok Khalid bin Walid patut menjadi teladan dalam menjadi seorang pemimpin. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Sidang ke-19 Session of the Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara-Negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5) &ldquo;Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam pertempuran. Namun ketika diminta turun dari jabatannya, ia menerimanya tanpa ragu. Itu adalah bentuk kepatuhan luar biasa kepada pemimpin dan umat,&rdquo; kata Prabowo. Menurut Prabowo, keteladanan Khalid bin Walid bisa menjadi pelajaran penting bagi siapa pun yang mengemban amanah kekuasaan. Menurutnya, keteladanan Khalid dalam meraih kekuasaan bukan semata untuk dirinya, melainkan untuk umat.&nbsp; &ldquo;Keikhlasan seperti itu menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan amanah. Ini adalah pelajaran yang amat penting bagi siapa pun yang memegang tanggung jawab kepemimpinan hari ini,&rdquo; ucap Prabowo. Prabowo juga menyinggung bagaimana Khalid bin Walid tetap setia kepada negara, meski telah dicopot dari jabatan. Prabowo menyebut, Khalid Bin Walid tidak melakukan perlawanan, dan kegaduhan. &ldquo;Ia tetap berjuang untuk umat, tetap berada di garis depan, meski tidak lagi menjabat sebagai panglima. Ini luar biasa. Ini adalah sikap kenegarawanan sejati,&rdquo; tegas Prabowo. Prabowo menambahkan, semangat pengabdian seperti itu sangat relevan di tengah tantangan bangsa saat ini. Ia menekankan, kepemimpinan harus dilandasi integritas bukan hanya ambisi pribadi.&nbsp; &ldquo;Hari ini, bangsa kita butuh pemimpin-pemimpin yang rela berkorban, bukan mereka yang berambisi mengamankan kekuasaan untuk dirinya sendiri,&rdquo; cetusnya. Prabowo juga mengungkit teladan Umar bin Khattab yang dikenal sebagai pemimpin adil dan efisien dalam menjalankan pemerintahan. Ia berujar, Umar merupakan sosok yang tidak segan menegur bahkan menghukum aparat yang lalai dalam tugasnya.&nbsp; &ldquo;Saudara-saudara, Umar bin Khattab membangun pemerintahan yang adil dan efisien. Ia tidak rela melihat rakyatnya diperlakukan tidak adil,&rdquo; tegas Prabowo. Dalam konteks Indonesia hari ini, lanjut Prabowo, semangat tersebut harus dihidupkan kembali. Ia menyampaikan bahwa rakyat menuntut pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil.&nbsp; &ldquo;Saya yakin bahwa rakyat kita semua menuntut pemerintah yang bersih dan transparan. Teladan Umar bin Khattab adalah panggilan untuk bertindak, bukan sekadar berwacana,&rdquo; ujar Prabowo. Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap tema pertemuan yang diangkat, yakni good governance dan strong institution, sebagai refleksi komitmen membangun pemerintahan yang kuat dan bertanggung jawab.&nbsp; &ldquo;Karena itu, saya sangat menghormati tema pertemuan ini. Ini bukan hanya penting, tapi juga mendesak untuk kita wujudkan bersama,&rdquo; pungkasnya.

Prabowo Subianto mengangkat teladan Khalid Bin Walid dan Umar Bin Khattab dalam kepemimpinan saat Sidang PUIC.

Prabowo Puji Tokoh Islam Khalid Bin Walid: Ketika Diminta Turun dari Jabatan Terima Tanpa Ragu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/dTt8SLXfOdxTHePEjk2xU4GnQreCRLfIZ3savdR7-958979976.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto memamerkan sejumlah program besar pemerintahannya saat berbicara dalam Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 di gedung DPR RI, Jakarta Rabu malam (14/5). PUIC sendiri merupakan wadah parlemen negara-negara islam atau organisasi kerjasama islam (OKI). Prabowo mengatakan, pemerintah Indonesia saat ini berkomitmen menjalankan beberapa agenda besar. "Mulai dari reformasi politik dan birokrasi, pembangunan SDM, swasembada pangan dan energi, hingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujarnya. Dia menjelaskan, untuk bisa menuntaskan persoalan global, maka setiap negara harus memastikan situasi domestiknya baik. Tanpa itu, maka akan sulit membantu pihak lain. "Saudara-saudara sekalian kalau kita tidak bisa mengurus bangsa sendiri, bagaimana kita mau bantu umat yang sedang dalam kesusahan," imbuhnya. Saat ini, lanjutnya, ada banyak persoalan yang mendera dunia khususnya negara islam. Salah satunya penderitaan yang dialami bangsa Palestina. Dia berharap, negara-negara islam bisa sama-sama berkembang dan maju. Dengan begitu, negara islam bisa berbicara banyak.&nbsp; "Suara kita didengar kalau kita bersatu dan kita kuat," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto mempresentasikan program besar pemerintah dalam Konferensi PUIC ke-19, menekankan pentingnya kerjasama antar negar

