<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/24/Donald-Trump-285992453.png" alt="Presiden AS Donald Trump saat berpidato di sidang PBB. (X/SecRubio)" width="100%">
<figcaption>Presiden AS Donald Trump saat berpidato di sidang PBB. (X/SecRubio)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan dengan para pemimpin negara Arab dan Muslim pada Selasa (23/9) waktu setempat. Pertemuan ini terjadi di di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York.&nbsp; Dilansir dari Al Jazeera, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan kegembiraannya atas hasil pertemuan itu. Menurutnya pertemuan itu bermanfaat. Trump juga menyebut pertemuan yang melibatkan negara-negara yang memiliki pengaruh kecuali Israel. Bahkan trump menyebut pertemuan ini sebagai keberhasilan. Para pemimpin yang hadir dalam pertemuan ini berasal dari Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab,. Sebelumnya, Trump mengungkapkan rencana pertemuan ini untuk mengajukan proposal agar negara-negara Arab dan mayoritas muslim mengirim pasukan militer ke Gaza. Tujuannya tentu &nbsp;untuk memfasilitasi penarikan pasukan Israel dan mengamankan pendanaan bagi program transisi serta pembangunan kembali wilayah tersebut. Kantor berita Emirat WAM menyebut pertemuan tersebut fokus pada penghentian perang yang sedang dan pencapaian gencatan senjata permanen. Pembebasan tawanan dan penanganan krisis kemanusiaan yang memburuk juga menjadi prioritas pembahasan. Israel tidak ikut serta dalam pertemuan tersebut, namun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah diberi informasi terkait rencana yang sedang dibahas. Israel diperkirakan akan mempertimbangkan keterlibatan Otoritas Palestina di masa mendatang. Sebelumnya Israel menolak keras hal tersebut. Hamas juga tidak mendapat peran dalam rencana tersebut, karena AS dan Israel menuntut agar kelompok itu dilucuti dan dihilangkan. Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani secara langsung meminta dukungan Trump dalam mengakhiri perang dan membantu rakyat Gaza. Dia menyebut situasi di Gaza sangat buruk.&nbsp; Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam forum PBB yang membahas solusi dua negara menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. &ldquo;Kita harus mengatasi kebencian, ketakutan. Kita harus mengatasi kecurigaan. Kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan umat manusia. Kami siap mengambil bagian dalam perjalanan menuju perdamaian ini,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Dalam sidang umum PBB, Trump menyatakan bahwa dukungan dari negara-negara seperti Prancis, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal justru mendorong konflik berkelanjutan. "Seolah-olah ingin mendorong konflik yang berkelanjutan, sebagian dari badan ini berusaha untuk mengakui negara Palestina secara sepihak. Imbalannya akan terlalu besar bagi teroris Hamas, atas kekejaman mereka,&rdquo; kata Trump dalam pidato sidang umum PBB. Meski demikian, dia ingin segera menyelesaikan konflik panjang yang telah melukai sipil ini.&ldquo;Kita harus merundingkan perdamaian. Kita harus memulangkan para sandera. Kita ingin semua 20 sandera kembali," kata Trump.&rdquo; Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya menyatakan bahwa kenegaraan bagi Palestina adalah hak, bukan hadiah. Tentu pernyataan berlawanan dengan pernyataan Trump.&nbsp; <h2>Prabowo Tuai Pujian dari Trump</h2> Dalam sela-sela pertemuan multilateral terkait Timur Tengah di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan PBB, Trump sempat memberikan apresiasi kepada Prabowo. Dia menilai pidato presiden ke-8 Indonesia itupenuh ketegasan dan energi. Bahkan menyebut gaya komunikasinya mampu menggugah perhatian para pemimpin dunia. "Anda juga, sahabatku. Pidato yang hebat. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan mengetukkan tangan di meja itu. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih banyak," ujar Trump. Pujian itu sontak menjadi sorotan. Pidato di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB dinilai penuh ketegasan dan energi. Bagi Presiden Trump, gaya Presiden Prabowo yang menggetarkan meja menjadi simbol keberanian dalam menyuarakan keadilan di forum internasional. Apresiasi itu bukan hanya sekadar pujian pribadi, tetapi juga mencerminkan pengakuan dunia atas posisi Indonesia sebagai suara penting dalam diplomasi global. &nbsp;Urutan ke-3 yang diberikan kepada Presiden Prabowo dalam SMU ke-80 PBB juga menegaskan posisi strategis Indonesia di mata dunia. Dalam pidato di sidang umum PBB, Prabowo tidak hanya menyinggung soal perdamaian dunia. Namun juga krisis iklim dan ketahanan pangan. Prabowo menekankan bahwa ketahanan pangan harus dibangun melalui inovasi dan keberlanjutan. Oleh karena itu, Indonesia kini tengah mengembangkan rantai pasok yang tangguh, memperkuat produktivitas petani, serta berinvestasi dalam pertanian cerdas iklim. &ldquo;Untuk memastikan ketahanan pangan bagi anak-anak kami dan anak-anak dunia. Kami yakin dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia,&rdquo; ucapnya.