<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/21/QS7CmREXIaKWF3SQUyNcLYmt85rM2LLkJcbbeZkB-2019270264.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengultimatum SPBU swasta untuk ikut aturan main pemerintah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengultimatum SPBU swasta untuk ikut aturan main pemerintah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melontarkan peringatan tegas kepada pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta yang dinilai tidak patuh terhadap aturan pemerintah.&nbsp; Bahlil menegaskan, setiap pelaku usaha yang beroperasi di Indonesia wajib tunduk pada hukum dan regulasi yang berlaku. Ia bahkan mengultimatum agar pengusaha yang tidak mau mengikuti aturan untuk mencari negara lain.&nbsp; &ldquo;Kalau ada yang merasa berusaha di negara ini enggak ada aturannya, monggo cari negara lain. Karena negara ini kita bekerja, semua warga negara Indonesia harus patuh pada aturan main dan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Apalagi yang lain,&rdquo; tegas Bahlil di sela acara HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Hotel Kempinski, dikutip Selasa (21/10).&nbsp; Dia memastikan, sebagai negara hukum, pemerintah sudah tegas memberi aturan terkait kuota impor. Adapun untuk SPBU swasta sudah diberikan tambahan 10 persen dari kuota tahun lalu. Itu sebabnya dia memastikan tidak akan menambah kuota impor lagi pada tahun ini.&nbsp; Bahlil juga menegaskan bahwa segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh negara.&nbsp; "Negara ini ada negara hukum, ada aturan. Bukan negara tanpa tuan. Pasal 33 UUD 1945 itu menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara," tukasnya.&nbsp; Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kargo impor Bahan Bakar Minyak (BBM) PT Pertamina (Persero) untuk badan usaha pengelola SPBU swasta akan tersedia pada akhir Oktober 2025.&nbsp; Dengan begitu pasokan BBM di SPBU swasta diharapkan akan kembali pulih dan bisa melayani konsumen.&nbsp; "Iya (ketersediaan) kargonya akhir Oktober," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM Laode Sulaeman saat ditemui di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (7/10).&nbsp; Sudah ada tiga SPBU swasta yang telah melakukan negosiasi dengan Pertamina. Meliputi BP-AKR, Vivo dan AKR Corporindo. Kendati begitu, ia tak bisa memastikan perihal kandungan etanol di dalam kargo ketiga itu. Hanya yang dipahami bahwa tiga SPBU sudah akan menyerap BBM dari Pertamina.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi ultimatum kepada pengusaha SPBU swasta untuk patuh pada aturan pemerintah atau cari negara lain.

Menteri ESDM Bahlil Ultimatum SPBU Swasta, Cari Negara Lain bila Tak Mau Patuh: Ini Negara Hukum, Punya Aturan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/hamdan-zoelva-1964953984.jpeg" alt="Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN Hamdan Zoelva saat ditemui di Jakarta,Senin (8/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN Hamdan Zoelva saat ditemui di Jakarta,Senin (8/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah ahli hukum menyoroti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Urusan Piutang Negara yang dinilai berpotensi melanggar prinsip negara hukum. Kritik ini mencuat dalam seminar nasional bertajuk &ldquo;Membedah PP 28/2022: Dilema Piutang Negara vs Prinsip Negara Hukum&rdquo; yang digelar oleh Pusat Studi Hukum Konstitusi (Pushati) Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Ketua Pushati FH Usakti, Ali Rido, menegaskan bahwa negara tidak boleh sewenang-wenang dalam menetapkan kebijakan yang justru berpotensi bertentangan dengan asas konstitusionalisme. &ldquo;Masalah piutang negara memang penting, tapi jangan sampai penyelesaiannya menabrak prinsip negara hukum. Melalui seminar ini, kami berharap lahir gagasan revisi dan penyempurnaan terhadap PP 28/2022,&rdquo; ujarnya, Kamis (29/5). Dalam pemaparannya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Dr. Hamdan Zoelva, menyatakan bahwa PP 28/2022 rawan bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Ia mencontohkan perluasan subjek penanggung utang yang disebut telah melanggar UU 49 PRP 1960. &ldquo;Sebagai peraturan pelaksana, PP tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Bahkan pengaturan seperti Paksa Badan dan penyitaan mestinya tidak diatur di level PP karena itu menyangkut hak asasi manusia yang hanya boleh dibatasi oleh undang-undang,&rdquo; tegasnya. Senada, Prof. Dr. Wicipto Setiadi, ahli perundang-undangan dari UPN Veteran Jakarta, menilai sejumlah pasal dalam PP 28/2022 berpotensi disharmoni dengan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara. Ia menyoroti risiko pelimpahan wewenang yang berlebihan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan ketiadaan mekanisme pengawasan yang transparan. Lebih lanjut, Dr. W. Riawan Tjandra dari Universitas Atmajaya Yogyakarta menggarisbawahi problematika hukum dalam batasan materi muatan sebuah PP. &ldquo;Apakah PP hanya boleh memuat hal-hal yang secara eksplisit diperintahkan undang-undang, atau bisa mengembangkan norma baru? Ini jadi pertanyaan penting karena PP 28/2022 tampak melampaui batas yang seharusnya,&rdquo; katanya. Sementara itu, Dirjen AHU Kemenkumham, Dr. Widodo, S.H., M.H menyatakan bahwa PP ini dimaksudkan untuk memperkuat tugas PUPN dalam penagihan dan penyelesaian piutang negara agar lebih efisien dan efektif. Namun, diskusi para pakar hukum menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dasar negara hukum.

