<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/04/Kota-Gaza-Palestina-3984148041.jpg" alt="ilustrasi Gaza porak poranda. (Anadolu/Antara)" width="100%">
<figcaption>ilustrasi Gaza porak poranda. (Anadolu/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Koalisi delapan negara Muslim yakni Qatar, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Turki, Arab Saudi, dan Mesir mengeluarkan pernyataan bersama yang memuji 'kesiapan' Hamas menanggapi proposal perdamaian yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam pernyataan tersebut, para menteri luar negeri menyambut langkah Hamas yang disebut sebagai 'positif' menuju penghentian perang dan pembebasan seluruh sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal.&nbsp; Mereka juga mendukung seruan Trump agar Israel segera menghentikan pemboman di Jalur Gaza dan membuka jalan bagi negosiasi damai yang konkret. &ldquo;Kami menyambut langkah Hamas terkait proposal Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, membebaskan seluruh sandera, dan memulai segera negosiasi mekanisme implementasinya,&rdquo; tulis pernyataan bersama tersebut mengutip Times of Israel. Hamas sebelumnya mengumumkan telah menyerahkan tanggapan resmi atas proposal AS itu. Kelompok tersebut menyatakan menerima sejumlah poin utama, namun menolak beberapa pasal yang dianggap merugikan posisi Palestina.&nbsp; Hamas menegaskan perlunya perundingan lanjutan untuk mencapai kesepakatan final yang 'adil dan berdaulat'. Para diplomat dari kedelapan negara itu juga menyatakan dukungan atas kesediaan Hamas menyerahkan administrasi Gaza kepada Komite Administratif Transisional yang beranggotakan teknokrat independen Palestina.&nbsp; Langkah ini dinilai sebagai sinyal penting menuju rekonsiliasi internal Palestina dan pembentukan otoritas sipil yang terpisah dari kelompok bersenjata. Selain menekankan penghentian kekerasan, pernyataan bersama tersebut menegaskan komitmen negara-negara Muslim untuk bekerja menuju kesepakatan komprehensif yang mencakup beberapa poin krusial: - Pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza - Larangan pemindahan paksa warga Palestina, - Perlindungan terhadap warga sipil di kedua sisi, - Kembalinya Otoritas Palestina untuk memimpin Gaza, - Penyatuan kembali Gaza dan Tepi Barat, serta - Penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah tersebut. Tujuan akhir dari proses ini, menurut pernyataan itu, adalah membangun Gaza kembali dan membuka jalan bagi perdamaian yang berkelanjutan berdasarkan solusi dua negara, sebuah visi yang sudah lama mandek di tengah konflik berkepanjangan. Langkah bersama ini dipandang sebagai upaya diplomatik paling terkoordinasi dari negara-negara Muslim sejak eskalasi terbaru perang Gaza.&nbsp; Namun demikian, banyak pihak menilai tantangannya masih besar, terutama karena ketegangan politik di Israel dan keraguan atas sejauh mana Washington bersedia menekan Tel Aviv untuk menghentikan serangan militernya. &nbsp;

Koalisi delapan negara Muslim memuji kesiapan Hamas terkait proposal perdamaian AS untuk mengakhiri perang di Gaza.

Menlu Negara Muslim Dukung Langkah Hamas dan Seruan Trump Hentikan Serangan Israel di Gaza