Di Depan Parlemen Negara OKI, Prabowo : Negara Islam Harus Kuat, Agar Bisa Bantu Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/13/dvpjIcjjvpLYKJ4XzCTOj95CoIOpKDqtnSXxktDg-618147031.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar pertemuan bilateral dengan pimpinan Parlemen negara Aljazair, Bahrain, Oman dan Republik Ceko. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar pertemuan bilateral dengan pimpinan Parlemen negara Aljazair, Bahrain, Oman dan Republik Ceko. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar pertemuan bilateral dengan pimpinan Parlemen negara Aljazair, Bahrain, Oman dan Republik Ceko disela-sela Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/5). Dalam pertemuan itu, Puan mengajak para negara sahabat untuk memperat kerja sama Parlemen, dengan berinvestasi di bidang pendidikan, pariwisata, pertahanan dan kerjasama lainnya. Pertemuan masing-masing delegasi parlemen digelar secara terpisah. Dalam bilateral meeting dengan 4 negara, Puan didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri serta Anggota BKSAP DPR Gilang Dhielafararez, dan Mufti Anam. "Saya mendorong Indonesia melihat potensi besar dalam menjalin kemitraan dengan Aljazair, khususnya di sektor infrastruktur, pertambangan, serta industri makanan," kata Puan. Menurut Puan, para negara OKI juga dapat mendorong hubungan antar masyarakat melalui peningkatan-peningkatan kerja sama di bidang pendidikan, pemberdayaan generasi muda dan bidang pariwisata. Termasuk direct flight untuk mendukung pariwisata kedua negara. "Kerja sama di bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa kepada mahasiswa Indonesia untuk belajar di Aljazair merupakan salah satu hal yang dapat ditingkatkan," ucap Puan. Melalui pertemuan-pertemuan bilateral ini, Puan menekankan pentingnya penguatan solidaritas antar negara-negara Muslim dalam menghadapi tantangan global. Ia menyampaikan, pentingnya peran parlemen dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kedamaian, dan toleransi. Puan mengatakan solidaritas yang terjalin antar negara-negara Islam tidak hanya akan membawa manfaat bagi umat muslim saja, tetapi juga untuk kedamaian dan keadilan bagi dunia secara keseluruhan. "Saya berharap, PUIC sebagai representasi parlemen negara muslim dapat berperan aktif dalam menciptakan dunia yang adil, damai, dan sejahtera," jelas Puan. Karena itu, Puan mengajak negara-negara Muslim memperkuat solidaritas di tengah tantangan global yang semakin kompleks. "Sebagai sesama pemimpin lembaga parlemen, saya berharap kita dapat menjadi penggerak dalam langkah penguatan solidaritas negara-negara muslim,&rdquo; tegasnya. Pernyataan senada juga disampaikan Wakil Ketua BKSAP DPR Irine Yusiana Roba Putri. Ia mengatakan pertemuan PUIC ke-19 dapat memperkuat hubungan solidaritas dan kerjasama antar negara OKI. &ldquo;Kita juga membahas kerja sama di bidang lain seperti kerja sama di pendidikan, sosial, perempuan, keluarga juga pariwisata. Jadi pembahasannya sangat luas dan beragam. Pada prinsipnya kami percaya bahwa sesuai dengan yang dikatakan oleh ketua DPR bahwa kita harus terus menerus melakukan komunikasi dan kerja sama,&rdquo; pungkas Irine.

Ketua DPR Puan Maharani menggelar pertemuan bilateral dengan pimpinan Parlemen negara OKI untuk memperkuat solidaritas global.