Sejumlah ahli hukum menyoroti potensi pelanggaran prinsip negara hukum dalam PP 28/2022, diungkap dalam seminar di Universitas Trisakti.

 Para Ahli Hukum Kritisi PP 28/2022 tentang Urusan Piutang Negara, Dianggap Langgar Prinsip Negara Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/18/Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-3JPG-1433753133.jpg" alt="Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan saat deklarasi relawan Garda Matahari di Jakarta, Jumat (17/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan saat deklarasi relawan Garda Matahari di Jakarta, Jumat (17/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyatakan koalisinya menginginkan agar negara ini diatur dengan mengedepankan etika yang sudah disusun oleh para pendiri bangsa. Ia tak mau negara diatur oleh penguasa, tetapi dengan hukum yang ada.&nbsp; <div dir="auto">Ia bahkan mengingatkan bahwa jika mau, sejak dahulu para pendiri bangsa dapat membuat negara ini menjadi tempat yang menguntungka bagi diri sendiri dan keluarganya.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi mereka tidak memilih jalan itu. Mereka membangun sebuah republik yang tidak mementingkan golongan ningrat, tidak mementingkan golongan yang pada waktu itu punya privilage," katanya saat memberi sambutan dalam deklarasi relawan Sahabat ABI di Basket Hall, Senayan, Minggu (26/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013322205/anies-pastikan-partai-pengusungnya-dukung-pengesahan-ruu-perampasan-aset">Anies Pastikan Partai Pengusungnya Dukung Pengesahan RUU Perampasan Aset</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Justru mereka membangun sebuah negeri yang memungkinkan siapa saja bisa jadi apa saja asal kerja keras, asal jujur, asal berintegritas. Mari kita kembalikan spirit republik ini pada spirit para pendiri republik," sambung Anies&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013318183/anies-berencana-buat-tim-khusus-untuk-kawal-proyek-atasi-krisis-iklim-di-indonesia">Anies Berencana Buat Tim Khusus Untuk Kawal Proyek Atasi Krisis Iklim di Indonesia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa pihaknya menginginkan Indonesia menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dengan begitu, tak ada kesewenang-wenangan dari penguasa karena ia pun diatur hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau ini menjadi negara kekuasaan, maka penguasa yang mengatur hukum, menggonta-ganti hukum demi kepentingan penguasa," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Anies menegaskan, perjuangan untuk menghadirkan perubahan mesti dilaksanakan secara bersama-sama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perubahan yang digagas bukan tentang 1 orang, bukan tentang partai, bukan tentang 1 koalisi. Ini adalah tentang 1 generasi dan generasi masa depan. Bila kita tidak memanfaatkan momentum untuk melakukan perubahan, maka apa yang hari ini menjadi status quo akan berkelanjutan," tandasnya.&nbsp;</div>

Anies menegaskan, perjuangan untuk menghadirkan perubahan mesti dilaksanakan secara bersama-sama. Agar tak ada penguasa yang zalim.

