<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/WhatsApp-Image-2024-02-06-at-112604-751709252.jpg" alt="Kapal baru milik perusahaan industri maritim dan logistik asal Surabaya, Meratus, memperkuat bisnis cold chain." width="100%">
<figcaption>Kapal baru milik perusahaan industri maritim dan logistik asal Surabaya, Meratus, memperkuat bisnis cold chain.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat Indonesian National Shipowners&rsquo; Association (DPP INSA) menyampaikan apresiasi atas terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk periode 2026&ndash;2027. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menyatakan bahwa hasil tersebut menunjukkan pengakuan komunitas internasional terhadap peran strategis Indonesia di sektor maritim global. Menurutnya, keanggotaan Indonesia di Dewan IMO akan semakin menguatkan posisi Indonesia dalam proses perumusan kebijakan maritim internasional. &ldquo;Keberhasilan ini menandakan kepercayaan internasional terhadap Indonesia sebagai mitra strategis di sektor maritim dunia," ujar Carmelita dalam keterangan pers, Minggu (30/11).&nbsp; Sebagai salah satu delegasi Indonesia dalam sidang majelis IMO di London, Carmelita juga menyoroti pendekatan diplomasi yang dilakukan langsung oleh Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi. Ia menjelaskan bahwa Menhub, selaku ketua delegasi Indonesia, melakukan pendekatan personal dengan menemui perwakilan negara-negara sahabat satu per satu. Cara tersebut, kata Carmelita, menciptakan hubungan diplomatik yang hangat sekaligus memberikan kesan bahwa Indonesia sangat menghargai setiap dukungan yang diberikan. &ldquo;Upaya Pak Menhub Dudy menemui perwakilan negara secara langsung ini sangat mengesankan, karena menunjukkan bahwa Indonesia hadir bukan sekadar meminta dukungan, tetapi menghargai kebersamaan dan hubungan diplomatik dengan negara lain,&rdquo; katanya. Pada sidang Majelis IMO kali ini, Indonesia mengantongi 138 suara dan menempati posisi kelima peraih suara tertinggi di kategori C. Jumlah ini juga meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang memperoleh 135 suara. Negara lain yang terpilih di kategori yang sama antara lain Singapura, Arab Saudi, Belgia, dan Turki. Carmelita menilai bertambahnya dukungan tersebut menjadi indikasi meningkatnya kepercayaan internasional serta memperlihatkan konsistensi penguatan pengaruh Indonesia dalam tata kelola maritim global. Ia menambahkan bahwa keberadaan Indonesia di Dewan IMO memiliki arti penting mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jalur laut strategis. Kebijakan IMO dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta regulasi lain dinilai sangat menentukan daya saing sektor kemaritiman Indonesia ke depan. &ldquo;Kepemimpinan langsung Menhub Dudy dalam sidang Majelis IMO ini memastikan bahwa negara hadir dan mengawal aspirasi pelayaran nasional dalam kebijakan maritim global,&rdquo; tuturnya. Carmelita juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh delegasi serta pihak-pihak yang terlibat dalam upaya diplomasi ini, termasuk negara sahabat yang memberikan dukungan suara kepada Indonesia. INSA menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di forum maritim internasional.&nbsp; &nbsp;

DPP INSA mengapresiasi keberhasilan Indonesia terpilih kembali di Dewan IMO 2026-2027, menunjukkan pengakuan internasional.