Gelar Pertemuan dengan Pemimpin Parlemen OKI, Puan Harapkan Mampu Hadirkan Soliditas Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/dukungan-utk-palestina.jpg" alt="MENAHAN SAKIT: Petugas paramedis Palestina mengevakuasi seorang gadis dari reruntuhan bangunan di permukiman Rimal, Gaza, kemarin. (MAHMUD HAM/AFP)" width="100%">
<figcaption>MENAHAN SAKIT: Petugas paramedis Palestina mengevakuasi seorang gadis dari reruntuhan bangunan di permukiman Rimal, Gaza, kemarin. (MAHMUD HAM/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar pertemuan darurat secara virtual, kemarin (16/5). Pertemuan yang dihadiri 16 menteri dan wakil menteri luar negeri negara-negara anggota OKI itu khusus membahas agresi Israel di wilayah Palestina. Khususnya, Al Quds Al Shareef atau Jerusalem dan Jalur Gaza.  Dalam pertemuan itu, Menlu Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras semua tindakan Israel.  Indonesia, lanjut dia, mengusulkan beberapa langkah kunci yang harus dilakukan OKI. Pertama, memastikan adanya persatuan antarnegara anggota OKI. Tanpa persatuan, OKI tidak akan mampu menjadi penggerak bagi dukungan internasional untuk Palestina.  Kedua, OKI harus mengupayakan segera terciptanya gencatan senjata. Retno menyerukan agar negara OKI menggunakan pengaruhnya masing-masing untuk mendorong gencatan senjata secepatnya. ”Semua tindakan kekerasan harus segera dihentikan,” tegasnya.  Terakhir, OKI tetap fokus membantu kemerdekaan bangsa Palestina. Dalam kaitan ini, OKI harus lebih keras berupaya mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral yang kredibel dan berpedoman pada parameter-parameter yang telah disetujui secara internasional. ”Saya menyampaikan juga bahwa perjuangan untuk mendukung kemerdekaan Palestina masih jauh dari selesai. Together we have to act now,” papar alumnus UGM tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/dukungan-utk-palestina2-750x648.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> UNTUK PERDAMAIAN: Paus Fransiskus menyampaikan pesan dalam doa Angelus di St Peter Square, Vatikan, kemarin. (GREGORIO BORGIA/AP)  Menurut rencana, pertemuan OKI akan menghasilkan sebuah resolusi. Saat ini pembahasan resolusi terus dilakukan. Retno mengatakan, beberapa hal diharapkan keluar dari resolusi tersebut. Antara lain, seruan kepada komunitas internasional, khususnya DK PBB, untuk mengambil langkah konkret atas tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum internasional. ”Bila DK PBB gagal, sidang majelis umum PBB harus melaksanakan pertemuan darurat,” katanya.  Pada tingkat pemimpin atau leaders, kata dia, Presiden Joko Widodo juga berkomunikasi dengan sejumlah pemimpin mengenai situasi Palestina. Yakni, PM Malaysia dan Sultan Brunei Darussalam. Ketiga kepala negara sepakat untuk mengeluarkan joint statement mengenai sikap tiga negara tersebut terhadap situasi Palestina saat ini. Di sisi lain, Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan untuk membahas krisis yang terjadi di Palestina.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/dukungan-utk-palestina-1-750x1372.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> MERASA DEKAT: Supermodel Bella Hadid ikut unjuk rasa membela Palestina di Bay Ridge, New York, Sabtu. (INSTAGRAM MOHAMED HADID)  Sementara itu, aksi solidaritas untuk warga Palestina terjadi di sejumlah negara. Di London, Inggris, ribuan orang turun ke jalan. Mereka tergabung dari beberapa organisasi seperti Palestine Solidarity Campaign, Friends of Al-Aqsa, Palestinian Forum in Britain, Stop The War Coalition, Campaign for Nuclear Disarmament, dan Muslim Association of Britain. Mereka menuntut agar pemerintah Inggris berhenti mengabaikan nasib penduduk Palestina hanya untuk kepentingan politik.  Mereka berjalan menuju Kedutaan Israel di wilayah Kensington. Di beberapa sudut, terlihat asap merah atau hijau. Massa mengibarkan bendera Palestina yang memiliki warna sama. Meski tak bisa mendekat ke kedutaan, mereka terus meneriakkan slogan pro-Palestina. ’’Pemerintah Inggris tak boleh lagi membiarkan kebrutalan yang dilakukan Israel kepada Palestina berjalan tanpa sanksi. Tindakan harus segera dilakukan,’’ seru penyelenggara aksi menurut BBC.  Mereka mengatakan bahwa serangan ke Gaza membunuh banyak warga sipil. Termasuk anak-anak. Hal itu seharusnya masuk kategori kejahatan perang.  Di Jerman, aksi solidaritas dilakukan di distrik Neukolln, Berlin, pada Sabtu (15/5). Sebagai informasi, Neukolln adalah distrik yang dihuni mayoritas penduduk imigran keturunan Timur Tengah. Sekitar seribu demonstran pro-Palestina turun ke jalan untuk memprotes serangan Israel ke wilayah Palestina.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/dukungan_3-750x300.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> MENGECAM ISRAEL: Aksi solidaritas untuk Palestina di Distrik Neukolin, Berlin, Sabtu (15/5). (DINARSA KURNIAWAN/JAWA POS)  Wartawan Jawa Pos Dinarsa Kurniawan yang berada di Berlin melaporkan, demonstrasi itu dijadwalkan berlangsung pukul 15.00 waktu setempat. Namun, sejak pagi para partisipan sudah berdatangan. ’’Ini adalah aksi solidaritas untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang di Palestina,’’ kata pria yang membawa bendera Palestina yang hanya mau namanya disebut Ahmad.  Selain bendera Palestina, bendera berbagai negara dikibarkan para demonstran. Misalnya, bendera Turki, Aljazair, dan Lebanon. Mereka juga mengusung spanduk-spanduk dengan kata-kata yang mengecam tindakan Israel atas Palestina.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/15/05/2021/israel-tembakkan-artileri-ke-gaza-hamas-bertekad-ladeni-dan-siap-mati/">Israel Tembakkan Artileri ke Gaza, Hamas Bertekad Ladeni dan Siap Mati</a>  Sementara itu, serangan Israel belum berhenti. Pekan lalu, mereka meruntuhkan gedung Al Jalaa. Gedung tersebut merupakan markas bagi perwakilan kantor berita seperti Al Jazeera dan Associated Press di Gaza. Satu jam setelah peringatan untuk evakuasi, gedung itu roboh bersama enam ledakan rudal. ’’Saat Anda melihat jurnalis melaporkan suasana Gaza dari atap bangunan. Itulah bangunan yang sudah diratakan dengan tanah oleh militer Israel,” ujar Halla Mohieddeen, pembawa berita Al Jazeera.  Di sisi lain, Israel Defence Forces (IDF) mengklaim gedung itu menyimpan aset militer dari kantor intelijen Hamas.