Anies: Kita Ingin Indonesia Menjadi Negara Hukum, Bukan Negara Kekuasaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/guru-dianiaya-pengamat-ini-negara-hukum-bukan-negara-preman_m_188844.jpeg" alt="AT, kepala SMP Negeri 4 Lolak, Sulut mengalami luka parah akibat dipukul wali murid bernisial DP." width="100%">
<figcaption>AT, kepala SMP Negeri 4 Lolak, Sulut mengalami luka parah akibat dipukul wali murid bernisial DP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus penganiayaan kembali menimpa dunia pendidikan. Seorang guru menjadi korban penganiayaan wali murid. Akibatnya seorang kepala SMP Negeri 4 Lolak, Sulawesi Utara mengalami luka tusuk di tubuhnya. Kasus ini sangat disayangkan sejumlah pihak, karena orang tua murid bertindak ala preman. Pengamat Pendidikan Arief Rachman sangat menyayangkan kasus itu. Menurutnya hal itu bermula dari komunikasi. Jika ada persoalan di lingkungan pendidikan mestinya diawali dengan dialog. Dari dialog itu dapat ditelusuri sebab akibat dari sebuah persoalan. Bukan diselesaikan dengan cara anarkistis seperti yang dialami AT, Kepala SMP Negeri 4 Lolak, Sulawesi Utara "Negara kita negara demokrasi, seharusnya persoalan itu ditempuh dengan jalur dialog yang sehat antara siapa pun yang mempunyai perbedaan pendapat," ujar Arief saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (14/2). Bila tidak mendapatkan solusi yang baik bisa melibatkan pihak berwenang. Kini perbuatan dari salah seorang wali murid di SMP Negeri 4 Lolak harus ditangani aparat kepolisian. Sebab perbuatannya sudah masuk ranah pidana. Jika seseorang berbuat pidana, maka harus dibawa ke ranah pengadilan. "Siapa yang melakukan kekerasan harus dikenakan hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Ini negara hukum bukan negara preman," tegas Arief. Sebagaimana diketahui AT menjadi sasaran kemarahan emosi dari DP, 41, seorang wali murid. DP tidak terima anaknya ditegur oleh AT. Akibat perbuatan DP, AT mengalami luka hingga berdarah-darah. Foto-foto penganiayaan terhadap sang guru beredar luas di jagat media sosial. Bahkan, dalam salah satu foto, terlihat bagian pergelangan AT seperti ditusuk benda tajam. Seragam mengajarnya berlumuran darah. Kini DP sudah ditangani aparat kepolisian.