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/1000241564-2312509993.jpg" alt="Asap mengepul di Doha, Qatar, karena serangan Israel. (Al-Jazeera)" width="100%">
<figcaption>Asap mengepul di Doha, Qatar, karena serangan Israel. (Al-Jazeera)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat. Iran dan Mesir kini memimpin seruan untuk membentuk aliansi pertahanan bersama ala NATO, namun versi negara Islam.&nbsp; Saran tersebut muncul menyusul serangan Israel terhadap kompleks perumahan di Doha yang digunakan delegasi Hamas sebagai tempat tinggal. Sidang darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) yang digelar di Qatar, Senin (15/9) kemarin menjadi panggung bagi wacana paling serius dalam beberapa dekade terakhir tentang pembentukan blok militer Muslim. Diketahui, gelombang serangan Israel dalam setahun terakhir, mulai dari gempuran ke sasaran Iran, serangan berkelanjutan di Gaza, hingga eskalasi terbaru di Qatar, menjadikan Israel digambarkan sebagai ancaman utama stabilitas kawasan. Sejumlah pejabat Arab dan Iran memperingatkan, tanpa langkah nyata, negara-negara Timur Tengah akan semakin rentan terhadap operasi militer Israel di masa depan. Demikian mengutip Newsweek. Mesir, dengan kekuatan militer terbesar di jazirah Arab, mendorong pembentukan komando militer bersama yang berbasis di Kairo. Iran, lewat pejabat seniornya, bahkan menyerukan koalisi yang lebih luas dan terintegrasi. <h2>Seruan untuk "Tentara Islam Bersatu"</h2> Mantan komandan Garda Revolusi Iran, Mohsen Rezaei, memperingatkan bahwa Arab Saudi, Turki, hingga Irak bisa menjadi target berikutnya. &ldquo;Satu-satunya solusi adalah membentuk koalisi militer,&rdquo; tegasnya. Seruan itu diperkuat ulama senior Jalal Razavi-Mehr yang mengusulkan terbentuknya tentara Islam tunggal dengan doktrin pertahanan dan serangan bersama. Meski demikian, suara kehati-hatian juga muncul. Diplomat senior Iran, Mehdi Shoushtari, menyebut bahwa pembentukan pakta militer masih terlalu dini, meski momentum saat ini dianggap lebih kondusif dibanding masa lalu. <h2>Pakistan dan Qatar Ikut Menekan</h2> Pakistan, satu-satunya negara Muslim yang memiliki senjata nuklir, juga mendorong pembentukan satgas gabungan untuk memantau aksi Israel dan merumuskan strategi pencegahan maupun serangan terkoordinasi. Dari Doha, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani mengecam keras serangan Israel yang disebutnya sebagai &ldquo;serangan terhadap prinsip mediasi.&rdquo; Ia menilai kegagalan komunitas internasional mengekang Israel hanya akan melanggengkan siklus kekerasan. Untuk diketahui juga, selama ini, OIC yang menaungi 57 negara anggota lebih banyak menghasilkan pernyataan politik ketimbang langkah nyata. Namun, sidang darurat kali ini dianggap sebagai ujian apakah retorika dapat berubah menjadi mekanisme pertahanan bersama. Kehadiran Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandai tekad Teheran untuk memperkuat pengaruhnya di forum yang kerap dipandang lebih condong ke kepemimpinan Arab.

Iran dan Mesir serukan pembentukan aliansi pertahanan negara Islam setelah serangan Israel di Doha, Qatar dengan dalih menargetkan Hamas.

Arogansi Israel Makin Tak Terkendali, Mesir dan Iran Serukan Negara Muslim Bentuk NATO Versi Negara Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/IbNQYsXOeUAF8iBaOg5k6RLm5NqF7o8b4L0mccMU-241808171.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Dewan Rakyat Parlemen Malaysia, Tan Sri Dato' Johari bin Abdul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/5). Pertemuan itu digelar di sela-sela perhelatan Konferensi Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19, di mana DPR bertindak sebagai tuan rumah. Dalam pertemuan itu, Puan mengajak Parlemen Malaysia menjadi penggerak solidaritas negara-negara muslim. Mengingat, Malaysia saat ini menjadi Ketua ASEAN pada 2025. &ldquo;Saya mengharapkan Indonesia dan Malaysia dapat bekerjasama dalam menciptakan lingkungan di mana semua negara ASEAN dapat berpartisipasi penuh dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial,&rdquo; kata Puan. Puan juga berharap, hubungan Indonesia dan Malaysia bisa semakin erat. Tidak hanya dalam bidang politik dan keamanan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. &ldquo;Penguatan kerja sama ini, tidak saja penting untuk kepentingan kedua negara, tetapi juga untuk kepentingan stabilitas kawasan,&rdquo; ucap Puan. Mantan Menko PMK ini juga mengajak Malaysia untuk memperkuat kerja sama parlemen dalam mendukung penguatan hubungan bilateral kedua negara. Khususnya, melalui Grup Kerja Sama Bilateral. &ldquo;Kerja sama antar-parlemen juga dapat kita lakukan melalui forum parlemen tingkat global dan regional, termasuk melalui PUIC,&rdquo; ujar Puan. Menurut Puan, Konferensi PUIC ke-19 merupakan momentum untuk menggalang solidaritas antar parlemen negara Islam, dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menumbuhkan resiliensi masyarakat. &ldquo;Sebagai sesama pemimpin lembaga parlemen, saya berharap kita dapat menjadi penggerak dalam langkah penguatan solidaritas negara-negara muslim,&rdquo; tutur Puan. Di sisi lain, Puan berharap kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Malaysia dapat terus meningkat, terutama dalam sektor kelapa sawit dan perdagangan digital. "Saya mengharapkan kedua negara juga meningkatkan kerja sama perdagangan digital untuk memperluas akses pasar dan mempromosikan produk-produk UMKM," ujar Puan. Lebih lanjut, Puan juga mendorong Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan kerja sama antar masyarakat, seperti kerja sama di bidang pendidikan, pemberdayaan generasi muda dan bidang pariwisata. Mengingat, hubungan Indonesia dan Malaysia bukan hanya didasarkan pada kedekatan geografis dan kultural semata. "Saya percaya bahwa persahabatan antara Indonesia dan Malaysia akan terus menjadi lebih kuat di masa depan. Saya juga percaya bahwa kerja sama kedua negara akan membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat kedua negara," pungkasnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu Ketua Dewan Rakyat Malaysia, ajak penguatan kerja sama antar negara muslim.