 INSA Nilai Terpilihnya Indonesia di Dewan IMO Sebagai Bukti Diplomasi Efektif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/12/KRI-2637458808.jpg" alt="Ratusan pelajar dan mahasiswa bersiap mengikuti Sailing Camp menggunakan kapal perang milik TNI AL, KRI Semarang-594. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan pelajar dan mahasiswa bersiap mengikuti Sailing Camp menggunakan kapal perang milik TNI AL, KRI Semarang-594. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebagai negara kepulauan yang memiliki letak strategis, Indonesia terus digadang-gadang menjadi poros dunia dalam aspek maritim. Namun, sayangnya sampai saat ini mimpi tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Prabowo Subianto sebagai presiden yang dilantik hari ini, Minggu, 20 Oktober 2024 memiliki tanggung jawab mewujudkan mimpi ini. Dalam astacita yang telah disusun Prabowo saat masa kampanye Pilpres 2024 juga memuat visi misi tentang negara maritim. Pengamat Pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi meniali, mewujudkan visi maritim harus dilakukan dengan penguatan sektor Angkatan Laut (AL). Penambahan alutsista juga mutlak dilakukan. "Peningkatan jumlah kapal perang dan kapal patroli, serta pembangunan infrastruktur pertahanan seperti pangkalan militer di pulau-pulau terdepan, akan memperkuat kemampuan kita dalam menjaga perairan dan wilayah strategis," kata Fahmi kepada JawaPos.com, Sabtu (19/10). Selain Natuna, Morotai, dan Biak, Fahmi berpendapat bahwa pengamanan perairan di sekitar Kepulauan Andaman juga harus menjadi prioritas. Wilayah ini, meskipun jauh dari pusat pemerintahan, memiliki arti strategis dalam menjaga jalur pelayaran internasional dan menghadapi potensi ancaman dari wilayah Samudera Hindia. Tidak hanya itu, perhatian khusus juga harus diberikan pada pengamanan ketiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan jalur penting bagi lalu lintas kapal internasional. ALKI memiliki posisi strategis dan rentan terhadap ancaman seperti pelanggaran kedaulatan, penyelundupan, dan potensi konflik maritim. "Investasi pada infrastruktur radar dan sensor untuk deteksi dini di laut serta memperkuat kemampuan patroli di sepanjang ALKI sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan maritim kita," imbuhnya. Di sisi lain, kemandirian industri pertahanan dalam negeri adalah langkah strategis untuk meningkatkan kekuatan militer Indonesia. Oleh karena itu, Prabowo harus terus meningkatkan keberpihakannya terhadap industri pertahanan dalam negeri seperti selama ini dia menjabat Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Dukungan terhadap PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia untuk memproduksi alutsista secara mandiri harus terus ditingkatkan. Termasuk melalui kerja sama teknologi dengan negara lain yang lebih maju di bidang pertahanan. "Selain itu, memperkuat riset dan pengembangan teknologi militer akan membantu kita mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan daya saing industri pertahanan nasional," ungkap Fahmi. Prabowo dianggap memiliki kesempatan besar untuk membawa perubahan yang berarti dalam kebijakan pertahanan Indonesia, terutama dalam mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Terlebih Prabowo merupakan purnawirawan TNI, sehingga seharusnya sudah paham sekali dengan kekurangan pertahanan Indonesia. "Namun, keberhasilan visi ini akan sangat bergantung pada komitmen kolektif untuk terus memperkuat pertahanan dengan cara yang lebih progresif, strategis, dan berkelanjutan," pungkas Fahmi.

Dalam astacita yang telah disusun Prabowo saat masa kampanye Pilpres 2024 juga memuat visi misi tentang negara maritim.

Wujudkan Visi Negara Maritim, Pemerintahan Prabowo-Gibran Harus Tingkatkan Jumlah Kapal Perang dan Patroli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/26/20240526143402_IMG_4954JPG-3280557278.jpg" alt="Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menyampaikan pidatonya." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menyampaikan pidatonya.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, DPR akan menjadi tuan rumah Sidang Ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP). Ia menekankan, kemitraan maritim dengan sesama negara kepulauan sangat penting demi stabilitas kawasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Forum ini bertujuan untuk mengembangkan kemitraan di berbagai bidang, termasuk konektivitas dan maritim, dengan negara-negara di kawasan Pasifik," kata Puan kepada wartawan, Selasa (23/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan berharap, sidang ke-2 IPPP yang mengangkat tema &lsquo;Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development&rsquo; dapat meningkatkan stabilitas di kawasan pasifik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tema ini akan dapat diterapkan jika kita menjadikan Pasifik sebagai kawasan yang damai dan stabil. Tanpa perdamaian kita tidak dapat melakukan pembangunan yang inklusif, dan mengembangkan konektivitas,"&nbsp;ucap Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menuturkan, anggota IPPP harus dapat berdiri sama tinggi dan harus mematuhi hukum internasional, serta piagam PBB.&nbsp;"Sebagai satu keluarga besar di Pasifik, kita harus bekerja sama dalam membangun saling kepercayaan (trust), dan saling pengertian (mutual understanding) demi menciptakan perdamaian, dan stabilitas di kawasan," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kawasan Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera tentunya juga akan berkontibusi positif pada perdamaian dan kesejahteraan pada tingkat global,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, forum IPPP dapat menjadi wadah bagi parlemen negara-negara pasifik untuk bertukar ide, memperkuat kerjasama, dan menghasilkan solusi nyata dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang bersama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami juga akan membawa berbagai isu penting untuk dibahas dalam forum salah satunya terkait pembangunan berkelanjutan,&rdquo; papar Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan menambahkan, forum tersebut menjadi simbol komitmen Indonesia dalam membangun kerjasama dan kemitraan strategis dengan negara-negara Pasifik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Puan mengajak semua pihak untuk ambil perananan dalam penyelenggaraan forum IPPP. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat demi suksesnya penyelenggaraan Sidang ke-2 IPPP yang akan mengharumkan nama bangsa Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap menjadi mitra terpercaya dan berkontribusi aktif dalam membangun kawasan Pasifik yang maju dan berkelanjutan," pungkas Puan.</div>