&nbsp; Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyampaikan dampak perubahan iklim yang nyata dirasakan Indonesia sebagai negara kepulauan. Prabowo menyebutkan bahwa kenaikan permukaan laut menjadi ancaman serius yang sudah terjadi saat ini. &ldquo;Permukaan laut di pantai utara ibu kota kami meningkat lima sentimeter setiap tahun. Bisakah Anda bayangkan dalam 10 tahun? Bisakah Anda bayangkan dalam 20 tahun? Untuk itu, kami terpaksa membangun tanggul laut raksasa sepanjang 480 kilometer,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memilih menghadapi perubahan iklim melalui aksi nyata, bukan sekadar slogan. Indonesia berkomitmen untuk memenuhi kewajiban Perjanjian Paris 2015 dan menargetkan pencapaian emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat. &nbsp; "Kami menargetkan reforestasi lebih dari 12 juta hektare hutan terdegradasi, mengurangi kerusakan hutan, memberdayakan masyarakat lokal dengan pekerjaan hijau berkualitas untuk masa depan. Indonesia secara tegas beralih dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil menuju pembangunan berbasis energi terbarukan,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Sayangnya, tidak semua pihak sepakat dengan pidato yang disampaikan Prabowo. Banyak pihak yang justu menyayangkan pernyataan Prabowo mengenai pengakuan Indonesia terhadap Israel jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Pengamat Timur Tengah Faizal Assegaf mengatakan, pernyataan Prabowo ini sangat sensitif. Apalagi, pernyataan tersebut tidak sekali disampaikan oleh Presiden ke-8 RI tersebut. Sebelumnya, dalam KTT Solusi Dua Negara, Prabowo juga menyatakan hal yang sama. Bahkan, jauh sebelum itu, dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Jakarta, Prabowo pun membuka opsi Indonesia akan mengakui Israel apabila negara zionis itu mengakui Palestina.&nbsp; Pernyataan ini pun dimaknai berbeda oleh sejumlah pihak, yang merasa Prabowo terkesan pro-Israel. &ldquo;Ini merupakan pernyataan yang sangat sensitif dan sempat ramai di kalangan aktivis Palestina, bahkan di Kemlu sendiri. Karena kita tahu selama ini tidak pernah ada embel-embel dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara dengan juga mensyaratkan akan mengakui Israel,&rdquo; paparnya. Pada kepemimpinan dua periode Menlu Retno Marsudi pun tidak pernah ada pernyataan tersebut. Dari informasi yang diterima olehnya, pejabat kemlu mengatakan, belum ada konsensus di kalangan pemerintah, baik itu presiden dengan Kemlu ataupun DPR, untuk menjadikan pengakuan Israel terhadap Palestina sebagai syarat Indonesia mengakui Palestina. Oleh karenanya, dia menduga, pernyataan Prabowo soal pengakuan Israel atas Palestina akan menjadikan Indonesia mengakui Israel pula adalah perspektif presiden sendiri.&nbsp; &ldquo;Yang jadi pertanyaan, apakah memang jika Palestina sudah merdeka ada kewajiban Indonesia harus mengakui Israel? Kan tidak ada kewajiban itu,&rdquo; tegasnya. Solusi Dua Negara ini memang hasil kesepakatan negara-negara Arab dalam KTT Liga Arab di Beirut 2022, yang menyatakan, bahwa negara-negara Arab siap mengakui Israel jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina. &ldquo;Tapi dengan mendukung solusi dua negara bukan berarti Indonesia wajib mengakui Israel setelah Palestina merdeka dan berdaulat,&rdquo; tegasnya kembali.&nbsp; Selain itu, dia turut mempertanyakan, apa kepentingan Indonesia dalam mengakui keberadaan Israel ini. Menurutnya, pengakuan Indonesia penting bagi Israel namun tidak berlaku sebaliknya. &ldquo;Apakah pengakuan Indonesia terhadap Israel akan membawa manfaat besar bagi rakyat indonesia itu sendiri?,&rdquo; paparnya. Dia menduga, ada pihak-pihak di Indonesia yang ingin menjalin relasi resmi dengan Israel dalam konteks ekonomi. Mengingat, meski saat ini terus mendukung Palestina, nyatanya Kerjasama perdagangan Indonesia dengan Israel pun terus berjalan. Selain itu, sebagai pengingat, bahwa sejak awal tidak ada negara Israel. Dalam resolusi yang dikeluarkan PBB tahun 1947, tidak ada pembagian wilayah untuk Israel. PBB hanya membagi 52 persen untuk kaum yahudi, 45 persen untuk warga arab di Palestina, 2 persen di yerusalem dan 1 persen betlehem di bawah internasional. &ldquo;Sejak awal tidak ada negara Israel di wilayah palestina, bahkan ketika Palestina masih di bawah mandat Inggris itu mata uang, paspor dan lain-lain ya di bawah Palestina,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Faisal juga menyoroti soal penghargaan yang diberikan oleh Prabowo pada Trump. Dia menilai, penghargaan tersebut tidak pantas diberikan saat rakyat Palestina di Gaza sedang dibantai dengan senjata yang &ldquo;dibiayai&rdquo; oleh produk Microsoft.&nbsp;

