<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/1000296948-877328947.jpg" alt="Warga Palestina menunjukkan tangan berlumuran darah usai evakuasi korban di lokasi bantuan GHF dukungan AS, Khan Younis, Gaza (Dok. The Guardian)" width="100%">
<figcaption>Warga Palestina menunjukkan tangan berlumuran darah usai evakuasi korban di lokasi bantuan GHF dukungan AS, Khan Younis, Gaza (Dok. The Guardian)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Gelombang tekanan internasional terhadap Israel semakin menguat setelah 25 negara Barat, termasuk Inggris, Prancis, dan Kanada, secara tegas mengutuk apa yang mereka sebut sebagai "pembunuhan tidak manusiawi" terhadap warga sipil Palestina di Gaza.&nbsp; Negara-negara tersebut juga menuntut dihentikannya perang secara segera serta mengkritik keras sistem distribusi bantuan Israel yang dinilai tidak memadai dan memperparah penderitaan rakyat Gaza. Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Senin (21/7), para menteri luar negeri dari 25 negara tersebut menyatakan bahwa "penderitaan warga sipil di Gaza telah mencapai titik kedalaman baru." Mereka menggarisbawahi bahwa lebih dari 800 warga sipil dilaporkan tewas saat berusaha mendapatkan bantuan makanan di sekitar lokasi distribusi yang dikelola oleh&nbsp;Gaza Humanitarian Foundation&nbsp;(GHF), lembaga yang didukung Amerika Serikat dan Israel. Dilansir dari&nbsp;Reuters, Selasa (22/7/2025), pernyataan bersama dari 25 negara Barat itu menyoroti bahwa skema distribusi bantuan yang diterapkan Israel di Gaza tidak hanya tidak memadai, tetapi juga dinilai "berbahaya, memicu ketidakstabilan, dan merampas martabat kemanusiaan warga Gaza." Praktik penyaluran bantuan yang berlangsung secara terbatas dan bertahap&mdash;disebut sebagai "drip feeding"&mdash;dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, terlebih di tengah situasi darurat di mana lebih dari 800 warga sipil tewas saat mengantre bantuan di lokasi distribusi yang didukung Israel dan Amerika Serikat. Seruan ini menjadi signifikan mengingat banyak di antara negara-negara penandatangan adalah sekutu dekat Israel, termasuk empat dari lima anggota aliansi intelijen&nbsp;Five Eyes&mdash;kecuali Amerika Serikat. Negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, dan mayoritas Eropa Barat menegaskan dukungan mereka terhadap gencatan senjata serta pembukaan jalur bantuan kemanusiaan. Israel merespons keras tekanan dari 25 negara Barat tersebut dengan membalikkan tuduhan kepada Hamas sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan di Gaza. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan bahwa pernyataan bersama itu "terputus dari realitas" dan memperingatkan bahwa kecaman semacam itu justru "mengirimkan pesan yang keliru kepada Hamas," yang menurut Israel hanya akan memperkuat posisi kelompok militan tersebut. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menilai kritik itu "gagal menekan Hamas dan gagal mengakui peran serta tanggung jawab Hamas atas situasi ini." Dalam percakapan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, Saar kembali menegaskan bahwa Hamas-lah yang "bertanggung jawab atas penderitaan warga Gaza dan kelanjutan perang."&nbsp; Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, menyebut pernyataan dari negara-negara Barat itu sebagai sesuatu yang "menjijikkan" dan menilai bahwa menyalahkan Israel adalah tindakan yang "tidak rasional," mengingat Hamas telah menolak berbagai upaya penyelesaian konflik. Kritik tajam dari negara-negara Barat ini muncul di tengah perluasan operasi militer Israel ke wilayah selatan dan timur kota Deir al-Balah, Gaza Tengah. Menurut otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 59.000 warga Palestina telah tewas sejak konflik meletus pada 7 Oktober 2023, ketika kelompok militan Hamas menyerang Israel, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya. Distribusi bantuan kini menjadi titik krusial dalam krisis ini. GHF menggunakan perusahaan keamanan dan logistik swasta asal AS, sebagian besar memotong sistem distribusi yang dipimpin oleh PBB. Israel menuduh sistem lama kerap disalahgunakan oleh Hamas untuk menyita bantuan, tuduhan yang dibantah keras oleh kelompok tersebut. Di sisi lain, PBB menilai pendekatan GHF tidak aman dan melanggar prinsip netralitas kemanusiaan. Pernyataan 25 negara itu menuntut Israel untuk mematuhi hukum humaniter internasional, mencabut segala pembatasan bantuan, serta mengizinkan organisasi kemanusiaan dan PBB untuk beroperasi secara aman dan efektif di Gaza. "Kami siap mengambil langkah lebih lanjut untuk mendukung gencatan senjata segera dan jalur politik menuju perdamaian dan keamanan bagi rakyat Israel dan Palestina," bunyi pernyataan. Secara terpisah, pemerintah Inggris mengumumkan paket bantuan kemanusiaan sebesar 60 juta pound sterling atau setara Rp 1,31 triliun (dengan kurs 1 pound = Rp 21.990 per 22 Juli 2025) untuk mendukung upaya bantuan di Gaza. Langkah ini menegaskan bahwa tekanan terhadap Israel tidak hanya datang dalam bentuk diplomatik, tetapi juga disertai komitmen konkret untuk meredakan penderitaan rakyat Palestina.