"Tema ini akan dapat diterapkan jika kita menjadikan Pasifik sebagai kawasan yang damai dan stabil," harap Puan.

Jadi Tuan Rumah Forum Parlemen Pasifik, Puan Tekankan Kemitraan Negara Maritim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/WhatsApp-Image-2023-11-08-at-094049-516621487.jpeg" alt="Calon Presiden Indonesia, Ganjar Pranowo dalam acara bertajuk" width="100%">
<figcaption>Calon Presiden Indonesia, Ganjar Pranowo dalam acara bertajuk</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon Presiden Indonesia, Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan maritim Indonesia dengan rencana untuk memberikan nama Indonesia kepada pulau-pulau terluar. Hal itu merupakan salah satu acara untuk melindungi pulau Indonesia agar tidak diakui oleh negara lain. "Soal kedaulatan maritim, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting menurut kami adalah penggunaan Bahasa Indonesia untuk nama pulau- pulau terluar. Melakukan inventarisasi pulau-pulau kecil rasanya penting," kata Ganjar dalam acara yang diadakan pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) bertajuk 'Pidato Calon Presiden Republik Indonesia: Arah dan Strategi Politik Luar Negeri', di Jakarta, Selasa (7/11). Ganjar juga menyebut adanya pulau Indonesia yang direbut oleh negara lain Pulau iti ialah Sipadan dan Ligitan yang terletak di timur laut Pulau Kalimantan, sekitar 150 kilometer dari Pulau Tarakan di Kalimantan Utara. "Kita pernah punya pengalaman Pulau Sipadan dan Ligitan. Kalau kita bicara dari sisi sejarahnya, wah perdebatannya panjang sekali," ujar Ganjar. Ganjar juga menuturkan pentingnya memahami sejarah dan kultur yang berkembang di pulau-pulau terluar sebagai bagian dari identitas Indonesia yang beragam "Bagaimana Kita menamai pulau itu atau lambang uang yang berlaku di sana dan kultur apa yang berkembang di sana," ujarnya. Selain itu, Ganjar juga menekankan perlunya meningkatkan anggaran pertahanan untuk mengamankan wilayah Indonesia. Peningkatan anggaran pertahanan ini juga terjadi di negara di Asia. Menurut Ganjar, pentingnya kerjasama dan perjanjian internasional untuk mengukuhkan posisi Indonesia dalam tata kelola wilayah maritimnya. "Maka kalau kita anggaran pertahanan negara-negara yang ada di ASIA saja sudah meningkat cukup tinggi, dan tentu saja kita mesti mengoptimalkan kerjasama dan perjanjian internasional. Ini untuk penguatan posisi indonesia," tegas Ganjar. Ganjar menegaskan keinginanya untuk mengamankan wilayah maritim Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di sektor maritim. "Negara yang besar ini butuh perhatian besar pula, maka kalau kita ingin mengamankan kondisi wilayah maritim kita, itu salah satunya. Lalu Menggandakan anggaran untuk pertahanan laut," pungkas Ganjar.

Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan maritim Indonesia dengan memberikan nama Indonesia kepada pulau-pulau terluar.