Donald Trump dan pemimpin negara Islam bahas penghentian perang Gaza dan dukungan untuk rakyat Palestina.

Donald Trump dan Pemimpin Negara Islam Bahas Penghentian Perang Gaza

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/1000241564-2312509993.jpg" alt="Asap mengepul di Doha, Qatar, karena serangan Israel. (Al-Jazeera)" width="100%">
<figcaption>Asap mengepul di Doha, Qatar, karena serangan Israel. (Al-Jazeera)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat. Iran dan Mesir kini memimpin seruan untuk membentuk aliansi pertahanan bersama ala NATO, namun versi negara Islam.&nbsp; Saran tersebut muncul menyusul serangan Israel terhadap kompleks perumahan di Doha yang digunakan delegasi Hamas sebagai tempat tinggal. Sidang darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) yang digelar di Qatar, Senin (15/9) kemarin menjadi panggung bagi wacana paling serius dalam beberapa dekade terakhir tentang pembentukan blok militer Muslim. Diketahui, gelombang serangan Israel dalam setahun terakhir, mulai dari gempuran ke sasaran Iran, serangan berkelanjutan di Gaza, hingga eskalasi terbaru di Qatar, menjadikan Israel digambarkan sebagai ancaman utama stabilitas kawasan. Sejumlah pejabat Arab dan Iran memperingatkan, tanpa langkah nyata, negara-negara Timur Tengah akan semakin rentan terhadap operasi militer Israel di masa depan. Demikian mengutip Newsweek. Mesir, dengan kekuatan militer terbesar di jazirah Arab, mendorong pembentukan komando militer bersama yang berbasis di Kairo. Iran, lewat pejabat seniornya, bahkan menyerukan koalisi yang lebih luas dan terintegrasi. <h2>Seruan untuk "Tentara Islam Bersatu"</h2> Mantan komandan Garda Revolusi Iran, Mohsen Rezaei, memperingatkan bahwa Arab Saudi, Turki, hingga Irak bisa menjadi target berikutnya. &ldquo;Satu-satunya solusi adalah membentuk koalisi militer,&rdquo; tegasnya. Seruan itu diperkuat ulama senior Jalal Razavi-Mehr yang mengusulkan terbentuknya tentara Islam tunggal dengan doktrin pertahanan dan serangan bersama. Meski demikian, suara kehati-hatian juga muncul. Diplomat senior Iran, Mehdi Shoushtari, menyebut bahwa pembentukan pakta militer masih terlalu dini, meski momentum saat ini dianggap lebih kondusif dibanding masa lalu. <h2>Pakistan dan Qatar Ikut Menekan</h2> Pakistan, satu-satunya negara Muslim yang memiliki senjata nuklir, juga mendorong pembentukan satgas gabungan untuk memantau aksi Israel dan merumuskan strategi pencegahan maupun serangan terkoordinasi. Dari Doha, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani mengecam keras serangan Israel yang disebutnya sebagai &ldquo;serangan terhadap prinsip mediasi.&rdquo; Ia menilai kegagalan komunitas internasional mengekang Israel hanya akan melanggengkan siklus kekerasan. Untuk diketahui juga, selama ini, OIC yang menaungi 57 negara anggota lebih banyak menghasilkan pernyataan politik ketimbang langkah nyata. Namun, sidang darurat kali ini dianggap sebagai ujian apakah retorika dapat berubah menjadi mekanisme pertahanan bersama. Kehadiran Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandai tekad Teheran untuk memperkuat pengaruhnya di forum yang kerap dipandang lebih condong ke kepemimpinan Arab.

Iran dan Mesir serukan pembentukan aliansi pertahanan negara Islam setelah serangan Israel di Doha, Qatar dengan dalih menargetkan Hamas.

Arogansi Israel Makin Tak Terkendali, Mesir dan Iran Serukan Negara Muslim Bentuk NATO Versi Negara Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/XCp683pDUOn0r8x5H9VBpKSPX5WOopbRQmbc5T5k-1-1494452226.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani saat memberikan sambutan dalam Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani saat memberikan sambutan dalam Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani secara resmi membuka Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 atau negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5). Puan mengajak negara-negara Islam di dunia untuk mampu menyelesaikan berbagai konflik diskriminasi. "Para anggota parlemen negara OKI untuk kerja bersama membangun tata dunia yang lebih baik bagi umat manusia, tata politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berwajah humanis dan memberikan kebaikan bagi kehidupan kita bersama, umat Islam pada khususnya dan seluruh umat manusia pada umumnya," kata Puan saat memberikan sambutan. Puan mengingatkan masih banyak tugas yang harus dilakukan bersama. Mulai dari menyelesaikan persoalan kesejahteraan, ketimpangan ekonomi, ketahanan pangan, perubahan iklim, pemberdayaan perempuan, perjuangan kemerdekaan Palestina, hingga konflik geopolitik dan geoekonomi. "Oleh karena itu perlunya kita dalam PUIC ini memiliki komitmen, kebersamaan dan solidaritas yang semakin kuat, sehingga kita dapat ikut mengambil posisi dan mempengaruhi tatanan dunia yang lebih baik," ujar Puan. Menurutnya, dengan mengangkat tema &lsquo;Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience&rsquo; diharapkan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan institusi pemerintahan. Terlebih, konferensi PUIC ke-19 ini membahas isu-isu strategis terutama isu-isu terkait dunia Islam. Ia mengajak seluruh negara yang tergabung dalam OKI bersatu meningkatkan solidaritas dan memerangi bentuk-bentuk diskriminasi. &ldquo;Agenda pembahasan dalam konferensi antara lain, peningkatan solidaritas di antara umat muslim, perdamaian, kerja sama ekonomi, pemberdayaan perempuan, upaya memerangi islamophobia, intoleransi dan segala bentuk diskriminasi lainnya,&rdquo; jelas Puan. &nbsp; Selain itu, Konferensi PUIC ke-19 juga ingin memastikan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina tetap menjadi atensi utama. "Kita menyadari bersama, bahwa pembangunan suatu negara, dapat terselenggara di setiap negara apabila ada ketertiban, perdamaian di dalam negara dan perdamaian antar negara," pungkasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Konferensi PUIC ke-19, mengajak negara Islam untuk menyelesaikan konflik diskriminasi.