Bela Palestina, OKI Serukan Gencatan Senjata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/indonesia-jadi-tuan-rumah-pertemuan-bpom-negara-anggota-oki_m_.jpg" alt="Kepala BPOM Penny Kusmastuti Lukito dalam suatu kesempatan merilis termuan dari razia obat ilegal." width="100%">
<figcaption>Kepala BPOM Penny Kusmastuti Lukito dalam suatu kesempatan merilis termuan dari razia obat ilegal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia mendapatkan kepercayaan menjadi tuan rumah pertemuan badan regulasi obat dan makanan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dalam pertemua ini Indonesia memiliki sejumlah kepentingan. Mulai dari produksi obat dan vaksin halal dan penanggulangan obat-obatan palsu. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusmastuti Lukito menjelaskan, pertemuan "BPOM-nya" negara-negara OKI itu berlangsung di Jakarta pada 21-22 November 2018 . "Tema yang diambil adalah perkuatan kolaborasi antarkepala otoritas regulator obat negara OKI menuju kemandirian obat dan vaksin," katanya di Jakarta Selasa (13/11). Dikatakannya, ada beberapa topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Di antaranya kehalalan obat dan vaksin, pengendalian obat palsu, serta upaya menuju kemandirian obat untuk negara-negara anggota OKI. Dia mengatakan hasil dari pertemuan ini akan dirumuskan dalam Deklarasi Jakarta. Dalam pertemuan ini BPOM berupaya memfasilitasi ekspansi obat-obatan Indonesia ke negara-negara OKI. Pasalnya, ada sejumlah negara anggota OKI yang masih kesulitan akses terhadap obat generik dengan harga terjangkau. Di samping itu, beberapa negara anggota negara OKI, juga sudah ada yang sudah menjalankan riset vaksin dan obat halal. Diharapkan negara tersebut Dia berharap negara-negara dengan riset vaksin halal yang sudah maju itu, bisa berkolaborasi dan sharing pengalaman dengan negara-negara OKI lainnya. Pertemuan negara-negara OKI ini diharapkan juga mampu menanggulangi peredaran obat palsu. Menurut Penny, peredaran obat palsu sudah bersifat lintas batas negara. Sehingga bisa dicegah melalui kolaborasi sejumlah negara.