Ganjar Akan Inventarisir Pulau-Pulau Terluar, Lalu Ganti Nama dengan Bahasa Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/03/IMG_20230615_173142-785803722.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X." width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai Indonesia lebih tepat disebut sebagai negara maritim ketimbang negara kepulauan. &rdquo;Kita menjadi salah arah karena telanjur salah kaprah dalam membaca teks Ilahi dan tekstur alami yang sesungguhnya melekat pada bangsa kita sendiri, yaitu keandalan maritim dan budaya bahari,&rdquo; kata Sultan HB X seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Selasa (3/10). Saat menjadi pembicara dalam Sarasehan HUT ke-78 TNI Angkatan Laut di Jakarta Utara (2/10), Sultan menekankan pembangunan berbasis maritim bukan sekadar retorika. Melainkan harus menjadi kesadaran kolektif mengingat kondisi geografis Indonesia yang dua pertiga wilayah adalah lautan. &rdquo;Napoleon Bonaparte mengatakan, dasar politik negara berada dalam geografi. Atas dasar itu, Indonesia harus menjadikan visi maritim sebagai light-star,&rdquo; kata dia dalam sarasehan bertajuk Refleksi Dan Proyeksi Eksistensi Prajurit Jalasena untuk Melaju Mewujudkan Indonesia Maju itu. Untuk mempertahankan kedaulatan negara maritim, menurut Sultan, salah satu syaratnya adalah memperkuat alutsista angkatan laut (AL) dan angkatan udara (AU), agar menjadi kekuatan laut terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, harus didukung kesadaran masyarakat untuk membangun strategi maritim dan budaya bahari unggul untuk meningkatkan martabat bangsa. &rdquo;Budaya bahari Indonesia lahir dari kearifan kontemplasi local genius dan memiliki aliansi strategis dengan pertahanan maritim, apabila direngkuh, dilestarikan dan diberdayakan. Sayangnya, budaya bahari tersebut telah luntur sehingga perlu siasat percepatan dan penguatan kembali,&rdquo; kata Raja Keraton Jogjakarta Sultan HB X. Salah satu cara untuk menguatkan kembali budaya bahari melakukan redesain budaya bahari dengan geostrategi melalui pendidikan berbasis kemaritiman. Selain itu, membiasakan gemar makan ikan laut guna meningkatkan konsumsi kalori per kapita rakyat Indonesia. &rdquo;Lunturnya budaya bahari dapat dianalogikan rendahnya konsumsi ikan dan dampak illegal fishing belum dianggap ancaman. Jika konsumsi ikan orang Indonesia meningkat akan mendorong pemerintah serius menangani laut, agar kebutuhan konsumsi ikan terpenuhi,&rdquo; tutur Sultan HB X. Menurut Sultan, semangat dan keterampilan bahari yang pernah menjadi kebanggaan bangsa Indonesia perlu digali dan dikembangkan kembali di kalangan generasi muda agar bangsa Indonesia mampu menjadi tuan di negeri mereka sendiri. Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, menurut Sultan, layaknya oase di padang pasir, di tengah pemikiran mandek terhadap pembangunan yang berorientasi ke darat. Dengan pilar dan konsep poros maritim dunia tersebut, prioritas pembangunan maritim harus diwujudkan sebagai garda peradaban Indonesia masa depan, yang menjamin kehidupan ekonomi, sosial dan politik, serta marwah Indonesia di percaturan politik global. Dengan berbagai potensi yang melingkupinya, Sultan meyakini kemaritiman akan menjadi salah satu solusi kunci dalam berbagai permasalahan global di masa depan. &rdquo;Sejatinya revitalisasi budaya bahari memang perlu dibangkitkan kembali, guna mempercepat kebangkitan Indonesia melalui gagasan poros maritim dunia, seiring upaya memperkuat pertahanan maritim semesta didukung masyarakat Indonesia yang penuh kesadaran mencintai laut,&rdquo; ujar Sultan HB X.