Resmi Buka Konferensi PUIC ke-19, Puan Ingin Negara Islam Hadirkan Tatanan Dunia Lebih Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/dTt8SLXfOdxTHePEjk2xU4GnQreCRLfIZ3savdR7-958979976.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto memamerkan sejumlah program besar pemerintahannya saat berbicara dalam Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 di gedung DPR RI, Jakarta Rabu malam (14/5). PUIC sendiri merupakan wadah parlemen negara-negara islam atau organisasi kerjasama islam (OKI). Prabowo mengatakan, pemerintah Indonesia saat ini berkomitmen menjalankan beberapa agenda besar. "Mulai dari reformasi politik dan birokrasi, pembangunan SDM, swasembada pangan dan energi, hingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujarnya. Dia menjelaskan, untuk bisa menuntaskan persoalan global, maka setiap negara harus memastikan situasi domestiknya baik. Tanpa itu, maka akan sulit membantu pihak lain. "Saudara-saudara sekalian kalau kita tidak bisa mengurus bangsa sendiri, bagaimana kita mau bantu umat yang sedang dalam kesusahan," imbuhnya. Saat ini, lanjutnya, ada banyak persoalan yang mendera dunia khususnya negara islam. Salah satunya penderitaan yang dialami bangsa Palestina. Dia berharap, negara-negara islam bisa sama-sama berkembang dan maju. Dengan begitu, negara islam bisa berbicara banyak.&nbsp; "Suara kita didengar kalau kita bersatu dan kita kuat," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto mempresentasikan program besar pemerintah dalam Konferensi PUIC ke-19, menekankan pentingnya kerjasama antar negar

Di Depan Parlemen Negara OKI, Prabowo : Negara Islam Harus Kuat, Agar Bisa Bantu Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/4KbLuYSPayN1NY5BLls8iYGHZpb0O6ELoR8TLXHa-1-1375828799.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangga dan syukur atas kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia sebagai tuan rumah Perkumpulan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19. Prabowo menekankan, kepercayaan ini merupakan bentuk penghormatan sekaligus pengakuan atas peran aktif Indonesia dalam menjalin solidaritas antarnegara Islam. "Pada hari yang baik ini di tanah Jakarta yang hangat, saya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan bahwa Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah sesi ke-19, Perkumpulan Parlemen Negara-Negara Islam, Parliamentary Union of OIC Member Countries. Sekaligus merayakan perayaan 25 tahun berdirinya organisasi ini," kata Prabowo saat memberikan sambutan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5). Menurut Prabowo, PUIC merupakan bukti nyata adanya kesadaran kolektif dari negara-negara Islam untuk membangun kebersamaan, khususnya di ranah parlemen, dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Ia menegaskan pentingnya wadah seperti PUIC untuk memperkuat posisi umat Islam di kancah internasional. "Perkumpulan parlemen negara Islam ini lahir dari kesadaran bersama bahwa dunia Islam membutuhkan wadah kebersamaan antara lembaga parlemen, dalam menghadapi tantangan global dan untuk membela kepentingan umat Islam di manapun," ucap Prabowo. Prabowo mengapresiasi peran PUIC yang dibentuk sejak 1999. Sebab, hingga kini terus menunjukkan komitmennya dalam menjembatani diplomasi antarparlemen negara-negara Islam. "Sejak dibentuk pada tahun 1999, perkumpulan parlemen negara Islam bertekad menjadi jembatan diplomasi parlementer yang memperkuat solidaritas, menyuarakan keadilan, dan menghadirkan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang pelik dalam kehidupan global," ujar Prabowo. Prabowo tak memungkiri, dalam situasi geopolitik saat ini, di mana dunia sedang dilanda oleh konflik dan rivalitas antarnegara besar, Prabowo menilai eksistensi PUIC menjadi semakin penting dan relevan. Ia menekankan bahwa kerja sama antarnegara Islam dalam forum ini harus terus ditingkatkan demi terciptanya perdamaian dan keadilan global. "Dalam hal ini dan dalam dunia yang kini tengah dilanda polarisasi, konflik, saingan antarnegara besar, keberadaan organisasi semakin penting dan relevan, dan semakin mendesak," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto ungkap rasa bangga atas kepercayaan Indonesia sebagai tuan rumah PUIC ke-19, menekankan pentingnya solidaritas.

Presiden Prabowo Merasa Bangga Parlemen Indonesia Dipercaya Jadi Tuan Rumah PUIC Ke-19