Kecaman 25 negara Barat terhadap tindakan Israel di Gaza yang disebut sebagai "pembunuhan tidak manusiawi" terhadap warga sipil Palestina.

25 Negara Barat Kutuk Israel atas 'Pembunuhan Tidak Manusiawi' di Gaza, Desak Gencatan Senjata Segera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/Presiden-Putin-2341727214.jpg" alt="Pemimpin Rusia, Vladimir Putin. (Sputnik/REUTERS)" width="100%">
<figcaption>Pemimpin Rusia, Vladimir Putin. (Sputnik/REUTERS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Kantor berita negara Rusia (RIA) mengatakan pada Minggu (21/01) bahwa negara-negara barat akan mengalami kerugian jika aset Moskow disita. Penyitaan aset Moskow ini disebabkan oleh konflik antara Rusia dengan Ukraina. AS dan Inggris dalam beberapa bulan terakhir telah berupaya memulai penyitaan aset-aset Rusia di belahan Eropa. Penyitaan aset ini menurut pejabat AS, nantinya akan digunakan sebagai dana untuk membangun kembali Ukraina. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013668761/iran-kembali-tingkatkan-produksi-uranium-as-dan-sejumlah-negara-barat-beri-kecaman">Iran Kembali Tingkatkan Produksi Uranium, AS dan Sejumlah Negara Barat Beri Kecaman</a> Menanggapi upaya tersebut, RIA mengatakan, pihaknya telah menghitung bahwa Barat akan kehilangan aset dan investasi senilai &nbsp;$288 miliar jika negara tersebut menyita aset Rusia. RIA mengutip data yang menunjukkan bahwa investasi langsung oleh Uni Eropa, negara-negara G7, Australia dan Swiss di perekonomian Moskow pada akhir tahun 2022 berjumlah $288 miliar. Sejumlah negara barat tersebut diantaranya, Perancis dengan aset dan investasi senilai $16,6 miliar dan Italia dengan $12,9 miliar dalam perekonomian Rusia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013644838/ketika-perang-membuat-rusia-makin-kaya-negara-barat-justru-terpuruk">Ketika Perang Membuat Rusia Makin Kaya, Negara Barat Justru Terpuruk</a> Selain itu terdapat juga &nbsp;UE yang &nbsp;memiliki aset senilai $223,3 miliar, yang mana $98,3 miliar di antaranya secara resmi dimiliki oleh Siprus, $50,1 miliar oleh Belanda, dan $17,3 miliar oleh Jerman. Adapun Swiss dan Norwegia, masing-masing memiliki dana sebesar $28,5 miliar dan $139 juta pada akhir tahun 2022. Adapun investor tersebar dari Eropa dalam perekonomian Rusia adalah Inggris. Pada tahun 2021, aset Inggris di Moskow mencapai $18,9 miliar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013473621/korea-utara-menuduh-negara-barat-melanggar-hak-asasi-manusia-dalam-buku-putih">Korea Utara Menuduh Negara Barat Melanggar Hak Asasi Manusia dalam Buku Putih</a> Sementara itu AS sebagai negara yang akan berupaya menyita aset sendiri memiliki investasi sebesar $9,6 miliar pada akhir tahun 2022.

Kantor berita negara Rusia (RIA) mengatakan pada Minggu (21/01) bahwa negara-negara barat akan mengalami kerugian jika aset Moskow disita.

