<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/21/Presiden-Prabowo-Resmikan-37-Proyek-Ketenagalistrikan-Di-18-Provinsi-3-215439903.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan pada peresmian 37 proyek ketenagalistrikan di 18 provinsi di PLTA Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. (Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan pada peresmian 37 proyek ketenagalistrikan di 18 provinsi di PLTA Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. (Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto memberi pesan penting kepada para perwira TNI dan Polri. Yaitu, jangan sampai TNI dan Polri menjadi elemen yang gagal. Sebab, gagalnya TNI dan Polri bisa berdampak pada negara. &rdquo;Biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisinya gagal,&rdquo; kata Prabowo di hadapan ratusan perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) TNI-Polri di Jakarta pada Kamis (30/1). Ungkapa itu disampaikan Presiden Prabowo sebelum menyampaikan beberapa arahan secara tertutup di hadapan para perwira TNI dan Polri dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2025 pada Kamis (30/1). Dalam pidato itu, Prabowo menyinggung soal peran tentara dan polisi di banyak negara. Salah satu ciri khas negara yang gagal adalah memiliki tentara dan polisi yang gagal. Prabowo menegaskan, tentara dan polisi merupakan bagian penting di suatu negara. Dua elemen itu diberi dan memiliki kekuasaan khusus. Tentara di Indonesia punya tugas menjaga kedaulatan. Polisi memiliki tanggung jawab menegakkan hukum. Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mengingatkan kehadiran negara melalui berbagai aturan, seperti undang-undang (UU), keputusan presiden, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Semua itu tidak akan berarti bila tidak ditegakkan. &rdquo;Semua rencana terbaik suatu bangsa tidak ada artinya kalau tidak dapat diimplementasikan,&rdquo; imbuhnya. Untuk itu, mantan Pangkostrad itu meminta TNI-Polri melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Apalagi seluruh personel TNI dan Polri dibiayai oleh rakyat. Oleh karena itu, TNI dan Polri harus selalu berada di tengah-tengah rakyat. Menjadi tentara dan polisi rakyat. &rdquo;Saya ingatkan bahwa mereka diharapkan oleh rakyat. Mereka diberi kepercayaan yang besar oleh rakyat. Rakyat yang membiayai TNI dan Polri. TNI dan Polri harus mengayomi rakyat, harus melindungi rakyat,&rdquo; tegas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto memberi pesan penting kepada para perwira TNI dan Polri. Yaitu, jangan sampai TNI dan Polri menjadi elemen gagal.

Presiden Prabowo Subianto Ungkap Ciri Khas Negara Gagal, Tentara dan Polisi Gagal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/19/yustinus-2-592030174.jpg" alt="Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo membantah pernyataan bahwa Indonesia masuk ke dalam kategori negara gagal sistemik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Yustinus guna merespons unggahan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan Anthony Budiawan dalam media sosial pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam akun media sosial, Anthony menyebut bahwa Indonesia masuk negara gagal sistemik. Pasalnya, APBN tahun 2022 memiliki pembayaran bunga pinjaman lebih besar daripada biaya kesehatannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/011788026/mateus-pato-pilih-keluar-dari-borneo-fc-untuk-bergabung-dengan-liga-tiongkok">Mateus Pato Pilih Keluar dari Borneo FC untuk Bergabung dengan Liga Tiongkok</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Indonesia masuk negara gagal sistemik. APBN 2022: Biaya Kesehatan Rp176,7 T; Bunga pinjaman: Rp386,3 Tr. UN Chief, Ant&oacute;nio Guterres mengatakan, negara yang membayar bunga pinjaman lebih besar dari anggaran kesehatan atau pendidikan, masuk kategori negara gagal sistemik," cuit Anthony Budiawan, dikutip Rabu (19/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons pernyataan itu, Yustinus menilai pernyataan Anthony Budiawan tidak berdasar. Pasalnya, menurut data yang turut dilampirkan Yustinus dalam cuitan menyebut bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan untuk tahun 2022 realisasinya mencapai Rp 649,3 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, anggaran tersebut lebih tinggi dari realisasi belanja bunga utang sebesar Rp 386,3 triliun. Sementara itu dalam pagu APBN 2023, total anggaran pendidikan dan kesehatan mencapai Rp 791 triliun. Nilai ini juga lebih besar dari pagu anggaran belanja bunga utang, yakni sebesar Rp 441,4 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penilaian ini tidak berdasar! Indonesia bukan negara gagal. Justru kita masuk &ldquo;upper middle income country&rdquo; dg pertumbuhan ekonomi stabil &amp; tinggi 5 persen. Total anggaran pendidikan &amp; kesehatan 2022 adalah Rp 649 T atau 168 persen dari belanja bunga Rp 386 T. Tahun 2023 bahkan naik!," balas Yustinus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Yustinus juga menegaskan bahwa Indonesia jauh dari negara gagal sistemik. Ekonomi Indonesia tumbuh stabil di atas 5 persen pada 6 kuartal berturut-turut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Indonesia tidak pernah gagal bayar sepanjang sejarah. Buktinya peringkat kredit Indonesia di tingkat layak investasi. Lembaga pemeringkat global, Standard &amp; Poor's (S&amp;P), mengafirmasi peringkat kredit Indonesia bertahan di posisi BBB outlook stabil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keputusan mempertahankan rating tersebut merupakan cerminan dari kesuksesan Indonesia dalam melakukan konsolidasi fiskal yang cepat dan didukung oleh pertumbuhan pendapatan yang solid. Termasuk kebijakan fiskal-moneter yang terkalibrasi dengan baik," tandasnya.</div>