Gubernur DI Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai Indonesia lebih tepat disebut sebagai negara maritim ketimbang negara kepulauan

Sultan HB X Sebut Indonesia Tepat Disebut Negara Maritim Ketimbang Kepulauan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Salim-Segaf-Al-Jufri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Festival Laut, dalam rangka Hari Laut Sedunia di Pantai Kenjeran, Surabaya, Minggu (26/6). Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri meyakini Indonesia mampu menjadi negara maju, khususnya dalam bidang kemaritiman. "Bangsa kita adalah bangsa maritim dan bahari terbesar di dunia. Oleh karena itu, kita berharap kepada seluruh anak bangsa dan PKS hari ini menunjukkan kita siap untuk menjaga laut kita bersih lewat kita sehat dan mengatakan kepada dunia bahwa bangsa kita akan terus memperhatikan lautan akan selalu bersih dan sehat," kata Salim Segaf dalam keterangannya. Menteri Sosial era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mrngajak, para kader dan simpatisan PKS untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negeri maritim. PKS juga membagikan bantuan kepada berupa jaring nelayan, freezer, alat presto serta menggelar festival 1.000 bakar ikan. "Menginstruksikan kepada seluruh kader PKS baik yang di DPR RI, Kabupaten Kota dan dan yang menjabat sekian banyak jabatan eksekutif gubernur, bupati, wali kota, saya instruksikan kepada mereka semua untuk sama-sama berusaha mewujudkan cita-cita bangsa ini menjadi Negeri maritim negara bahari dan mewujudkan cita-cita para nelayan dan para pendiri bangsa," pinta Salim. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyatakan, peringatan Hari Laut Internasional menjadi momentum agar kehidupan lautan bisa lestari, sehingga melimpah stok budidaya ikan. "Kita berharap di hari laut sedunia kita mendorong agar ekosistem laut kita bisa lestari, jangan sampai akhirnya penangkapan penangkapan atau pembudidayaan ini justru membuat tema sedepan kita kekurangan stok ikan," ucap Emil. Selain itu, politukus Partai Demokrat itu juga menekankan perlunya upaya gotong royong untuk mensejahterakan kehidupan nelayan. Langkah ini juga sebagai bagian memajukan kemaritiman Indonesia. "Kalau kita mencermati bagaimana pesisir bisa membawa berkah anak-anak yang sangat bahagia berenang di depan kita lihat ada juga penjual UMKM yang tadi dengan penuh semangat menawarkan dagangannya semua punya cita-cita yang luhur ingin hidup sejahtera ingin bisa bahagia bersama-sama," papar Emil. (*) &nbsp;

PKS Dorong Komitmen Indonesia Menjadi Negara Poros Maritim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mengembalikan-kejayaan-poros-maritim-nusantara_m_261899-1.jpg" alt="Aktifitas bongkar muat kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (4/4)" width="100%">
<figcaption>Aktifitas bongkar muat kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (4/4)</figcaption>
</figure>

Mengembalikan Kejayaan Poros Maritim Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/11/mengembalikan-kejayaan-poros-maritim-nusantara_c_0_261899.jpg" alt="Aktifitas bongkar muat kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (4/4)" width="100%">
<figcaption>Aktifitas bongkar muat kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (4/4)</figcaption>
</figure>