Segini Kerugian Negara Barat Jika Aset Rusia Disita Akibat Konflik dengan Ukraina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/64dc866f4ef9f30019f7cca5-1-229555531.jpeg" alt="Jumlah jutawan Rusia meningkat sekitar 56.000 pada tahun lalu, menurut laporan terbaru UBS. (sumber: Poca Wander/Getty Images)" width="100%">
<figcaption>Jumlah jutawan Rusia meningkat sekitar 56.000 pada tahun lalu, menurut laporan terbaru UBS. (sumber: Poca Wander/Getty Images)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Meskipun sedang terjadi perang di Ukraina dan tekanan ekonomi, penduduk Rusia justru mengalami peningkatan kekayaan sebesar $600 miliar pada tahun 2022, menurut Laporan Kekayaan Global UBS. Jumlah jutawan dan individu dengan kekayaan di atas $50 juta juga meningkat signifikan. Sementara itu, Amerika Serikat mengalami penurunan kekayaan sebesar $5,9 triliun, dan gabungan Amerika Utara dan Eropa kehilangan total kekayaan mencapai $10,9 triliun, menurut laporan tersebut. Konflik di Ukraina secara signifikan mempengaruhi perekonomian Rusia, meningkatkan harga-harga di dalam negeri, dan memaksa Moskov untuk mengalokasikan sepertiga anggarannya pada bidang pertahanan. Selain itu, invasi Rusia ke Ukraina juga menyebabkan adanya pembatasan akses gas, minyak, dan komoditas, sehingga imbasnya terjadi kenaikan harga energi, komoditas, hingga pangan. Meskipun jumlah jutawan di Amerika Serikat berkurang sebanyak 1 juta pada akhir 2022, negara ini masih mendominasi dengan menyumbang lebih dari 50% dari individu berkekayaan tinggi global. Sementara itu, Rusia mengalami peningkatan kekayaan meskipun invasi ke Ukraina pada Februari yang memicu sanksi Barat dan dampak ekonomi negara, termasuk penurunan saham di bursa Mosko. UBS mengakui bahwa &ldquo;tren kekayaan di Rusia sulit ditentukan saat ini,&rdquo; namun UBS menyorotinya sebagai salah satu dari segelintir negara yang menjadi lebih kaya pada tahun 2022. Kenaikan harga minyak mungkin menjadi faktor di balik hal ini, karena ekspor minyak adalah pendorong utama ekonomi Rusia. Meksiko, India, dan Brasil juga mencatat peningkatan kekayaan yang signifikan, sementara Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Kanada, dan Australia mengalami kerugian besar, demikian laporan UBS. Lepas dari ha tersebut, untuk upaya perdamaian sendiri telah dilakukan beberapa upaya yang telah dilakukan antara Rusia dan Ukraina. Pada tanggal 9 Maret 2022, sejumlah aktivis, anggota parlemen, dan organisasi anti-perang yang tergabung dalam Progresif Internasional menggelar acara diskusi virtual 'Forum untuk Perdamaian' untuk mengeskplorasi solusi bagi invasi Rusia ke Ukraina. Selain itu, pada tanggal 6 Juni 2023, Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto mengusulkan tiga poin untuk mencapai perdamaian antara Rusia dan Ukraina, yaitu zona demiliterisasi, pengawasan PBB, dan referendum. Namun, hingga saat ini, konflik antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung dan belum ada kesepakatan perdamaian yang dicapai.

Amerika Serikat kehilangan $5,9 triliun. Upaya perdamaian, termasuk forum dan proposal Indonesia, belum membuahkan hasil.