Puan Bertemu Ketua Parlemen Malaysia, Ajak jadi Penggerak Solidaritas Negara Muslim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/biden-transisi.jpg" alt="SEJARAH BARU: Presiden dan wakil presiden terpilih AS bersama pasangan masing-masing. Dari kiri, Douglas Emhoff, Kamala Harris, Joe Biden, dan Jill Biden. Mereka mendeklarasikan kemenangan pada pilpres AS Sabtu (7/11). (JIM WATS ON/AFP)" width="100%">
<figcaption>SEJARAH BARU: Presiden dan wakil presiden terpilih AS bersama pasangan masing-masing. Dari kiri, Douglas Emhoff, Kamala Harris, Joe Biden, dan Jill Biden. Mereka mendeklarasikan kemenangan pada pilpres AS Sabtu (7/11). (JIM WATS ON/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden-Wapres terpilih AS, Joe Biden-Kamala Harris, langsung tancap gas. Mereka mulai menyusun program kerja bersama. Penanganan Covid-19 menjadi prioritas pertama.  Kemarin (9/11) Biden mengungkapkan apa saja yang dilakukannya sebelum pelantikan presiden pada 20 Januari 2021. Salah satunya adalah membentuk satgas penanganan virus korona.  Tim yang dipimpin Vivek Murthy dan David Kessler itu bakal memiliki total 12 anggota.  Biden ingin satgas punya rencana konkret untuk menyusun kebijakan Covid-19 dengan efisien. Biden berjanji memberikan akses gratis untuk tes Covid-19 dan mewajibkan pemakaian masker. ”Semua keputusan kami berdasar bukti ilmu pengetahuan yang telah teruji,” katanya sebagaimana dilansir BBC.  Biden meyakinkan bahwa rencana program penanggulangan Covid-19 yang digagasnya tidak akan melukai ekonomi AS. Dia berjanji menjalankan program stimulus industri manufaktur, investasi infrastruktur, dan akses penitipan anak murah khusus keluarga tidak mampu.  Belokan yang tajam juga terjadi pada isu hukum dan rasisme. Biden menegaskan bahwa dirinya sedang merancang akses rumah terjangkau bagi kaum minoritas. Dia juga memberikan mandat kepada Federal Reserve, bank sentral AS, menyiapkan alokasi khusus untuk memperkecil ketimpangan ekonomi di kalangan masyarakat.  Suami Jill Biden itu juga berjanji fokus memperbaiki sistem di kepolisian. Salah satunya, melarang polisi menindih badan tersangka saat melakukan penangkapan. Praktik itulah yang membuat George Floyd meninggal hingga menyulut kemarahan publik AS. ”Sistem hukum tak bakal pernah adil sebelum kita mencabut akar dari semua masalah rasisme,” paparnya.  Biden sudah punya banyak agenda. Hampir semuanya memang memutarbalikkan keputusan Trump. Dia ingin menganulir keputusan keluar dari perjanjian iklim Paris dan World Health Organization (WHO). Dia juga ingin menghapus larangan perjalanan dari tujuh negara muslim dan mengembalikan kebijakan imigrasi seperti sebelum Trump menjabat presiden.  Semua itu dilakukan Biden tanpa berkoordinasi dengan Donald Trump. Seharusnya lembaga bernama General Services Administration ikut membantu presiden terpilih dalam masa transisi. Namun, Emily Murphy, sang pimpinan, bahkan belum mengeluarkan panduan tentang masa transisi.  ”Masa depan AS bergantung pada sikap pemerintah federal yang bisa menghormati pilihan rakyat dan mengawal pengalihan kekuasaan secara damai,” ujar Jen Psaki, penasihat transisi Biden, menurut Associated Press.  Sementara itu, Trump masih ogah mengakui kekalahannya. Dia bahkan kembali berkampanye di beberapa tempat. Kampanye itu dilakukan untuk menggalang dukungan terkait dengan gugatan pemilu di beberapa negara bagian. Kuasa hukum Trump sudah menggugat Pemerintah Negara Bagian Pennsylvania, Michigan, dan Georgia. Dia juga meminta panitia di Wisconsin menghitung ulang surat suara.  ”Saya tidak akan berhenti sebelum rakyat AS mendapatkan penghitungan suara yang jujur,” tegas Trump sebagaimana dilansir CNN.  Bagaimana respons Partai Republik yang mengusung Trump-Mike Pence dalam pilpres AS? Sikap kubu Republik ternyata terbelah. Sebagian mendukung gugatan yang diajukan Trump. Namun, sebagian lagi ingin Trump segera move on dan mengakui kemenangan Joe Biden-Kamala Harris.  Perpecahan sikap juga dikabarkan terjadi pada keluarga dekat Trump. Jared Kushner, menantunya, dan Melania, sang istri, disebut-sebut sudah meminta Trump mengakui kemenangan Biden. Namun, dua putranya, Eric Trump dan Trump Junior, bersikeras bahwa ayahnya adalah pemenang Pilpres 2020.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/features/09/11/2020/kamala-harris-sukses-berkat-warisan-budaya-india/">Kamala Harris Sukses berkat Warisan Budaya India</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/internasional/08/11/2020/menangi-pilpres-as-biden-sudah-terima-ucapan-selamat/">Menangi Pilpres AS, Biden Sudah Terima Ucapan Selamat</a></li> </ul> Sudah banyak politikus Republik yang mengakui kemenangan Biden. Termasuk mantan Presiden AS George W. Bush. ”Biden adalah orang baik yang sudah memenangi kesempatan mempersatukan negara ini,” ungkapnya.  Sementara itu, status Biden sebagai presiden terpilih memberikan dampak positif ke Asia. Bursa saham Tokyo mencatat poin tertinggi dalam 29 tahun terakhir. Index Nikkei 225 naik 2,5 persen. Bursa saham di Australia, Hongkong, dan Tiongkok juga merekah. ”Ketidakpastian politik berakhir sejak pemilu dinyatakan berakhir,” ujar Larry Hu, kepala ekonomi Tiongkok dari Macquarie Bank.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=76SdsjjBr6U