<h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/63_as.jpg" alt="Afghan security forces stand guard at an Afghan National Army (ANA) outposts after an attack by Taliban militants, in Kunduz Province on March 4, 2020. - The US launched an airstrike against Taliban fighters to defend Afghan forces on March 4, an America" width="100%">
<figcaption>Afghan security forces stand guard at an Afghan National Army (ANA) outposts after an attack by Taliban militants, in Kunduz Province on March 4, 2020. - The US launched an airstrike against Taliban fighters to defend Afghan forces on March 4, an America</figcaption>
</figure> </h3> <h3>Kemenlu: Kunjungan Bersifat Tidak Resmi</h3> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Indonesia buka suara terkait laporan Nikkei Asia. Bahwa delegasi Taliban telah berkunjung pada pertengahan Juli lalu. Tidak hanya ke Indonesia, mereka juga berkunjung ke Malaysia. Taliban yang mengambil alih kekuasaan di Afghanistan sejak Agustus 2021 itu tengah mencari dukungan di negara-negara Islam. Indonesia dan Malaysia yang mayoritas penduduknya Islam menjadi jujukan. Mereka ingin meningkatkan hubungan politik dan ekonomi dengan Indonesia. Namun, hingga detik ini, Indonesia belum mengakui legitimasi pemerintahan Taliban di Afghanistan. &rdquo;Delegasi yang dipimpin Wakil Direktur Departemen Politik Pertama Kementerian Luar Negeri Moghfurullah Shahab tengah mengunjungi Indonesia. Delegasi tersebut mengunjungi Kedutaan Besar Afghanistan di Indonesia, meninjau pekerjaan kedutaan, dan menginstruksikan para diplomatnya untuk meningkatkan urusan dan transparansi.&rdquo; Begitu bunyi cuitan Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan Hafiz Zia Ahmad di akun Twitter-nya pada 14 Juni lalu. Ahmad menyertakan foto-foto kunjungan tersebut. Menurut dia, delegasi mengadakan pertemuan dan diskusi yang bermanfaat dengan beberapa cendekiawan, politisi, serta pengusaha di Indonesia guna memperkuat hubungan politik dan ekonomi bilateral. Dia tidak menyebutkan detail politisi dan pengusaha siapa saja yang mereka temui. Dalam cuitannya, dia mengatakan, perwakilan Afghanistan juga bertemu dengan diplomat dari Sri Lanka, Bangladesh, dan Singapura selama berada Jakarta. Saat dikonfirmasi kemarin (26/7), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Teuku Faizasyah membenarkan kehadiran Taliban. Mereka terdeteksi saat mengurus visa untuk bisa masuk ke Indonesia. Kendati begitu, dia enggan menjabarkan detail jumlah dan bagaimana pengawasan mereka selama di Indonesia. &rdquo;Tidak semua bisa disampaikan, mohon dimaklumi. Namun, pastinya, tidak ada pertemuan apa pun dengan pihak Kemenlu,&rdquo; ujarnya. Faiza, sapaan karibnya, menegaskan bahwa sifat kunjungan Taliban tersebut adalah informal. Mereka datang untuk urusan internal dengan perwakilan Afghanistan di Jakarta. Soal tudingan ada diplomat yang terlibat, Faiza bungkam. Dia hanya kembali menegaskan bahwa posisi Indonesia terkait Afghanistan masih sama. &rdquo;Belum berubah, bisa dilihat kembali dari statement Ibu Menlu yang lalu,&rdquo; tegasnya. Indonesia memang kerap membawa isu Afghanistan di kancah dunia. Menlu Retno Marsudi selalu mendorong dunia untuk memberikan perhatian pada situasi kemanusiaan di Afghanistan yang kian memburuk. Indonesia pun menyampaikan keinginan untuk terus memberikan bantuan kepada rakyat Afghanistan yang saat ini dikuasai Taliban. &rdquo;Hak-hak perempuan Afghanistan penting untuk dihormati, termasuk hak terhadap pendidikan dan pekerjaan,&rdquo; ujar Retno dalam pengarahan media di Doha, Qatar, pada 1 Mei 2023 setelah pertemuan dengan utusan khusus Afghanistan yang diadakan PBB. Sebelumnya, pada Agustus 2021, setelah Taliban kembali menguasai Afghanistan, Menlu Retno sempat bertemu Taliban di Doha. Mereka membahas hak-hak perempuan dan pencegahan Afghanistan menjadi sarang teroris. Sejatinya Indonesia memiliki hubungan cukup baik dengan Afghanistan. Pada 2018 Presiden Joko Widodo mengunjungi negara tersebut. Saat itu Afghanistan masih dipimpin Ashraf Ghani dan belum diambil alih kembali oleh Taliban. Indonesia sempat menutup kedutaan besarnya di Kabul ketika Taliban berkuasa. Tapi, tahun lalu sudah dibuka lagi. Saat ini pemerintahan Taliban memang belum diakui secara resmi oleh negara maupun badan dunia mana pun. Namun, tak berarti mereka tidak dianggap sama sekali. Tahun lalu Tiongkok, Pakistan, Rusia, dan Turkmenistan telah mengakui diplomat yang ditunjuk Taliban di negara mereka masing-masing. Pelan-pelan Taliban berupaya untuk mengakhiri isolasi internasional atas negaranya. Pertengahan Mei lalu, pemimpin tertinggi Taliban Haibatullah Akhunzada bertemu dengan PM Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani di Kandahar. Namun, kala itu tidak ada detail atau pembacaan resmi dari pertemuan tersebut yang dirilis. Qatar News Agency melaporkan bahwa kunjungan Al Thani dalam konteks peran politik negara itu berkomunikasi dengan berbagai pihak. Selain itu, memfasilitasi hubungan antara pemerintahan Taliban dan masyarakat internasional serta berusaha mencapai keamanan dan kemakmuran rakyat Afghanistan. &rdquo;Ini sangat penting karena itu adalah satu-satunya momen saat seorang pemimpin internasional bertemu Haibatullah,&rdquo; ujar Osama bin Javaid dari Al Jazeera. Dia menjelaskan, pertemuan singkat itu membahas banyak hal. Utamanya keamanan, hak-hak perempuan, dan pembukaan kembali sekolah. Pemenuhan hak-hak perempuan atas pendidikan dan fasilitas lainnya memang kerap dijadikan syarat untuk menjalin kembali hubungan dengan negara lain. Termasuk di antaranya Malaysia. Maret lalu, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan bahwa dirinya terbuka untuk bekerja sama dengan Afghanistan. Asalkan mereka tidak melarang pendidikan untuk perempuan. Namun, harapan banyak pihak itu belum bisa diwujudkan. Hingga saat ini, perempuan masih dilarang untuk mengenyam pendidikan di jenjang sekolah menengah. Mereka juga dilarang pergi ke taman, tempat kebugaran, dan area publik lainnya. (mia/idr/sha/c7/c17/fal)

Pemerintah Indonesia buka suara terkait laporan Nikkei Asia. Bahwa delegasi Taliban telah berkunjung pada pertengahan Juli lalu.