Ketika Perang Membuat Rusia Makin Kaya, Negara Barat Justru Terpuruk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/AP-Yonhap-4035315032.jpg" alt="Korea Utara menuduh Amerika Serikat dan negara-negara Barat telah melanggar hak asasi manusia." width="100%">
<figcaption>Korea Utara menuduh Amerika Serikat dan negara-negara Barat telah melanggar hak asasi manusia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Korea Utara menuduh Negara Barat melanggar hak asasi manusia, dan menolak kritik internasional atas kondisi hak asasi manusia yang mengerikan dengan menerbitkan sebuah buku putih tentang masalah ini. <div>Pyongyang melontarkan tuduhan tersebut saat mengumumkan penerbitan buku putih tentang hak asasi manusia.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Diketahui, buku putih merupakan sebuah laporan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menguraikan suatu kebijakan, atau memberikan penjelasan resmi mengenai suatu masalah atau keputusan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dilansir dari Korea Herald, Selasa (12/12), Penerbitan buku putih tersebut untuk menandai ulang tahun ke-75 pengesahan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Martabat dan hak asasi manusia yang disebutkan dalam deklarasi tersebut kini dengan kejam dilanggar di Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya."</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Dimana segala macam kejahatan sosial merajalela," ujar Kantor Berita Pusat Korea Utara, mengutip buku putih yang diterbitkan oleh Asosiasi Studi Hak Asasi Manusia.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013449669/presiden-korea-utara-menangis-saat-pidato-dihadapan-para-ibu-hal-ini-jadi-penyebabnya">Presiden Korea Utara Menangis saat Pidato Dihadapan Para Ibu, Hal Ini Jadi Penyebabnya</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>KCNA (kantor berita Korea Utara) mengatakan bahwa penduduk Korea Utara di sisi lain, sepenuhnya menikmati hak asasi mereka karena rezim tersebut (dibawah Kim Jong Un) untuk memenuhi tanggung jawabnya di bidang hak asasi manusia internasional.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Mereka menuduh Amerika Serikat berusaha menggulingkan rezim melalui "metode basi," dengan mempermasalahkan kondisi hak asasi manusianya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Selain itu, mereka menambahkan bahwa hak asasi manusia hanya dapat diwujudkan jika kedaulatan dipertahankan secara menyeluruh.</div> <div>&nbsp;</div> <div>KCNA mengatakan bahwa Korea Utara telah memilih jalan untuk memperkuat "kemampuan pertahanan diri" untuk mengakhiri upaya-upaya semacam itu (menggulingkan rezim), dan menjaga kedaulatan serta kepentingannya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dikutip dari Korea Herald, sejak tahun 2005, Majelis Umum PBB telah mengeluarkan resolusi setiap tahun yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia yang telah berlangsung lama dan meluas di Korea Utara.</div> <div>&nbsp;</div> <div>***</div>

Korea Utara menuduh Negara Barat melanggar hak asasi manusia, serta menerbitkan buku putih tentang hak asasi manusia.

Korea Utara Menuduh Negara Barat Melanggar Hak Asasi Manusia dalam Buku Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/reuters_putin.jpg" alt="Presiden Rusia Vladimir Putin. Thibault Camus/Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Rusia Vladimir Putin. Thibault Camus/Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa tidak mungkin untuk memisahkan Rusia dari seluruh dunia. Putin juga mengungkapkan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat tidak akan mengembalikan keadaan Rusia seperti pada masa lalu.  Sejak mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari 2022, Rusia telah dihantam dengan rentetan sanksi Barat, yang dirancang untuk mengisolasi Moskow dari ekonomi global.  Sanksi itu juga telah merampas akses Rusia untuk mendapatkan berbagai produk, termasuk elektronik komersial, semikonduktor, dan suku cadang pesawat.  “Bukan hanya pembatasan, tetapi penutupan hampir seluruh akses ke produk-produk asing berteknologi tinggi secara sengaja, sengaja digunakan terhadap negara kita,” kata Putin, yang berbicara dalam konferensi video dengan para pejabat pemerintah pada Senin (18/7).  "Jelas bahwa ini adalah tantangan besar bagi negara kita, tetapi kita tidak akan menyerah dan tetap berada dalam keadaan kacau atau mundur puluhan tahun ke belakang. Tentu saja tidak," ujar Putin.  Putin mengatakan Rusia harus mengembangkan teknologi dan perusahaan teknologi dalam negerinya sendiri.  Sementara itu, Menteri Keuangan Anton Siluanov mengatakan dukungan untuk sektor teknologi Rusia adalah prioritas, tetapi setiap ruble dukungan negara harus disertai dengan sedikitnya tiga ruble investasi swasta.