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/menyeimbangkan-strategi-maritim_m_115312.jpeg" alt="I Gede Wahyu Wicaksana" width="100%">
<figcaption>I Gede Wahyu Wicaksana</figcaption>
</figure> KONFERENSI Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara anggota Perhimpunan Lingkar Samudra Hindia (Indian Ocean Rim Association/IORA) di Jakarta (5&ndash;7 Maret) berakhir tanpa menghasilkan terobosan signifikan, terutama bagi diplomasi maritim Indonesia. Poros maritim dunia Presiden Jokowi memosisikan Indonesia sebagai pusat geopolitik dan geoekonomi dari dua kawasan, yakni Asia-Pasifik di bagian timur dan Samudra Hindia di bagian barat.   <a target="_blank"></a> Namun, hasil KTT IORA yang disebut Jakarta Concord mengindikasikan perhatian ke Samudra Hindia masih sebatas wacana umum dan normatif, kalah strategis jika dibandingkan dengan kebijakan ke Asia-Pasifik. Padahal, poros maritim mengisyaratkan keseimbangan antara kedua sisi.  IORA didirikan pada Maret 1995. Kini beranggota 21 negara yang mewakili tiga benua, yaitu Australia, Asia, dan Afrika. Aktor-aktor maritim kunci dalam organisasi IORA, antara lain, Australia, Indonesia, India, Malaysia, Sri Lanka, Singapura, dan Afrika Selatan (Afsel).   Meski demikian, selama dua dekade partisipasi dalam IORA, Indonesia belum memperlihatkan antusiasme besar apalagi usaha serius untuk mengembangkan kolaborasi riil antarnegara maupun lintas kontinen. Paling maksimal hanya keterlibatan rutin dalam setiap pertemuan multilateral dan bilateral IORA, menyepakati agenda bahasan serta program aksi, tapi kurang optimal dalam konteks implementasi. Singkat kata, Jakarta sekadar rajin datang ke arisan IORA.   Ada tiga faktor yang mendorong ketertinggalan diplomasi Samudra Hindia. Pertama, relasi ekonomi dan politik Indonesia dengan negara-negara IORA terfokus pada dua mitra tradisional, yakni Australia dan India. Sementara itu, hubungan dengan Afsel baru dilirik sejak 2010 dan itu pun belum ada komitmen serta realisasi kerja sama yang berarti.   Begitu pula dengan Sri Lanka dan Bangladesh. Kedekatan Indonesia bersama mereka lebih banyak diwarnai romantisme sejarah dekolonisasi pasca-Perang Dunia II. Indonesia, Malaysia, dan Singapura lebih suka membicarakan urusan maritim dalam institusi ASEAN dan berfokus pada pengelolaan keamanan di Selat Malaka daripada Samudra Hindia yang amat luas. Sebenarnya secara umum kebersamaan Jakarta dengan mayoritas anggota IORA terlihat lebih kuat dalam forum seperti Konferensi Asia-Afrika. Karena itu, koneksi historis terasa kental, sedangkan ikatan politik dan kemitraan bisnis cuma di atas kertas.   Kedua, terkait dengan faktor pertama, hubungan Indonesia, Australia, dan India lebih konkret serta dinamis. Indonesia dan Australia sama-sama mengalami dan harus berbagi tanggung jawab untuk mengamankan wilayah perbatasan kedua negara dari berbagai ancaman kejahatan nontradisional seperti penyelundupan narkotika, imigran ilegal, dan terorisme.   Dalam konteks strategis, kehadiran armada tempur Amerika Serikat (AS) di pangkalan milik Australia menambah arti penting strategis Canberra bagi Jakarta. Bila dibahasakan secara ringkas, hubungan Indonesia dengan Australia adalah mutual suspicion. Artinya, sekalipun tidak bisa saling percaya sepenuhnya, kedua pihak tetap saling menguntungkan.   Dengan India, interaksi ekonomi dan politik Indonesia semakin kuat, terutama sejak kedua pemerintah menyepakati kemitraan strategis. Walaupun investasi India di Indonesia terhitung kecil jika dibandingkan dengan Tiongkok, Jepang, dan AS, kerja sama militer serta keamanan mulai menampakkan hasil. Misalnya, patroli angkatan laut kedua negara di wilayah Nicobar dan Andaman untuk menangkal kejahatan maritim.   Dalam level regional, India pun menempatkan Indonesia dan Asia Tenggara sebagai mandala vital dari kebijakan yang dikenal sebagai Act East. Bahkan, Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan dalam KTT Asia Timur tahun lalu bahwa Indonesia dan India akan menjadi poros maritim yang menstabilkan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia. Sebelumnya, Indonesia dan India telah menyetujui kerja sama maritim bilateral yang mencakup pengembangan teknologi, ekonomi, dan keamanan. Karena itulah, IORA tidak menjadi media krusial bagi Jakarta selain ajang kumpul-kumpul saja.   