Pemerintah Akui Taliban Datang ke Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/OIC-ministerial-meeting_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rusia dan negara-negara Islam di bawah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan melakukan pertemuan dalam kegiatan Group Strategic Vision (GSV) Meeting: Russia-Islamic World: Dialogue and Prospects for Cooperation. Pertemuan akan dimulai pada Rabu (24/11) di Jeddah, Arab Saudi, di bawah arahan Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud.  Keterangan tertulis Persatuan Kantor Berita OKI seperti dilansir dari Antara di Jakarta mengatakan, acara tersebut akan diikuti perwakilan dari berbagai kalangan. Termasuk para pejabat, pengamat, dan tokoh agama dari Rusia dan negara-negara Islam.  Pertemuan selama dua hari itu digelar di bawah kerangka kerja inisiatif Arab Saudi untuk mempromosikan dialog di antara para penganut agama dan budaya. Selain itu, untuk membahas kesempatan interaksi antara Rusia dengan negara-negara Islam dan sejumlah isu terkait situasi internasional.  Sejumlah kegiatan telah dijadwalkan dalam acara itu, termasuk dialog antaragama yang membahas kesepahaman dan pembicaraan terkait hubungan ekonomi dan perdagangan antara Rusia dan negara-negara Islam.  Dalam pertemuan itu akan dibahas prospek pembentukan model-model baru pembangunan global dan ancaman terhadap stabilitas internasional. Selain itu, juga akan dibicarakan soal terorisme, keamanan dan perdamaian internasional, peran organisasi internasional dalam penyelesaian konflik, serta cara-cara untuk mempromosikan perdamaian dan penguatan kerja sama pada masa pascapandemi.  Pertemuan itu juga akan menjadi wadah untuk membahas interaksi di antara kedua pihak dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan moral tradisional. Para pembicara kunci dalam acara tersebut antara lain adalah Ketua GSV Russia-Islamic World Rustam Minnikhanov, Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi Waleed bin Abdulkarim Al Khuraji, Sekjen OKI Hissein Brahim Taha, Sekjen Gulf Cooperation Council Nayef Falah Mubarak Al-Hajraf.  Selain itu, Sekjen Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, Penasihat Sekjen Liga Arab Ahmed Kitabi, Sekjen Persatuan Parlemen OKI Mouhamed Khouraichi Niass, dan Wakil Pertama dari Dewan Komite Ilmu Pengetahuan, Pendidikan dan Budaya Rusia, Iliyas Umakhanov.