Vladimir Putin: Negara-Negara Barat Tak Bisa Mengisolasi Rusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Vladimir-Putin-Russian-Pool-via-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Rusia Vladimir Putin menantang negara-negara Barat untuk mengalahkan Rusia di medan perang. Ia memperingatkan bahwa pergerakan Rusia yang berlangsung di Ukraina saat ini bisa dibilang baru saja dimulai.  "Hari ini kita dengar bahwa mereka (negara-negara barat) ingin mengalahkan kita di medan pertempuran. Kita bisa bilang apa, biarkan mereka mencobanya," kata Putin.  Ia mengeluarkan pernyataan itu ketika menyampaikan pidato di depan para pemimpin parlemen. Itu merupakan pertama kali sejak perang mulai berkobar lebih dari empat bulan lalu.  Putin memperingatkan bahwa masa depan perundingan akan meredup jika konflik berlarut-larut. "Kita sudah sering mendengar bahwa Barat ingin memerangi kita untuk membela semua warga Ukraina. Ini adalah tragedi bagi rakyat Ukraina, tapi tampaknya semua mengarah ke sana," tegas Putin.  Rusia menuding Barat mengobarkan perang proksi dengan menggempur ekonominya dengan serentetan sanksi, serta meningkatkan pasokan persenjataan canggih untuk Ukraina.  Putin mengatakan jelas bahwa sanksi-sanksi Barat menimbulkan berbagai kesulitan. Namun, dia menegaskan sanksi itu sama sekali tidak seperti yang diperkirakan oleh para penggagas serangan ekonomi terhadap Rusia.  Kendati ia sesumbar bahwa Rusia baru saja melangkah, Putin masih membuka kemungkinan bagi perundingan.  "Semua orang harus tahu bahwa pada umumnya, kita belum memulai apa pun dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, kami tidak menolak tentang pembicaraan perdamaian," ujar Putin.  "Tetapi mereka yang menolaknya harus tahu bahwa semakin jauh, semakin sulit bagi mereka untuk bernegosiasi dengan kita," kata Putin menambahkan.  Sementara itu, kepala juru runding Ukraina, Mykhailo Podolyak, pekan ini di Twitter menyebutkan syarat-syarat yang diajukan pihaknya untuk dapat melanjutkan pembicaraan. "Gencatan senjata. Penarikan pasukan Z. Kembalikan para warga negara yang diculik. Serahkan para penjahat perang. Mekanisme perbaikan kerusakan. Pengakuan atas hak kedaulatan Ukraina," kata Podolyak.  Sejak meluncurkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari, pasukan Rusia telah menguasai banyak wilayah di negara itu, termasuk merebut Luhansk di Ukraina timur pada Minggu (3/7). Tetapi, pergerakan pasukan Moskow sejauh ini lebih lambat dibandingkan dengan yang diperkirakan para analis. Pasukan itu dipukul mundur saat berupaya merebut ibu kota Ukraina, Kiev, dan kota utama kedua, Kharkiv.

Vladimir Putin: Biarkan Negara-Negara Barat Mencoba Mengalahkan Rusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Vladimir-Putin-Russian-Pool-via-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden <a href="https://www.jawapos.com/tag/vladimir-putin/">Vladimir Putin</a> pada Kamis (31/3) mengeluarkan ancaman bahwa Rusia akan menghentikan kontrak pemasokan gas ke Eropa untuk tahap ketiga, kecuali negara-negara kawasan itu melakukan pembayaran dengan mata uang Rusia, rubel. Ancaman itu sejauh ini merupakan pembalasan paling keras yang dilancarkan Putin di bidang ekonomi atas rentetan sanksi yang dijatuhkan negara-negara Barat terhadap negaranya terkait invasi Rusia ke Ukraina.  Putin yang menghadapi perlawanan keras dari militer Ukraina, telah memainkan salah satu kartu terpentingnya menyangkut kebutuhan energi negara-negara Eropa. "Mereka harus membuka rekening dalam rubel di bank-bank Rusia. Dari rekening itulah pembayaran akan dilakukan sebelum gas dikirimkan," tegas Putin.  "Kalau pembayaran itu tidak dilakukan dalam rubel, kami akan menganggap para pembeli gagal melalukan pembayaran, diikuti dengan konsekuensi berikutnya, kontrak yang ada sekarang akan dihentikan," imbuhnya.  Pemerintah negara-negara Eropa tentu saja menentang ultimatum Putin itu. Jerman, negara di Eropa yang paling banyak mengimpor gas Rusia, menyebut ancaman tersebut sebagai pemerasan.  Namun, Moskow sudah menawarkan mekanisme bagi para pengimpor gas untuk melakukan pembayaran melalui bank Rusia. Menurut perintah yang ditandatangani Putin, calon pembeli bisa mengirimkan mata uang asing ke rekening yang ditunjuk di bank Rusia, Gazprombank. Dari situ, bank tersebut akan mengembalikan rubel kepada calon pembeli untuk melakukan pembayaran.  Pemerintah negara-negara Barat mengatakan tuntutan Putin soal pembayaran dalam rubel akan berarti pelanggaran kontrak dalam euro dan USD.  Eropa ingin melepaskan diri dari ketergantungan pada pasokan energi dari Rusia. Namun, tindakan itu berisiko membuat harga bahan bakar semakin melonjak.  Pertikaian soal energi itu berpotensi menyebabkan dampak yang parah bagi Eropa, pada saat para pejabat Amerika Serikat bergerilya ke seluruh dunia untuk menekan Putin menghentikan invasi yang sudah berlangsung selama lima pekan. Akibat serbuan Rusia itu, seperempat jumlah penduduk Ukraina tercabut dari wilayah mereka.  Sementara itu, di tengah perang yang memperburuk harga bahan bakar secara global, Presiden AS Joe Biden mengucurkan cadangan minyak AS dalam jumlah terbesar yang pernah dilepaskan selama ini. Pada saat yang sama, Biden mendorong perusahaan-perusahaan raksasa perminyakan untuk lebih banyak melakukan pengeboran.  "Ini adalah momen penting dan bahaya bagi dunia," kata Biden ketika ia mengumumkan pengucuran 180 juta barel mulai Mei. Namun, jumlah barel tersebut tidak dapat menutup kerugian AS atas minyak dari Rusia, yang dilarang Biden bulan ini.