Indonesia Jadi Tuan Rumah Pertemuan 'BPOM' Negara Anggota OKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/pajak-5-persen-arab-saudi-dpr-sarankan-pemerintah-lakukan-lobi_m_179782.jpeg" alt="Jamaah haji periode 2017" width="100%">
<figcaption>Jamaah haji periode 2017</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan pajak 5 persen sebagaimana yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi diyakini akan berdampak pada biaya haji dan umrah. Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong meminta pemerintah untuk segara melakukan lobi-lobi politik ke pemerintah arab, supaya masyarakat yang menjalankan ibadah haji dan umrah tidak terbebani. "Pajak lima persen itu kan diputuskan secara sepihak oleh Pemerintah Arab Saudi. Belum ada konfirmasi mengenai pemberlakuannya. Tiba-tiba saja sudah berjalan, baik pemberlakukan haji dan umrah," ujar Ali saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (6/1). Dia menilai pemberlakuan kenaikan pajak 5 persen sangat tidak adil terhadap masyarakat Indonesia. Apalagi pemerintah Arab Saudi menetapkan kenaikan pajak itu tanpa berunding dulu dengan Indonesia. "Sementara kan belum ada kesepakatan-kesepakatan. Mestinya kan dibicarakan bersama dengan Negara dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) supaya tidak terlalu membebani masyarakat," jelasnya. Ali mengusulkan agar Kemenag dan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi melakukan lobi-lobi politik. Supaya pemberlakuan pajak tidak diteruskan. "Karena itu ya 5 persen juga dari mana dulu, dari biaya cost manapun juga ya akan membebani jamaah," tegas Ali. Ke depannya, Ali ingin segera ada kesepakatan besama dan beharap pertemuan DPR dan pemerintah disegerakan. Maka dari itu, agenda pertemuan tersebut akan membahas soal pajak umroh dan haji, serta ketegasan pemerintah dalam melarang haji non kuota untuk berangkat haji maupun umrah.

Pajak 5 Persen Arab Saudi, DPR Sarankan Pemerintah Lakukan Lobi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/soal-rohingya-negara-oki-bergantung-pada-indonesia_m_156368.jpeg" alt="Jusuf Kalla" width="100%">
<figcaption>Jusuf Kalla</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kemampuan diplomasi Indonesia diakui negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Khususnya dalam penyelesaian konflik di Rakhine State, Myanmar. Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan Indonesia sudah melakukan langkah yang sangat jauh, yang tidak bisa dilakukan negara lain. Negara lain kesulitan masuk ke daerah konflik komunitas Rohingya. &rdquo;OIC (OKI, red) ini malah berharap mengajak bekerja sama dengan Indonesia untuk bisa bersama menyelesaikan kasus di Rohingya,&rdquo; kata JK usai menghadiri pembukaan KTT OKI di Astana, Kazakhstan, Minggu (10/9). Pemerintah Indonesia sudah bertemu dengan pemerintah Myanmar. Seperti yang dilakukan Menlu Retno L Marsudi bertemu Aung San Suu Kyi. Ada pula pembangunan rumah sakit dan sekolah di negara bagian Rakhine. Lebih lanjut, JK menuturkan bahwa usulan kerja sama itu akan kemungkinan bakal sulit dilaksanakan. Skema empat plus satu yang ditawarkan pemerintah Indonesia diharapkan bisa diimplementasikan terlebih dahulu. Sebab, semua itu juga berhubungan dengan statemen yang akan dibuat secara informal oleh peserta KTT OKI. &rdquo;Saya bilang, nanti bisa kita bicarakan programnya dengan Sekjend OKI,&rdquo; ungkap JK.

Soal Rohingya, Negara OKI Bergantung pada Indonesia

negara oki

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#negara oki

Berita Terkini