Ketiga, sesama anggota IORA kerap terjadi pertentangan dan ketegangan, khususnya karena masalah perbatasan laut. Karena itu, pada setiap forum IORA, tidak pernah disinggung soal konflik teritori, tapi cenderung mendiskusikan masalah-masalah universal sehingga produk diplomasi yang dikeluarkan pun bersifat tidak mengikat. Wajarlah kalau para pentolan IORA enggan berbuat banyak demi memajukan organisasi mereka.   Dalam Jakarta Concord, Indonesia berupaya melembagakan prinsip-prinsip interaksi sebagaimana yang dijalankan di ASEAN yang meliputi tidak saling mencampuri urusan dalam negeri sesama anggota, musyawarah mufakat, dan penyelesaian sengketa secara damai. Kaidah yang efektif di ASEAN belum tentu efektif di lingkungan Samudra Hindia yang sangat majemuk.   Dari aspek geostrategi, sengketa Laut China Selatan berdampak langsung kepada Indonesia. Tidak ada konflik perbatasan antara Indonesia dan sesama anggota IORA yang akan berimplikasi serius. Hal itulah yang barangkali juga membuat titik berat diplomasi terus berada di kawasan Asia-Pasifik di mana AS dan Tiongkok merupakan pemain utama. Kendaraan diplomasi seperti ASEAN, APEC, dan ASEAN Regional Forum diciptakan dalam kerangka ekonomi, politik, dan keamanan Asia-Pasifik serta tidak berkaitan langsung dengan urusan di Samudra Hindia.   Jakarta perlu menata ulang arah dan proporsi kebijakan luar negeri terkait dengan kondisi asimetris antara diplomasi Samudra Hindia dan Asia-Pasifik. Tidak hanya demi kepentingan keseimbangan bobot strategis, tetapi lebih jauh untuk memperkuat posisi Indonesia di kedua kawasan. IORA yang statis tidak perlu menjadi penghalang dan sekaligus Jakarta tidak usah membuang energi besar untuk mengurusi masalah negara-negara Samudra Hindia secara keseluruhan. IORA bisa diteruskan demi komitmen pertemanan saja.   Untuk jangka panjang, diperlukan penekanan pada dua hal. Pertama, jadikan Australia dan India sebagai jangkar maritim baru yang lebih kuat. Perkembangan terkini menunjukkan, Canberra dan New Delhi bersemangat untuk berkolaborasi dengan Jakarta dalam membangun poros maritim regional. India penting bagi Jakarta untuk menyeimbangkan posisi dengan Tiongkok. Sementara itu, dengan Australia, Indonesia bisa terus mejaga komitmen keamanan dan pertahanan sekaligus dengan AS dalam desain kebijakan &rsquo;&rsquo;the pivot&rsquo;&rsquo;.   Kedua, satu hal yang sering diabaikan adalah kehadiran Jepang sebagai titik tengah konstelasi India vs Tiongkok vs AS. Jepang juga sudah menawarkan kerja sama maritim di sektor infrastruktur, teknologi, dan ekonomi. Jakarta harus menerima uluran tangan Jepang. Dalam kacamata strategi, relasi alternatif dengan Jepang akan bisa mengurangi beban ketergantungan terhadap Tiongkok.   Saat ini Jakarta perlu memastikan status sebagai kekuatan yang bisa diterima siapa pun karena mempunyai orientasi politik yang seimbang ke semua lini. Secara gradual, strategi penyeimbangan (balancing strategy) akan bermanfaat untuk meningkatkan nilai tawar di hadapan AS dan Tiongkok. (*)    *Dosen hubungan internasional FISIP Universitas Airlangga

Menyeimbangkan Strategi Maritim

negara maritim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#negara maritim

Berita Terkini

INSA Nilai Terpilihnya Indonesia di Dewan IMO Sebagai Bukti Diplomasi Efektif

Wujudkan Visi Negara Maritim, Pemerintahan Prabowo-Gibran Harus Tingkatkan Jumlah Kapal Perang dan Patroli

Jadi Tuan Rumah Forum Parlemen Pasifik, Puan Tekankan Kemitraan Negara Maritim

Ganjar Akan Inventarisir Pulau-Pulau Terluar, Lalu Ganti Nama dengan Bahasa Indonesia

Sultan HB X Sebut Indonesia Tepat Disebut Negara Maritim Ketimbang Kepulauan

PKS Dorong Komitmen Indonesia Menjadi Negara Poros Maritim

Mengembalikan Kejayaan Poros Maritim Nusantara

Mengembalikan Kejayaan Poros Maritim Nusantara

Menyeimbangkan Strategi Maritim

Download Aplikasi JawaPos.com