Putin: Beli Gas ke Kami Harus Buka Rekening di Bank Rusia dengan Rubel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Jubir-Kremlin-Dmitry-Peskov-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Negara-negara Barat bertingkah seperti bandit dan Rusia terlalu besar untuk diisolasi, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan, Sabtu.  Peskov mengatakan bahwa Barat terlibat dalam "banditisme ekonomi" terhadap Rusia. Dia juga mengatakan bahwa Rusia terlalu besar untuk diisolasi karena dunia jauh lebih luas dari Amerika Serikat dan Eropa.  "Ini tidak berarti Rusia terisolasi," kata Peskov, seperti dikutip Antara dari Reuters. "Dunia terlalu besar jika Eropa dan Amerika mengisolasi sebuah negara, dan terlebih lagi negara sebesar Rusia. Ada banyak negara di dunia ini," tambahnya  Peskov mengatakan bahwa Moskow akan merespons tindakan Barat. Dia tidak menjelaskan respons apa yang akan diambil, hanya mengatakan respons itu akan sejalan dengan kepentingan Rusia.  Peskov menambahkan jika AS menjatuhkan sanksi pada ekspor energi Rusia, maka sanksi itu akan memberi guncangan besar pada pasar energi.  Aksi militer yang dilancarkan Rusia di Ukraina sejak pekan lalu telah memicu sanksi internasional, terutama dari negara-negara Barat. (*)

Kremlin: Negara Barat Bertingkah seperti Bandit, Rusia akan Merespons

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Vladimir-Putin-Russian-Pool-via-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam negara Barat dan menyebut dengan istilah Rajanya Bohong terkait soal sanksi untuk Rusia dalam bidang ekonomi. Putin telah mengecam Barat dengan istilah itu saat mendiskusikan ekonomi Rusia dengan Perdana Menteri Mikhail Mishustin dan pejabat tinggi lainnya menyusul pengenaan sanksi besar-besaran terhadap Moskow.  “(Mishustin) dan saya membahas topik ini, tentu saja mengingat sanksi yang disebut komunitas Barat seperti yang saya sebut dalam pidato saya 'Rajanya Bohong', sekarang coba diterapkan terhadap negara kita," kata Putin.  Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukan rudal strategis dan armada Utara dan Pasifik telah ditempatkan pada tugas tempur yang ditingkatkan sesuai dengan perintah dari Putin. Hal ini menurut sebuah laporan oleh kantor berita Interfax.  Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengatakan bahwa pergeseran tugas di pos komando Pasukan Rudal Strategis, Armada Utara dan Pasifik, dan Komando Penerbangan Jarak Jauh mulai melaksanakan tugas tempur dengan personel yang diperkuat.  Ancaman Putin soal pasukan nuklir harus bersiaga penuh meningkatkan ketakutan negara Barat bahwa pasukan Rusia dapat menggunakan senjata nuklir dalam konflik dengan Ukraina. Keputusan ini sangat mengkhawatirkan dunia.  Ancaman itu terjadi setelah Ukraina menghabiskan malam ketiga usai diserang oleh pasukan Rusia setelah invasi awal pada Kamis pekan lalu. Di kota-kota di Rusia dan negara-negara lain di seluruh dunia protes masih berlangsung terhadap serangan itu.