Perwakilan Rusia dan Negara-Negara Islam Gelar Pertemuan di Jeddah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/said-abdullah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>MENDENGAR negara berpenduduk mayoritas Islam, kita cenderung disuguhi kisah-kisah konflik dan peperangan, jauh dari kemajuan ekonomi dan peradaban. Kelompok negara G20, yakni negara-negara dengan peringkat PDB 20 besar di dunia, hanya tiga negara berpenduduk muslim terbesar, yakni Indonesia, Turki, dan Arab Saudi. Alih-alih berkemajuan, banyak negara berpenduduk mayoritas muslim yang hingga kini masih menghadapi banyak masalah: perang saudara bersentimen SARA seperti di Syria, Afghanistan, dan Iraq. Akibatnya mengerikan: kemiskinan, kelaparan, kematian, dan kerusakan di mana-mana menjadi potret sehari-hari.  Tak kalah tragisnya, sahabat muslim kita di Palestina malah dicaplok tanahnya oleh agresor Israel yang didukung AS dan Eropa. Akan tetapi, banyak negara berpenduduk muslim yang tidak satu suara menyikapinya.  Banyak problem internal yang dihadapi negara mayoritas muslim yang harus diselesaikan agar bisa menjadi negara maju. Pertama, puritanisme yang mengungkung agama dan jauh dari kesadaran rasional dan kontekstual. Meletakkan agama menjadi doktrin beku dan meromantisasi kejayaan masa para khulafaurasyidin. Ruang ini tumbuh dan menumpang pada globalisasi dan media serta pergerakan orang dan barang yang makin cepat. Dalam beberapa hal berkelindan dengan aktor-aktor politik internasional untuk menjadi proksi dalam perang global.  Kedua, rendahnya kesadaran menerima perbedaan untuk berjalan beriring secara damai serta bekerja sama dalam masalah-masalah muamalah bagi pembangunan peradaban. Konflik Sunni dan Syiah adalah contoh nyata dalam hal ini. Pada kancah internasional, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) kerap tidak satu padu dalam pembelaan terhadap anggota-anggotanya. Dalam beberapa kejadian, Bahrain, Mesir, Jordania, Kuwait, Maroko, Oman, Qatar, Saudi, Sudan, UEA, dan Yaman malah merekomendasikan agar Iran dikeluarkan dari OKI pada sidang PBB.  Ketiga, rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara mayoritas muslim. Padahal, sejarah mencatat banyak tokoh muslim berilmu pengetahuan (filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, fisika, ekonomi, linguistik, fikih) dan diakui dunia seperti Ibnu Rusyd, Ibnu Khaldun, Ibnu Arabi, dan Ibnu Taimiyah. Justru tonggak pengetahuan yang telah mereka tancapkan tidak dikembangkan dengan baik oleh negara-negara muslim saat ini. Akibatnya, dunia Islam sangat tertinggal menjawab berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, risiko ekonomi, hingga ancaman pandemi.  Keempat, potensi ekonomi syariah yang dimiliki negara-negara muslim tidak berkembang cukup baik. Padahal, secara konsepsional sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi akibat sistem pembangunan yang kapitalistik dan eksploitatif.  Kelima, negara-negara muslim relatif minder dalam berkebudayaan pada kontestasi global. Kebudayaan Barat seolah identik dengan kemajuan dan kosmopolitanisme. Banyak negara muslim yang meniru Barat, padahal keislaman dan kelokalan di masing-masing tempat dapat menjelma menjadi ’’kultur hybrid’’ yang mampu melahirkan mozaik aneka warna, baik dari sisi fashion, arsitektural, kuliner, maupun wisata.  Keislaman dan Keindonesiaan  Denys Lombard, orientalis dari Prancis, menuliskan kenusantaraan kita memiliki energi osmosis yang mampu menyerap kebudayaan baru dari luar. Keduanya saling meresapi dan memberi arti, membentuk tatanan baru yang menyempurnakan, tidak saling meliyankan. Ulama NU menyebutnya dengan wajah Islam Nusantara, yakni paduan keislaman dan kelokalan (kenusantaraan) yang baru.  Nasionalisme dan keislaman tidak menjadi nilai yang saling menegasikan. Bahkan oleh para pendiri bangsa seperti Bung Karno, keduanya diletakkan dalam prinsip dasar sila ke-1 dan ke-3 Pancasila. Ukhuwah islamiah menjadi modal dasar menguatkan ukhuwah basyariyah (kerukunan kebangsaan) serta pilar-pilar penegak ukhuwah wathaniyah (sesama manusia).  Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, Indonesia juga menjadi negara muslim dengan PDB terbesar di antara negara-negara mayoritas muslim lainnya. PDB Indonesia pada 2019 mencapai USD 1.120 miliar melampaui Saudi dengan PDB USD 792 miliar dan Turki USD 760 miliar. Sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia, Indonesia dapat menjadi kekuatan penyeimbang sekaligus mediator atas segala pertikaian di antara negara-negara mayoritas berpenduduk muslim.  Dua kekuatan, yakni keislaman yang kosmopolit dan ekonomi yang besar, dapat menjadi senjata Indonesia dalam memainkan peran global, bahkan tidak hanya terhadap negara-negara berpenduduk muslim, tetapi juga kekuatan negara-negara maju. Bukankah Eropa harus ikut menanggung dampak konflik berkepanjangan di Timur Tengah, salah satunya membanjirnya arus pengungsi dan pencari suaka.  Meski tidak semua akar konflik di Timur Tengah bersumbu dari agama, konflik berkepanjangan itu membangkitkan aksi fundamentalisme dan radikalisme. Akibatnya, dunia menghadapi kekalutan dan menyatakan perang terhadap terorisme, terlebih banyak aksi teror itu yang mengatasnamakan Islam. Meskipun harus kita akui banyak yang keblinger dalam berislam dan menjadi pelaku terorisme, asosiasi Islam dan terorisme patut kita ubah di kebanyakan masyarakat Barat. Persepsi itu memang mengental seiring dengan berbagai propaganda Barat sendiri melalui film dan framing media.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Ayah, Kami Sudah di Ruang Tunggu, Kami Akan Berangkat..." href="https://www.jawapos.com/features/11/01/2021/ayah-kami-sudah-di-ruang-tunggu-kami-akan-berangkat/">Ayah, Kami Sudah di Ruang Tunggu, Kami Akan Berangkat...</a>  Atas persoalan ini, Indonesia dapat menjadi pelopor bagi pemutus mata rantai aksi radikalisme dan terorisme dari sisi hulu. Salah satunya menguatkan diseminasi keislaman Indonesia sebagai ’’role model’’, yang disemai dalam pendidikan, kebudayaan, dan pembangunan. Selama ini, Indonesia juga telah berperan aktif dalam upaya memutus pendanaan terhadap tindak pidana terorisme dan pencucian uang. Klausul itu tertuang kuat dalam kewajiban setiap pelaku pada industri keuangan kita untuk memutus rantai kemungkinan pendanaan terorisme dan pencucian uang.  Terakhir, Indonesia dapat mendorong penguatan kerja sama ekonomi di antara negara-negara muslim. Langkah ini akan mendorong insentif di antara kedua pihak. Dengan begitu, pikiran dan energi mereka akan lebih terkonsentrasi pada urusan-urusan yang lebih fundamental dalam memperbaiki peradaban. (*)  <hr />  *) M.H Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/NlbQ4E6btzs