Biden Hapus Larangan Perjalanan dari Tujuh Negara Muslim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Denny-JA-Dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendiri Lembaga Survei Indonesia (LSI), Denny JA meluncurkan buku terbarunya ‎dengan judul 'Jalan Demokrasi dan Kebebasan untuk Dunia Muslim: Indonesia sebagai Model'. Menurut Denny, perubahan mendasar dunia akan terjadi jika mayoritas dari 50 negara muslim hijrah memeluk demokrasi.  "Indonesia dapat menjadi model, walau Indonesia harus terus berevolusi menuju demokrasi yang penuh," ujar Denny JA dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (4/3).  Melalui buku ini, Denny mencurahkan hasil perenungannya selama 30 tahun. Itu dimulai sejak ia menjadi aktivis demokrasi era mahasiswa 1980an, mendalami Ilmu politik tingkat Ph.D di Amerika Serikat pada 2000an, dan penelitiannya mengamati perkembangan terbaru.  "Tapi mungkinkah itu? Mungkinkah mayoritas lima puluh negara muslim berbondong-bondong atau berangsur-angsur hijrah memeluk demokrasi dan kebebasan?" tanyanya.  Denny yakin jawabnya tak hanya mungkin, tapi harus. Hal itu sangat mungkin terjadi karena sistem yang tumbuh di satu negara adalah anak kandung dari dinamika politik, ekonomi dan budaya.  "Terbanglah lebih tinggi melihat lima ribu tahun peradaban. Apa yang kita lihat? Tak lain dan tak bukan yang tampak hanya satu: Yang tak berubah hanyalah perubahan itu sendiri," katanya.  Bekerjanya hukum sosial mungkin memaksa lima puluh negara muslim hijrah memeluk demokrasi dan kebebasan. Pew Research Center, lembaga peneliti berpusat di Amerika Serikat menyatakan pada 2070 penduduk muslim akan menjadi populasi terbanyak di dunia.  "Hadirnya negara muslim yang bebas dan demokratis, atau yang sebaliknya, akan mempengaruhi dunia, nyaman atau bergolak. Apalagi saat itu, mulai 2070, muslim adalah populasi paling banyak," ungkapnya.  Maka dari itu, menurut Denny, demi dunia yang lebih baik, mayoritas lima puluh negara muslim harus hijrah memeluk demokrasi dan kebebasan. Namun, pertanyaan kemudian adalah kapan dan bagaimana.  "Maka kitapun menyelam mengelaborasi “the social origin of democracy and freedom.” Asal usul dan kekuatan sejarah yang melahirkan demokrasi serta kebebasan itu yang menjadi kunci," ungkapnya.  Buku yang Denny tulis ini penuh dengan data dan teori. Denny mengupas pula sejarah pertumbuhan demokrasi di Eropa, Amerika Serikat dan belahan dunia lain.  Namun buku ini juga banyak kutipan puitis. Salah satunya dari Victor Hugo: “Tak ada yang lebih kuat dibandingkan gagasan yang waktunya telah tiba.” Gagasan demokrasi dan kebebasan telah tiba di dunia muslim.  Menariknya lagi, buku ini sengaja Denny bagikan gratis lewat media sosial dalam format Pdf. "Saya ingin ikut mewarnai ruang publik agar semakin banyak debat gagasan," pungkasnya.