Rusia Dijatuhi Sanksi, Putin Ejek Negara Barat Sebagai Rajanya Bohong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/46_ukraina.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Negara-negara Barat mulai unjuk dukungan ke Ukraina. Inggris menjadi yang pertama. Mereka mengirimkan sistem senjata pertahanan antitank ringan. Tidak disebutkan dengan jelas senjata jenis apa yang diberikan ke Kiev. Suplai pertama dilakukan Senin (17/1) lalu.  ”Itu bukan senjata strategis dan tidak menimbulkan ancaman bagi Rusia. Senjata tersebut dipakai untuk mempertahankan diri,” ujar Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace dalam paparan kepada parlemen seperti dikutip BBC.  Senjata yang dikirim adalah jenis jarak pendek. Meski begitu, Wallace menegaskan bahwa senjata itu bakal membuat pihak lain berpikir ulang sebelum menyerang Ukraina. Jika ada tank yang masuk ke negara tersebut, senjata bantuan Inggris itu bisa ditembakkan sebagai mekanisme pertahanan. Selain senjata, Inggris juga mengirim sejumlah personel militer. Mereka akan melatih tentara Ukraina dalam jangka waktu terbatas.  Setali tiga uang, Kanada juga mengirimkan pasukan ke Ukraina. Berdasar laporan Global News, Ottawa mengirim unit pasukan khusus. Mereka akan mengidentifikasi cara untuk membantu pemerintah Ukraina dan menyiapkan rencana evakuasi bagi personel diplomatik Kanada jika terjadi invasi skala penuh.  Salah satu juru bicara Komando Pasukan Operasi Khusus Kanada tidak mau mengonfirmasi laporan tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa Kanada mendukung pasukan keamanan Ukraina secara berkala lewat sejumlah pelatihan sejak 2020.  Jerman belum mengirimkan pasukan ataupun bantuan persenjataan ke Ukraina. Namun, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyatakan bahwa negaranya akan melakukan segalanya untuk menjamin keamanan Ukraina dan Eropa. Pernyataan itu diberikan dalam kunjungannya ke Kiev. Selasa (18/1) dia bertolak ke Moskow untuk bertemu Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.  Kanselir Jerman Olaf Scholz menambahkan, mereka berharap Rusia mengambil upaya untuk mengurangi ketegangan. ”Agresi militer terhadap Ukraina bakal memiliki konsekuensi politik dan ekonomi yang serius bagi Rusia,” tegas Scholz seperti dikutip Agence France-Presse.  Bukan tanpa alasan Ukraina dan negara-negara Barat meyakini bahwa Rusia akan menyerang. Ada sekitar 100 ribu tentara Rusia dengan berbagai persenjataan lengkap di perbatasan Rusia-Ukraina sisi timur. NATO menyatakan, itu adalah persiapan invasi.  Rusia menampik tudingan tersebut. Versi Kremlin, itu adalah respons atas meningkatnya kehadiran NATO di wilayah yang masuk dalam pengaruh Rusia. Yaitu, negara-negara pecahan Uni Soviet. Rusia menentang perluasan keanggotaan NATO. Ukraina ingin mendaftar ke NATO, sementara Rusia berusaha menjegalnya.  Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov menyambut baik dukungan Inggris dan negara lainnya. Dalam cuitannya, dia menyatakan sangat mengapresiasi keputusan Inggris untuk mengirimkan senjata. Ukraina memang terang-terangan meminta bantuan dari negara-negara Barat. Sebab, mereka yakin Rusia bisa menyerang dari mana saja. Termasuk dari negara tetangganya, Belarusia.  Rusia dan Belarusia berencana menggelar latihan perang gabungan besar-besaran bulan depan. Tempat latihan itu berada di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Sekretaris Dewan Keamanan Negara Belarusia Alexander Volfovich mengungkapkan bahwa pasukan Rusia mulai berdatangan di negara tersebut untuk berlatih.  Kedatangan pasukan itu lengkap dengan sejumlah senjata, termasuk tank tempur. Sama seperti Rusia, Belarusia juga menampik latihan tersebut untuk menyerang Ukraina.

Ukraina Dapat Bantuan Negara Barat, Rusia Perkuat Pasukan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#negara barat

Berita Terkini