Stafsus Menteri Keuangan Sri Mulyani bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, membantah  bahwa Indonesia masuk ke dalam negara gagal

Stafsus Menkeu Sri Mulyani Bantah Indonesia Jadi Negara Gagal Sistemik, Ini Penjelasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/anis-matta-ok.jpg" alt="Annis Matta" width="100%">
<figcaption>Annis Matta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Muhammad Anis Matta mewanti-wanti pemerintah mengenai dampak pandemi Covid-19. Pasalnya bisa berakibat Indonesia menjadi negara gagal.  Hal ini dikatakan Anis Matta setelah beredarnya video Presiden Jokowi memarahi para menterinya saat Rapat Kabinet pada 18 Juni 2020 di Jakarta, Senin (29/6) malam.  "Situasi nasional sekarang sudah menunjukkan tahap negara gagal, apa yang beliau sampaikan (Presiden Joko Widodo, red) nampak negara sudah kehilangan efektifitasnya," kata Anis Matta dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa (30/6).  Menurut Anis Matta, apabila banyak instrumen seperti yang disampaikan Presiden Jokowi tidak ada progresnya, maka efektifitas sebuah negara mulai dipertanyakan.  "Ini peringatan serius buat pemerintah, secara jujur harus dievaluasi, apakah kabinet Jokowi saat ini, kabinet pesta atau kabinet kerja. Ini serius karena satu dari tiga tanda negara gagal, Indonesia sudah memasukinya," katanya.  Anis Matta menegaskan, ada tiga jebakan yang harus dihindari pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin agar terhindar sebagai negara gagal, bahkan kolaps.  Jebakan pertama adalah kapasitas, khususnya leadership (kepemimpinan) nasional. Jebakan kedua mengenai keamanan dimana terjadinya kontraksi antara kebebasan domokrasi versus pengendalian sosial (kontrol negara terhadap publik).  "Jebakan ketiga adalah jebakan legitimasi publik dan koalisi partai pemerintah yang sudah nampak mulai menyelamatkan diri masing-masing," ungkapnya.  Lebih lanjut, Anis Matta berharap, Presiden Jokowi membuat tiga klaster untuk mengatasi jebakan negara gagal saat ini,  agar krisis berlarut bisa diatasi tidak hanya sekedar melakukan reshuffle kabinet.  Yakni klaster ilmuwan atau para saintis terbaik bangsa agar pemerintah bisa memahami krisis pandemi Covid-19 ini secara mendalam dan tepat. Lalu, klaster public service khususnya sektor kesehatan, sektor sosial, sektor pendidikan dan ekonomi. Kemudian, terakhir klaster geopolitik.  "Ketiga klaster ini masih minim mendapat penanganan oleh pemerintah, bahkan kalau saya melihat strategi geopolitik kita nampak tidak punya arah," ujar Anis Matta.  Sementara, ekonom Indef Fadhil Hasan mengungkapkan, ekonomi Indonesia saat ini memasuki resesi, dimana pertumbuhan ekonomi sudah dibawah minus.  "Pengangguran sekarang sudah diatas 13 juta atau lebih dari 10 persen. Hal ini perlu diwaspadai pemerintah," ungkap Fadhil.  Kemudian, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai APBN saat ini sedang 'sekarat', karena roda pemerintahan tidak bisa berjalan tanpa ditopang dengan utang. Tahun depan diperkirakan utang Indonesia akan melejit menjadi 40 persen dari PDB.  "Jadi roda pemerintahan tidak bisa berjalan kalau tidak ditopang oleh utang," tandas Fuad Bawazier.  Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berharap agar Presiden Jokowi tidak mengeluh di depan publik, karena akan menimbulkan respon yang beragam, baik yang pro maupun kontra.  "Jadi jangan suka mengeluh di depan menteri, pidato itu bisa bermata dua, bisa menunjukan national leadership kita memang lemah," kata Fadli.  Diketahui, sejumlah nara sumber itu hadir dalam Zoominari politik bertajuk 'Mengapa Negara Gagal'. Acara itu dihadiri politisi, pengamat eknonomi, pakar pendidikan dan tokoh nasional.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ZvsHXSU0Aao  https://www.youtube.com/watch?v=DndD4lf17QY  https://www.youtube.com/watch?v=-fdIPhNVVzo

Anis Matta: Yang Ada Sekarang Ini Kabinet Kerja atau Kabinet Pesta?

Negara gagal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Negara gagal

Berita Terkini

Presiden Prabowo Subianto Ungkap Ciri Khas Negara Gagal, Tentara dan Polisi Gagal

Stafsus Menkeu Sri Mulyani Bantah Indonesia Jadi Negara Gagal Sistemik, Ini Penjelasannya

Anis Matta: Yang Ada Sekarang Ini Kabinet Kerja atau Kabinet Pesta?

Download Aplikasi JawaPos.com