Denny JA Rilis Buku Anyar soal Saatnya Negara Muslim Memeluk Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berpenduduk-muslim-pakistan-indonesia-punya-ikatan-emosional-kuat_m_207187.jpeg" alt="Indonesia-Pakistan memiliki ikatan emosional kuat" width="100%">
<figcaption>Indonesia-Pakistan memiliki ikatan emosional kuat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta MoU yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia dengan Pakistan pada Januari 2018 lalu dapat segera terealisasi dan membawa manfaat positif. Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pakistan, disepakati peningkatan kerjasama di bidang energi, perdagangan, pelatihan diplomatik dan kerjasama protokol. "Saya yakin pelaksanaan MoU tersebut dapat membawa efek positif bagi peningkatan hubungan Indonesia-Pakistan. DPR siap menjembatani apabila masih ada hal yang perlu diselesaikan antara pemerintah Pakistan dengan Indonesia," ujar Bamsoet saat menerima Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Mohammad Aqil Nadeem di ruang kerja pimpinan DPR RI, Jakarta, kemarin. Bamsoet menuturkan, Pakistan sebagai negara Republik Islam mempunyai hubungan emosional dan ikatan sejarah yang kuat dengan Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dunia. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia dan Pakistan punya peran besar dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Khususnya, dalam mengatasi masalah terorisme yang hingga kini masih menjadi isu internasional. "Bapak pendiri Bangsa Pakistan Muhammad Ali Jinnah dan Bapak Pendiri Bangsa Indonesia Soekarno, telah menjalin persahabatan sejak kedua bangsa berjuang memperolah kemerdekaan." Kedua negara juga menjadi pelopor Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, bersama Myanmar, Sri Lanka, dan India. Ini menjadi bukti kuatnya hubungan kedua bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia. Bamsoet mengapresiasi meningkatnya nilai perdagangan Indonesia-Pakistan. Tahun 2015 nilai perdagangan kedua negara tercatat USD 2,164 miliar. Di tahun 2016, meningkat menjadi USD 2,175 miliar. Dan, pada tahun lalu melonjak mencapai USD 2,639 miliar. "Melalui empat MoU yang telah ditandatangani antara pemerintah Indonesia dan Pakistan di Islamabad Januari 2018 lalu, saya yakin nilai perdagangan kedua negara akan melonjak signifikan di tahun 2018 ini," papar Bamsoet.

Berpenduduk Muslim, Pakistan-Indonesia Punya Ikatan Emosional Kuat

negara muslim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#negara muslim