Guru Dianiaya, Pengamat: Ini Negara Hukum Bukan Negara Preman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/negara-hukum-dalam-daulat-kuasa_m_102234.jpeg" alt="Suparto Wijoyo" width="100%">
<figcaption>Suparto Wijoyo</figcaption>
</figure>SITUASI pekan ini menorehkan gelagat publik untuk memaknai ulang arti negara hukum (rechtsstaat) yang bergulir ke arah negara kekuasaan (machtstaat). Apa yang dilakonkan pemegang otoritas hukum mengalir menjadi daulat yang memaksakan hukum menjadi instrumen ketakutan. Mulai penanganan terorisme, korupsi, penistaan agama, penjeratan kasus hukum kepada siapa yang dianggap kritis untuk diberi label makar, reaksi atas aksi bela agama, sampai pada aksi bela rakyat yang dihadirkan mahasiswa. Hukum dijadikan gelanggang adu kuasa, bahkan antarwarga diberi karpet merah untuk bersengkarut dalam rubrikasi &rdquo;saling lapor&rdquo;. Semua diberi ruang dan hukum dihadirkan untuk menjerat, termasuk mengerek harga biaya administrasi yang ditimbuk ke wajah rakyat. Simaklah apa yang membuncah di ranah sosial atas lahirnyaPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.Kehadiran peraturan yang diteken presiden itu membawa konsekuensi berupa kenaikan biaya pengurusan administrasi kendaraan bermotor: STNK-BPKB. Kenaikan tersebut menyentak dengan dilengkapi kekagetan karena banyak lembaga negara angkat tangan: &rdquo;bukan aku yang mengusulkan&rdquo;. Ini adalah fenomena kontroversial yang mencerminkan problematika hukum pemerintahan. Rakyat menjadi bertanya-tanya siapa pemrakarsa dan pemutus kenaikan biaya dimaksud sejurus kegetiran hidup akibat melambungnya harga cabai di pasaran. Hidup dirasa semakin pedas dengan pencabutan subsidi sebagian harga BBM dan TDL sebelumnya. Daulat rakyat jangan diremehkan, meski terdengar lirih, sejatinya menggumpalkan dentuman yang harus segara diberi solusi oleh negara. Daya beli rakyat terusik bukan hanya soal kenaikan biaya hidup, tetapi juga potret samarnya pemegang daulat yang menjadi penentu kebijakan. Gunjingan mengenai ketidakjelasan lembaga hukum dalam menentukan kenaikan biaya administrasi sangatlah disayangkan. Seolah negara ini berjalan dalam lorong kegelapan dan hutan belantara yang dikuasai tangan gaib. Padahal, otoritas yang menjelmakan kebijakan telah menggunakan hukum sebagai peranti yang kian kehilangan wibawanya. Apalagi mengenai pemberian nama puluhan ribu pulau yang hendak diobral ke pihak luar. INI TRAGEDI BERNEGARA. Tentu tidaklah elok kalau negara gagap dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya (bescherming tegen de overheid). Inilah refleksi yang mesti direnungkan penguasa sehubungan dengan kondisi rakyat yang terpelanting. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan pembentukan pemerintahan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Inilah amanat konstitusional negara hukum yang harus direalisasikan pemerintah. Jerit tangis dan lelehan air mata mesti disimak dalam keheningan agar pesannya sampai pada pemanggul kedaulatan. Kekritisan janganlah dianggap pemberontakan dan aksi dihakimi sebagai senjata penggulingan. Negara jangan sampai mengancam rakyat dan bertindak sebagai pemangsa sumber dayanya. Terhadap hal itu, saya teringat pandangan Bung Karno pada 1932 yang mengatakan: &rdquo;Itulah kapitalisme, jang ternjata menjebarkan kesengsaraan, kepapaan, pengangguran, balapan-tarif, peperangan, kematian, - pendek kata menjebabkan rusaknja susunan-dunia jang sekarang ini.&rdquo; Tulisan tentang Kapitalisme Bangsa Sendiri? itu niscaya menjadi pengingat bahwa kapitalisme dapat membuat rakyat celaka. Kapitalisme secara praktis melahirkan imperalisme yang berwatak dasar mencari rezeki dengan menyengsarakan rakyat. Benarkah negara hukum hadir agar warga dapat dimangsa dan saling memangsa? Jauh sebelum NKRI ini ada, bangsa-bangsa Nusantara (United Nations of Nusantara) telah mempunyai imperium Majapahit yang dapat menjadi rujukan historis dalam mengelola negara. Tugas utama negara yang telah dituangkan dalam UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 sangatlah komprehensif dengan pesan moral hukum yang paripurna. Dalam Kakawin Nagara Krtagama (1365) dituliskan Empu Prapanca: &rdquo;... sin wastasuna tusta citta rikanan pradesa winanum ...&rdquo; dan &rdquo;... lin nika muka papa sinunan sukha kadi tan i rat...&rdquo;. Makna pesan itu adalah agar raja memiliki darma menyelenggarakan pembahagiaan hati para penduduknya, agar mereka dapat berkata: hilanglah segala kesedihan karena dianugerahi kesejahteraan oleh sang raja. Kalaulah kondisi romantisme itu belum terpenuhi, tidaklah naif apabila negara hukum Indonesia menjadikannya sebagai kekuatan optimisme untuk diwujudkan &rdquo;rakyat yang adil dan makmur&rdquo; dengan melakukan koreksi kebijakan yang membebani hidup rakyat. Memberikan hak rakyat adalah tuntutan keabsahan demokrasi. Kapankah itu dilakukan? Mengikuti bahasa proklamasi, dalam &rdquo;tempo yang sesingkat-singkatnya&rdquo;. Apabila hal itu pun tidak dilakukan, percayalah bahwa rakyat tetap akan lapang dada. Karena bangsa ini telah dianugerahi pepatah petitih hidup sabar dengan ungkapan: wong sabar kekasih Allah dan Gusti Allah mboten sare.Tuhan tidak pernah tidur dan rakyat tidak pernah terlelap untuk mengadukan nasibnya. Sambil menunggu revisi kebijakan itu di hari-hari mendatang, marilah menghibur diri dengan menyimak kembali cerita legendaris Arabian Nights berdasar naskah Syria abad ke-14 Kisah Seribu Satu Malam. Untuk dapat bertahan hidup dari tindakan dendam Raja Syahrayar, Putri Syahrazad selalu mendongeng dengan kisah yang menawan hati sang raja, bahkan menghibur dirinya sendiri, sehingga penderitaan itu didongengkan dalam kebahagiaan. Namun, kita ini hidup di negara hukum, bukan di negara kekuasaan, apalagi negeri dongeng, &rsquo;kan? Renungkanlah. (*)   *) Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya

Negara Hukum dalam Daulat Kuasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65998_85121_AKSI-DAMAI-4-NOVEMBER_IMAM-HUSEIN_Jawa-Pos1.jpg" alt="Aksi damai pada 4 November lalu di depan Masjid Istiqlal Jakarta" width="100%">
<figcaption>Aksi damai pada 4 November lalu di depan Masjid Istiqlal Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Desakan demo damai 2 Desember 2016 yang akan dilakukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) agar diurungkan terus bergulir. Kali ini dimintakan oleh politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kubu Djan Faridz. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP&nbsp; kubu Djan Faridz, Sidarto berharap unjuk rasa tersebut urung dilakukan. Pasalnya Ahok sudah menjadi tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Apalagi calon gubernur nomor 2 itu berjanji akan menaati proses hukum yang berlaku. &quot;Kita harus percaya negara ini adalah negara hukum. Karenanya, proses hukum Ahok ini kita serahkan saja kepada Kepolisian,&quot; ujar Sidarto di Kantor PPP Jalan Dipenogoro, Jakarta, Selasa (22/11). Aksi 2 Desember nanti adalah menuntut ditegakkannya keadilan, di mana semua tersangka kasus penistaan agama ditahan oleh pihak kepolisian. Menanggapi hal itu, kata Sidarto, keadilan harus juga selaras dengan aspek hukum. Pasalnya Ahok itu calon gubernur yang sesuai konstitusi diwajibkan untuk melakukan aktivitas kampanye dan semua tahapan di Pilgub DKI 2017 mendatang. &quot;Keadilan itu, harus memperhatikan aspek hukum. Kalau berdadarkan asumsi itu tidak adil,&quot; katanya. Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina&nbsp; GNPF-MUI Habib Rizieq Shihab, menyerukan masyarakat Indonesia untuk kembali turun ke jalan guna melakukan Aksi Bela Islam III di sepanjang Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada pada 2 Desember 2016. Menurut dia, aksi ujuk rasa damai itu untuk meminta agar aparat kepolisian segera menahan Ahok, karena telah ditetapkan tersangka kasus dugaan penistaan agama. Sekadar informasi, kasus dugaan penistaan agama ini bermula saat Gubernur DKI Jakarta Ahok dalam kunjungannya ke Kepulauan Seribu mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh dengan politisasi ayat suci Alquran menggunakan Surat Al Maidah ayat 51. Dalam ayat tersebut adalah mengharuskan umat Islam tidak memilih pemimpin non muslim.(cr2/JPG)

Minta Urungkan Demo 2 Desember, PPP Djan Faridz: Percayalah Ini Negara Hukum

negara hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#negara hukum