Islam, Peradaban, dan Pembangunan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/maruf-amin-islam-di-indonesia-itu-utuh_m_.jpg" alt="Bakal Cawapres Ma" width="100%">
<figcaption>Bakal Cawapres Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bakal Calon Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin berharap masyarakat tidak lagi larut dalam konflik ideologis Indonesia yang dapat memecah belah kedaulatan bangsa. Sebab dasar negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) itu sudah jelas, yakni Pancasila dan UUD 1945. Menurut dia, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/08/2018/begini-langkah-kemenag-untuk-menyatukan-hari-raya-umat-islam" target="_blank">Islam</a> di Indonesia itu sudah kafah. Sementara Indonesia dibangun dengan kesepakatan nasional yang termaktub dalam Pancasila. Di dalam Pancasila itu juga menghimpun seluruh keberagaman yang damai. Termasuk Islam. "Islam Indonesia itu Islam yang utuh dengan disertai kesepakatan-kesepakatan. Tentu beda dengan di Saudi, Saudi ada <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/08/2018/mui-sumut-kaji-soal-penggunaan-nama-islam-nusantara" target="_blank">Islam</a> saja. Kita ini majemuk karena itu harus ada tambahannya Islam Kaffah Maal Midzak," kata Ma'ruf saat memberikan sambutan di "Pekan Orientasi Caleg DPR RI Partai Nasdem 2019" di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Pusat, Minggu (2/9). Lebih jauh Rais Aam PBNU ini menjelaskan, terbentuknya NKRI berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dalam bahasa Arab adalah kalimatun sawa, yakni satu kata di atas elemen bangsa. Sementara Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil dari kesepakatan nasional. "Landasan itu <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/22/08/2018/soekarwo-ajak-umat-islam-teladani-nabi-ibrahim" target="_blank">sudah final</a>, tidak perlu di perdebatkan dan dipersoalkan. Itu akan membuang energi saja," tegas Ma'ruf. Oleh karena itu, cicit dari Imam besar Masjidilharam Syeh Nawawi Albantani yang keturunan Banten itu berharap masyarakat tidak lagi disibukkan oleh konflik ideologis yang dapat memecah kedaulatan bangsa. "Karena itu pada 2024 tidak ada lagi persoalan kebangsaan, tinggal kita nanti membangun Indonesia yang lebih sejahtera," harapnya.

Ma'ruf Amin: Islam di Indonesia itu Utuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/kemenkumham-hti-seperti-ilusi-ingin-mendirikan-negara-islam_m_179391.jpeg" alt="Ilustrasi aksi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aksi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Hukum dan HAM menegaskan, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah sesuai prosedur. Yakni dengan mempertimbangkan unsur-unsur yuridis, sosiologis dan filosofis. "Tergugat menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada mengenai kegiatan penggugat selama ini," ujar Kuasa hukum Kemenkumham Hafzan Taher dalam sidang lanjutan pembacaan duplik Kemenkumham atas replik HTI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (4/1). Bukti-bukti tersebut diantaranya, HTI menolak adanya pemilu dan mengangap demokrasi adalah produk sekuler. Tampak bahwa kegiatan ormas tersebut mengancam eksistensi Pancasila selaku ideologi dan falsafah negara. "Akan menggantikan UUD 1945 selaku Konstitusi NKRI sekaligus mengancam Keutuhan NKRI," tegas Hafzan. HTI selaku penggugat katanya juga telah mengadopsi dan menerjemahkan sekaligus menerbitkan Rancangan Undang-Undang Dasar Islami Hizbut Tahrir (AD Dustur Al Islami) yang ditulis oleh Syaikh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani.&nbsp; Selain itu, kata Hafzan, HTI juga telah mengadopsi, menerjemahkan, dan menerbitkan Buku Peraturan Hidup Dalam Islam (Edisi Mutamadah) yang ditulis oleh Syaikh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani.&nbsp; Penggugat, lanjut dia, berulang kali dalam kegiatan yang dilaksanakan di berbagai daerah telah menyatakan maksud dan tujuannya untuk mengganti Pancasila, menghapus sekat-sekat nasionalisme dan demokrasi.&nbsp; "Serta akan menggantikannya dengan sistem khilafah yang menghapus kedaulatan negara dan nantinya akan dipimpin satu khalifah tunggal," beber Hafzan. HTI katanya juga telah melakukan upaya-upaya indoktrinasi dan provokasi untuk menghasut serta menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara dan Falsafah Negara, serta UUD 1945 sebagai Konstitusi NKRI.&nbsp; Sementara itu, Kuasa hukum Kemenkumham lainnya, I Wayan Sudirta menambahkan, sebelum menerbitkan objek sengketa, Kemenkumham sudah berkoordinasi dengan beberapa lembaga/instansi.&nbsp; Kemenkumham di bawah koordinir Kemenkopolhukam atas nama pemerintah, juga memilki beberapa alat bukti HTI&nbsp; sesungguhnya tidak sepaham dengan ideologi Negara yaitu Pancasila.&nbsp; Menurutnya, bahkan ormas HTI juga berencana membentuk suatu partai. Dan di berbagai daerah menyebutkan khilafah mengganti pancasila dan UUD 1945 itu pelangaran pasti.&nbsp; Kemudian tercatat sebanyak dua kali kegiatan di Gelora Bung Karno mewacanakan pergantian Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.&nbsp; "Mereka mendalilkan juga bahwa Menkumham&nbsp;telah salah dalam membuat keputusan. Padahal tiap keputusan yang berisfat ekstune, pejabat tata usaha negara membuat keputusan berdasarkan catatan peraturan yang ada dan sudah ada,&rdquo; ucap I Wayan. Sementara itu, Teguh Samudera menilai HTI sudah tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Sebab ketika surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI tertanggal 19 Juli 2017 sudah dikeluarkan. Karena itu, pihak HTI seharusnya tidak bisa menggugat. "Tidak ada undang-undang yang menyebutkan acara PTUN berbeda untuk status badan hukum. Undang-undang itu berlaku umum di mana saat surat (SK pencabutan HTI) itu keluar langsung mati (tidak bisa menggugat)," sebut Teguh. Dalam sidang duplik atas replik HTI, menurutnya, penggugat kerap kali mengangkat tema sola kemiskinan dan permasalahan sosial dalam mendirikan negara Islam.&nbsp; "HTI seperti ilusi ingin mendirikan negara Islam. Oleh karenanya tergugat berharap yang&nbsp;hakim mulia persidangan dapat memperhatikan isi duplik yang dibacakan," pungkasnya.&nbsp;

Kemenkumham: HTI Seperti Ilusi Ingin Mendirikan Negara Islam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#negara islam

Berita Terkini